KH. Ahmad Dar0dji mengatakan, program kerja tahun 2025 mengacu pada prinsip Khidmatul Ummah (pelayanan kepada umat) dan Shodiqul Hukumah (bekerja sama dengan pemerintah).

Menurutnya, program tersebut  untuk melanjutkan langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan MUI Pusat, dengan mempertimbangkan kearifan lokal di Jawa Tengah.

“Dengan memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan menjaga kerukunan antar umat beragama, MUI Jawa Tengah menyiapkan rangkaian kegiatan guna mendukung kesejahteraan umat serta membangun keharmonisan masyarakat,” ujarnya kepada awak media di Semarang, Kamis (2/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa MUI Jawa Tengah sudah menetapkan 12 Program kerja prioriras tahun 2025. Apa saja?

Program kerja prioritas MUI Jawa Tengah tahun 2025
1. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat bergama. Program kerja: Harmoni dalam Keagamaan “Peran MUI dalam Memperkokoh Kerukunan Menuju Jawa Tengah Bermartabat”

2. Komisi perempuan, remaja dan keluarga. Program kerja: Halaqah Ulama “Moderasi Beragama Bagi Generasi Muda/Rohis”

3. Komisi Fatwa
Program kerja: Sosialisasi Fatwa dan Metodologi Penetepan Fatwa MUI, Sidang Fatwa Ketetapan Halal

4. Komisi Dakwah
Program kerja: Lokakarya Merumuskan Etika Berdakwah dengan Media Tradisional dan Modern

5. Komisi pendidikan, pesantren dan kaderisasi ulama
Program kerja: Orientasi Kader Ulama (OKU) tahun 2025

6. Komisi pengkajian, penelitian, dan pengembangan
Program kerja: Riset tentang Respons Masyarakat Terhadap Peran MUI Jawa Tengah

7. Komisi Hukum dan HAM
Program kerja: Halaqah Ulama “Kebijakan Legislasi Tentang Wisata Kuliner Dalam Masyarakat Plural Berbasis Moral Keagamaan”

8. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
Program kerja: Halaqah Ulama “Kreatif Generasi Muda Islam Mandiri pada Sektor Pertanian dan Peternakan”

9. Komisi Informasi dan Komunikasi
Program ketja: Optimalisasi Peran Komisi Infokom dalam Mendukung Tugas MUI Provinsi Jawa Tengah

10. Komisi seni budaya dan peradaban Islam
Program kerja: Festival Seni Budaya Islam Nusantara “Seni Budaya Islam Nusantara, Menjaga Tradisi, Menginspirasi Generasi”.

11. Komisi kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat
Program kerja : Halaqah Ulama “Peran MUI Jawa Tengah dalam Eliminasi TBC Tahun 2030”

12. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) yang merupakan kegiatan tahunan untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja MUI Jawa Tengah.

Dari 12 program kerja tersebut, diketahui, enam kegiatan didanai dengan Dana Hibah APBD, dan enam kegiatan lainnya merupakan kegiatan kerja sama dengan Kementerian Agama RI, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dan Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Pihaknya berharap seluruh komisi dapat melaksanakan program kerja dengan tema yang menarik, dengan menggandeng instansi/lembaga sebagai sumber dana.

Selain itu diharapkan seluruh program kegiatan bisa terlaksana dan menyebar dalam 12 bulan di tahun berjalan, dimana MUI kabupaten/kota mampu menyesuaikan program kegiatannya dengan kegiatan MUI Provinsi Jawa Tengah.

Ning S

The post Program Kerja 2025 MUI Jateng Mengacu Prinsip Khidmatul Ummah dan Shodiqul Hukumah appeared first on SuaraBaru.id.

The post Ketua MUI Jateng Minta MUI Kota Tegal Bina Akhlakul Karimah appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui rapat yang digelar di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jumat (11/3/2022), MUI Jateng bersikap, tidak menerima permohonan pengunduran diri itu, dan tetap meminta KH Miftachul Akhyar dipertahankan, untuk tetap memimpin MUI hingga masa bakti selesai.

Rapat MUI Jateng yang dipimpin Ketua Umum Dr KH Ahmad Darodji MSi dan Sekum Drs KH Muhyiddin MAg, dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Drs KH Ali Mufiz MPA, pengurus harian dan ketua komisi, akhirnya memutuskan hal itu.

BACA JUGA: Sentil Kartu Tani, Sriyanto Gerindra Nyatakan Keberpihakan Anggaran pada Petani Rendah

Selanjutnya, sikap itu dituangkan dalam surat Nomor: A.5/DP P.XIII/SR/III/2021, tertanggal 11 Maret 2022, ditandatangani Ketum Dr KH Ahmad Darodji MSi dan Sekum Drs KH Muhyiddin MAg. Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum MUI, di Jakarta.

Argumentasi yang dibangun MUI Jateng yakni, yang bersangkutan dinilai sebagai sosok dan tokoh yang memiliki integritas keulamaan tinggi, sehingga masih dibutuhkan umat dan bangsa Indonesia.

”MUI Jateng mengajak semua pihak untuk mempertahankan KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI hingga akhir masa jabatan,” tegas Kiai Darodji kepada pers, usai memimpin rapat.

BACA JUGA: Fraksi PKB Jateng Dukung Perda Perlindungan Driver Online

Ditegaskan dia, sikap MUI Jateng menggunakan diksi tidak menolak, tetapi tidak menerima pengunduran dirinya.
Menurutnya, bila permohonan mundur Kiai Akhyar diterima, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kegaduhan yang disebab pro dan kontra, yang muaranya tidak hanya melanda MUI, tapi dapat meluas ke berbagai lini.

Tentu sikap semacam ini tidak kita kehendaki bersama.
Maka, tambah Kiai Darodji, sikap tetap mempertahankan Kiai Miftachul Akhyar untuk tetap memimpin MUI, sebagai langkah terbaik.

Darodji berharap, sikap MUI Jateng ini dapat didukung semua pihak. Mengingat, permohonan mundur Kiai Miftachul Akhyar dari Ketum MUI, terkait dengan Muktamar NU di Lampung, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Presiden: UNS Sudah Jadi Kapal Besar, Hati-hati Bila Harus Berubah

Di mana dalam rapat Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), ada yang meminta Kiai Mihtachul Akhyar bila ditetapkan sebagai Rais Am PBNU, agar tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum MUI.

Menurut Kiai Darodji, sebelumnya KH Sahal Mahfudh dan Kiai Makruf Amin saat itu juga menjabat sebagai Rais Am PBNU dengan Ketum MUI, juga tidak ada masalah.

Menindaklanjuti hasil rapat MUI Jateng ini, Kiai Darodji juga siap untuk menemui Kiai Mihtachul Akhyar dan sesepuh PBNU KH Musthofa Bisri (Gus Mus), agar problem ini dapat terpecahkan.

Riyan

The post Pengunduran Diri Miftachul Akhyar Tak Diterima MUI Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

”Kalau ada yang memprediksi pada Desember 2021 akan terjadi ledakan covid-19 akibat libur Natal dan Tahun Baru, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada yang memprediksi Desember 2021 covid-19 sudah hilang dari bumi Indonesia, kan juga boleh-boleh saja,” kata dr Masyhudi, dalam Semiloka Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Pandemi, yang digelar di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu (13/11/2021).

Semiloka ini diselenggarakan Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, bekerja sama dengan Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat MUI Jateng, dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Darodji MSi.

BACA JUGA: Progdi MH USM Buka Pendaftaran

Ketua Panitia Dra Hj Munawaroh Nurhadi menjelaskan, semiloka yang diikuti pengurus MUI se-Jateng ini, menghadirkan pembicara Wakil Ketua Umum MUI Prof Dr H Ahmad Rofiq MA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr Mochamad Abdul Hakam SpPD.

Selain itu, ada pula Direktur Utama RSI Sultan Agung sekaligus Ketua Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat MUI Jateng, dr H Masyhudi AM MKes, Kepala Puskesmas Mijen dr Hj Masfufah, Ketua MUI Prof Dr Hj Sri Suhanjati dan Dra Hj Zuhar Mahsun.

Menurut dr Masyhudi, sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah PPKM Level 2, bahkan banyak yang sudah Level 1 termasuk Kota Semarang. Meski begitu, dia mengajak warga untuk tetap waspada dan tidak lengah. ”Tetap menjaga protokol kesehatan 5M secara ketat,” pesannya.

BACA JUGA: Alumni Smantig 88 Reuni dengan Bersepeda Santai

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr Abdul Hakam dalam materinya yang berjudul ‘Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Kesehatan Masa Pandemi’ mengatakan, salah satu tips sehat itu adalah melakukan cuci tangan. Saat ini kasus-kasus seperti diare itu turun drastis, berkat rutin cuci tangan.

Dijelaskan dia, perkembangan sebaran covid-19 di Kota Semarang masuk Level 1. Meski dalam level itu, pemerintah bersama masyarakat harus tetap berikhtiar tetap menjaga protokol kesehatan, agar tidak terjadi lonjakan kasus baru.

Riyan

The post Tak Ada Lagi Pasien Covid-19 di RSI Sultan Agung Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan masa berlaku pengurusnya sudah kedaluarsa (2014). Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi atau tata ulang, agar Basyarnas MUI Jateng dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ekonomi syariah.

Eman mengungkapkan hal itu, di sela-sela acara Halaqah Ulama ‘Prospek Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’, di Hotel Pandanaran, Semarang, Ahad (31/10/2021).

BACA JUGA: 105 Petani Kebumen Ikuti Pendidikan Kader Penggerak Pertanian NU

Menurut dia, perkembangan ekonomi syariah dewasa ini bukan hanya sebatas teori, tapi sudah berkembang pesat di ranah praktis, sesuai masalah kontemporer. Fikih muamalah misalnya, sebagian sudah diadaptasi dan diadopsi menjadi fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam tataran praktis, perkembangan ekonomi syariah maju pesat. Lembaga perbankan syariah dan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Belum lagi perkembangan pada bidang bisnis syariah nonbank. Pada praktiknya, ada banyak sengketa yang timbul dari kegiatan ini.

”Sesuai undang-undang, kewenangan sengketa dapat diatasi Pengadilan Agama. Namun hakim tidak banyak yang memiliki keahlian cukup. Lalu para pihak mencari lembaga kredibel terkait, salah satunya Basyarnas,” kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang itu.

BACA JUGA: Polres Magelang ‘All Out’ Amankan Borobudur Marathon 2021

Jika memilih Basyarnas, lanjut Eman, keuntungannya para pihak dapat memilih arbiter yang kredibel, dan yang disepakati bersama. Arbiter Basyarnas lebih kompeten, karena punya keahlian syariah, sehingga bisa mencari kebenaran yang substantif.

”Basyarnas Jateng sudah pernah mengadili, dan sekarang sepertinya mati suri. Terakhir itu pada 2014. Kebutuhan perkara saat ini masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu revitalisasi Basyarnas, untuk menjawab kebutuhan umat,” tambah dia.

Dalam Halaqah yang berlangsung selama dua hari dan diselenggarakan Komisi Hukum dan HAM bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI Jateng itu, diikuti pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

BACA JUGA: Tak Turunkan Diallo, Persiku Nyaris Telan Kekalahan di Laga Perdana

Dalam acara itu menghadirkan narasumber Dr KH Ahmad Izzuddin MAg, Dr KH Fadholan Musyaffa’, Hj Ro’fah Setyowati PhD, Dr Azharudin Lathif dan Eman Sulaeman MH.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, ketika membuka Halaqah menyampaikan, kiprah Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sudah ditunggu-tunggu masyarakat.

Keaktifan lembaga ini akan menjadi kunci dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

BACA JUGA: Mahesa Jenar Malam ini Bentrok Lawan Serdadu Tridatu

”Dulu kita punya Basyarnas Jateng, tapi penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya belum sempat sampai selesai,” terang Kiai Darodji.

Kepada para pengurus MUI, Kiai Daroji menjanjikan, untuk memberikan Surat Keputusan terkait Basyarnas Jateng, jika dirasa ada pihak yang bersedia dan berkompeten untuk bekerja di bidang ini.

”Saya akan memberikan SK jika ada orang yang kompeten, yang bersedia untuk bekerja. Tidak ada orang yang tiba-tiba pintar. Orang yang pinter itu awalnya tidak bisa, lalu belajar menyelesaikan masalah, lalu menjadi ahli,” tutur dia.

BACA JUGA: Hendi Gerakkan PNS Pemkot Semarang Belanja di Pasar Johar

Kiai Darodji menambahkan, perkembangan bisnis syariah terus berkembang. Selain perbankan syariah, berkembang pula asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, SBSN syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan bisnis syariah lainnya.

Dia pun meminta, agar Basyarnas dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Jangan memberi tarif kepada masyarakat, dan jangan menyelesaikan masalah dengan seorang diri, melainkan dengan majelis.

Usai pemaparan itu, peserta Halaqah merekomendasikan pada Basyarnas-MUI, yang telah cukup lama berdiri, perlu dilakukan revitalisasi dengan melakukan “revolusi” atau “perubahan mendasar” pada sistem, tata kelola, termasuk besaran biaya perkara penyelesaian perkara, melalui penataan ulang struktur organisasi kelembagaan.

BACA JUGA: Tim Abdimas FE USM Ajak UMKM Melek Pengelolaan Keuangan Bisnis

Langkah itu perlu terus dikuti, dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM arbiter, melalui pelatihan arbiter syariah, dengan meragamkan kapakaran dan jumlah SDM MUI di wilayah Provinsi Jateng.

Dengan demikian, layanan Basyarnas-MUI dapat menjangkau kebutuhan masyarakat semakin luas. Mengingat masih rendahnya pengenalan masyarakat Muslim atas konsep ekonomi syariah, lembaga-lembaga bisnis syariah dan atau industri halal, terlebih juga eksistensi dan fungsi Basyarnas-MUI, maka perlu dukungan Pengurus MUI Wilayah.

Tindakan itu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus, kepada lembaga-lembaga ekonomi syariah dan masyarakat luas, dalam berbagai kesempatan.

Dengan demikian, kesadaran untuk berekonomi syariah tidak hanya dalam level kelembagaan atau institusi ekonomi maupun pemangku kepentingan, namun juga merambah pada kesadaran masyarakat yang bersifat individual.

Riyan

The post Basyarnas MUI Jateng Mati Suri appeared first on SuaraBaru.id.

”MUI sebagai wadah perjuangan, dakwah, dan amar ma’ruf nahi munkar, perlu terus menambah spirit, motivasi, penataan niat dan keikhlasan, ketika bergabung dalam kepengurusan MUI. Selain itu perlu dikokohkan dan diteguhkan, agar bisa dan mampu istiqamah,” kata Prof Ahmad Rofiq, dalam Rapat Pleno dan Taaruf bersama pengurus MUI Jateng, di Convention Hall, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jalan Gajah Raya, Semarang, Kamis (16/9/2021).

Menurut Guru Besar UIN Walisongo itu, salah satu tantangan yang dihadapi pengurus MUI yaitu, masih ada kelompok radikal, teroris yang tidak mau mengikuti tata hukum dan kenegaraan bangsa Indonesia pun bermunculan.

BACA JUGA: Ubah Sampah Jadi Berkah dan Rupiah, Ini yang Dilakukan Mahasiswa Unisnu di Bank Sampah

”Mereka tidak mau hormat bendera. Lalu memberikan pemahaman jihad melalui medsos dengan sasaran anak-anak muda. Faktanya, masih ada kelompok radikal dan gerakan teror di negeri ini,” ungkap Rofiq lagi.

Ditambahkan dia, gerakan itu terjadi secara sporadis dalam berbagai even atau kesempatan. Mereka seolah unjuk keberanian. Contoh kasusnya, ada kasus bom bunuh diri yang dilakukan di markas kepolisian, atau di tempat-tempat ibadah.

Dipaparkan juga, mereka mengajarkan doktrin jihad dan hijrah, namun dengan pemahaman yang keliru, dan sudah pasti implementasinya juga salah.

BACA JUGA: Perempuan Dianggap Miliki Ketangguhan dan Mampu Isi Celah Kehidupan

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, ketika membuka Rapat Pleno itu mengajak pengurus MUI, untuk terus menyampaikan dakwah kepada umat, terutama kelompok milenial dengan bahasa dan cara yang disukai mereka.

”Dakwah melalui media sosial dan menyampaikan pesan dakwah kepada kelompok milenial harus terus dilakukan secara massif dan berkelanjutan, agar mereka tidak tersesat jalan,” saran dia.

Dijelaskannya, selama Kantor Sekretariat MUI Jateng di Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Jalan Pandanaran 126, Simpanglima, Semarang direnovasi, layanan kepada umat sementara dipindahkan ke Gedung Wisma Tamu MAJT, Jalan Gajah Raya, Semarang.

BACA JUGA: Kapolres Wonosobo Sambut Baik Kiprah Forum Pemuda 86

‘’Insya Allah, satu tahun direnovasi kita akan menempati gedung baru di Simpanglima,’’ kata Kiai Darodji.

Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jateng, Drs H Ali Mufiz MPA menyampaikan, kehadiran MUI di tengah umat masih dibutuhkan. Dia merasa bersyukur, karena covid-19 di Jateng dan Indonesia, menunjukkan tren menurun.

Namun bekas-bekas kerusakan yang ditimbulkan akibat covid-19 seperti di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, membutuhkan penanganan serius oleh Majelis Ulama.

BACA JUGA: Kunjungi Posko TMMD, Dandim Ingatkan Agar Anggota Berbaur Dengan Masyarakat

”Pengurus MUI mempunyai tanggung jawab untuk perlahan-lahan memulihkan kondisi sosial, dimana akibat covid-19 terjadi perubahan budaya sosial di tengah umat maupun keluarga,” ucap mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ali Mufiz, sebelum ada Covid, setiap ada tetangga yang sakit pasti dijenguk atau dibezoek. Kalau ada yang meninggal pasti dilayat dan diantarkan ke pemakaman.

”Setelah datang covid-19, orang akan bezoek tetangga yang sakit akan bertanya dulu, sakitnya apa. Mau layat orang meninggal akan tanya dulu meninggal karena apa. Kalau jawabnya karena covid-19, maka berhenti dan cukup titip salam. Nanti kalau situasi sudah kembali normal, suasana sosial guyub rukun, saling membantu dan gotong royong harus dipulihkan kembali. Ini bukan pekerjaan ringan,” tuturnya.

Riyan

The post Tantangan MUI dan Ulama di Masa Depan Makin Berat appeared first on SuaraBaru.id.

”Para ahli berbeda pendapat, dalam penggunaan cairan disinfektan dan klorin pada tubuh jenazah covid-19. Oleh karena itu, sekiranya penggunaan disinfektan dan klorin tidak bermanfaat, sebaiknya tidak usah digunakan,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng, Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA, di Kantor MUI Jateng, Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, Rabu (25/8/2021).

Hadir juga dalam pembacaan pernyataan sikapnya itu, Ketua MUI Prof Dr H Abu Rokhmad MAg, Sekretaris Agus Fathuddin Yusuf MA, Ketua Komisi Infokom Isdiyanto SSos dan Sekretaris Komisi Infokom Syamsul Huda MSi.

BACA JUGA: Gandeng BNNP, Lapas Semarang Gelar Assessment Akhir Rehabilitasi Sosial

Dalam peryataan itu juga disebutkan, bila memperhatikan bahwa petugas telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) level tertinggi, maka penggunaan disinfektan kepada pada jenazah covid-19, tidak diperlukan lagi. Karena tujuan utamanya adalah melindungi petugas terinfeksi virus covid-19.

”Pernyataan ini disampaikan kepada rumah sakit dan masyarakat Muslim di Jawa Tengah, untuk menjadi perhatiannya dan maklum,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Mijen, Semarang itu.

Peryataan MUI itu terdiri tiga poin. Pertama, tenaga medis dan petugas lainnya wajib menggunakan APD level tertinggi dan lengkap, saat melakukan pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi covid-19 (misalnya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah).

BACA JUGA: Kampung Pesona Pujatim Raih Juara I Lomba Kampung Juara 2021

Kedua, tata urut memandikan, mengkafani dan memasukkan jenazah covid-19 ke dalam peti jenazah yaitu, seluruh pakaian jenazah covid-19 dilepas saat dimandikan, dengan tetap menutup aurat antara pusar sampai lutut (seperti kain jarit, sarung).

Kemudian disucikan seluruh tubuhnya dari najis, dengan menggunakan air dan sabun sebagaimana biasa dan secukupnya. Setelah dimandikan, jenazah dikafani sesuai syariat Islam.

Setelah dikafani, penerapan protokol kesehatan untuk jenazah covid-19 dapat dilaksanakan, seperti melapisi jenazah dengan plastik (rapat dan diikat), dan menyemprotkan cairan disinfektan dan atau klorin.

BACA JUGA: Trans Jateng Buka Jalur Semarang-Grobogan dengan Tarif Rp 2.000

”Saat memasukkan jenazah ke dalam peti, jenazah wajib dimiringkan ke sisi kanan (menghadap kiblat),” saran Kiai Fadlolan.

Ketiga, para ahli berbeda pendapat dalam penggunaan cairan disinfektan dan klorin pada tubuh jenazah covid-19. Oleh karena itu, sekiranya penggunaan disinfektan dan klorin tidak bermanfaat, sebaiknya tidak digunakan.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, latar belakang MUI menerbitkan pernyataan itu, karena praktik penatalaksanaan pemulasaraan jenazah Muslim yang terinfeksi covid-19 di masyarakat, khususnya di rumah sakit, dilakukan secara berbeda-beda.

BACA JUGA: Ibu Rumah Tangga Sumbangkan Dua Cincin untuk Pembangunan Pesantren

”Sebagian besar petugas rumah sakit masih hanya mengutamakan penerapan protokol kesehatan menurut pemerintah dan World Health Organization (WHO), tetapi kurang memperhatikan aspek syariat Islam,” tuturnya.

Menurut Muhyiddin, pemulasaraan jenazah Muslim yang terinfeksi covid-19 di masa pandemi berlaku prinsip, ‘bagi yang meninggal dijaga hak dan kehormatannya, dan bagi yang hidup dijaga keselamatan dan keamanannya’ (lil mayyiti haqquhu wa hurmatuhu wa lil hayyi amnuhu wa salamatuhu) (‘Allam, Fatawa al-Nawazil, 2020: 296).

MUI pun meminta agar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berisi, agar jenazah covid-19 disemprot disinfektan, ditinjau kembali.

”Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa, penggunaan cairan disinfektan secara langsung kepada tubuh jenazah covid-19 dapat menghilangkan atau mengurangi risiko penularan covid-19 dari jenazah kepada petugas. Petugas yang disiplin menggunakan APD level tertinggi dan lengkap, terbukti tidak ada penularannya,” tegasnya.

Riyan

The post MUI Jateng Minta Keputusan Menteri Kesehatan RI Ditinjau Ulang appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Umum MUI Jateng, Prof Dr Ahmad Rofiq MA menjelaskan, tujuan webinar salah satunya mencari solusi dalam mengatasi situasi dilematis, yang kini masih mengancam, yakni pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat.

”Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai komisi baru di MUI Jawa Tengah, ingin berperan aktif pada masa pandemi covid-19 dengan menggelar webinar bertema Kiat Tetap Sehat dan Selamat Dunia Akhirat di Era PPKM Darurat Pandemi Covid-19,” kata Prof Rofiq dalam keterangannya di Semarang, Jumat (9/7/2021).

BACA JUGA: Rui Costa Jadi Presiden Baru Benfica

Sebagai narasumber dalam webinar ini, Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo, Ketua Umum MUI KH Ahmad Darodji, Dirut RSI Sultan Agung dan Ketua Komisi Kesehatan MUI dr Masyhudi, Ketua Pelaksana Satgas Covid Jateng Prasetyo Aribowo, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh, dan dipandu dr Bambang Sudarmanto Sp AK.

Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum serta Pascasarjana UIN Walisongo Semarang ini berpendapat, sejak pandemi covid-19 merangsek Indonesia pada Maret 2020, saat ini sudah memasuki bulan ke-17.

Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan berakhir. Angka kematian karena covid-19, per 8/7/2021 di Jateng sebanyak 17.616 dan yang terpapar serta dirawat masih 33.383.

BACA JUGA: Presiden Komisi Uni Eropa Jagokan Italia Juarai Euro 2020

Seluruh Indonesia yang meninggal 63.760 dan terpapar 2,42 juta. Sedangkan di seluruh dunia mencapai 4 juta, dan terpapar mencapai 185 juta.

Menurut Prof Rofiq, MUI Jateng sangat memahami persoalan yang dihadapi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan pemerintah, dapat dipastikan akan menimbulkan kontroversi dan tidak mungkin memuaskan semua warga.

”Selamat berwebinar, semoga mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang dapat mengayomi semuanya, kepentingan rakyat tetap sehat dan selamat dunia akhirat, dan PPKM Darurat sebagai ikhtiar menghentikan covid-19, akan nampak nyata hasilnya,” pesan Prof Ahmad Rofiq.

Riyan

The post MUI Jateng Gelar Webinar Tentang Pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat appeared first on SuaraBaru.id.

Tausiyah bernomor Nomor: 04/DP-P.XIII/T/VII/2021 tertanggal 3 Juli 2021 itu, ditandatangani Ketum Dr KH Ahmad Darodji MSi, Sekum Drs KH Muhyiddin MAg serta Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA dan Sekretaris Dr KH Ahmad Izzuddin MAg.

Kiai Darodji dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (3/7/2021) menyebutkan, imbauan itu dikeluarkan usai diadakannya rapat yang melibatkan sejumlah pengurus Komisi Fatwa, yang juga dihadiri Wakil Ketum MUI Jateng, Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA.

BACA JUGA: Operasional dan Layanan Bank Indonesia Tegal Menyesuaikan PPKM

Latar belakang dikeluarkannya imbauan ini dikarenakan, penyebaran varian baru covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jateng semakin tidak terkendali. Imbauan juga merujuk pada Tausiah Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor: Kep-1368/DP-MUI/VI/2021.

Dalam imbauan itu disebutkan, pengurus takmir diminta menghentikan sementara aktivitas ibadah yang berpotensi kerumunan di masjid dan mushala, hingga situasi dan kondisi benar-benar terkendali.

”Pelaksanaan ibadah di masjid hanya dilaksanakan khusus oleh pengurus takmir masjid. Azan tetap dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu shalat,” jelas Kiai Darodji.

BACA JUGA: PPKM Darurat Kota Tegal Tutup Dua Akses Jalan

Untuk pelaksanaan Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, akan diterbitkan imbauan berikutnya, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

MUI Jateng mengimbau pada umat Islam, untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, dengan bersabar, memperbanyak sedekah, istighfar, istighotsah, dan berdoa agar Allah SWT senantiasa melindungi dari berbagai musibah dan menghilangkan wabah covid-19.

Riyan

The post Imbauan MUI Jateng, Shalat Jamaah di Masjid Hanya Pengurus Takmir appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Dr KH Ahmad Darodji MSi untuk ketiga kalinya, terpilih kembali menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, periode 2021-2026.

Wakil Ketua Umum tetap ditempati Prof Dr H Ahmad Rofiq MA dan Sekretaris Umum juga tetap Drs KH Muhyiddin MAg. Demikian pula Ketua Dewan Pertimbangan tetap ditempati mantan Gubernur Jateng, Drs KH Ali Mufiz MPA.

Pemilihan pengurus harian dilakukan tim formatur dalam Musyawarah Daerah (Musda) X, yang berlangsung selama dua hari Selasa-Rabu (6-7/4/2021), di Hotel Grasia, Jalan S Parman Semarang.

BACA JUGA: Operasi Antik 2021, Polres Temanggung Menangkap 5 Pengguna dan Pengedar Narkoba

Susunan pengurus harian yang diumumkan Sekretaris Umum Drs KH Muhyiddin MAg, hampir sama persis dengan periode sebelumnya. Hanya terjadi perpindahan jabatan dan mengganti beberapa nama.

Pemilihan pengurus dilakukan tim formatur yang berjumlah 13 orang, antara lain Drs H Toharotun (Wakil Utusan MUI eks Karesidenan Banyumas), KH Saifullah Ahmad (Wakil Utusan MUI eks Karesidenan Pekalongan), Prof Dr H Moh Erfan Soebahar (Wakil Utusan MUI eks Karesidenan Semarang), Dr H Mashudi MAg (Wakil Utusan MUI eks Karesidenan Pati), Dr KH Minanul Aziz (Wakil Utusan MUI eks Karesidenan Surakarta).

Kemudian tiga wakil dari Ormas Islam yaitu KH Mahsun Mahfudz, Prof Dr H Suparman Syukur MA dan Drs H Achmad, Prof Dr H Imam Taufiq MAg (cendekiawan Muslim/Perguruan Tinggi Islam) dan Drs KH Dzikron Abdullah (utusan pimpinan pondok pesantren). Formatur juga didampingi pengurus MUI Pusat, yaitu Ketua Prof Dr H Noor Achmad MA dan Wakil Sekjen Arif Fahruddin.

BACA JUGA: Kajari Purwokerto Sebut Kasus Korupsi JPS Kemnaker Masuki Tahap Pemberkasan

Ketua Panitia Dr Ahmad Rofiq mengatakan, Musda yang dibuka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merupakan musda tercepat. ”Sidang pengesahan tata tertib, sidang-sidang pleno berjalan begitu cepat dalam hitungan menit, tidak sampai berjam-jam,” kata dia dalam keterangannya usai acara, Rabu (7/4/2021).

Sedangkan Ketua Umum MUI Pusat KH Miftachul Akhyar menyatakan, ulama menempati kedudukan yang tinggi di masyarakat. ”Ulama itu pemikir juga ilmuwan, sudah lengkap. Jadi sesungguhnya tidak perlu arahan dan petunjuk-petunjuk, karena relnya sudah sangat jelas. Tinggal mengulik sedikit saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada para ulama di Jateng, karena selalu menjadi partnership dan relasi untuk mencari solusi dari semua masalah yang dihadapi umat. ”Ulama menjadi tempat bertanya piye apike, bagaimana baiknya,” tukas Ganjar.

Pengurus MUI Provinsi Jatengah Periode 2021-2026
Ketua Dewan Pertimbangan : Drs KH Ali Mufiz MPA
Ketua Umum : Dr KH Ahmad Darodji MSi
Wakil Ketua Umum : Prof Dr H Ahmad Rofiq MA
Ketua : KH Haris Shodaqah
Ketua : Drs H Musman Thalib MAg
Ketua : Prof Dr H Abu Rokhmad MAg
Ketua : Drs KH Abu Hapsin MA PhD
Ketua : Prof Dr H Imam Taufiq MAg
Ketua : Drs KH Ahmad Hadlor Ihsan
Ketua : Drs KH Muzammil
Ketua : KH Hanief Ismail Lc
Ketua : Prof Dr Hj Sri Suhandjati

Sekretaris Umum : Drs KH Muhyiddin MAg
Sekretaris : Dr Muhammad Saefuddin Lc MA
Sekretaris : Dr KH Multazam Ahmad MAg
Sekretaris : Dr Hj Ummul Baroroh MAg.
Sekretaris : Drs H Agus Fathuddin Yusuf MA
Sekretaris : Dr H Imam Yahya MAg.
Sekretaris : Ir KH Hammad Maksum Al-Hafidz

Bendahara Umum : H Mustain
Bendahara : H Agus Sumartono
Bendahara : Dr H Nor Hadi SE MSi Akt CA

Riyan-Sol

The post Ketua Umum MUI Jateng Periode 2021-2026 Kembali Dijabat KH Ahmad Darodji appeared first on SuaraBaru.id.