blank
DIALOG - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin berdialog dengan sejumlah nelayan di Pelabuhan PPP Jongor, Tegalsari, Kota Tegal, meski dari balik pagar pembatas. (foto: nino moebi)

TEGAL (SUARABARU.ID) – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjamin pengurusan perizinan nelayan dipermudah dalam kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Hal itu dikatakan Ngabalin kepada para nelayan, di sela mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Edhy Prabowo di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Selasa (7/7/2020) siang.

Menurut Ngabalin, proses pengurusan izin nelayan akan dipangkas total. Dari yang semula dapat memakan waktu hingga 5-8 hari, sekarang ini cukup hanya 60 menit saja. “Tidak lagi berhari-hari, satu jam langsung jadi,” tegas Ngabalin kepada para nelayan.

Untuk meyakinkan para nelayan, Ngabalin menggaransikan diri dengan memberikan nomor teleponnya secara langsung. Dia menegaskan, tidak akan ada lagi kebijakan yang menyengsarakan nelayan.

“Silakan catat nomor saya, laporkan jika ada yang membuat nelayan susah. Semua harus pro nelayan, tidak ada lagi yang mempersulit,” pungkasnya.

Secara terpisah Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto menyatakan, para pelaku usaha di Kota Tegal menilai proses perizinan di KKP sudah banyak kemajuan saat ini. Prosesnya dengan sistem online dan tidak lagi memakan waktu berbulan bulan.

“KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo banyak mengalami perubahan, pendekatan dan dialog untuk mencari solusi permasalahan dari para pelaku usaha dan nelayan, mau mendengar saran dan masukan dari stake holder sebelum menentukan suatu kebijakan yang akan menjadi kajian,” tutur Riswanto.

Nino Moebi