JAKARTA (SUARABARU.ID) – Salah satu output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rakor Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kemenkumham tahun 2022 adalah tersusun draf target kinerja unit pusat dan Kanwil Kemenkumham Tahun 2023.
Ada tiga rumah besar target kinerja yang ingin disusun, yakni bidang perencanaan dan keuangan, barang milik negara dan umum, serta kelembagaan dan SDM.
Untuk merumuskan hal itu, para Kepala Kanwil dan Kepala Divisi Administrasi diminta duduk bersama, menyumbangkan pemikiran, berdiskusi dan bersepakat mengenai target yang ingin dicapai di tahun 2023.
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sendiri tergabung di pokja barang milik negara, umum dan teknologi informasi.
Kakanwil Jawa Tengah, A Yuspahruddin hadir bersama Kepala Divisi Administrasi Jusman. Pada kesempatan itu, Jusman dipercaya menjadi Sekretaris Pokja.
Forum yang digelar di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta, Rabu (13/7/2022) membahas mengenai target capaian, tahapan kegiatan, data dukung atau output, target akhir.
Diketahui, dalam diskusi awal menelaah tentang daftar inventarisasi jukrah dalam rangka percepatan penyelesaian masalah tahun 2022. Para peserta diminta untuk mengkaji nama jukrah yang akan disusun, tujuan dan strategi jukrah dimaksud.
Ada 9 rancangan jukrah yang didiskusikan, dengan rincian yaitu pelaksanaan revitalisasi nilai asset yang disewakan, pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi gedung atau bangunan secara intens.
Selain itu juga dibahas mengenai penertiban pengawasan dan pengendalian penatausahaan barang persediaan setiap bulan, inventarisasi dan sertifikasi asset di lingkungan Kanwil, penatausahaan dan pengelolaan aset tak berwujud secara akuntabel, normalisasi data asset anomaly atas ketidaksesuaian aplikasi SIMAK BMN dengan E-Rekon dan laporan keuangan, penyusunan RKBMN, serta pemetaan akses poin untuk pemenuhan akses internet dilingkungan Kanwil.
Selain dari Kanwil Jawa Tengah, kegiatan juga diikuti dari Kanwil Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.
Turut berdiskusi di forum yang sama Kepala Biro Pengelolaan BMN, Kepala Biro Umum, Kepala Pusdatin, Ses Ditjen Pemasyarakatan, Ses Ditjen Imigrasi, Ses Ditjen Kekayaan Intelektual.
Ning Suparningsih
