Lestari Moerdijat. Foto: fn

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gerakan pemeriksaan kesehatan ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), harus terus digalakkan, untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Hal ini dalam upayanya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh.

”Banyak masalah yang bisa diatasi, dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini. Antara lain menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita,” kata Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).

Kementerian Kesehatan mengungkapkan, saat ini jumlah Puskesmas tercatat ada 10.500 di Indonesia. Jumlah itu dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga diperlukan aktivasi segera sebanyak 300 ribu Posyandu, untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar.

BACA JUGA: PLN Kembangkan Rumah BUMN Sumbawa, Wadah Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM

Sistem layanan kesehatan Nasional, ujar Lestari, harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa, sampai lansia, untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, merupakan langkah penting yang harus dilakukan, dalam upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan Nasional.

”Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini, merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh, dan berdaya saing di masa depan,” tegas Rerie yang juga legislator Partai Nasdem dari Dapil II Jawa Tengah itu.

BACA JUGA: Marselino Ferdinan Bawa Klubnya Menang Telak

Menurut dia, gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di Posyandu, harus digalakkan kembali, untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.

Apalagi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Padahal pada 2024, prevalensi stunting ditargetkan 14 persen.

Rerie sangat berharap, sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan, di tingkat pusat dan daerah.

Riyan