SEMARANG (SUARABARU.ID) – Anggota DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menyayangkan pembahasan perdana Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Semarang masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan secara spesifik.
Pansus LKPj yang merupakan agenda rutin tahunan ini diharapkan dapat mengevaluasi penuh kinerja pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Semarang, dengan harapan menghasilkan kebijakan terbaik yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut Dini, evaluasi terhadap LKPj seharusnya berangkat dari kondisi riil berbasis data empiris agar menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur. Jika evaluasinya masih bersifat umum, dikhawatirkan rekomendasi yang dihasilkan juga tidak akan spesifik.
“Evaluasi kerja jangan terlalu umum. Kalau masih banyak teori dan tidak langsung menyentuh fakta riil di lapangan, maka rekomendasinya juga tidak akan spesifik,” ujarnya dalam pembahasan Pansus LKPj Wali Kota Semarang, Selasa 7 April 2026.
Dini menilai, evaluasi kinerja pemerintah daerah seharusnya menitikberatkan pada data faktual dan indikator pembangunan yang terukur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan indikator lainnya yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.
“Misalnya pada indikator ekonomi, kita perlu melihat secara konkret bagaimana perkembangan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Dari situ kita bisa melihat capaian yang sesungguhnya dan apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Meski demikian, Dini mengapresiasi adanya tema dan fokus pembangunan yang berbeda setiap tahunnya dalam perencanaan pemerintah kota. Namun ia mengingatkan agar fokus tahunan tersebut tetap mempertimbangkan program-program lain yang masih perlu ditingkatkan serta menjaga capaian yang sudah baik agar tetap terkontrol.
“Adanya fokus pembangunan setiap tahun itu bagus. Tetapi jangan sampai program lain yang masih perlu ditingkatkan justru terabaikan, atau capaian yang sudah baik tidak lagi terkontrol,” katanya.
Lebih lanjut, Dini juga mempertanyakan konsistensi antara fokus pembangunan tahunan dengan pengalokasian anggaran. Menurutnya, jika suatu sektor ditetapkan sebagai fokus utama, maka seharusnya terdapat porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau setiap tahun ada fokus garapan, tentu perlu dilihat juga berapa persentase anggaran yang dialokasikan. Jangan sampai disebut sebagai fokus utama, tetapi anggarannya masih sama seperti tahun sebelumnya,” tegasnya.
Melalui pembahasan Pansus LKPJ ini, Dini berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama untuk terus memperbaiki pembangunan di Kota Semarang, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menekankan bahwa pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan pembenahan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kepada masyarakat.
“Ayo kita bersama-sama memperbaiki Kota Semarang dan meningkatkan pendapatan daerah. Pembenahan fisik seperti infrastruktur penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Hery Priyono
