Kegiatan yang diikuti 35 pelatih fisik itu, menghadirkan narasumber dari Komisi E DPRD Jateng, KONI Jateng, PASI Jateng, sera akademisi dan praktisi dari Unnes, serta tim Simpora Jateng.

Kepala Dispora Jateng, Aria Chandra Destianto, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga, Anton Asfihani menjelaskan, peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Buka SPMB 2026 Jenjang SMA/SMK, Ahmad Luthfi: No Titip No Jastip

Salah satu faktor utama dalam pembinaan prestasi yakni, kesiapan fisik atlet yang dibangun melalui metode latihan yang tepat, ilmiah, dan terukur.

”Oleh karena itu, keberadaan pelatih fisik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan performa atlet. Khususnya pada cabang olahraga terukur, yang sangat bergantung pada aspek kondisi fisik, kemampuan biomotor, serta penerapan sport science dalam proses latihan,” kata Aria.

Dikatakannya, cabang olahraga terukur memiliki kontribusi besar dalam perolehan medali pada ajang multi event, baik di tingkat Nasional maupun internasional. Maka dari itu, peningkatan kualitas pelatih fisik pada cabang olahraga terukur, menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing prestasi olahraga Jateng.

BACA JUGA: Fikom Unissula Kunjungi Kemnaker Kupas Humas dan Karir Komunikasi

”Kami berharap, pelatihan ini mampu menghasilkan pelatih fisik yang profesional, adaptif terhadap perkembangan ilmu keolahragaan. Selain itu, mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jateng di tingkat Nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Di bagian lain, Angga PW mewakili panitia menyatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman pelatih fisik mengenai metode latihan modern dan ilmiah khusus, untuk cabang olahraga terukur.

Selain itu, menyamakan standar program latihan fisik berbasis data di seluruh Kabupaten/Kota se-Jateng, untuk mencetak atlet berprestasi Nasional maupun internasional.

BACA JUGA: Proyek Gedung Kudus Sehat Rp 91,4 M Dimulai, Dibangun 7 Lantai, Dilengkapi Mall dan Hotel

”Kita juga ingin memastikan, seluruh peserta mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Olahraga (Simpora), untuk memantau perkembangan fisik atlet secara real-time. Selain itu, membangun kolaborasi antara praktisi, KONI dan DPRD untuk kemajuan olahraga Jateng,” ungkap Angga.

Pada sesi pembuka di hari pertama, menghadirkan Ketua Komisi E DPRD Jateng, dr Messy Widiastuti, yang mengupas materi tentang ‘Kebijakan Penyelenggaraan Olahraga (Perda No 9 Tahun 2025)’. Dilanjutkan ‘Perencanaan Latihan Terintegrasi serta Teori Dasar Kepelatihan’ dengan menghadirkan Wakil Ketua Umum III KONI Jateng, Prof Mugiyo Hartono.

Riyan

The post Dispora Jateng Gelar Pelatihan Pelatih Fisik Cabor Terukur appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Ferry Firmawan PhD, saat meninjau objek wisata Cimory One The Valley, di Kabupaten Semarang, Selasa (24/12/2024). Dalam peninjauannya itu, Ferry didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sarif Abdillah.

Menurut dia, kunjungannya itu bertujuan untuk memastikan pelayanan pada konsumen, khususnya di daerah wisata, tetap bisa aman dan nyaman. Dari hasil pemantauannya, Cimory telah mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam mengelola pengunjung.

BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, BPKN RI Tinjau Persiapan KAI di Stasiun Tawang

”Khususnya selama masa libur Natal, Tahun Baru dan libur akhir tahun ini, bersamaan dengan kondisi iklim yang ekstrem. Tetapi kami yakin, pihak Manajemen Cimory sudah cukup mampu untuk mengedepankan dan memegang prinsip itu semua,” ungkap Ferry, yang juga seorang dosen Fakultas Teknik di Universitas Semarang itu.

Selain berkunjung ke Cimory, pihaknya telah meninjau Stasiun Semarang Tawang, mengingat pada Maret 2023 lalu, terjadi banjir besar. Pada tahun ini, curah hujan yang fluktuatif, sudah diantisipasi dengan baik oleh pihak PT KAI.

Meskipun sudah ada Polder Tawang, namun pihak PT KAI tetap mengantisipasi dengan adanya pompa-pompa penyedot. Dan, PT KAI telah melakukan skema overstappen, apabila genangan sampai ke dalam Stasiun Semarang Tawang.

BACA JUGA: Ita Pamit, Tahun 2024 Jadi Natal Terakhir sebagai Wali Kota Semarang

”Untuk Terminal Tirtonadi Solo, ruang tunggunya, dan sistem tata kelola arus penumpang, sudah mirip seperti di stasiun dan bandara. Saya kira pemerintah sudah hadir, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, untuk bisa menikmati liburan tanpa dihantui iklim dan curah hujan yang fluktuatif dan ekstrem,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Sarif Abdillah. Menurut dia, pihaknya akan terus mengawal perlindungan terhadap konsumen. ”Berkaitan dengan perlindungan konsumen, kami akan terus kawal, dan ini menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng itu.

Pihaknya juga terus melakukan monitoring ke sejumlah daerah, yang memang sedang ramai dikunjungi dalam masa libur Nataru dan sekolah ini. Dalam pemantauannya di Cimory, pihaknya menilai sudah berjalan dengan baik, terkait dengan rencana kerja operasionalnya. Hal itu terlihat, saat konsumen masuk area, dan pelayanan di dalam hingga keluar lokasi.

”Ada juga manajemen risiko di tiap titik, ketika beberapa hal yang tidak diinginkan muncul. Semua sudah direncanakan antisipasinya dengan baik,” jelasnya.

Riyan

The post BPKN RI Bersama DPRD Jateng Pantau Upaya Perlindungan Konsumen di Cimory appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya, setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jateng, saat Musrenbang Provinsi, dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).

IPPI merupakan organisasi yang menaungi dan mendampingi para perempuan penyandang dan yang terdampak HIV/AIDS.

BACA JUGA: 800 Warga Jawa Tengah di Sumatera Utara Mudik Gratis

”Kami mendampingi anak-anak dengan HIV/AIDS, dan perempuan yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya, kekerasan terhadap perempuan dan stunting,” ucap Ririn Hanjar Susilowati, perwakilan IPPI Jateng.

Dalam kesempatan itu, Ririn mengatakan, selama ini pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, sudah memberikan dukungan. Namun dukungan dari pemerintah daerah belum maksimal.

”Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Saat ini, anak-anak mengonsumsi obat dewasa, yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak. Kami butuh obat untuk anak, dan pemenuhan gizi anak-anak,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Sri Sumarni Resmikan RSU Trimedika, RS Swasta Kesembilan di Grobogan

Termasuk perlindungan untuk para perempuan, dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas itu. Sebab, para perempuan di komunitas ini juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.

Usulan itupun langsung direspon Gubernur Ganjar. Dia meminta IPPI, agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi.

”Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang, barangkali akan jadi mata anggaran baru, karena kasus ini,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Dalam 3 Bulan Ditreskrimsus Polda Jateng Ringkus 14 Tersangka Tambang Ilegal

Ditemui usai acara, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar menyebutkan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang.

”Ini kan masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin,” imbuh dia lagi.

Melalui dinas terkait, Ganjar akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus ini. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru, dalam penyusunan RKPD 2024.

BACA JUGA: Hadapi Mudik Lebaran 2023, Kelurahan Kunden Blora Gelar Rakor Kamtibmas

”Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi kalau belum, ini bisa menjadi mata anggaran baru, agar kami dapat menyelesaikan program mereka,” tegasnya.

Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas, dari total 35 kabupaten/kota.

Dari 514 usulan prioritas itu, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian usulan terbanyak kedua, sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.

BACA JUGA: Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Pembangunan Pipa Distribusi Gas Bumi Semarang – Kendal On the Track

Proses panjang ini, terang Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah,” ujarnya.

Ganjar juga senang, karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.

”Ini yang penting untuk kami dengarkan, dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami delivery ke DPRD untuk kami bahas. Sekalian kami ambil keputusan politiknya,” tandasnya.

Riyan

The post Masih Banyak Anak-anak Alami Gizi Buruk appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Ganjar mendorong kepada legislatif, agar bisa membantu ekonomi tumbuh lagi.

”Bagaimana kita dengan APBD ini bisa merespon persoalan dampak kenaikan BBM, inflasi, penurunan kemiskinan. Persis yang kemarin, pada saat rapat dengan presiden diarahkan ke situ,” ujar Ganjar, usai Rapat Paripurna.

BACA JUGA: Polres Kudus Bagikan 2 Ribu Paket Beras di Terminal Induk Jati

Tahapan selanjutnya adalah, evaluasi dari Kemendagri. Ganjar berharap, prosesnya bisa cepat, sehingga nantinya dapat segera dibelanjakan.

”Begitu evaluasi diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secepatnya kita eksekusi. Karena waktu kita nggak banyak. Kalau ini bisa Oktober selesai, semuanya evaluasi turun, maka awal Oktober kita udah bisa belanja,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu optimistis, dalam sisa waktu tiga bulan di tahun 2022 ini, APBD Perubahan akan sangat membantu persoalan ekonomi yang sedang terjadi. ”Tiga bulan cukup untuk kita bisa merespon persoalan, dengan stimulan yang diberikan dari APBD Perubahan ini,” tegasnya.

BACA JUGA: Perkuat Keberagamaan di Jepara, Mahasiswa IAIN Kudus Gelar Seminar Moderasi Beragama,

Sebagai informasi, Ganjar Pranowo memprioritaskan tiga hal dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Yakni bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota sebagai upaya pengendalian dampak penyesuaian harga BBM dan inflasi.

Beberapa sektor yang terdampak dan diprioritaskan, akan mendapatkan bantuan, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan transportasi.

Riyan

The post Perubahan APBD Disetujui, Usai Evaluasi Langsung Dibelanjakan appeared first on SuaraBaru.id.

“Identitas baru Kota Kudus dengan sebutan ‘Kudus Kota Empat Negri’ dipastikan tidak akan menggerus slogan ‘Kudus Kota Kretek’ yang merupakan identitas merek organik,” kata Umar Ali salah satu pembicara dalam dialog parlemen bersama Anggota DPRD Jateng Mawahib dengan tema menelusuri jejak Kudus Kota Empat Negri di Rumah Makan Bambu Wulung Kudus, Selasa.

Nantinya, kata Umar Ali yang juga budayawan, “Kudus Kota Empat Negri” akan menjadi brand mark atau tanda merek.

Dalam mewujudkan identitas merek tersebut, Pemkab Kudus akan membentuk panitia ad hoc dengan dominasi personelnya non-ASN guna menampung aspirasi masyarakat luas.

Sementara itu, Anggota DPRD Jateng Mawahib mengungkapkan bahwa dialog parlemen ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agar lebih mencintai kesenian dan kebudayaan daerahnya.

“Apalagi, Provinsi Jateng multi ragam budaya dan seni yang bisa menjadi potensi wisata, khususnya wisata religi. Harapannya kabupaten yang memiliki kesenian daerah jangan tergerus oleh zaman,” ujarnya.

Menurut dia identitas merek “Kudus Kota Empat Negri” tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan Pemprov Jateng juga berkeinginan melestarikan kesenian di masing-masing daerah.

Sementara arti dari “Kudus Kota Empat Negri”, karena berdasarkan sejarahnya masyarakat Kota Kudus terdiri dari masyarakat Jawa, China, Arab dan kolonial karena sebelumnya pernah dijajah Bangsa Belanda, Prancis, dan Inggris.

Kudus juga menjadi kota toleransi selain memiliki sebutan kota santri dan kota kretek. Hal itu, bisa dilihat dari bentuk bangunan Menara Kudus di kompleks Makam Sunan Kudus.

Di sekitar menara juga terdapat warisan budaya yang kompleks, karena ada Arab, China maupun Jawa sehingga sesama manusia sudah sepatutnya saling melengkapi dengan maksud integrasi bangsa.

Ali Bustomi

The post Dialog Parlemen, Mawahib Dukung Pengembangan Identitas ‘Kudus Kota Empat Negeri’ appeared first on SuaraBaru.id.

Suhardi, warga Jambanan, Sidoharjo, Sragen, berusia 46 tahun, diketahui pertama kali oleh Muchib, seorang karyawan Gedung Berlian DPRD Jateng, sekitar pukul 10.00 WIB.

”Saya lihat dia sekitar pukul 09.45 WIB keluar lift, lalu sempat masuk ke ruang komisi untuk menawarkan barang dagangan. Setelah itu duduk di kursi ruang tunggu, sambil nelpon seseorang,” kata Muchib.

BACA JUGA: Mantan Ketua DPRD Kota Tegal HA Ghautsun Tutup Usia

Tak selang berapa lama, Muchib mendengar suara orang mendengkur keras di ruang tunggu. Dan setelah dicaritahu ternyata suara itu berasal dari korban yang mendengkur, dengan posisi masih duduk untuk kemudian jatuh ke lantai.

”Saya dengar ada orang ngorok, lalu saya lihat korban pas duduk, lalu jatuh ke lantai. Saya langsung cari bantuan, dengan menghubungi pihak keamanan dan mengontak tim kesehatan Gedung Pemprov untuk memeriksa,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, hasilnya korban sudah tidak ada denyut nadinya. Dugaan sementara penyebab korban meninggal dunia, karena sakit darah tinggi dan vertigo.

Tim Inafis yang datang ke lokasi kejadian, juga tidak menemukan tanda-tanda penyebab lain atas meninggalnya korban. Usai kejadian, jenazahnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Heri-Riyan

The post Penjual Parfum Meninggal Mendadak di Gedung DPRD Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Pansus Covid, Abang Baginda Muhammad Mahfudz, menjelaskan, di lapangan masih ditemukan permasalahan sinkronisasi data yang berbeda antara Pemprov Jateng dan pihak kementerian, terutama angka kematian akibat Covid 19. Disisi lain, penetapan status leveling daerah saat ini juga telah melihat pada capaian vaksinasi.

“Kewenangan dan distribusi vaksin merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemenkes. Disisi lain, PIC vaksin menjadi penting, siapa yang mendapatkan dan distribusi penggunaannya bagaimana,” kata Baginda saat dihubungi SuaraBaru.id via telpon, Selasa (16/11/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Covid-19, Mutsholih, mempertanyakan soal vaksinasi yang tidak mudah dilaksanakan pada kelompok lansia, termasuk fakta di daerah bahwa vaksin tersedia tapi alat jarum suntik Auto Disable Syringe (ADS) vaksinnya belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan vaksinasi.

“Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana langkah dan antisipasi gelombang ketiga dan kesiapan daerah menghadapinya. Selain itu, penggunaan jenis vaksin yang paling relevan atau baik di daerah yang seperti apa,” katanya.

Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan, penentuan status leveling di daerah selain mendasarkan pada laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan RS, Kematian) dan kapasitas respon (3T: Testing, Tracing, Treatment) juga selalu dikoordinasikan dengan melibatkan Kepala Daerah.

Terkait dengan vaksinasi yang menjadi faktor dalam penetapan status leveling di daerah, hal itu merupakan hasil kesepakatan pada rapat di tingkat kementerian yang juga melibatkan pimpinan kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya mendorong keseriusan pelaksanaan vaksinasi di daerah.

“Soal capaian dan cakupan vaksinasi di daerah, Kemenkes membagi distribusi vaksin mendasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan vaksin yang diinput di daerah masing-masing melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik),” katanya.

Terkait vaksinasi lansia, dr. Maxi menjelaskan bahwa hal itu merupakan prioritas kedua setelah tenaga kesehatan dan pejabat serta pelayan publik. Karena, lansia paling rawan dan memiliki dampak Covid-19 yang cukup signifikan jika tertular. Untuk alokasi vaksin yang sudah dikirim ke Provinsi Jateng pada awal November yaitu vaksin Pfizer.

“Terkait dengan gelombang ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah tetap menyiapkan langkah antisipatif. strategi utamanya tetap dengan pelaksanaan prokes, penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), dan pelaksanaan vaksinasi. Disisi lain, saat ini pergerakan masyarakat perlu tetap dikontrol utamanya menjelang liburan natal dan tahun baru,” kutip Baginda dari hasil kunjungan ke Kemenkes tersebut.

Hery Priyono

The post Pansus Covid-19 DPRD Jateng Gelar Diskusi Vaksinasi dan Data dengan Kemenkes RI appeared first on SuaraBaru.id.

Tak terkecuali program tersebut dilaksanakan pula di lingkungan pondok pesantren (ponpes), yang kini dibangun Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) agar disiplin protokol kesehatan (protkes) selalu dipatuhi.

“Soal pesantren, ada kearifan lokal disana, mulai dari kyai, guru, ustadz, dan santri. Saya rasa semua sudah memenuhi standar kesehatan. Apalagi kalau sudah Poskestren,” kata Anggota DPRD Jateng, Muh. Zen Adv, usai dialog interaktif ‘Menyiapkan Poskestren sebagai Bagian Kewaspadaan Kesehatan Santri selama Pandemi, Jumat (12/11/2021) malam.

Menurut politisi yang duduk di Komisi E ini, dirinya sepakat dengan adanya Poskestren tersebut karena keberadaannya mampu menjaga sekaligus mendisplinkan semua pihak yang ada di ponpes.

Dengan begitu, Program Jogo Tonggo secara otomatis bisa berjalan di setiap ponpes karena pada prinsipnya program itu saling menjaga satu sama lain.

“Mungkin, untuk menghindari penyebaran Covid-19, aturan protkes lebih diketatkan. Dari situ, semua bisa saling menjaga. Jaga kyai, jaga santri,” katanya.

Soal Jogo Tonggo, ia menilai program tersebut masih layak untuk dijalankan masyarakat. Karena, program itu merupakan salah satu upaya membangun komunikasi yang baik antar masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkatan atas.

“Dalam Jogo Tonggo itu, semua harus saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu, dan bergotong royong. Ada atau tidaknya Covid-19, program tersebut sangat baik,” ungkap anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hery Priyono

The post Zen PKB: Poskestren Jogo Tonggo Harus Dijaga Selama Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikemukakan anggota Komis E DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono, saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic bertema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah yang digelar di Lantai IV Gedung Berlian DPRD, Jumat (10/9/2021).

Endro meminta kedua kementerian untuk pro aktif menggali informasi kepada pejabat-pejabat di Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait kejelasan pemberangkatan haji dan umrah. Secara pelaksanaan, lanjut dia, seluruh stake holder mulai dari pemerintah, swasta dalam hal ini pihak travel sudah siap.

“Hal ini harus fokus dan dicermati Pemerintah khususnya untuk Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) jangan sampai terlambat melakukan diplomasi-diplomasi tingkat tinggi supaya Indonesia dikeluarkan dari daftar sembilan negara yang masuk daftar hitam (blacklist) Arab Saudi, lebih updating adalah langkah awal,” jelasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 atau bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan membuka Masjidil Haram untuk haji dan umrah. Dalam keputusan itu, pelaksanaan haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut.

Sementara Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng, Ahyani, menjelaskan, situasi pandemi Covid-19, kuota haji pada 2021 hanya 327 orang warga negara Indonesia yang di perbolehkan menjalankan ibadah haji. Itu pun WNI sudah berdiam diri di Arab Saudi.Keputusan pembatasan ibadah haji di Arab Saudi dan ditiadakannya keberangkatan jamaah haji Indonesia dan jemaah haji dari negara-negara lainnya semenjak dua tahun terakhir (2020 dan 2021) adalah demi keselamatan jemaah haji dengan segala pertimbangan yang melandasinya.

Ahyani menambahkan sesuai UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah memberikan pelayanan perlindungan dan bimbingan agar mengarahkan kemandirian peserta haji pada saat melakukan ibadah haji nantinya juga sudah dibuka kembali secara utuh. “Karena lonjakan kasus positif di Indonesia khususnya di Jawa Tengah pada Juni hingga akhir Agustus, ada sembilan negara termasuk Indonesia yang belum diizinkan melakukan ibadah haji dan hal ini masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah Arab Saudi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Farid Al Jahwi, mengatakan, per tanggan 27 Februari kegiatan haji disetop tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

“Sebanyak 500 agen travel perjalanan umrah dan haji mengeluhkan hal tersebut kepada kami, karena penyetopan kegiatan haji secara tiba-tiba, berita baiknya umrah kembali dibuka secara tiba-tiba juga dan itu bukan informasi dari pemerintah,” katanya. Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus duduk bersama mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini. Karena hal ini berimbas pada pelaku usaha penyelenggaraan umrah dan haji di Indonesia, harus ada kebijakan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. (adv)

The post DPRD Jateng Minta Pemerintah Sikapi Pelonggaran Ibadah Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan, perkembangan teknologi di era digital saat ini memberi akses kepada seseorang untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Akibatnya, sulit untuk memilih dan memilah informasi sehingga bisa memunculkan hoaks, disinformasi maupun misinformasi.

Oleh karena itu, menurut politisi dari Fraksi Golkar ini menyatakan sudah saatnya semua pemangku kebijakan untuk memberi penjelasan dan pengertian kepada masyarakat supaya tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang masuk dalam media sosial.

“Sulit sekarang ini mana informasi yang direkayasa, mana yang memutarbalikkan fakta dan mana informasi yang benar. Menjadi tugas kita semua untuk memberi literasi, pemahaman informasi yang benar kepada masyarakat,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Parlemen bertema Kenali Disinformasi dalam Ruang Digital, Selasa (31/8/2021).

Butuh Literasi Digital

Ferry menjelaskan, semula informasi hanyalah sebuah alat untuk membantu kebutuhan manusia. Seiring perkembangan zaman, makna informasi menjadi luas, mulai dari hal untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan memudahkan orang berinteraksi dan bersosialisasi sampai sebuah alat propaganda baik positif maupun negatif.

“Karena itulah, di masyarakat harus ada pemahaman mengenai informasi yang benar, karena jadi berbahaya sekali manakala informasi yang sesat malahan justru jadi sebuah alat pembenaran,” katanya.

Penegasan yang sama oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al Qudusy, juga menyatakan. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, ia menyatakan, pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat terutama kalangan milenial. Dari data kominfo, pengguna gadget/gawai mendominasi kalangan muda.

“Ini patut kita antisipasi supaya kalangan muda benar-benar sadar dapat memilih dan memilah informasi yang benar. Jangan sampai mereka menjadi bingung dengan informasi,” katanya menjelaskan.

Pentingnya Edukasi Berbagi Informasi

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Lintang Ratri, juga menjelaskan, tanpa ada literasi yang kuat maka pengguna internet di Indonesia bisa dengan mudah terpengaruh pada isu-isu sensitif seperti agama, politik.

“Saat pandemi saja, ruang digital Tanah Air tercatat banyak bermunculan hoaks terkait Covid-19, paling banyak muncul di kanal Youtube,” katanya.

Dari pengamatannya dalam ruang digital era dewasa ini terbilang sangat super sibuk. Membanjirnya informasi itulah, lanjut dia, akhirnya menjadikan orang mudah terjebak. Dengan membaca judul saja, langsung bisa menyimpulkan.

“Cara-cara inilah yang juga turut membahayakan. Saat Covid-19 mulai menjadi pandemi massal, setiap saat pasti ada bermunculan obat-obat yang diklaim bisa menyembuhkan Covid-19. Termasuk vaksinasi pun banyak disinformasi yang membuat orang takut disuntik,” katanya.

Narasumber lain dalam dialog tersebut, Agus Widyanto pun menegaskan disinformasi menjadi sebuah kejahatan siber yang patut ditakutkan. Ia mendorong kepolisian termasuk DPRD supaya membuat kebijakan yang benar-benar mendorong adanya literasi media digital.

Keempat narasumber itu sepakat pentingnya sebuah gerakan untuk menguatkan literasi bermedia. Bagi Ferry Wawan Cahyono, lembaga perwakilan rakyat akan mendorong pemerintah supaya perlu ada kebijakan yang bisa menyadarkan orang mengenai bahaya disinformasi.

“Cek dulu kebenaran. Jangan kemudian buru-buru ingin membagikan atau share, terutama pada masalah sensitif seperti agama juga pada masalah kesehatan,” katanya. (adv)

The post DPRD Jateng: Jangan Telan Mentah, Kenali Informasi dalam Ruang Digital appeared first on SuaraBaru.id.