SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pembangunan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa. Karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik, ketika pada praktiknya menanggalkan martabat dan integritas manusia.
”Kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat, dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik, menjadi lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (31/8/2022).
Hal itu seperti yang disampaikannya, saat membuka diskusi daring bertema ‘Gerakan Budaya dan Partai Politik’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, bersama DPP Partai Nasdem.
BACA JUGA: Balai Bahasa Jateng Ajak Generasi Muda Menulis Cerita Anak
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Muhammad Farhan (Anggota DPR RI-Penggiat Kebudayaan), Sujiwo Tejo (Budayawan), Christine Hakim (Pekerja Seni) dan Punto A Sidarto (Praktisi Permuseuman-Cagar Budaya) sebagai nara sumber.
Selain itu, hadir pula Ivanhoe Semen (Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Nasdem-Penggiat Kebudayaan) dan Agus Mulyadi (Direktur Program dan Pengembangan Metro TV) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, budaya bukan sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah realitas yang berwujud cara hidup suatu kelompok masyarakat. Dari cara hidup itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, terbentuk karya-karya intelektual, perumusan nilai moral, dan tatanan kehidupan yang diwariskan turun- temurun.
BACA JUGA: Dua Pelatih Kick Boxing Pelatnas, Beri Pelatihan di KBI Jateng
Bersumber dari dinamika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas Rerie, Pancasila sebagai norma dasar, merupakan wajah kebudayaan Indonesia yang memungkinkan pelestarian identitas kelompok. Hal itu juga sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keindonesiaan warganya.
Dengan demikian, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, setiap dinamika bernegara, termasuk berpolitik dalam konteks Indonesia, mesti bertolak dari sumber nilai dan norma utama kemanusiaan dan kebudayaan Indonesia.
Di tengah arus modernisasi, ujar Rerie, politik cenderung mengesampingkan nilai kemanusiaan. Padahal, dinamika manusia di setiap sektor kehidupan selalu berorientasi untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan masyarakat, guna mencapai cita-cita bersama.
BACA JUGA: BNN Bersama Pemda Sulsel Canangkan Desa Tangguh Bersinar
Menurut Rerie, kesadaran mutlak perlu ditanamkan kepada setiap warga negara, bahwa budaya merupakan representasi seluruh diri manusia Indonesia yang utuh. Dan politik adalah cara untuk menempatkan manusia Indonesia pada kedudukan tertinggi, melalui semangat politik kebangsaan.
Sementara itu, menurut pekerja seni, Christine Hakim, film, tari, dan karya seni rupa merupakan produk budaya. Kebudayaan itu bermakna luas tentang manusia Indonesia, termasuk masalah pendidikan di dalamnya.
Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 1.000 etnis, ujar Christine, belum pernah memiliki kementerian yang khusus mengurusi kebudayaan. Namun selalu saja digabungkan dengan urusan-urusan sektor lainnya.
”Tidak cukup hanya setingkat direktorat untuk urus kebudayaan di negara yang memiliki kebudayaan yang luar biasa seperti Indonesia ini,” kritik Christine.
Riyan
