KOTA MUNGKID(SUARABARU.ID) –Ratusan orang yang terdiri mahasiswa, sopir truk, sopir traktor, sopir penggilingan padi keliling, peternak ikan, melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM dan pembatasan pembelian bahan bakar minyak. Aksi dilakukan di halaman kantor DPRD Kabupaten Magelang, hari ini Kamis (15/9/22).
Korlap Fatkhul Mujib dalam orasinya menolak kenaikan harga BBM. Selain itu menolak pembatasan pembelian bahan bakar minyak. “Setiap hari kami harus bekerja. Kalau bahan bakanya dibatasi maka tidak akan cukup. Ingat padi dihasilkan oleh petani. Kalau petani tidak bekerja, mau makan apa,” katanya.
Perwakilan peternak ikan, Imam, mengatakan, dalam beberapa hari ini harga pakan ikan naik. Itu sangat tidak menguntungkan bagi petani ikan di Magelang. Modal produksi tidak sesuai dengan hasil produksi. “Aspirasi kami tolong disampaikan ke DPR pusat. Kami sangat menderita atas terjadinya harga BBM naik. Kami ingin harga pakan ikan diturunkan atau kami disubsidi dengan gaji anda,” pintanya.
Wakil dari paguyuban traktor mania Magelang, Khoirul Muna, menambahkan, kebutuhan BBM mereka tidak cukup 16 liter per bulan. “Kami bekerja setiap hari, bekerja cari nafkah. Rakyat kecil jangan dibatasi,” tandasnya.
Atas aksi tersebut sejumlah anggota Dewan menemui pendemo. Wakil Ketua DPRD, Suharno, menyatakan, apa yang ada di benaknya sama dengan yang dikeluhkan pendemo. Dia berjanji akan mengirimkan tuntutan tersebut ke jenjang yang lebih tinggi.
Selanjutnya menanggapi adanya aksi tersebut, Agus Sugiyono dari Partai Gerindra memberikan jawaban. “Anggota DPRD menerima seluruh tuntutan dan aspirasi yang disampaikan Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang (Geram),” katanya.
Lalu dia membacakan tuntutan Geram. Pertama, menolak kebijakan kenaikan harga BBM di tengah kondisi rakyat yang sedang berupaya bangkit pasca pandemi Covid-19. Kedua, hapus segala bentuk peraturan yang menyusahkan penggunana BBM seperti sopir truk, petani, paguyuban penggilingan padi keliling dan traktor di Kabupaten Magelang, seperti prosedur pembelian solar yang ribet, penarikan retribusi yang asal asalan, pungutan liar di sepanjang jalan dan berantas mafia pertambangan yang merugikan rakyat kecil.
Selain itu, perhatikan nasib rakyat kecil seperti petani, pedagang, buruh dan pelaku UMKM yang saat ini masih berjuang untuk bertahan hidup. Tolong buat kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai dan kepentingan kelompok.
Mereka juga minta, hentikan megaproyek pembangunan yang menghisap APBN dalam jumlah yang sangat banyak, seperti pembangunan ibukota baru. Penegakan hukum tanpa tebang pilih di Indonesia. Menolak RUU Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, yang secara tidak langsung membungkam rakyat memberikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah.
Menolak RUU Sisdiknas tahun 2022 yang masih penuh dengan polemik. “Kami sebagai wakil rakyat, maka kami DPRD Kabupaten Magelang akan membawa tuntutan ini untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui konstitusi yang berlaku di negara kita,” tandasnya.
Dia juga berjanji akan melaporkan perkembangan secara periodik kepada Geram. Itu sebagai komitmen kebersamaan dengan rakyat.
Eko Priyono
