PURWAKARTA (SUARABARU.ID)– Ratusan ulama se-Jawa Barat menyatakan, Undang-Undang Pesantren masih menjadi problem di kalangan ulama di Indonesia. Meski telah disahkan, namun implementasinya belum merata.
Hal itu seperti yang disampaikan, saat berdialog dengan Calon Presiden (Capres) RI 2024, Ganjar Pranowo, di Ponpes Al Muhajirin, Purwakarta, Jumat (17/11/2023).
Dalam acara yang dihadiri, sejumlah ulama, kiai, ajengan dan pengasuh pondok pesantren dari Jabar dan Jakarta itu, Ganjar menegaskan, UU Pesantren telah disahkan. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat konstitusi itu.
BACA JUGA: Gandeng LAZiS Jateng, MT New Ratna Motor Nasmoco Group Salurkan Bantuan Kemanusiaan Palestina
”Hari ini saya silaturahmi dengan para ulama se-Jabar, diskusinya masih sama tentang UU Pesantren. Saya tadi ditanya komitmennya seperti apa. Saya jawab tegas, undang-undangnya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Bupati, wali kota hingga gubernur, wajib melaksanakan, karena telah disumpah,” tegas Ganjar, disambut tepuk tangan ratusan ulama.
Namun demikian, masih banyak daerah yang belum melaksanakan UU Pesantren, dan membuat peraturan turunannya. Ke depan, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah, untuk melaksanakan itu dan membuat Perda-nya, untuk memberikan kepastian kepada ulama, santri dan insan pesantren.
”Kalau sudah disahkan dan menjadi undang-undang, maka wajib bagi pemerintah untuk melaksanakan. Sederhana saja sebenarnya, tinggal komitmen kita untuk melaksanakan perintah undang-undang,” tegasnya.
BACA JUGA: Generasi Muda Harus Mampu Atasi Lompatan Zaman
Selain soal UU Pesantren, Ganjar juga berdiskusi banyak hal dengan para ulama itu, terkait pengembangan keagamaan. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyampaikan, bagaimana upayanya dalam memajukan keagamaan dan pondok pesantren di Jateng.
Ganjar menceritakan, bagaimana dia selalu menggandeng ulama dalam setiap keputusan politiknya. Banyak kebijakan yang diputuskan atas masukan dari ulama.
Misalnya kegiatan Jateng Bershalawat, zakat ASN bersama Baznas, insentif guru keagamaan non formal, serta memberikan bantuan dan membantu pembangunan pondok pesantren.
BACA JUGA: Pemain Unggulan Ramaikan Semifinal Polytron Gubernur Cup 2023
”Saya berharap ada masukan, untuk pengembangan sektor keagamaan ke depan yang lebih baik. Saya akan sangat senang mendapat kritik, saran dan masukan. Saya bersama Pak Mahfud, akan berusaha mewujudkan hukum berjalan baik, pemerintahan yang baik dan tidak korupsi,” pungkasnya.
Para ulama pun optimistis, Ganjar mampu menjadikan Indonesia lebih baik, khususnya di sektor keagamaan.
”Kami yakin Pak Ganjar bisa membangun umat lebih berkualitas. Tidak hanya ilmu dan iman, namun juga keterampilan. Kami juga optimistis UU Pesantren akan berjalan di tangan Pak Ganjar,” ucap Pimpinan Ponpes Al Muhajirin, Kiai Abun Bunyamin.
BACA JUGA: UKSW Gelar Talkshow with ICASA, Tekankan Pentingnya Awareness dan Upgrade Diri
Hal senada disampaikan Kiai Muin Abdurrahim, pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al Azhar Jabar. Kiai Muin menyampai, selama memimpin Jateng Ganjar telah membuktikan banyak hal dalam membangun masyarakat dan agama.
”Kami melihat Pak Ganjar telah melakukan hal baik di Jateng, dan kami berharap itu bisa di bawa ke Nasional, jika kelak mendapat amanat di tingkat Nasional,” harap dia.
Apalagi lanjut Kiai Muin, wakil yang akan mendampingi Ganjar adalah Prof Mahfud, yang juga dari kalangan pesantren. Selain santri, Mahfud juga seorang ahli hukum yang memiliki ketegasan dan komitmen dalam hal penegakan hukum.
”Tentu ini akan membantu Pak Ganjar dalam menyukseskan program keagamaan, termasuk UU Pesantren. Kami optimistis pasangan Ganjar-Mahfud bisa melaksanakan UU Pesantren dengan baik. Dan semua kepala daerah akan membuat Perda tentang UU Pesantren ini,” pungkasnya.
Riyan
