”Di Indonesia salah satu penyakit yang berdampak pada kualitas SDM adalah PMS. Pengetahuan dan perhatian masyarakat yang masih rendah terkait isu itu, harus disikapi dengan konsisten, dalam upaya menekan peningkatan jumlah kasus PMS,” kata Lestari pada diskusi daring bertema ‘Perlindungan Ibu Hamil dari HIV, Sifilis dan AIDS’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/12/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Endang Lukitosari MPH (Ketua Tim Kerja HIV/AIDS Kementerian Kesehatan RI), Nurul Saadah Andriani SH M (Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA).

BACA JUGA: Wakil Rektor UNS Ingatkan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah untuk Berprestasi

Ada juga Riama Siringo (Program & Partner Relations Manager, Lentera Anak Pelangi) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula, Arofiq (Anggota LSM Yayasan KDS Jepara Plus) sebagai penanggap.

Lestari mengungkapkan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang merupakan salah satu PMS di Indonesia itu, diperkirakan mencapai 515.455 kasus, selama Januari-September 2023.

Dari jumlah kasus itu, 454.723 kasus atau 88 persen sudah terkonfirmasi Orang Dengan HIV (ODHIV). Berdasarkan kategori usia, pengidap HIV di Indonesia mayoritas berasal dari kelompok usia 25-49 tahun, sebanyak 69,9 persen dari total
kasus.

BACA JUGA: LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Gelar Sarasehan Pengelola Kerjasama Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2023

Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan , pada Mei 2023, Kemenkes juga mencatat, kasus HIV dan sifilis meningkat, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35 persen, atau lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya.

Berdasarkan catatan itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini, memerlukan upaya bersama untuk mengangkat isu PMS, seperti HIV dan sifilis, agar masyarakat peduli terhadap upaya pencegahan, dan bisa mengatasi sejumlah penyakit itu.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, konstitusi UUD 1945 telah mengatur dan mengamanatkan perlindungan negara terhadap warganya.

BACA JUGA: Ini 10 Orang Pejabat Tinggi Pratama di Pemkab Jepara, Malam ini Dilantik Pj Bupati

”Konstitusi sebagai dasar perlindungan, mesti diterjemahkan pada seluruh bidang kehidupan, agar ragam masalah dapat ditelisik secara mendalam dan menyeluruh,” terang dia.

Langkah itu, tegas dia, harus diikuti dengan kerja kolektif, untuk memutus masalah dengan solusi komprehensif, termasuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para ibu yang akan melahirkan generasi penerus, dari tertular PMS.

Sementara itu, dr Endang Lukitosari berpendapat, bila isu peningkatan PMS seperti HIV, sifilis dan hepatitis dibicarakan setiap pekan, akan sangat membantu dalam meningkatkan kepedulian masyarakat.

BACA JUGA: Pakar Hukum UMK; Anies Terlalu Teoritis, Prabowo Kurang Menguasai

Disebutkan dia, meski pihaknya berupaya melakukan skrining yang masif dan mempermudah akses pengobatan, namun karena masih adanya stigma terhadap penderita PMS, menyebabkan proses pengobatan bagi para ODHIV dan penderita sifilis, menjadi terhambat.

”Kondisi ini menjadi kendala dalam pencapaian target zero HIV. Belum lagi banyak terjadi proses pengobatan tidak berlanjut, karena ODHIV merasa tidak ada gejala dan sehat,” paparnya.

Sedangkan Nurul Saadah menyatakan, jumlah penderita HIV dan sifilis sesungguhnya lebih banyak daripada yang tercatat saat ini. Karena kelompok yang rentan terkena HIV, menurut dia antara lain, perempuan, ibu hamil, dan korban kekerasan seksual, yang biasanya tidak terbuka karena takut terkena stigma, bila terkait PMS.

”Hambatan lain dalam pengobatan HIV adalah keterbatasan informasi, terkait kemudahan akses pengobatan dari sisi pembiayaan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan,” tukas dia.

Riyan

The post Tingginya Jumlah Kasus PMS Jadi Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

”Masyarakat adat kerap dipandang sebagai objek, karena kepemilikan atas lahan yang dapat dihargai dengan uang. Perlindungan pada hak hidup mereka kerap diabaikan,” kata Lestari dalam sambutan tertulisnya, pada diskusi daring bertema ‘Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai Dimana?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/8/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr (HC) H Sulaeman L Hamzah (Anggota Badan Legislasi DPR RI), Hilmar Farid PhD (Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) dan Dr Atang Irawan SH MHum (Pakar Hukum Tata Negara) sebagai narasumber.

BACA JUGA: Lakukan Dokumentasi Budaya, Dewi Utami Luncurkan Novel “Gadis Kaliwadas” Kisah Sedih Sang Primadona

Selain itu, hadir pula Abdon Nababan (Pegiat Masyarakat Adat) dan Siswantini Suryandari (Wartawan Media Indonesia), sebagai penanggap.

Dalam keterangannya Lestari menyebut, masyarakat adat selalu menghadapi konflik agraria, masalah pengakuan oleh negara, dan perlindungan atas ragam pelanggaran atas hak-hak dasar mereka.

Hingga saat ini, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pengakuan pada masyarakat adat masih berbasis individual. Padahal yang perlu menjadi catatan adalah, pengakuan terhadap masyarakat adat mesti dilakukan secara menyeluruh, baik komunal maupun individual.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Upacara Tabur Bunga

Karena, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, masyarakat adat merupakan satu kesatuan entitas dengan kearifan lokal yang melekat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, minimnya pemahaman aparatur dan pengabaian berkelanjutan atas kultur masyarakat adat, sama saja dengan membangun pola pembiaran pada keberlangsungan hidup komunitas adat.

Rerie berharap, peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional setiap 9 Agustus, menjadi refleksi sekaligus “peringatan” bagi negara, untuk segera menghadirkan sebuah produk undang-undang perlindungan, yang saat ini masih dalam tahapan legislasi, dan merupakan amanah konstitusi.

BACA JUGA: Mahasiswi Unissula Dari Demak Raih Beasiswa Sekolah Duta Maritim Indonesia III

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sulaeman L Hamzah mengungkapkan, sejatinya ada dua hal besar terkait masyarakat adat, yaitu telah adanya sejumlah peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat, namun belum menjamin terlaksananya mekanisme perlindungan terhadap masyarakat adat.

Menurut dia, di pelosok selalu saja terjadi peristiwa yang menimpa masyarakat hukum adat. Diakui Sulaeman, upaya untuk mewujudkan hadirnya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, sudah dilakukan DPR pada periode 2014-2019.

Hingga 15 September 2020, tambah dia, pihaknya juga sudah berupaya mendorong untuk diajukan ke Rapat Paripurna, agar segera dibahas pada Badan Musyawarah.

BACA JUGA: Dua Gol Spesial Septian David Maulana Riuhkan Stadion

Sulaeman berjanji, Fraksi Nasdem di DPR akan terus mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), untuk segera diparipurnakan.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Hilmar Farid mengungkapkan, terminologi masyarakat adat dalam konvensi ILO 169 ada dua, yaitu indegenous people (penduduk asli) dan tribal people (orang suku).

Dia memperkirakan, bila RUU MHA kembali dibahas, sejumlah pihak akan mempermasalahkan terminologi indegenous, yang merupakan orang asli, sebelum datang yang lain.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Pimpin Upacara Sertijab Kasatlantas

Namun jelasnya, masyarakat adat di Indonesia merupakan orang asli di wilayah terkait. Selain itu, ada banyak pengertian yang berbeda dalam sistem hukum dan birokrasi di Indonesia, terkait masyarakat adat.

Sehingga dalam pembahasan lanjutan RUU MHA, jelas Hilmar, harus dipertimbangkan latar belakang permasalahan itu.

”Saat ini banyak undang-undang yang menempatkan masyarakat adat sebagai objek, sehingga selalu saja dalam pelaksanaan undang-undang yang ada, masyarakat adat menjadi korban,” jelas dia.

Riyan

The post Hak Masyarakat Adat Harus Dilindungi dan Dijamin Eksistensinya appeared first on SuaraBaru.id.

”Sindikat TPPO yang dibekingi oknum aparat keamanan ini, merupakan kondisi yang tidak main-main. Perlu sebuah gerakan dan kepedulian semua pihak, untuk mengatasinya. Bersyukur, saat ini ada Satgas TPPO,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertema ‘Perlindungan TKI Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/6/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI), Brigjen Pol Drs RP Mulya SH MH (Direktur Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI), dan Kombes Pol Johanson Ronald Simamora SIK SH MH (Direktur Reserse Kriminal Umum/Dirreskrimum Polda Jawa Tengah) sebagai narasumber.

BACA JUGA: Pemohon Kartu Kuning di Grobogan Naik 100 Persen, Terbanyak Lulusan Baru SMA Sederajat

Selain itu, hadir pula Taufik Basari SH SHum LLM (Anggota Komisi III DPR RI) dan Eva Kusuma Sundari (Direktur Institut Sarinah/Koordinator Koalisi Sipil Untuk RUU PPRT), sebagai penanggap.

Menurut Lestari, TPPO bukan kriminalitas biasa, namun lebih dari itu, merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan.

Apalagi, tegas Rerie sapaan akrab Lestari, konstitusi kita mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PMI yang bekerja di sejumlah negara.

BACA JUGA: Kadivmin Kemenkumham Jateng Tekankan Efisiensi dan Prioritas Kebutuhan Penyusunan Anggaran

Namun, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jateng itu, hingga saat ini masalah PMI terkait TPPO, masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Jumlah PMI korban TPPO terus meningkat, dari tahun ke tahun.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, ragam peristiwa terkait kemanusiaan itu, semestinya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan, untuk mengedepankan aspek perlindungan bagi setiap anak bangsa di mana pun berada.

Sementara itu, Benny Rhamdani mengungkapkan, TPPO merupakan isu yang tidak berdiri sendiri. Lembaga yang dipimpinnya, ujar dia, bukan saja mengawasi penempatan dan perlindungan PMI, tetapi juga berupaya melawan sejumlah kasus TPPO yang terjadi.

BACA JUGA: Sukses Inovasi K3, Semen Gresik Sabet Predikat 3 Stars dalam Ajang ICC-OSH 2023

Dijelaskan dia, pada 2017 Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta orang Indonesia, yang bekerja di luar negeri. Namun yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja.

”Saat ini, BP2MI memiliki 4,721 juta data PMI by name by address, sebagai data dasar dalam penanganan sejumlah kasus TPPO,” ungkap dia.

Saat ini, tambahnya, tercatat lebih dari 100 ribu PMI mengalami kendala dalam bekerja di luar negeri. Sebanyak 90 persennya adalah perempuan. ”Praktik TPPO terkesan sulit untuk diatasi, karena kerap kali dibekingi oknum aparat kepolisian, TNI, kementerian/lembaga, kedutaan besar dan oknum di BP2MI,” tuturnya.

BACA JUGA: Birokrat dalam Konstelasi Politik Lokal Jepara pada Pilkada 2024 (Bag – 2)

Sedangkan Brigjen Pol RP Mulya mengungkapkan, perspektif keimigrasian terkait TPPO sebagai WNI/WNA yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tanda keluar dari pejabat imigrasi, dapat meninggalkan wilayah Indonesia.

Disebutkan dia, imigrasi tidak membuat aturan atau mengatur ketenagakerjaan yang merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.

Meski begitu, pihaknya ikut serta mencermati dokumen perjalanan yang dipakai para calon PMI. Sehingga pada kurun waktu 2017-2023, tambah dia, pihak imigrasi melakukan penundaan penerbitan 21.198 paspor, dan mencegah keberangkatan 9.938 calon PMI.

BACA JUGA: 61 Tim Sepak Bola Putri SD di Kudus Ikuti Ajang “Milklife Soccer Challenge 2023”

Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johanson menyampaikan, dalam penanganan TPPO yang menimpa para PMI, Kapolri sudah menginstruksikan aparatnya, untuk menindak tegas sindikat dan jaringan TPPO.

Johanson menyebut, instruksi Kapolri ditindaklanjuti seluruh Polda di Tanah Air. Khusus Polda Jateng, sudah melakukan pengungkapan secara masif kasus-kasus TPPO.

”Hasilnya, pada rentang 6-13 Juni 2023, Polda Jateng mengungkap 31 kasus TPPO, dengan 38 orang tersangka,” papar dia.

Riyan

The post Sindikat TPPO Disinyalir Dibekingi Oknum Aparat appeared first on SuaraBaru.id.

”Ratu Kalinyamat dalam sejarahnya, telah meletakkan sebuah tatanan yang langgeng dalam ingatan masyarakat Jepara pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Hal itu terkait dengan pikiran-pikiran besar Ratu Jepara yang melampaui zamannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Ratu Kalinyamat sebagai Memori Kolektif Bangsa’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/12/2022).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Aminurokhman SE MM (Anggota Komisi II DPR RI).

BACA JUGA: Rusak Lingkungkan, Warga Banjaran Tolak Galian C Tidak Berijin

Ada juga Drs Imam Gunarto MHum (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia), Dr Siti Maziyah MHum (Pakar Sejarah Indonesia Kuno) dan Dr Daya Negri Wijaya (Pakar Sejarah) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr Alamsyah SS MHum (Sejarawan Universitas Diponegoro) dan Nita Madona Sulanti SS MA (Ahli Bahasa Cina Universitas Indonesia), sebagai penanggap.

Dari Ratu Jepara itu, ujar Lestari, lahir gagasan poros maritim, kekuatan diplomasi laut terawat, mengetengahkan kepemimpinan perempuan, dan menjadi perempuan pertama yang menggaungkan anti-kolonialisme di masanya.

BACA JUGA: Di Jatisrono Wonogiri, TNI-Polri Siapkan Pengamanan Natal di Gereja

Mencatatkan Ratu Kalinyamat dalam memori kolektif bangsa pada Arsip Nasional RI, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, merupakan langkah yang tepat, dalam upaya pelestarian sejarah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apalagi, ujar Rerie, Program Memory of the World (MoW) UNESCO, yang disahkan pada 1992, bertujuan untuk melestarikan warisan dokumenter dunia, membantu akses universal, dan meningkatkan kesadaran dunia, akan keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter. Selain itu, kesetaraan gender adalah salah satu prioritas global UNESCO.

Sehingga, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, mengangkat sepak terjang Ratu Kalinyamat ke dalam memori kolektif bangsa, dalam menyambut peringatan Hari Ibu pada 22 Desember tahun ini, sesuai dengan semangat lembaga dunia itu.

BACA JUGA: Sosialiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung di Grobogan, Anggota DPR Evita Nursanty Nyatakan KCJB Jadi Pusat Keunggulan

Ratu Kalinyamat, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, merupakan tokoh di masa kejayaan kerajaan Nusantara, yang mewarisi nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dia membangun tatanan nilai dan adat istiadat yang terus dilestarikan hingga kini.

”Ratu Kalinyamat adalah Ibu Bangsa pada zamannya, yang tidak hanya berperan sebagai Ratu dengan kekuasaannya, tetapi juga sebagai ibu dengan kasih sayangnya,” ujar Rerie.

Sedangkan anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman berpendapat, nama besar Ratu Kalinyamat telah melekat dalam memori kolektif masyarakat. Memori kolektif bangsa ini, sangat berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme setiap anak bangsa.

BACA JUGA: Tim Sparta Polresta Surakarta Amankan 4 Pemuda Saat Bubarkan Pesta Miras

Menurut dia, arsip memori kolektif bangsa memiliki banyak peran, antara lain merupakan endapan sejarah perjuangan bangsa, menjaga stabilitas dan keamanan bangsa dan salah satu sarana pencarian identitas bangsa.

Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, mengakui, bangsa kita memiliki banyak cerita kepahlawanan, tetapi kurang bukti. Kondisi itu terjadi, karena masyarakat kita suka bicara, namun kurang dalam mencatat.

”Sehingga bangsa ini harus terus menggali fakta sejarah, untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita di masa lalu. Perjuangan Ratu Kalinyamat merupakan modal besar memori kolektif bagi perjalanan bangsa ini. Terutama terkait gagasan poros maritim yang digagas Ratu Jepara itu,” terang dia.

Riyan

The post Gagasan Besar Ratu Kalinyamat Melampaui Zamannya appeared first on SuaraBaru.id.