KEBUMEN (SUABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto diampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih mengakui, pada 2021 ini pihaknya hanya bisa mengalokasikan dana untuk infrastruktur jalan senilai Rp 72 miliar.
Padahal perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten se Kebumen memerlukan dana sebesar Rp 684 miliar. Artinya dana yang ada hanya 1/10 dari kebutuhan sehingga menuntut Bupati dan Wakil Bupati bekerja keras mencari terobosan maupun lobi ke Pusat maupun Provinsi.
Bupati Arif Sugiyanto menyampaikan hal tersebut saat bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dan Sekda Ahmad Ujang Sugiono menggelar jumpa pers Program Unggulan 100 Hari Kerja Bidang Infrastruktur melalui Jalan Mulus Ekonomo Bergerak (Jamu Seger).
Acara dihadiri Kepala DPUPR Kebumen Haryono Wahyudi, Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto, Plt Asisten I Sekda Amin Rahmanurasjid dan Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kinanto serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Eko Purwanto.
Kepala DPUPR memaparkan capaian pemeliharaan sejumlah ruas jalan di Kebumen. Sedangkan Kinanto menjelaskan tata kelola Bansos pangan, pendidikan dan kesehatan pada 2021 senilai Rp 211 miliar.
Menurut Bupati, dengan anggaran yang terbatas itu pihaknya harus fokus dan memiliki prioritas pada beberapa ruas jalan yang rusak berat. Untuk saat ini kerusakan Jalan Kambalan-Ambal, Jalan Guyangan-Purwodeso-Petanahan dan Jalan Kejayan-Buluspesantren telah ditangani.
“Strategi yang kami lakukan bersama Wakil Bupati tetap melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Pada 2022 nanti fokus kami kepada tiga hal, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat, pelayanan sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19 dan bidang infrastruktur.”
Menanggapi pertanyaan, masyarakat tidak mengharapkan muluk-muluk dari program bupati. Rakyat hanya menginginkan semua jalan di Kebumen dalam kondisi baik, bupati membenarkan hal tersebut. Masyarakat memang menghendaki jalan sebagai sarana mobilitas dalam kondisi baik.
Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih menambahkan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada awal Mei akan diluncurkan Program Kartu Kebumen Sejahtera (KKS).
Menurut Ristawati, pada prinsipnya melalui KKS ini diharapkan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kebumen seperti beasiswa miskin, bantuan rumah tangga miskin, RTLH, dan lainnya saling terintegrasi sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tepat sasaran.
“Bantuan kepada warga miskin harus tepat sasaran dan kepada orang yang benar-benar miskin maka semua penerima bantuan sosial harus masuk dalam DTKS,”tegas wakil bupati yang juga politisi PDIP Kebumen itu.
Komper Wardopo
