WONOGIRI (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Wonogiri, berharap, untuk pembentukan institusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan karakter dan azas prioritas yang memiliki kesesuaian dengan program pembangunan daerah.
Harapan ini, Senin (31/7), dikedepankan para juru bicara fraksi saat menyampaikan pemandangan umum di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri. Rapat paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna lantai dua Gedung DPRD Wonogiri, dipimpin Ketua Dewan Sriyono SPd didampingi Wakil Ketua Sugeng Achmady, Krisyanto dan Siti Hardiyani SE, MM serta Sekretaris DPRD Ir Gatot Siswoyo MM.
Sebanyak 32 dari 50 anggota DPRD Wonogiri hadir mengikuti rapat paripurna yang membahas Raperda tentang Perubahan terhadap Perda Nomor: 13 Tahun 2016. Yakni mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, hadir mewakili Bupati yang izin karena mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait dalam rangka menyambut peringatan HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2023. Dari jajaran eksekutif, hadir Sekda Wonogiri Drs Haryono MM bersama para kepala dinas dan instansi.
Lima juru bicara fraksi, tampil menyampaikan pemandangan umumnya secara bergiliran. Mereka terdiri atas Iskandar sebagai Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (FAB) yang merupakan koalisi PAN dan PKB dan Novri Roesmono dari Fraksi PDI-Perjuangan. Berikut Heru Sukoco SPsi dari Fraksi Partai Golkar, Sri Haryanto (Fraksi PKS) dan Imron Rizkiyarno SH dari Fraksi Partai Gerindra.
Efektif Efisien
”Pembentukan perangkat daerah harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan Wonogiri, agar keberadaannya dapat memberikan peran yang maksimal,” tegas Iskandar. Setiap daerah, timpal Novri Roesmono, punya karakter masing-masing meski memiliki hak otonomi yang sama. ”Maka dalam pembentukan perangkat daerah, harus memperhatikan karakter dan kebutuhan daerah,” ujar Novri.
Pada bagian lain pemandangannya, Novri, juga mendesak agar pembentukan perangkat daerah senantiasa mempertimbangkan aspek efektif efisien, mampu menyelaraskan dengan kebutuhan daerah, agar kepentingan rakyat tidak terabaikan
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Partai Golkar, Heru Sukoco, mempertanyakan sejauh mana kesiapan SDM dalam menyikapi perubahan perangkat daerah. Termasuk rencana institusi Pemadam Kebakaran (Damkar) yang statusnya akan ditingkatkan menjadi dinas, dan akan dibawa ke arah mana institusi Kantor Kesbangpol.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Imron Rizkiyarno, berharap, pembentukan perangkat daerah harus mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan segala dinamikanya. Juga harus sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan masyarakat, mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan senantiasa mendorong akses masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan.
Untuk memberikan jawaban atas pemandangan umum dari lima juru bicara fraksi ini, rapat paripurna ditunda sampai Tanggal 23 Agustus 2023 mendatang.
Bambang Pur
