SEMARANG – Kelembagaan pengarusutamaan gender ( PUG) yang didominasi unsur ormas dan mandiri, lebih tampak peran dan kiprahnya dibandingkan lembaga di dalam organisasi perangkat daerah dan didominasi unsur pemerintah dengan nama kelompok kerja (Pokja) PUG atau nama lembaga lain yang serupa. Demikian dikatakan oleh DR Moh Fauzi M Ag dalam Rakor Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jateng Senin siang ( 18/2), di kantor DP3AKB Jl Pamularsih 28.
Pegiat gender dan anak UIN Walisongo itu menambahkan jejaring kelembagaan yang menjadikan PUG sebagai pelayanan publik, lebih berhasil . Dicontohkan, program Jejak Gender walet di Kebumen yang disinergikan dengan desa pilot project binaan LSM Formasi, Desa vokasi Binaan Dikpora dan Desa Tangguh Bencana binaan BPBD .
Sebelumnya DR Indra Kertati MSi ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSP) Jawa Tengah mengatakan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) merupakan forum yang menjadi penyeimbang, kontrol dan mitra pemerintah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“ Wadah guna membantu akselerasi dalam perwujudan pencapaian kesejahteraan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. “ kata Indra yang juga ketua FKKG Jateng;. Sinergi membangun kesadaran bersama, mengembangkan kekuatan, menghadapi tantangan untuk mengurangi kesenjangan guna menggapai keadilan gender, tambahnya.
Tiga poin
Sementara itu Dini Inayati Komisioner KPID Jateng menyatakan tiga poin yang perlu diperhatikan untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender , yaitu kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan manusia serta kesenjangan ekonomi.” Perlu pelatihan dan bantuan permodalan untuk perempuan,” kata Dini.
Menurut Daru Kuncoro, ketua panitia, Rakor dimaksud lebih meningkatkan kapasitas jejaring kelembagaan masyarakat melalui PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk menyelesaikan isu gender. . Dibuka oleh Erik Kristiyana , Kabid Data dan Parmas (surabaru.id/Humaini)
