SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pansus Penanggulangan Covid-19 (Pansus Covid) DPRD Jawa Tengah menggelar diskusi soal vaksinasi di daerah dan sinkronisasi data ke kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, khususnya dengan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P), Senin (15/11/2021) siang.
Ketua Pansus Covid, Abang Baginda Muhammad Mahfudz, menjelaskan, di lapangan masih ditemukan permasalahan sinkronisasi data yang berbeda antara Pemprov Jateng dan pihak kementerian, terutama angka kematian akibat Covid 19. Disisi lain, penetapan status leveling daerah saat ini juga telah melihat pada capaian vaksinasi.
“Kewenangan dan distribusi vaksin merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemenkes. Disisi lain, PIC vaksin menjadi penting, siapa yang mendapatkan dan distribusi penggunaannya bagaimana,” kata Baginda saat dihubungi SuaraBaru.id via telpon, Selasa (16/11/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Covid-19, Mutsholih, mempertanyakan soal vaksinasi yang tidak mudah dilaksanakan pada kelompok lansia, termasuk fakta di daerah bahwa vaksin tersedia tapi alat jarum suntik Auto Disable Syringe (ADS) vaksinnya belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan vaksinasi.
“Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana langkah dan antisipasi gelombang ketiga dan kesiapan daerah menghadapinya. Selain itu, penggunaan jenis vaksin yang paling relevan atau baik di daerah yang seperti apa,” katanya.
Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan, penentuan status leveling di daerah selain mendasarkan pada laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan RS, Kematian) dan kapasitas respon (3T: Testing, Tracing, Treatment) juga selalu dikoordinasikan dengan melibatkan Kepala Daerah.
Terkait dengan vaksinasi yang menjadi faktor dalam penetapan status leveling di daerah, hal itu merupakan hasil kesepakatan pada rapat di tingkat kementerian yang juga melibatkan pimpinan kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya mendorong keseriusan pelaksanaan vaksinasi di daerah.
“Soal capaian dan cakupan vaksinasi di daerah, Kemenkes membagi distribusi vaksin mendasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan vaksin yang diinput di daerah masing-masing melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik),” katanya.
Terkait vaksinasi lansia, dr. Maxi menjelaskan bahwa hal itu merupakan prioritas kedua setelah tenaga kesehatan dan pejabat serta pelayan publik. Karena, lansia paling rawan dan memiliki dampak Covid-19 yang cukup signifikan jika tertular. Untuk alokasi vaksin yang sudah dikirim ke Provinsi Jateng pada awal November yaitu vaksin Pfizer.
“Terkait dengan gelombang ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah tetap menyiapkan langkah antisipatif. strategi utamanya tetap dengan pelaksanaan prokes, penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), dan pelaksanaan vaksinasi. Disisi lain, saat ini pergerakan masyarakat perlu tetap dikontrol utamanya menjelang liburan natal dan tahun baru,” kutip Baginda dari hasil kunjungan ke Kemenkes tersebut.
Hery Priyono
