SEMARANG (SUARABARU.ID)– Inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui Pemerintah Provinsi untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan, terus dilakukan. Setelah membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jateng di tiga wilayah, masing-masing di Kota Semarang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Purbalingga, kini Pemprov Jateng membuka 15 sekolah semi boarding.
Sekolah semi boarding ini mengacu pada SMKN Jateng. Tujuannya, memberikan akses layanan pendidikan bagi siswa miskin, berprestasi, namun bertempat tinggal jauh dari sekolah.
Nantinya para siswa akan tinggal di asrama, yang ada di komplek sekolah itu. Saat ini Pemprov Jateng sudah menyiapkan 15 sekolah semi boarding. Sekolah itu adalah, SMK Negeri 1 Demak (Kabupaten Demak), SMK Negeri 2 Rembang (Kabupaten Rembang), SMK Negeri 1 Wirosari (Kabupaten Grobogan), SMK Negeri 1 Jepon (Kabupaten Blora), SMK Negeri 1 Tulung (Kabupaten Klaten).
BACA JUGA: Bantu Keluarga Dhuafa, Amil Zakat Nurul Hayat Gelar Khitan Massal
Kemudian ada pula SMK Negeri 1 Kedawung (Kabupaten Sragen), SMK Negeri 2 Wonogiri (Kabupaten Wonogiri), SMK Negeri 1 Purworejo (Kabupaten Purworejo), SMK Negeri 2 Wonosobo (Kabupaten Wonosobo), SMK Negeri 1 Punggelan (Kabupaten Banjarnegara).
Lalu SMK Negeri 1 Alian (Kabupaten Kebumen), SMK Negeri 2 Cilacap (Kabupaten Cilacap), SMK Negeri 1 Kalibagor (Kabupaten Banyumas), SMK Negeri 1 Tonjong (Kabupaten Brebes) dan SMK Negeri 1 Randudongkal (Kabupaten Pemalang).
Seperti yang pernah disampaikan Ainur Rojik, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Jateng, sebagian murid akan menginap di asrama. Tempat tinggal sementara itu sudah disediakan dua tahun lalu oleh Pemprov Jateng, seperti di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kebumen dan di Blora.
BACA JUGA: Pemilu 2024, PKB Targetkan Raih 13 Kursi di DPRD Wonosobo
Terkait kesiapan sekolah semi boarding itu, Kepala SMKN 1 Jepon, di Kabupaten Blora, Daryono SPd MT, melalui Waka Kesiswaan, Joko Supriyanto SPd menjelaskan, segala persiapan sudah dilakukannya sejak dibangun pada 2020 lalu.
Hal itu dilakukannya, setelah mendapatkan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, agar segera dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2022/2023, atau tepatnya mulai 11 Juli 2022.
Saat ini beberapa kekurangan yang akan dikebut penyelesaiannya, seperti pengadaan tralis, korden, kelengkapan alat makan serta tempat tidur yang masih belum komplet.
BACA JUGA: Pemohon Paspor Dimudahkan dengan Aplikasi M-Paspor, Ini Caranya
”Kami akan memfungsikan satu lokal kelas semi boarding untuk 30 siswa tahun ini. Namun karena pagar keliling sekolah belum ada, sementara baru siswa laki-laki yang bisa kami tampung, karena pertimbangan keamanan,” ungkap Joko, dalam keterangannya.
Untuk kriteria siswa SMK Semi Boarding di SMKN 1 Jepon adalah, siswa kurang mampu, tempat tinggal jauh, dan atau lolos seleksi khusus. Mereka akan mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari, seragam, ruang boarding representatif, dan ada program keterampilan & enterpreneur.
Sedangkan di SMKN 1 Alian, Kabupaten Kebumen, sudah menyediakan bangunan asrama senilai Rp 1,6 miliar. Sekolah yang ada di ruas jalur Kebumen-Pemandian Air Panas Krakal itu, siap menerima siswa miskin dengan kuota sebanyak 30 orang.
BACA JUGA: Kyungdong Undang Mahasiswa Unissula Kuliah di Korea
Kepala SMKN 1 Alian, Basikun SPd MM menyatakan, pihaknya menyambut baik program sekolah semi boarding ini. Dengan program ini diharapkan, siswa miskin bisa tetap bersekolah dan memperoleh bekal soft skill maupun hard skill.
SMKN 1 Alian sendiri telah selesai dibangun di tahun anggaran 2021. Gedung dua unit berukuran masing masing 2.400×1.200 meter itu, dibangun dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.631.319.330.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSi menyebut, sekolah ini harus dikawal secara serius. Bukan hanya menghadirkan guru-guru yang unggul, ketercukupan fasilitas, namun juga mendatangkan para psikolog, yang selalu bisa mendampingi serta memberikan motivasi bagi siswa.
Menurut dia, ini program cerdas agar siswa miskin berprestasi tidak layu sebelum berkembang. Mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan demi menggapai cita-citanya. ”Harapan saya, sekolah itu dikawal betul. Jangan untuk ajang uji coba,” pesan dia.
Dipaparkan Saratri, ada dua prinsip dalam dunia pendidikan di sekolah semi boarding yang wajib dipenuhi. Pertama, para guru bisa mengembangkan sistem pendidikan yang mendorong dan mengasah bakat siswanya. Kedua, jangan sampai sistem pendidikan ini justru menekan psikologisnya.
”Misalnya setelah diasramakan, muncul perasaaan ‘wah kami orang miskin’. Kalau ini yang terjadi, bukan memberikan kontribusi, tapi menciptakan kontraproduktif. Maka keterlibatan psikolog menurut saya diperlukan,” harap Guru Besar Bidang Kependudukan dan Lingkungan Unnes itu.
BACA JUGA: Dukung Program Pemerintah, FBRT Sport Gunakan Hyundai IONIQ 5 di Kejurnas Time Rally di Makassar
Dia juga menilai, ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mengentaskan kemiskinan, dan membantu anak-anak melanjutkan pendidikan di sekolah unggul.
Dengan sekolah khusus ini, imbuhnya, jadi pintu harapan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Para pengajar pun bisa mengantarkan mereka menemukan bakat dan keterampilannya.
”Ini pentingnya pendidikan yang multikultural dan setara. Di era sekarang, dibutuhkan guru-guru yang bisa memahami psikologi anak, dan mengenali lingkungan sekolah,” tutur Saratri.
BACA JUGA: Dukung Program Pemerintah, FBRT Sport Gunakan Hyundai IONIQ 5 di Kejurnas Time Rally di Makassar
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen mengharapkan, 15 sekolah semi boarding, benar-benar memberikan nilai manfaat bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Dia juga mendorong, agar kondisi sarana prasarana yang dimiliki 15 sekolah itu sama dengan fasilitas ‘boarding school’ milik provinsi yang sudah ada di tiga tempat, yaitu Kota Semarang, Pati dan Purbalingga.
Dikatakannya, program SMK untuk siswa miskin ini sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, dengan anggaran operasionalnya sekitar Rp 45 miliar per tahun. Namun karena ada pandemi covid-19, sempat terhenti. Dan baru tahun ini dilaksanakan dengan kuota awal 30 siswa per sekolah.
BACA JUGA: Sebanyak 676 Hewan Terserang Penyakit Mulut dan Kuku
Zen menyarankan dua hal. Pertama, perlu ada penataan insfrastruktur bangunan asrama, sehingga ada jarak antara siswa putra dan putri. Perlu pengawasan 100 persen siang dan malam, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang kedua, perlu dipikirkan siapa yang berhak masuk di sekolah itu. Dia menyatakan, setelah sistem zonasi, sekolah yang merupakan fasilitas publik baik itu semua kebutuhan operasional maupun investasi dipenuhi oleh negara dengan dana APBN dan APBD.
Mestinya dengan konsep ini, semua siswa miskin di Jateng bisa terserap di sekolah negeri, dengan harapannya bisa meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka putus sekolah, atau angka tidak sekolah karena faktor kemiskinan.
BACA JUGA: Pemkot Butuh Satu Orang Calon Dewan Pengawas Perumda Bank Magelang
Namun karena kuotanya terbatas, tidak bisa semua siswa miskin bisa terserap di SMK semi boarding ini. Maka dari itu, perlu dibuat aturan yang tegas, agar tidak menimbulkan disparitas atau diskriminasi. Misalnya, hanya untuk siswa miskin berprestasi yang dibuktikan dengan nilai akademik atau anak yatim piatu.
”Jangan sampai ada suara, lho sama-sama anak miskin kok tidak masuk. Makanya ada aturan yang bisa diterima masyarakat, harus ada penjelasan di awal,” kata Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia Jateng itu.
Maka dari itu, dalam penjaringan ini diperlukan tim supervisi dari sekolah untuk melihat kondisi riil orang tua siswa. Dan yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ada ‘titipan-titipan’. Dia yakin jika ada titipan pasti akan ketahuan.
BACA JUGA: Ansor Ingin Mengisi Ruang Partisipasi Pemilu 2024
Zen juga belum bisa memprediksi, apakah semi boarding school ini diminati atau tidak, karena baru dilaksanakan pada tahun 2022. Pasalnya, jika ada anak yang memenuhi syarat diasramakan, tapi ingin tetap belajar di rumah, kondisi ini juga perlu dipikirkan.
”Tapi saya kira, saya sepakat dan apresiasi dengan kebijakan ini, karena bisa mengurangi angka putus sekolah karena faktor ekonomi dan geografis, menaikkan IPM dan mengangkat angka partisipasi kasar pendidikan,” tandasnya.
Tim SB
