Bahkan Brigjen Endar melaporkan Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas. Pelaporan ini disampaikan pada Selasa (4/4/2023).

”Kami membuat aduan, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sekjen KPK dan salah satu pimpinan KPK,” ujar Endar dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta.

BACA JUGA: Waspada Penipuan Modus Penggantian Id Pelanggan PLN

Pengaduan itu dilakukan, karena Endar menganggap pemberhentiannya tak wajar. Meski keputusan itu diambil berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) KPK.

”Tentunya saya ingin menguji secara independen, terhadap isi rapim yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru ini saya melihat ada hal yang tidak wajar untuk saya,” ungkapnya.

Ketidakwajaran itu, karena dasar pemberhentian yang hanya merujuk pada waktu pelaksanaan tugas. Padahal tidak ada aturan yang mengikat mengenai hal itu.

BACA JUGA: Polresta Magelang Berupaya Menekan Penyakit Masyarakat

”Pertimbangan di SK pemberhentian saya kan hanya mempertimbangkan masalah waktu pelaksana tugas. Sedangkan waktu pelaksana tugas tidak diatur tahun berapa dan lainnya. Kemudian perpanjang masa tugas saya juga sudah ada, sebelum SK itu ada. Jadi saya akan uji nanti,” ungkap Endar.

Langkah dia yang menolak diberhentikan Ketua KPK Firli Bahuri ini, mendapat dukungan rekan-rekannya sesama anggota Polri yang bertugas di KPK. Anggota Polri yang ada di KPK memprotes keputusan itu, dan kemudian membuat surat terbuka.

Dalam surat itu, mereka menyatakan menghormati keputusan yang diambil Polri dan KPK, selama itu berdasarkan norma, aturan, dan tak ditumpangi kepentingan lain. Para anggota Polri di KPK ini berpesan, agar lembaga antirasuah itu memperhatikan dampak moral dan psikologis pegawai yang dikembalikan ke institusi atau lembaga asalnya.

BACA JUGA: Alokasi Kursi DPRD 4 Kabupaten di Jateng Bertambah Jadi 50 Kursi

”Sejatinya, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, bukan hanya perorangan. Namun juga merupakan representasi dari lembaga asal,” ucap anggota Polri di KPK dalam surat itu, yang tersebar Selasa (4/4/2023).

Mereka meminta, agar KPK dan Polri memperhatikan Pasal 5 PP Nomor 103 Tahun 2012 nomor (6) yang berbunyi ‘masing-masing pimpinan instansi asal dan pimpinan komisi wajib berkoordinasi’.

Serta Pasal 5 PP Nomor 103 Tahun 2012 nomor (7), yang berbunyi ‘Komisi dapat mengembalikan pegawai negeri yang dipekerjakan pada komisi sebelum masa penugasan empat tahun berdasarkan evaluasi, pertimbangan, dan persetujuan pimpinan komisi dan pimpinan instansi asal’.

BACA JUGA: Posyandu untuk Akselerasi Pencapaian Bidang Kesehatan Nasional

Mereka pun mengancam dikembalikan, jika KPK tetap mencopot Brigjen Endar. ”Kami siap dikembalikan ke institusi asal. Karena kami melihat perlakuan terhadap pejabat Eselon 2 dan komunikasi antarlembaga yang buruk, sehingga berpotensi mencederai marwah lembaga atau institusi asal kami,” ujar mereka.

Polemik pemberhentian Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK dimulai, setelah Ketua KPK Firli Bahuri mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait usulan promosi.

Saat itu, Firli ingin Endar bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto, yang berasal dari Korps Bhayangkara, mendapat promosi.

BACA JUGA: Marselino Ferdinan Bawa Klubnya Menang Telak

Selanjutnya, Polri hanya mempromosikan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Sedangkan Brigjen Endar diminta kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK, karena keterbatasan jabatan.

Namun KPK menolak mempekerjakan Endar kembali. Alasannya, masa tugasnya sudah berakhir per 31 Maret, dan tak ada usulan perpanjangan masa jabatan.

Riyan

The post Dicopot Ketua KPK, Brigjen Endar Lapor Dewan Pengawas appeared first on SuaraBaru.id.

Sistem Pengawasan yang digagas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, melalui Inspektorat Provinsi dalam pengelolaan SDM berintegritas, mendapatkan pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember 2022 lalu di Jakarta, Ketua KPK, Firli Bahuri, menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Provinsi Jateng, sebagai Peringkat Kedua Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021, dengan nilai 94,55.

BACA JUGA: Bagai Reuni Resepsi HUT Ke-273 Blora Dihadiri Para Mantan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda

Sebelumnya pada 2020, Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Tahun 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik, dalam supervisi pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengakui, sebagai koordinator pengawasan, Pemprov Jateng berhasil mendorong para aparatur di kabupaten/kota untuk menjaga integritasnya. Juga berupaya meningkatkan kapasitas kapabilitas SDM, melalui pelatihan Bimtek, hasil kolaborasi Inspektorat, BPKP dan BPSDMD.

”Kami kira Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas, melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD, bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi sudah banyak mendapatkan pengakuan secara Nasional,” kata Susilo, saat dihubungi Senin (12/12/2022).

BACA JUGA: IZI Jateng Gelar Program Pelatihan Bekam untuk Dhuafa

Dia menyebut, selama ini warning system yang dilakukan Pemprov sudah berjalan baik. Indikatornya, menurunnya jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.

Pemprov Jateng, kata dia, juga mendorong pejabat struktural di OPD, agar aktif dalam laporan LKHPN. Di Kabupaten Grobogan sendiri telah mencapai 100 persen, dalam kinerja anggaran yang akuntabel, sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian.

Di bagian lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes, Nur Ari Haris Yuswanto, juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Pihaknya juga merujuk ke sana, dan secara berkala dari level inspektur, sekretaris hingga kasubag, intens berkonsultasi terkait kinerja, serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) inspektorat.

BACA JUGA: Upaya APSAI Wujudkan Semarang Kota Layak Anak

”Bahkan melalui grup WA, kami banyak menerima bimbingan terkait PKPT tahun 2023, berdiskusi soal pemetaan manajeman risiko, dan langkah yang harus dilakukan,” katanya.

Menurut dia, yang layak diapresiasi adalah, komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap, berperang melawan segala bentuk gratifikasi.

Sebelumnya, KPK sendiri menyebut, pengawasan pemerintahan di Jateng menjadi yang terbaik, karena komitmen Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi. Komitmen kepala daerah di mata KPK, memegang peran penting, dan merupakan kunci dalam hal integritas.

BACA JUGA: SMP Kesatrian 2 Kota Semarang Gelar Lomba Mapel Perebutkan Piala Bergilir Ketua DPRD

Sedangkan Ganjar menandaskan, pengakuan dari KPK akan memacu pemprov untuk lebih baik lagi. Dia sendiri mengapresiasi atas kinerja inspektorat dalam manajemen pengawasan, dan komitmennya dalam mencegah korupsi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Jateng, Dhoni Widianto, menambahkan, keberhasilan pemprov dalam pencegahan korupsi, tak lepas dari komitmen bersama untuk pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP adalah sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK, dengan 38 indikator di dalamnya.

Pada tahun 2021, inbuh dia, capaian Jateng dalam MCP meraih total poin 94,55 untuk area intervensi Perencanaan & Penganggaran APBD (nilai 92.00), Pengadaan Barang dan Jasa (97,84), Perizinan (97,43), Pengawasan APIP (95,94), Manajemen ASN (99,55), Optimalisasi Pajak Daerah (85,96) dan Manajemen Aset Daerah (91,88).

BACA JUGA: Ruang Digital Semakin Keruh, Setiawan Hendra Kelana: Wartawan Harus Profesional

Tahun 2022 ini, inspektorat berupaya meningkatkan kinerja pengawasan. Pihaknya telah melaksanakan sekitar 250 pemeriksaan terhadap OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng.

Temuan paling umum yakni, terkait kelemahan sistem pengendalian internal, yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jateng tahun 2022, terdapat temuan finansial senilai Rp 2.273.250.616,80, dan atas temuan ini, sebanyak Rp 1.082.668.341,23 sudah dikembalikan ke kas daerah.

BACA JUGA: Relawan DSR Back Up Selawatan Az-Zahir

Selain itu, pihaknya mendorong pejabat di lingkungan pemprov, untuk Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN), sesuai Keputusan Gubernur Jateng Nomor 700/4 Tahun 2018 Perubahan atas Keputusan Gubernur Jateng Nomor 700/10 Tahun 2017.

Mereka yang dikenakan yaitu, pejabat Eselon I-IV, pejabat fungsional di lingkungan inspektorat (auditor, PPUPD, audiwan), dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. Wajib Lapor LHKPN tahun 2021 berjumlah 2.283, dengan capaian pelaporan 100 persen lengkap.

Terkait praktik pungutan liar (pungli) di Jembatan Timbang Batang, dan Samsat Magelang yang pernah terjadi, lanjut dia, gubernur sudah memerintahkan Inspektorat Jateng untuk melaksanakan langkah-langkah penting.

BACA JUGA: Banyak Kondisi Butuh Penelitian dari Kalangan Akademisi

Pertama, sidak dan pemantauan di seluruh jembatan timbang, evaluasi tata kelola jembatan timbang, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas tata kelola, dan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, untuk melaksanakan sidak pada beberapa Samsat di Jateng.

Pihaknya merasa lega, budaya pungli dan perilaku korupsi sudah terkikis. Pemprov hanya berupaya mencegahnya dengan gencar, melaksanakan workshop integritas bagi kepala daerah, sosialisasi LHKPN ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Sosialisasi gratifikasi, Implementasi Pendidikan Antikorupsi, dengan Peraturan Gubernur Jateng No 10 tahun 2019.

Selain itu juga, mendukung Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, dengan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembangunan Desa Anti-Korupsi, dan kolaborasi dengan unsur swasta melalui Komite Advokasi Daerah.

Tim SB

The post Kelola SDM Berintegritas, Ganjar Berhasil Babat Korupsi, Pungli dan Gratifikasi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti diungkapkannya, usai menghadiri Peluncuran Desa Antikorupsi Tahun 2022, di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022). Komitmen ini dimulai, sejak acara pembentukannya di Gowa, Sulawesi Selatan, awal Juni lalu.

”Ini bukan cerita sulit, karena kita punya kewenangan, kata Pak Firli,” ucap Ganjar, dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri, usai acara.

BACA JUGA: Kasdam IV/Diponegoro Pimpin Riksiapops Satgas Yonif 407/PK

Ditambahkan dia, untuk mewujudkan budaya antikorupsi, hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Maka usai acara di Gowa, Ganjar langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait, untuk bergerak.

”Saya perintahkan Inspektorat dan Dispermasdes bikin satu di tiap kabupaten. Dan kini kita sudah punya 29. Sekarang on going, dan semua dalam penilaian. Alhamdulillah ada benchmark-nya, yaitu Desa Banyubiru,” imbuh Ganjar.

Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, menjadi desa dengan kategori istimewa, dengan nilai terbaik di antara 10 Desa Antikorupsi lainnya. Ia berharap, hasil penilaian dari Desa Banyubiru ini bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jateng.

BACA JUGA: Bupati Ajak Korpri Terus Berinovasi Melayani Masyarakat Setulus Hati

”Kita tinggal replikasi, kalau kemudian contoh itu sudah ada, ukurannya sudah ada, maka tinggal satu lagi, diperintahkan seluruh desa untuk melakukan Program Desa Antikorupsi, dengan melihat segala indikator yang ada itu,” ujarnya.

Ganjar juga menyampaikan, pelaksanaan program ini tidak akan sulit, karena kepala daerah khususnya bupati, bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada.

”Guidence-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu saja, mau atau tidak melakukannya,” pinta dia.

BACA JUGA: Buah Langka Kaya Manfaat, Lima Manfaat Buah Kenitu Bagi Kesehatan

Sebanyak 10 desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan hari ini, antara lain Desa Banyubiru di Jawa Tengah, Desa Cibir Wetan (Jawa Barat), Desa Kumbung (NTB), Desa Detusoko Barat (NTT).

Kemudian ada pula Desa Sukojati (Jawa Timur), Desa Kamang Hilia (Sumatera Barat) Desa Hanura (Lampung), Desa Pakatto (Sulsel), Desa Kutuh (Bali), dan Desa Mungguk ( Kalbar).

Sementara itu, Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri, mengapresiasi kinerja Ganjar dan seluruh jajarannya di Jateng, dalam menjaga budaya antikorupsi. Menurut dia, dalam prosesnya, pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak.

BACA JUGA: Banjir Tanpa Aliran Sungai, Giliran Menggenangi Kota Pracimantoro Wonogiri

”Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan, termasuk di dalam penganggaran,” terang Firli.

Mantan Wakapolda Jateng itu menyebutkan, kepala daerah menurutnya punya peranan penting membantu kerja KPK. ”Peran kepala daerah, memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara formil maupun materil,” ujarnya.

Riyan

The post KPK Jadikan Banyubiru Desa Antikorupsi appeared first on SuaraBaru.id.