The post MPP Wonosobo Tingkatkan Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investasi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, Selasa (15/4/2025), di MPP, keberadaan MPP merupakan bukti nyata transformasi birokrasi Pemkab Wonosobo.
Menurutnya, PP Sabha Mandala Grha bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol dari tekad untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.
BACA JUGA: Jalan Salib, Masuk Enam Agenda Paskah Tingkat Nasional di Tanah Air
”Ini merupakan wujud adaptasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Husein mengajak seluruh instansi penyelenggara dan petugas pelayanan, senantiasa meningkatkan kompetensi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dengan mengedepankan ketepatan waktu, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.
”Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, kami optimistis Wonosobo akan menjadi daerah yang semakin maju, inklusif, dan kompetitif,” tukas Wabup.
BACA JUGA: Jelang HBP Ke-61, Lapas Semarang Gelar Bakti Sosial Sambangi Panti Asuhan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko S menyampaikan, dalam rangka refleksi satu tahun MPP, telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan sejak beberapa bulan terakhir.
Puncaknya, dalam gebyar kali ini masyarakat mendapatkan berbagai layanan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan layanan UMKM secara terintegrasi.
Dilaporkan dia, dari sekitar 31 ribu pelaku UMKM di Wonosobo, masih ada sekitar 19 ribu yang belum terfasilitasi perizinannya.
BACA JUGA: Pelestarian Seni Ukir Terus Digalakkan, SMPN 1 Batealit Angkat Melalui Program P5
”Maka hari ini kami hadirkan layanan dari berbagai pihak, termasuk Tim HAKI dari Unsiq, BPOM Semarang untuk uji laboratorium pangan gratis, serta diskon layanan lainnya,” terang Retno.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), sebagai bentuk komitmen investasi di Wonosobo.
Salah satu yang menonjol yakni, PT Cipta Kreasi Wisata, yang berencana membuka mal dan hotel di Wonosobo. Dan kesepakatan itu ditandatangani langsung Direktur Perusahaan dan Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein.
Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro. Salah satunya, Hotel Horison yang akan bermitra dengan pelaku UMKM batik Prupuk, yang ke depan akan memiliki display khusus di hotel itu.
Ditegaskan Retno, target nilai investasi Pemkab Wonosobo tahun 2024 seperti yang tercantum dalam Renstra sebesar Rp 410 miliar, telah terlampaui.
”Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil mencapai nilai investasi kurang lebih Rp 700 miliar. Ini menjadi bukti, kemudahan layanan perizinan dan penerapan zona integritas berhasil menarik minat investor,” jelasnya.
Retno menambahkan, Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan efisien. Selain itu, mempersiapkan transformasi menuju MPP Digital, guna memangkas prosedur teknis dan meningkatkan efektivitas layanan.
Muharno Zarka
The post MPP Wonosobo Tingkatkan Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investasi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Bupati Temanggung Tinjau Loket Imigrasi di MPP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Salah satu fokus dalam kunjungan ini adalah meninjau loket Kantor Imigrasi Wonosobo yang melayani pembuatan paspor setiap hari Jumat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Temanggung didampingi Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri. Ia menjelaskan mekanisme layanan paspor di MPP.
Menurut Imam Bahri, saat ini layanan paspor di MPP Temanggung memiliki kuota 30 pemohon pada hari biasa, dan 20 pemohon selama bulan ramadan.
Bupati Temanggung menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam menghadirkan layanan keimigrasian lebih dekat kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan layanan paspor di MPP sangat membantu warga Temanggung yang ingin mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
“Dengan adanya pelayanan paspor di MPP, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Wonosobo. Ini menjadi solusi praktis dan efisien bagi warga yang membutuhkan layanan keimigrasian,” ujar Agus.
Kakanim Kelas II Non TPI Wonosobo menegaskan, pihaknya berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui layanan jemput bola seperti di MPP Temanggung.
“Kami berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan sistem yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Semoga sinergi ini terus berjalan untuk meningkatkan pelayanan publik di Temanggung,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian.
Muharno Zarka
The post Bupati Temanggung Tinjau Loket Imigrasi di MPP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono dengan didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Sartono Eko Saputro meninjau kesiapan MPP Alaya Sewagati Kota Tegal pada Minggu (11/2/2024). Pada kesempatan tersebut Dedy Yon mengecek sarana prasarana yang ada pada Mal Pelayanan Publik.
Gedung MPP Alaya Sewagati memiliki total 5 lantai. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan dan galeri ATM, lantai 2 digunakan untuk pelayanan dan pengaduan, lantai 3 digunakan untuk kantor DPMPTSP Kota Tegal, Balai Nikah serta Musholla sedangkan untuk lantai 4 dan 5 saat ini masih belum digunakan.
Pelayanan publik yang ada di Lantai 1 antara lain pelayanan Polresta, Kejaskaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN, UPPD/Samsat, BSI, Pegadaian, POS, PLN, Taspen, Dishub, DKPPP, Baznas, ASITA dan PDAM.
Sedangkan di Lantai 2 untuk pelayanan DPMPTSP Kota Tegal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Disdukcapil, Kantor Pertanahan, Disperkim, DPU, Disdikbud, Kemenag, Dinsos, BPJS Kesehatan, BPOM, Dinkes, Imigrasi, Kanwil MenkumHAM, KPP Pratama, Bea Cukai, Diskop UKM Perdagangan, DLH, Barjas, Disnakerin, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, Bakeuda dan Bank Jateng.
Sutrisno
The post Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post MPP Digital Akan Mudahkan Segala Urusan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dalam kunjungan itu, MenPAN diterima Wakil Bupati Demak, Ali Makhsun, didampingi Sekda Demak Akhmad Sugiharto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Umar Surya Suksmana.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau pelayanan yang ada, seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, perbankan, pajak daerah dan beberapa pelayanan lainnya.
BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Kampanye Cegah Bullying di SMA Negeri 10 Semarang
Menteri Abdullah Azwar Anas menyampaikan, tugas MenPAN-RB itu mendorong bagaimana birokrasi bisa lebih lincah, lebih cepat dan bekerja dengan baik.
”Kita sampaikan pesan dari Presiden Jokowi, agar semua ASN, dan kepala daerah, jangan sampai birokrasi terjebak dari rapat oleh rapat untuk rapat, dan menyimpulkan materi rapat. Tetapi bagaimana bekerja yang berdampak, salah satunya bisa melayani secara cepat dan bisa dirasakan masyarakat,” kata Anas.
Menurut dia, Mal Pelayanan Publik ini mengintegrasikan pelayanan dari berbagai Dinas, untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan urusannya.
BACA JUGA: Drama Tari Ratu Kalinyamat, Mempertemukan Sejarah dan Seni Panggung
Dijelaskan Anas, memang ada keluhan dari daerah karena belum bergabungnya secara maksimal instansi vertikal. Layanan masyarakat ini, tidak hanya urusan di Kabupaten Demak saja, tetapi kaitannya dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pertanahan dan juga termasuk OSS (Online Single Submission/Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
”Ke depan kalau bisa masuk ke MPP Digital, rakyat cukup sekali mengisi data dengan face recognition. Jadi nggak perlu SKCK, ngisi data lagi dan seterusnya. Ini mudah-mudahan menjadi langkah baik, karena belum semua kabupaten/kota punya MPP,” pungkasnya.
Riyan
The post MPP Digital Akan Mudahkan Segala Urusan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Tingkat Kunjungan Masyarakat di MPP Kota Semarang Rendah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dalam kunjungannya itu, Wapres berharap, target MPP ada di seluruh kabupaten/kota dapat terwujud. ”MPP kita target di tahun 2024 ada di seluruh kabupaten/kota. Ini semua dalam rangka percepatan,” kata Wapres.
Sebagai informasi, MPP Kota Semarang mulai beroperasi pada akhir 2022 lalu. Peresmian MPP Semarang dilakukan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin, serentak dengan 25 MPP lainnya, pada 5 Desember 2022.
BACA JUGA: Lunas PBB P2 Lebih Awal Perusahaan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Grobogan Terima Penghargaan
Sementara itu, Ganjar menyampaikan, ada temuan khusus yang dia dapati saat mendampingi Wapres. Yakni, tingkat kunjungan masyarakat di MPP Kota Semarang yang rendah.
”Sepinya ada dua indikator. Indikator pertama belum tersosialisasikan, indikator kedua memang masyarakat di Kota Semarang yang menggunakan jasa Mal Pelayanan Publik sudah paham betul tentang penggunaan digital,” ungkap Ganjar, usai Wapres Ma’ruf bertolak kembali ke Jakarta.
Disebutkan dia, jika keberadaan MPP di Kota Semarang tidak terlalu efisien, maka akan didorong perubahannya ke arah digitalisasi.
BACA JUGA: Polres Tegal Kota Sambangi Istana Yatim
”Kelak Kota Semarang akan jauh lebih cepat proses digitalisasinya. Sehingga semua bisa melihat dari peralatan dan gadget yang mereka miliki. Ini akan jauh lebih cepat,” tegas dia.
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, kondisi ini sebenarnya sesuai dengan wacana MPP Digital, yang disampaikan KemenPAN-RB.
”Menpan pernah menyampaikan, proses berikutnya tidak hanya Mal Pelayanan Publik, tapi pasti digital, yang mesti diinternalisasi dalam sistem yang ada,” ujarnya.
Riyan
The post Tingkat Kunjungan Masyarakat di MPP Kota Semarang Rendah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Menpan-RB Pernah Belajar ke Mantan Bupati Sragen appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Tujuh MPP yang diresmikan itu berada di Kabupaten Sragen, Demak, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Kabupaten Semarang, dan Wonogiri.
Pada peresmian itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, didampingi Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan perwakilan dari kabupaten setempat, antara lain Bupati Demak Eisti’anah, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
”Sragen ini salah satu daerah pioner reformasi birokrasi. Dulu Sragen yang mengawali perubahan pelayanan, sehingga proses pembuatan KTP cepat, padahal belum digital,” kata Ganjar, mengawali sambutannya.
MPP Askara Bumi Sukowati terletak di Jalan Dr Sutomo no 5, Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. Sebelum diresmikan, MPP Sragen telah melakukan soft launching pada akhir 2022 lalu. Ganjar berharap, akan semakin banyak warga yang terlayani.
”Kita harapkan MPP ini bukan sekadar gedung yang melayani, tapi akan berkembang menjadi layanan digital. Sehingga akan lebih banyak nanti masyarakat bisa dengan cepat mendapat layanan terbaik,” terangnya lagi.
BACA JUGA: Kabupaten Jepara Raih Opini Tertinggi Layanan Publik dari Ombudsman
Hingga hari ini, total lebih dari 21 ribu orang telah dilayani. Keunikan MPP Sragen, selain tersedia total 1.418 jenis layanan dari 39 instansi, juga memiliki balai nikah, yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
”Sehingga gedung adalah gedung, yang tidak bisa menggunakan digital silakan datang, yang bisa digital silakan gunakan aplikasi. Maka seluruh layer masyarakat yang ada bisa dilayani,” tutur Ganjar.
Senada disampaikan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, MPP ini adalah wujud reformasi birokrasi, yang diimpikan Presiden RI, Joko Widodo. Khususnya dalam hal pelayanan, imbuh Azwar, tidak ada lagi birokrasi yang rumit.
BACA JUGA: Pegiat Medsos Memiliki Tugas Besar, Junarso : Cerdaskan Pemilih pada Pemilu 2024
”Mudah-mudahan ke depan kita bisa segera berubah, tinggal posisi kita di mana, birokrasi masa lalu atau birokrasi masa depan,” ucap Azwar, yang juga menceritakan kenangan khusus dengan Kabupaten Sragen.
Saat itu dirinya terpilih sebagai Bupati Banyuwangi pada 2010. Sebelum dilantik, Azwar secara khusus datang ke Sragen untuk belajar.
”Khusus KTP, saya datang langsung ketemu Pak Untung (mantan Bupati Sragen) pada 2010 waktu itu saya belum dilantik, karena ekspektasi publik ke kepala daerah luar biasa, masalah semua harus beres,” ungkap dia.
BACA JUGA: Kapolres Pimpin Apel Dalmas dan Cek Peralatan Pengamanan Pemilu
Dengan peresmian tujuh MPP secara serentak ini, Jateng kini memiliki 28 MPP. Di antaranya di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga.
Kemudian ada juga di Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, Cilacap.
Riyan
The post Menpan-RB Pernah Belajar ke Mantan Bupati Sragen appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Ganjar Berikan Apresiasi Atas Hasil Kerja Pegawai Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Penghargaan kali ini diterima langsung Ganjar dari Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022).
”Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Kementrian PANRB, termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng,” ujar Ganjar. Penghargaan ini baginya, merupakan motivasi untuk terus bebenah di bidang reformasi birokrasi.
BACA JUGA: Curanmor, 4 Pemuda Jepara Ditangkap Polres Kudus
”Kita harus ada satu target lagi, untuk bisa dapat double A, jadi AA. Kita harus belajar dari tempat lain, agar bisa melakukannya,” lanjut dia.
Ganjar menjelaskan, target itu telah berjalan di Jateng, dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100 persen, dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng, untuk memiliki MPP sendiri.
”Maka saya minta pada seluruh Kabupaten/Kota se-Jateng, yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat. Itu tidak sulit, dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” terangnya.
BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Pimpin Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak
Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP, yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.
Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.
Ditegaskannya, reformasi birokrasi yang terpenting adalah, memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Salah satunya dengan pemanfaatan MPP yang ada.
Selain itu, tak kalah penting pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi.
”Itu semua juga perlu mendapat perhatian,” tandasnya.
Riyan
The post Ganjar Berikan Apresiasi Atas Hasil Kerja Pegawai Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>