Artinya, limbah hasil produksi dan operasional MBG masih dibuang di lingkungan sekitar.

Pembuangan dilakukan di saluran irigasi, sungai, dan tanah-tanah kosong di lingkungan sekitar.

Nur, warga di salah satu desa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, mengakui hal tersebut.

Terdapat Dapur MBG di lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi limbah air cucian tempat makan MBG dibuang di sungai sekitar.

“Sungai jadi kotor dan bau,” kata dia, Jumat 17 April 2026.

Padahal menurut Nur, pengusaha Dapur MBG memiliki lahan yang seharusnya bisa dibuat IPAL.

“Bayangkan setiap hari ada ribuan tempat makan yang dicuci,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan Daour MBG di Desa Samban, Kecamatan Bawen, yang juga tak memiliki IPAL.

Air sisa operasional langsung dialirkan ke sungai dan memicu pencemaran lingkungan.

Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengakui adanya Pengusaha MBG yang membangun Dapur SPPG tanpa dilengkapi IPAL.

Dia bilang, sesuai standar operasional prosedur (SOP), seharusnya setiap Dapur MBG dilengkapi dengan IPAL.

“Nah, itu SOP-nya sudah ada. Jadi mungkin  salah satu atau dua (SPPG) mungkin kurang tertib ya,” ucapnya.

Dia meminta tim pengawas untuk berkeliling memastikan pembangunan Dapur MBG sesuai dengan standar. Termasuk ketersediaan IPAL.

“Iya, kita pokoknya bekerja dengan baiklah, positiflah. Ya mungkin satu kurang-kurangnya itu pasti ada,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini telah berdiri sebanyak 3.741 SPPG. (*)

Diaz A Abidin

The post Dapur MBG di Jawa Tengah tak Punya IPAL, Satgas; Kurang Tertib appeared first on SuaraBaru.id.

Data ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Hanung Triyono, usai menghadiri pelantikan Badan Semi Otonom Womenpreneur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah, di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 4 Februari 2026.

Hanung mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berkolaborasi dengan para perempuan pelaku usaha. Khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur Jawa Tengah.

”Tadi kita juga bincang-bincang. Kita harus berjalan bersama. Pemerintah itu menjadi katalisator, menciptakan suasana ruang yang aman,” ucapnya.

Dikatakan Hanung, perempuan yang tergabung dalam Womenpreneur Hipmi Jawa Tengah memiliki usaha dari berbagai bidang. Mulai dari pelaku UMKM, pengusaha garmen, ekonomi kreatif, dan lain-lain.

Keberadan organisasi ini diharapkan jadi wadah perempuan untuk berkembang. Pun para pengusaha muda agar berani tumbuh.

”Jadi (pelaku usaha) yang besar mesti harus menghimpun yang kecil. Itu pasti ya. Kalau nggak gitu kasihan yang UMKM nanti bisa tidak bisa berdaya,” katanya.

Ketua Womenpreneur Hipmi Jawa Tengah, Noviana Adinda Putri, mengatakan, perempuan-perempuan di Jawa Tengah tak boleh dipandang sebelah mata. Oleh karena, dari data yang diterimanya banyak perempuan pengusaha ini mampu naik kelas.

“Data yang saya terima, usahanya ada yang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), banyak juga yang sudah menengah. hingga ada skala pabrik juga, ucapnya.

Berbekal kapasitas itu, kata Adinda, Womenpreneur Hipmi Jawa Tengah ditargetkan mampu memunculkan perempuan pengusaha baru.

Dia akan menjadikan organisasinya, menjadi wadah dan rumah sebagai fasilitas untuk menampung berbaga ide, berkolaborasi dan berinovasi.

Setidaknya dalam kepengurusan 2026-2029, Aninda ingin bekerja bersama-sama dalam merealisasikan program-program kerja. Di mana setidaknya ada 14 bidang kerja yang bakal digarap.

“Jadi bidang-bidang tersebut di antaranya ada perindustrian, perdagangan. Nah, kami akan fokus di sana,” ucap dia. (*)

Diaz A Abidin

The post 50% Pelaku UMKM di Jawa Tengah dari Kalangan Perempuan, Womenpreneur Hipmi Jateng Didorong jadi Wadah Pengembangan appeared first on SuaraBaru.id.

”(1000 orang ada ya?) Ada,” ucap Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, di Kota Semarang, Rabu, 4 Januari 2025.

Dia tak menampik, makanan itu berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Salah satunya SPPG Purwosari di Kabupaten Kudus yang berdampak pada ratusan siswa.

”(SPPG) sudah mengantongi SLHS, iya. Kalau enggak kan enggak bisa dibuka, enggak bisa buka resmi kan,” katanya.

Hanung meminta betul, agar pengelola dapur MBG atau SPPG harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Seperti teliti mengecek bahan makanan, cara memasak, dan sumber air. Jangan sampai teledor sedikitpun.

Dia mengingatkan agar semua SOP-nya  dilakukan dengan benar. Utamanya juga soal penggunaan sumber air, yang telah dinyatakan layak higienis. SPPG agar tidak berganti-ganti mencoba sumber air baru.

“Jangan mencoba yang lain. Kalau mencoba yang lain ya harus dicek dulu. Itu s aja. Jadi banyak faktor yang membuat seperti itu. Tapi tetap teman-teman dari SPPG tetap berupaya keras untuk itu,” katanya.

SPPG Harus Punya IPAL

Hanung mengatakan, setiap SPPG harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dimana masih banyak ditemui SPPG yang membuang air limbah seperti cucian piring di lingkungan sekitar. Baik dialirkan di Sungai, saluran irigasi, dan lainnya.

”(IPAL) itu dalam proses ya,” katanya.

Hanung bilang, dalam persyaratan SLHS juga akan menilai keberadaan IPAL. Untuk itu SPPG harus memilikinya supaya tidak mencemari lingkungan, yang bahkan bisa mengganggu masyarakat sekitar SPPG.

Lebih lanjut, Hanung mengatakan, setiap dugaan keracunan MBG yang terjadi aka nada Tindakan untuk pengelola SPPG. Tindakan itu yakni pemberhentian sementara operasional Dapur MBG.

”Tutup dulu sementara. Cari masalahnya apa? Di situ betul. Berarti kita benahi dulu baru dibuka (lagi),” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post 1.000 Orang Lebih Keracunan MBG di Jawa Tengah, SPPG Harus Patuhi SOP dan Buat IPAL appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami sekarang lagi ngecek bantuan keuangan untuk desa dan kabupaten. Progresnya seperti apa. Ini salah satu yang coba kami bantu, dan sampai dengan beberapa ruas yang ada,” ucap dia, didampingi Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya, Hanung Triyono, serta pejabat kabupaten dan perangkat desa setempat.

Gubernur berambut putih itu menuturkan, banyak cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan. Misalnya, pemkab mengalami keterbatasan anggaran, bisa di-backup dengan anggaran pemprov.

BACA JUGA: Usai Shalawat, Habib Syech Suapkan Potongan Tumpeng pada Yoyok Sukawi dan Dewangga

”Cara kita menyelesaikan adalah bareng-bareng. Jadi sumber anggarannya dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Maka, biasanya yang agak mahal, seperti jembatan-jembatan, kami coba bantu,” katanya.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, cara lain juga bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur desa. Di antaranya, dengan mendorong perangkat desa agar lebih kreatif, serta mengajak unsur masyarakat pengguna jalan ataupun perusahaan. Ganjar pun mencontohkan, misalnya pekerjaan jalan di Cilacap.

”Tadi pagi saya dikasih foto dan videonya dari Cilacap. Dan itu bagus sekali. Sehingga jalannya sekarang sudah mulai dikerjakan, rakyat gotong royong, mengerjakan bareng-bareng, dan materialnya macem-macem,” bebernya.

BACA JUGA: Ruang Terbuka Hijau Leyangan untuk Tingkatkan Pendapatan Desa

Pria berambut putih itu melanjutkan, pelibatan seluruh unsur masyarakat, membuat rasa memiliki semakin bertambah. Sehingga warga tergerak, tak hanya membantu tapi juga merawatnya.

”Pasti rasa memilikinya akan lebih kuat, karena masyarakat ikut serta dalam pengerjaan itu. Jadi keringatnya ikut ditumpahkan, aku melu nggawe lho gitu. Nanti kita kasih judul kalau perlu, jalan gotong royong. Jadi masyarakat akan senang,” tandasnya.

Hari itu, Ganjar memang meninjau perbaikan Jalan Ngemplak Kelurahan Susukan, di Dusun Kajangan, Desa Kalongan. Perbaikan jalan dilakukan sepanjang satu kilometer, dengan pengaspalan. Bankeu yang diberikan sebesar Rp 2 miliar.

BACA JUGA: Mbah Saminem dan Sarijah Kini Bisa Hidup Lebih Tenang

Selanjutnya, suami Siti Atikoh itu, meninjau pembangunan Jembatan Jagir di Desa Kedungringin, di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran Bankeu tahun 2022 sebesar Rp 2,3 miliar.

Jembatan Jagir sebelumnya ambruk, akibat diterjang banjir. Warga desa sempat menggantinya dengan jembatan kayu sederhana. Namun, jembatan sementara itu banyak dikeluhan karena dinilai berbahaya jika dilintasi.

Adapun di Desa Kedungringin, Bankeu provinsi sudah digunakan secara maksimal. Selain untuk memperbaiki jembatan sepanjang 41 meter, Bankeu juga dimaksimalkan untuk perbaikan jalan desa sepanjang 300 meter, dengan rigid beton.

”Ini poros desa, yang di sana ada anak sekolah, puskesmas dan sebagainya. Sehingga kalau jalannya tidak bagus, beberapa potensi-potensi kejadian buruk akan bisa terjadi. Ini yang coba kami cegah,” tandas dia.

Riyan

The post Anggaran Terbatas, Kades Harus Lebih Kreatif dengan Libatkan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Pada pembangunan masjid yang dibangun di atas lahan seluas lima hektar itu, Pemprov Jateng menggandeng Pemkab Magelang dan Kementerian Agama setempat.

”Pembangunan ini sempat tertunda akibat pandemi. Sekarang Alhamdulillah, kita datang untuk bisa groundbreaking, dan pembangunan bisa dilanjutkan lagi,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Dibangun Masjid Indah Berkapasitas Lima Ribu Orang di Magelang

Dalam pelaksanaannya nanti, gubernur juga memastikan, akan melibatkan kaum difabel, terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan, agar ramah bagi penyandang disabilitas.

Disampaikan juga, Magelang dipilih sebagai lokasi pembangunan MAJT, karena mampu menjadi simbol kerukunan antarumat beragama. Nantinya, MAJT diharapkan menjadi pusat moderasi beragama.

”Di sini ada Candi Borobudur, ada kelenteng, gereja juga. Saya berharap, masjidnya dapat menjadi pusat moderasi beragama. Sehingga saya bayangkan tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol, karena di bawahnya ada tempat untuk menjadi ruang pertemuan,” tutur dia.

BACA JUGA: Rumah Mantan Kades di Grobogan Diduga Jadi Tempat Penimbunan Solar

Ganjar secara tegas mengingatkan, agar jangan sampai ada tindakan koruptif dalam proses pembangunan MAJT di Magelang. ”Tidak hanya rumah ibadah, tapi semuanya, jangan dikorupsi, apalagi ini rumah ibadah. Itu yang saya tekankan di awal. Makanya kalau ada yang minta-minta, lapor saya,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas DPUBMCK Provinsi Jateng, Hanung Triyono, menyebutkan, pembangunan MAJT diinisiasi pada 2019, namun terkendala pandemi covid-19. Dibangun di Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

”Pembangunan MAJT sudah diinsiasi sejak, dengan lahan lima hektar. Ini kolaborasi Pemprov yang menyediakan 3,2 hektar, Pemkab 1,6 hektar, dan Kemenag 0,13 hektar,” terangnya.

BACA JUGA: Kakanwil Yuspahruddin Terima Kunjungan Motivator Aqua Dwipayana

Hanung juga menyatakan, hasil lelang konstruksi senilai Rp 118 miliar. Sedangkan pembangunan MAJT ditargetkan akan selesai pada November 2023.

”Luas bangunan 24.866 meter persegi, dengan kapasitas jamaah 5.000 orang. Terdiri dari dua lantai, yang bawah Islamic Center dan Plaza, lantai dua untuk shalat,” jelasnya.

Proyek MAJT juga didukung CSR, yang akan membantu rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 20 unit.

”Kami juga ada dukungan CSR, yang akan membangun 20 unit RTLH. Ini satu kepedulian teman-teman dari penyedia jasa. Termasuk jambanisasi dan gorong-gorong di desa,” tandasnya.

Riyan

The post Awas, Pembangunan MAJT di Magelang Jangan Dikorupsi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala DPUBMCK Jateng, Hanung Triyono mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi adanya berbagai kemungkinan kerusakan jalan provinsi. pada saat musim hujan ini.

”Semua tugas terus kami kerjakan, apalagi di lapangan sudah tertata dengan baik. Kelompok masyarakatnya juga sudah jalan. Hanya kita tingkatkan kewaspadaannya saja,” kata Hanung, melalui sambungan telepon, Selasa (18/10/2022).

BACA JUGA: Kebidanan Unissula Kolaborasi Turunkan Stunting di Limbangan Kendal

Menurutnya, beberapa hal yang disiapkan DPUBMCK Jateng yaitu, menyiapkan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah, masyarakat Bina Marga yang selalu siaga di setiap wilayah. Mereka selalu siap, karena melakukan pemantauan rutin di wilayah kerjanya masing-masing.

Termasuk adanya tim pemantau yang selalu siaga, dan melaksanakan patroli jalan. Mereka juga bertugas memetakan dan memantau jalan tingkat provinsi yang rawan longsor, maupun rawan tertimbun longsoran saat musim hujan atau banjir.

Dia juga menyebut, tim pantau berkeliling di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng. Selain juga mengecek peralatan yang disiagakan, terutama alat-alat berat, jika sewaktu-waktu dibutuhkan akibat terjadi bencana.

BACA JUGA: Kapolri Akan Lakukan Evaluasi Kapolda yang Tak Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

Tidak hanya itu, DPUBMCK Jateng juga telah menyiapkan material, seperti bronjong untuk longsor. Serta material alam seperti tanah, bila nanti dibutuhkan untuk penanganan urug.

”Telah kami siapkan di masing-masing balai. Kita punya titik-titik rawan bencana yang kita waspadai, dan juga balai-balai yang punya ruas jalan yang sering terjadi bencana,” ucapnya.

Tercatat, ada beberapa Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng. Yakni, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap, Pati, Purwodadi, Pekalongan, Surakarta, Semarang, Wonosobo, Magelang, dan Tegal.

BACA JUGA: Keluarga Penerima Manfaat Asal Mayong Terima Bansos Prokus

Adapun di musim hujan seperti sekarang, terang Hanung, potensi bencana alam yang bisa merusak jalan provinsi adalah, banjir dan tanah longsor. Potensi bencana itu saat ini menjadi perhatiannya, sebagai bentuk antisipasi bila sewaktu-waktu terjadi di jalan provinsi.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng, juga telah menyiagakan semua alat yang dimiliki. Seperti enam unit mobile pump (pompa air bergerak), ditambah empat kereta pompa air, plus 27 pompa air portabel. Selain itu, ada 11 unit ekskavator yang siap bergerak, dua unit buldozer, mini ekskavator, dump truk dan lima vibro roller.

Ada juga logistik, yang terkait sumber daya air. Seperti 102.445 lembar kantong pasir. Sedangkan untuk logistik seperti geobag, kawat bronjong dan sejenisnya, dimiliki lima Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang tersebar mulai dari Cimanuk-Cisanggarung, Pemali-Juana, Bengawan Solo, Serayu-Opak dan Citanduy.

Selain itu, kantor BBWS di lima wilayah itu, juga memiliki berbagai peralatan yang siap digerakkan ke wilayah setempat ketika ada bencana.

Riyan

The post DPU Jateng Waspadai Titik-titik Rawan Bencana appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah, Hanung Triyono menjelaskan, proses pengerjaan dimulai pada 8 Oktober 2020, dan rampung pada 22 September 2022. Selama uji coba, jembatan hanya boleh dilewati kendaraan kecil, dengan tinggi maksimal 2,1 meter.

Sementara kendaraan besar seperti truk dan bus, masih memakai jalan eksisting di bawah jembatan. Ditambahkannya, sarana jalan seperti lampu penerangan telah terpasang dan berfungsi. Penyempurnaan dilakukan pada marka jalan, dan pada detail motif pada parapet (pagar pengaman) jalan.

BACA JUGA: Terbukti Kwalitasnya Siswa SMA Thursina Tertarik Kuliah di Kedokteran Unissula

”Kita uji coba layak fungsi dalam tiga hari. Bila tidak ada kendala, seperti lampu menyala, marka jelas, maka akan dipermanenkan. Pada Oktober nanti, bisa dinikmati semua kendaraan,” kata Hanung, dalam keterangannya di Semarang, Rabu (28/9/2022).

Menurut dia, selama uji coba, DPU BMCK Jateng bersama instansi terkait, akan melakukan evaluasi. Terutama di sisi keselamatan dan kelancaran arus lalu lintasnya. Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Polres dan Dishub Demak.

Hanung juga menyebutkan, FO Ganefo dibiayai APBD Provinsi Jateng, dengan sistem multi years, di tahun 2020, 2021 dan 2022. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 109,03 miliar.

BACA JUGA: Covid-19 di Magelang Masih Ada Warga Terkonfirmasi Positif

Dia berharap, pembukaan FO Ganefo bisa mengurai kemacetan, dan menjadi alternatif jalan di Pantai Utara Jawa. Mengingat pada jalan Nasional Pantura, sedang dilakukan perbaikan di Jembatan Wonokerto.

Hanung berpesan, agar warga pengguna jalan tetap berhati-hati, meskipun jalan telah lancar. Mengingat selepas FO Ganefo, terdapat titik-titik kepadatan di Pasar Mranggen dan perkampungan.

Project Manager FO Ganefo, Fanny Zuriansyah menyatakan, setelah tanggal 30 September 2022, jalan eksisting di bawah jembatan akan ditutup. Jika lancar, penutupan dilakukan pada pukul 20.00 WIB, sehingga semua kendaraan sudah mulai menggunakan jembatan.

BACA JUGA: “Jaran Papat” Hanya Dimainkan Dua Kali Setahun

Dia merinci, panjang jembatan dari zona 1 ke zona 2 mencapai 600 meter (panjang total 1.300 meter). Total ada sembilan span, dengan dua span utama di atas rel kereta api. Ada pun beban maksimum yang bisa ditopang mencapai 100 ton.

Fanny mengungkapkan, proses pengerjaan memakan waktu 715 hari kalender, dengan dua shift.

”Semoga FO Ganefo bisa memperlancar lalu lintas yang menghubungkan Kota Semarang dengan kota pendukung lainnya, terutama menuju Demak dan Purwodadi,” pungkas Fanny.

Riyan

The post Fly Over Ganefo Rampung, Oktober Mulai Difungsikan appeared first on SuaraBaru.id.