Surat pengaduan itu disampaikan Kuasa Hukum Nasabah/Konsumen, Nasrul Saftiar Dongoran SH MH CCL CTA, yang menyatakan kliennya telah dirugikan secara signifikan, akibat proses eksekusi agunan yang diduga tidak transparan dan melanggar hukum.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026), Nasrul menyebutkan, Negara dan Bank BRI mengalami kerugian, akibat menjual objek agunan yang jauh dibawah harga nilai ikatan hak tanggungan.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Goes to Campus, Bekali Mahasiswa Poltekkes Blora Paham Program JKN

”Tanpa adanya pemberitahuan yang memadai dan prosedur yang jelas, konsumen atau debitur mendapati informasi dari KPKNL Bekasi, bahwa agunan telah terjual melalui lelang,” kata dia dalam keterangannya.

Disampaikan juga, ada beberapa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Kepala Cabang dan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Jakarta Rawamangun, yang telah ditemukan.

”Kami menduga keras, adanya indikasi konflik kepentingan atau skenario penjualan yang by design dari pihak bank, BRI Cabang Jakarta Rawamangun,” ungkap Nasrul lagi.

BACA JUGA: DPRD Kudus Bentuk 3 Pansus Bahas 11 Ranperda, Komitmen Libatkan Partisipasi Masyarakat

Dia juga menyatakan, melalui pengaduan ini pihaknya memohon kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, untuk segera melakukan audit investigatif dan atau penyelidikan. Kami juga meminta, agar OJK menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan,” harap dia.

Surat pengaduan yang disampaikannya itu, imbuh Nasrul, didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Riyan

The post OJK Diminta Tindak Tegas Semua Pelanggaran yang Terjadi appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyatan saksi ahli dari OJK bernama Iswandi itu, muncul pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan, mekanisme pemberian kredit yang dilakukan Bank DKI, telah memenuhi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle), sebagaimana diatur dalam praktik perbankan.

BACA JUGA: Pemerintah Dorong Perluasan Desa Siaga TB di Seluruh Indonesia

Menurutnya, proses pemberian kredit tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan berlapis. ”Bank DKI telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Prosesnya juga telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Iswandi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan terungkap juga, Bank DKI memiliki sistim dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan kredit. Termasuk penerapan Segregation of Duty, dalam setiap tahapan perkreditan. Hal ini guna memastikan, adanya pemisahan fungsi dan kontrol internal yang ketat, guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Selain itu, analisis kelayakan kredit juga telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), sebagai standar umum dalam industri perbankan.

BACA JUGA: Seorang Wanita Meninggal, Setelah Sebelumnya Pingsan di Bundaran

Proses pengajuan kredit disebutnya, berjalan secara berjenjang dan beralur, dimulai dari tingkat bawah hingga ke jajaran direksi. Dari pimpinan cabang (pinca), berlanjut ke unit analisis, hingga akhirnya dibahas di tingkat manajemen puncak.

Tidak hanya itu, setiap tahapan juga telah melalui proses penelaahan oleh Tim Legal dan Kepatuhan, guna memastikan seluruh aspek hukum dan regulasi telah terpenuhi sebelum keputusan diambil.

Lebih lanjut, Direksi Bank DKI dalam perkara ini disebut telah mengambil keputusan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penetapan debitur sebagai kategori prima pun, dinilai telah sesuai dengan SOP internal, serta batas kewenangan direksi.

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Turun Rp1,5 Triliun, Sumanto Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali Potensi PAD

Dalam keterangannya Iswandi juga menegaskan, dalam konteks kredit bermasalah, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada pihak bank, apabila sumber permasalahan berasal dari faktor eksternal.

”Jika kredit macet bukan bersumber dari Bank DKI, melainkan akibat adanya faktor eksternal fraud, maka pihak yang bertanggungjawab adalah debitur, yang melakukan fraud,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, yang dimaksud external fraud antara lain, mencakup dugaan rekayasa laporan keuangan, penggunaan perusahaan fiktif, dokumen fiktif, hingga peran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang tidak menjalankan prosedur secara semestinya.

BACA JUGA: DPRD Kota Minta Evaluasi LKPj Wali Kota Semarang Lebih Spesifik dan Tak Banyak Teori

Fakta-fakta itu menurutnya, menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab hukum, pada perkara kredit.

Sidang ini masih akan berlanjut, dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Termasuk pendalaman terhadap peran para pihak terkait, dalam proses pemberian kredit.

Riyan

The post Saksi Ahli Sebut Bank DKI Telah Jalankan SOP appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Balairung UKSW pada Selasa (5/11/2024) ini menghadirkan tiga pembicara yang sudah mumpuni di bidang keuangan dan finansial digital.

Ketiganya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra dan Direktur Network and Services BNI Ronny Venir. Dihadiri sekitar 2.000 peserta mahasiswa lintas fakultas di UKSW, acara ini dimoderatori langsung oleh Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami.

Rektor Intiyas menyebut, UKSW selalu menciptakan suasana belajar yang asyik dan menyenangkan. Kegiatan talkshow hari ini juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari pergerakan UKSW yang didukung oleh para praktisi.

“Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud komitmen UKSW untuk mendukung Indonesia menjadi bangsa yang tumbuh dan berkembang,” tandas Intiyas.

Tiga Virus

Membuka sesi paparan materi, Sumarjono menyampaikan topik tentang Bijak Menggunakan Paylater dan Pinjol. Disampaikannya, ada tiga virus yang menyebabkan masalah keuangan, yaitu FOMO (fear of missing out) atau rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, FOPO (fear of other people’s opinions) atau rasa takut terhadap opini orang lain dan YOLO (you only live once) atau kamu hanya hidup sekali.

“Virus ini yang membuat masyarakat kadang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga kadang terjerat pinjol,” katanya.

Sementara itu, Rahmat Dwisaputra mengajak para peserta talkshow untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi digital. “Tidak hanya meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi, kita juga perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai macam produk keuangan,” tandasnya.

Jaga Data

Sementara itu Ronny Venir mengungkap, bahwa pandemi Covid sudah mengubah perilaku transaksi digital masyarakat di mana secara proporsi, jumlah transaksi melalui outlet saat ini hanya sebesar 0,71% dibandingkan dominasi transaksi digital yang mencapai 96,60%. Data lain juga menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang terjebak pinjaman online (pinjol) mencapai 5%.

“Di sisi lain, di lingkungan saat ini adanya paradigma FOMO, YOLO dan FOPO ikut memicu anak muda ingin mendapatkan sesuatu serba instan sehingga terjebak investasi ilegal, pinjol dan penggunaan paylater yang tidak bijak. Karena itulah sangat penting kita menjaga data pribadi kita,” kata Ronny.

Tak hanya menyampaikan materi, ketiga pembicara juga resmi bergabung menjadi bagian dari UKSW dengan menjadi dosen praktisi yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Rektor Intyas. Rektor Intiyas berharap kehadiran 3 dosen praktisi ini menambah deretan dosen praktisi di UKSW yang kian mendekatkan kampus dengan praktisi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Pada kesempatan tersebut juga diadakan launching Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa angkatan 2025, penyerahan tabungan BNI Plus bagi 3 mahasiswa berprestasi dan juga festival UMKM dan panggung hiburan. Ciputra Sakti Mangesa, mahasiswa Fakultas Biologi angkatan 2024 asal Toraja salah satu penerima tabungan BNI Plus ini mengaku sangat bahagia karena bisa meringankan orang tua dalam hal pembiayaan kuliah.

The post Cerdas Finansial: Kuliah Praktisi Kolaborasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BNI dan UKSW appeared first on SuaraBaru.id.

”Mencermati dampaknya yang memprihatinkan, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang menyeluruh, terkait praktik pinjaman online (pinjol), yang banyak ditawarkan saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertema ‘Pinjol Solusi atau Masalah?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/10/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan R Wijaya Kusumawardhana ST MMIB (Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

BACA JUGA: Ini Dia Pemimpin yang Peduli Kebudayaan Indonesia

Lalu ada pula Sarjito SE SH MBA MKn (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan RI) dan Dr Y Ambeg Paramarta SH MSi (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham RI) sebagai narasumber.

Selain itu juga, hadir Drs Y Jacki Uly MH (Anggota Komisi III DPR RI) dan Sudaryatmo (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terkait pinjol, harus segera diatasi dengan menerapkan tata kelola yang baik, dalam praktik peminjaman uang secara online di masyarakat.

BACA JUGA: Hebat, Desa Tempur Raih Sertifikat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, banyak masyarakat terjebak meminjam pada perusahaan pinjol ilegal, yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus yang melibatkan pinjol pun merebak, dengan berbagai dampaknya.

Kondisi itu, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, diperparah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Akibatnya, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, debitur pinjol mudah terjebak jeratan utang, hingga tidak mampu membayar cicilan, yang berujung pada terganggunya ekonomi dan sosial keluarga.

BACA JUGA: Sekdes Asemrudung Dipecat, Nyatakan Keberatan kepada Camat Geyer

Diungkapkan dia, kondisi itu harus segera diatasi, mengingat potensi meluasnya dampak sosial dan ekonomi terhadap keluarga, berpotensi mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia Nasional yang tangguh di masa depan.

Sedangkan R Wijaya Kusumawardhana mengungkapkan, pihak Kemenkominfo saat ini sedang gencar memberantas situs-situs terkait judi online, pinjol dan pornografi dari dunia digital.

Dampak dari situs ilegal itu, ujar Wijaya, tidak hanya menyasar pada orang dewasa saja, tetapi sudah mulai menyasar anak-anak dan kalangan generasi muda.

BACA JUGA: Remaja 14 Tahun Bacok Pengatur Buka-Tutup Jalan di Penawangan

Disebutkan dia, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 215,6 juta orang, dengan 43,6 persennya melakukan transaksi secara online, atau rata-rata tiga kali sebulan.

Nilai transaksi digital pada 2022 di Indonesia, ujar dia, tercatat senilai 266 miliar dolar AS, dan diproyeksikan pada 2025 diperkirakan mencapai 421 miliar dolar AS.

”Semakin besarnya transaksi online, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun yang jadi masalah adalah, pinjol yang ilegal,” imbuhnya.

BACA JUGA: Talk Show dan Pembuatan Batik Ecoprint di SMP Muhammadiyah Keling

Terpenting, tegas Wijaya, adalah penguatan literasi keuangan masyarakat dalam upaya menghindari diri dari pinjaman online ilegal.

Sementara itu, Sarjito menegaskan, awal mula hadirnya pinjol adalah untuk mendorong inklusi keuangan terhadap masyarakat Indonesia, yang belum memiliki akses ke bank, agar lebih produktif.

Masyarakat Indonesia, tambah dia, seharusnya hanya memilih pinjol yang berizin dari OJK, yang saat ini jumlahnya 101 situs.

BACA JUGA: SMP Muhammadiyah Keling Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW., Siti Nurhidayah: Perkuat Karakter Nabi pada Siswa

Disebutkannya, OJK punya cara dan regulasi yang melindungi konsumen pinjol, dan dilayani dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Bila pinjam pada pinjol resmi, hanya mempersyaratkan data wajah lewat kamera, share lokasi dan microphone untuk suara. ”Tidak diperbolehkan meminta phone book. Bila ada yang meminta, laporkan ke saya,” tegasnya.

Selain itu, pada pinjol resmi denda maksimal bila peminjam tidak mampu membayar adalah 100 persen pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan hotline pengaduan di nomor telepon 157, jika menghadapi masalah terkait pinjol.

Riyan

The post Literasi Keuangan Masyarakat Harus Jadi Kepedulian Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih bungkam soal dugaan KKN ini.

Hal itu seperti yang diungkapkan Agustinus, dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Selasa (21/2/2023) dan dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (22/2/2023) malam.

BACA JUGA: Tersangka Pembunuhan Sudarmo Pernah Dirawat di RSJ Gondohutomo Semarang

”Saya sudah lapor KPK, katanya laporan saya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, ini kan parahnya enggak ada yang bicara. Secara politik, ya presidennya juga diam saja,” sesalnya.

Menurut dia, berdasarkan data yang dimilikinya per 16 November 2020, Telkomsel telah membuat perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB (GoTo), untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau Convertible Bond (CB), tanpa bunga sebesar 150 juta dolar AS, atau setara Rp 2,1 triliun, dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023.

Kemudian, pembelian saham GoTo oleh Telkomsel, pada 18 Mei 2021, yakni 150 juta dolar AS atau setara Rp 2,1 triliun yang dikoversi menjadi 29.708 lembar.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Tak Ingin Lagi Ada Berita Viral Sekolah Rusak Siswa Belajar di Teras, Apa Perintahnya?

Lalu 300 juta dolar AS setara Rp 4,2 triliun, yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Sehingga total 89.125 lembar saham senilai Rp 6,3 triliun uang Telkomsel, mengalir kepada GoTo.

”Commonsense saja. Masalahnya enggak ada penegakan hukum dan otoritas hukum yang memeriksa itu,” ungkapnya

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sendiri, menunda agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.

BACA JUGA: Anggota DPRD Jateng Hadiri Pelantikan Komisi Informasi Jateng 2022-2026

Dalam keterangan resminya, emiten teknologi itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/2/2023) menyebutkan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), telah menunda agenda RUPSLB, tentang persetujuan pemegang saham independen atas anggota Direksi Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri B.

Sebagai informasi, tercatat pada Rabu (22/2/2023), di antara saham yang banyak ditransaksikan oleh investor, antara lain PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dengan nilai transaksi Rp 805,4 miliar, dan saham GoTo melemah 2,4 persen ke posisi 122.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Sesi I Perdagangan, ditutup anjlok pada 87,56 poin, atau 1,27 persen. Dimana IHSG berakhir ada pada level 6.785,84. Hal ini diduga karena, saham GoTo Tokopedia Tbk (GoTo) menjadi salah satu beban pada IHSG Sesi I, pada Rabu (22/2/2023).

BACA JUGA: Ketidakjelasan Pembagian Wewenang Jadikan Penanganan Banjir di Jateng Tak Terselesaikan

Saham emiten teknologi itu ditutup pada posisi anjlok enam poin atau 4,96 persen, di level Rp 115 per saham. Besaran itu lebih rendah bila dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya, di angka Rp 121 per saham.

GoTo dalam pergerakan pada Rabu (22/2/2023) itu, tidak menyentuh zona hijau, yang artinya telah mencapai level tertinggi hari itu di angka Rp 121 per saham. Sementara itu, level terendah berada di angka Rp 113 per saham.

GoTo memang cukup mempengaruhi IHSG, setelah holding aplikasi transportasi dan e-commerce ini melakukan IPO. Hal ini disebabkan, bobot yang cukup besar terhadap IHSG.

Riyan

The post Menunggu Sikap Presiden Terkait Investasi Telkomsel appeared first on SuaraBaru.id.

”Capaian dalam tutup tahun 2022 dengan sangat resilience dalam tantangan yang sungguh tidak mudah ini, jadi modal bagus untuk memasuki tahun 2023,” ujar Menkeu, di sela peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Menurut dia, tahun ini pihaknya akan terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal, yang ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

BACA JUGA: KAI DAOP IV Semarang Evakuasi Penumpang dan Kembalikan Bea Tiket Penuh 100 Persen

Ini merupakan tanggung jawab bersama, antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selaku Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk secara konsisten membangun pondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel dan terpercaya.

”Ini tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas menggapai potensi capital market yang sangat besar di Indonesia,” ujarnya.

Menkeu pun berharap, agar seluruh pemangku kepentingan termasuk KSSK, dapat terus menjaga stabilitas ekonomi Nasional dari sektor keuangan. Termasuk perluasan akses jasa keuangan, peningkatan sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing dan efisiensi bursa, serta meningkatkan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.

BACA JUGA: Tanggul Sungai Waridin yang Jebol Kewenangan Dinas Pusdataru Prov Jateng

”Penerapan prinsip aktivitas sama, risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (OJK), Mahendra Siregar, menyampaikan, di tengah situasi ketidakpastian global, dan menurunnya kinerja bursa di sejumlah negara, pasar modal Indonesia pada 2022, mampu mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan.

”Di tengah gejolak dan ketidakpastian di banyak negara di Eropa dan secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022, justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Bahkan terbaik bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, dan Asia secara umum,” ujar Mahendra.

BACA JUGA: Jasad Pelaut yang Ditemukan di Pantai Bondo telah Diambil Keluarganya

Kinerja positif itu, imbuhnya, ditunjukkan dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup menguat empat persen dibanding tahun sebelumnya. Sealin itu, 59 perusahaan mencatatkan saham perdananya (IPO) di tahun 2022, serta jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta atau 10 kali lipat meningkat dalam lima tahun terakhir sejak 2017.

”Menarik lagi, didominasi investor domestik yang sudah mencapai 55 persen dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan Generasi Z atau Zilenial, gabungannya adalah 58,7 persen. Itulah capaian-capaian yang luar biasa,” imbuh Mahendra.

Senada dengan Menkeu, Mahendra juga menyatakan komitmennya terhadap peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

”Yang menjadi prioritas kita ke depan, dengan perkuatan perekonomian daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It’s all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu, dan kita dorong momentumnya,” tandas dia.

Riyan

The post Kinerja 2022 Jadi Modal Bagus Hadapi Pasar Modal 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Memasuki era digital di berbagai bidang saat ini, membutuhkan antisipasi yang baik untuk menekan dampak negatif, dan meningkatkan pertumbuhan di sejumlah sektor,” kata Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11/2022).

Era digital saat ini memang menawarkan banyak peluang, untuk meningkatkan kinerja di sektor ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, nilai ekonomi digital di Indonesia berpotensi mencapai 330 miliar dolar AS pada 2030.

BACA JUGA: Proyek Pengambilan Batu Wadas Diharapkan Tak Ada Masalah

Di sisi lain, kesenjangan digital berbasis gender juga muncul, yang kemudian menjadi tantangan bersama semua pihak. Terlebih yang dialami masyarakat, khususnya perempuan perdesaan dan kelompok lanjut usia.

Menurut Lestari, untuk memanfaatkan peluang dan menekan dampak dari upaya transformasi digital itu, sejumlah regulasi yang mampu melindungi segenap masyarakat, harus segera direalisasikan.

Upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus dilakukan secara masif, lewat berbagai sosialisasi yang mampu memberi pemahaman kepada setiap warga negara.

BACA JUGA: Pengurus Badko LPQ Jepara Dilantik, Ini Daftar Lengkap Pengurusnya

Peluang yang ditawarkan dunia digital ini, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat luas, dibarengi dengan perangkat regulasi yang memadai.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengajak seluruh anak bangsa, untuk bersama-sama menjemput peluang transformasi digital ini, dengan tetap menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam menjalankannya.

”Hal ini penting bagi generasi penerus bangsa, untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendiri bangsa, dalam menyikapi berbagai perubahan, termasuk dalam transformasi digital saat ini,” tegas Rerie.

Diungkapkan juga, peluang dan manfaat yang didapatkan dari hasil transformasi digital ini, dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Bukan malah menghancurkan karakter dan identitas anak bangsa.

Riyan

The post Transformasi Digital Harus Dikawal dengan Regulasi dan Literasi yang Baik appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu diberikan OJK, dalam acara penutupan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020 secara daring, Kamis (5/11/2020). Penghargaan diterima langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Tirta Segara mengatakan, Jateng dinilai terbaik, karena implementasi gerakan simpanan pelajar yang berkembang pesat.

BACA JUGA : Buruh Siap Bekingi Ganjar, jika Pengusaha Gugat UMP

Menurutnya, program inklusi keuangan pada generasi penerus sudah dilakukan sejak dini di Jateng.

”Selamat untuk Jawa Tengah. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas suksesnya implementasi Simpel/Simpel iB di Jawa Tengah,” kata Tirta.

Dia juga menerangkan, gerakan inklusi keuangan kepada pelajar sangat penting, dalam menunjang masa depan mereka. Selain itu, gerakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

”Upaya Jawa Tengah menggelorakan gerakan simpanan pelajar semakin membesarkan hati kami, dan semangat dalam melakukan inklusi keuangan pada masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Mengajar
Sementara itu, Ganjar Pranowo menyatakan, kesuksesan gerakan inklusi keuangan di Jateng tidak terlepas dari peran OJK. Menurutnya, selama ini OJK terus membimbing Jateng untuk menggalakkan program ini, khususnya pada pelajar.

”Ini tidak mudah, tapi kami mendorong terus agar pelajar di sekolah-sekolah giat untuk menabung. Melalui gerakan simpanan pelajar dari OJK yang bekerja sama dengan Bank Jateng, kami terus melakukan edukasi ini pada mereka,” terang Ganjar.

Banyak cara yang dilakukan Ganjar untuk menyosialisasikan program ini. Salah satunya menggunakan program Gubernur Mengajar.

Program yang telah diinisiasi Ganjar sejak lama itu, merupakan program dimana Ganjar datang ke sekolah-sekolah untuk mengajar.

Dalam setiap kesempatan itu, Ganjar selalu membuka ruang dialog dan interaksi dengan para siswa. Terkadang, Ganjar juga membuat kuis dan memberikan hadiah bagi yang bisa menjawab dengan benar.

”Dan sebagai hadiahnya, saya biasanya berikan hadiah berupa tabungan Simpanan Pelajar ini. Ini ternyata cukup merangsang anak-anak untuk menabung. Mungkin ini salah satu cara yang membuat implementasi gerakan pelajar menabung di Jateng bagus, dan sekarang mendapat penghargaan,” pungkasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post Jateng Terbaik dalam Implementasi Gerakan Pelajar Menabung appeared first on SuaraBaru.id.