SEMARANG (SUARABARU.ID)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberi waktu empat hari kepada perwakilan buruh, untuk memberikan masukan dan berembug bersama untuk menentukan struktur skala upah, sebelum Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diketok pada Selasa (30/11/2021) mendatang.
”Kita punya waktu empat hari mulai hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua. Hari ini teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback,” kata Ganjar, usai menemui perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (25/11/2021).
Menurut dia, selama empat hari ini perwakilan pekerja bisa memberikan masukan untuk kemudian diformulasikan, dan buat terobosan. ”Ya, terobosan saya struktur skala upah,” imbuh Ganjar.
BACA JUGA: Massa Pemuda Pancasila Juga Geruduk DPRD Kudus
Dijelaskan dia, pertemuan dengan FKSPN itu untuk mencari titik temu, yaitu konsensus yang mesti dibangun bersama. Ditambahkannya, masukan buruh sangat bagus, dan paham betul bagaimana PP Nomor 36 itu mengunci dengan formulasi yang jelas, sehingga Gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.
”Ya sudah, sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta disiapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini, untuk bisa menyampaikan,” harap Ganjar.
Terkait ketentuan tambahan struktur skala upah, Ganjar menyampaikan, para buruh juga sangat mengapresiasi. Namun buruh masih memberikan tuntutan, agar struktur skala upah itu didetailkan. Ganjar sendiri menyatakan, detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.
BACA JUGA: Reka Ulang Dukun Pembunuh Empat Orang Dilakukan Hari Ini
”Nah, hari ini mereka kita “sandera” sebentar, untuk mendetailkan. Maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu, seperti apa?” ungkap Ganjar.
Terkait dengan detail itu, dia juga minta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan, dan buruh harus tahu persis kondisi perusahaannya. Entah itu untung ataupun rugi.
”Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak covid-19, yang terdampak covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, “gebyah uyah” semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya, yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya,” jelasnya.
BACA JUGA: Arti Slogan Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan dalam Peringatan Hari Guru Nasional
Ganjar juga menyampaikan apresiasinya, karena aksi yang dilakukan buruh di depan Kantor Gubernur Jateng berlangsung tertib. Dia juga memaklumi, apabila ekspresi buruh yang beraksi dilakukan dengan berteriak dan menyalakan musik dengan keras.
”Saya juga terima kasih aksinya tertib, menyampaikannya bagus. Bahwa ekspresi yang dilakukan mereka dengan berteriak dan dangdutan, tidak apa-apa. Yang penting saya minta prokesnya jalan,” tukasnya.
Ganjar juga menceritakan, ketika sedang melakukan pembahasan dengan perwakilan buruh, mereka yang ada di luar masih teriak-teriak. ”Saya minta tolong agar ditelepon, dan tidak teriak-teriak, karena kita mau bicara. Akhirnya ditelpon, mereka pun berhenti, dan itu keren,” pujinya.
Riyan
