”Inflasi di Jateng tidak terlalu buruk, meskipun tentu saja effort-nya mesti kita tingkatkan,” ucap Ganjar.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras di lapangan dari para kepala daerah. Upaya pengecekan langsung ke pasar-pasar terbukti efektif, untuk mengintervensi langsung inflasi.

BACA JUGA: Ganjar-Siti Atikoh Olahraga Bareng dan Sarapan di Belakang Kantor

”Saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras kawan-kawan, campur tangan kepala daerah kontribusinya cukup bagus. Kita langsung sampaikan ini, karena pertumbuhannya bagus. Ayo terus digas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ganjar juga menyebut, inflasi yang tidak terlalu tinggi ini, juga berkat dukungan masyarakat. Khususnya para petani.

Kendati inflasi tak tinggi, Ganjar berharap, ke depan bisa terus dikendalikan laju angkanya. Sebab, ancaman El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September ini, kemungkinan akan memengaruhi panen.

BACA JUGA: Tagline ‘Bangkit Bersama Sedulur Habib’, Caleg PKB Ini Sowan ke Kiai-kiai Sepuh Jepara

”Kemungkinan El Nino ini betul-betul akan membuat panen kita agak kurang bagus. Maka di beberapa titik sudah saya arahkan, agar potensi-potensi di tempat yang bagus itu, betul-betul didampingi. Hal ini agar di sisi hulunya bagus, khususnya yang punya irigasi teknisnya,” tandas Ganjar.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Provinsi Jateng pada Agustus 2023, mengalami inflasi sebesar 0,03 persen. Inflasi ini tercatat lebih rendah dari Juli 2023, yang mencapai 0,20 persen.

Selain itu, tingkat inflasi tahun kalender (Year to Date) Agustus 2023, sebesar 1,57 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun atau Year on Year (Agustus 2023 terhadap Agustus 2022), sebesar 3,29 persen.

Riyan

The post Tingkat Inflasi di Jateng Cukup Baik dan Terkendali appeared first on SuaraBaru.id.

Seusai mengikuti Rapat Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) Pusat, yang dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian, Ganjar langsung menuju ke lantai 12. Lantai itu ditempati Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dharma Wanita.

”Ini lantai paling atas, bagus pemandangannya ya,” ucap Ganjar, saat memasuki ruangan.

BACA JUGA: Ganjar-Siti Atikoh Olahraga Bareng dan Sarapan di Belakang Kantor

Salah satu yang menarik perhatian Ganjar di ruangan itu adalah keberadaan mesin tik dan disket. Ganjar kagum, karena mesin tik itu masih bisa digunakan.

”Ini masih digunakan pak, kalau untuk pengetikan nomor surat terkadang kita pakai mesin tik,” ucap salah satu ASN.

Berikutnya di lantai 11, Ganjar menemui ASN dari Biro Otda dan KS. Lagi-lagi kedatangan Ganjar mengejutkan para pegawai. Bahkan yang sedang berada di toilet, bergegas untuk menemuinya.

BACA JUGA: Ini Sasaran Operasi Zebra Candi 2023 Polres Jepara

Hal yang sama pun terjadi saat Ganjar berada di lantai 10 Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat, lantai 9 Kantor Biro Organisasi, lantai 8 Kantor Biro Infrastruktur dan SDA.

Berikutnya di lantai 7, Ganjar juga menyapa ASN di Biro Perekonomian. Kemudian lantai 6 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya di lantai 5, yang ditempati oleh Biro Hukum.

”Ini Sentra Layanan Terpadu pak, kami biasanya menerima surat-surat aduan dan permintaan bantuan hukum Pak,” ucap Anton, staf ASN yang berjaga di bagian depan kantor Biro Hukum.

BACA JUGA: Warga Dusun Curah Lor, Bligo, Ngluwar, Protes Pembangunan Box Pedestrian Tol Yogyakarta-Bawen

Di tiap lantai, Ganjar tak bosan-bosannya menitipkan pesan, agar para ASN menjaga budaya integritas yang telah terbangun selama 10 tahun belakang. Utamanya, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

”Temen-temen terima kasih banyak, semua sudah membantu melayani masyarakat. Saya pamit, tetap jaga integritas dan sehat selalu semuanya,” tegas Ganjar.

Riyan

The post Upaya Menjaga Budaya Integritas Harus Masif Dilakukan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan yang didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 itu, diberikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Ganjar Pranowo, di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII, Sabtu (29/4/2023).

Provinsi Jateng berhasil menjadi provinsi berkinerja terbaik secara Nasional, dengan perolehan skor 3,714 status kinerja tinggi. Provinsi Jateng menempati posisi pertama, mengalahkan DI Yogyakarta di urutan kedua (skor 3,621) dan Jawa Timur (3,613).

BACA JUGA: Kapolres Grobogan Patroli di Perairan Kedung Ombo Pastikan Wisata Aman

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan, penghargaan ini dapat diraih berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran di Pemprov Jateng. Termasuk juga seluruh jajaran yang telah berdedikasi di kabupaten/kota di seluruh Jateng.

”Semuanya memberikan dukungan. Dan Alhamdulillah, selama pengelolaan pemerintahan, good governance menjadi satu nilai yang penting dan jadi pedoman. Sehingga, dengan perencanaan bagus, maka eksekusinya juga akan bagus, dan hasilnya juga relatif bagus,” kata Ganjar.

Ditegaskan dia, penghargaan kali ini bukanlah puncak. Menurutnya, ini hanya bagian dari apresiasi pemerintah pusat, untuk memotivasi agar bekerja semakin lebih baik lagi.

BACA JUGA: Terobos Palang Pintu Perlintasan, 2 Orang Tewas Tertabrak KA Argo Sindoro

”Kami harus lebih baik lagi, lebih inovatif dan lebih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang the best, dengan segala peralatan, metodologi yang dipunyai, termasuk pengalaman yang ada,” jelasnya.

Disinggung terkait kelanjutan kinerja dan program yang baik di Jateng, Ganjar yang akan selesai masa jabatannya pada September 2023 ini berharap, ada keberlanjutan. Pondasi program yang sudah berjalan baik dilanjutkan, dan yang kurang disempurnakan.

Misalnya, lanjut dia, penerapan good governance, pondasi integritas dan gerakan antikorupsi yang ada di Jateng, harus tetap bisa berjalan. Siapa pun penggantinya, diharapkan mampu melanjutkan program itu.

BACA JUGA: Satlantas Berangkatkan Satu Bus Balik Mudik Gratis ke Jakarta dari Alun Alun Blora

”Kami harapkan, semua yang sudah bagus tetap dilanjutkan, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja siapa pun nanti yang akan menjadi Gubernur Jateng pasti punya inovasi yang jauh lebih baik,” tegasnya.

Selain Pemprov Jateng, beberapa kabupaten/kota di Jateng juga mendapat penghargaan serupa. Untuk kategori kinerja terbaik tingkat Kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik secara Nasional, dan Kota Surakarta di posisi ketiga dari 10 peserta.

Sedangkan untuk kategori kabupaten, dua kabupaten di Jateng juga mendapat penghargaan. Di antaranya Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

BACA JUGA: Vihara Adi Dharma Blora Baksos Pengobatan Akupunktur Gratis 

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya pada semua kepala daerah, yang mendapatkan penghargaan. Dia berharap, penghargaan ini makin memotivasi semangat kepala daerah, untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dengan baik.

”Bagi yang belum mendapat penghargaan, masih banyak kesempatan mendapatkan penghargaan di tempat lain. Namun saya harap, momentum ini bisa digunakan untuk introspeksi bagi daerah yang belum mendapat penghargaan, agar bisa berprestasi di kemudian hari,” ucapnya.

Riyan

The post Kinerja Pemprov Jateng Terbaik Tingkat Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Berangkat dari kediaman dinasnya di Puri Gedeh, pukul 12.10 WIB, Ganjar langsung menuju ke kawasan Pasar Johar Lama, yang bersebelahan dengan Alun-Alun Masjid Agung Semarang. Ganjar terlebih dulu menyapa para pedagang di Pasar Kanjengan.

”Pak Ganjar, borong Pak dagangan saya,” teriak para pedagang.

BACA JUGA: Amankan Perayaan Paskah, Polresta Surakarta Terjunkan Petugas Sesuai Klasifikasi.

”Apa jualannya? Ini harganya gimana, sudah pada naik belum? Apa saja yang naik,” kata Ganjar menimpali.

Seorang pedagang, Retno menyampaikan, harga komoditas bawang putih mulai naik. Sebelum Ramadan, harga bawang putih Rp 28.000, kemudian pada minggu kedua Ramadan harga bawang putih mencapai Rp 31.000 per kilogramnya.

Kendati dirasa tinggi oleh pedagang, harga itu masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni berkisar Rp 32.000 per kilogramnya.

BACA JUGA: Kementan Apresiasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Jateng

”Kami melihat harga-harga yang ada di sini. Kalau bahan pokok relatif masih stabil. Bawang merahnya itu agak sedikit naik, tapi masih di bawah harga acuannya,” ujar Ganjar usai sidak.

Disampaikan juga, operasi pasar yang dilakukan kali ini merupakan upaya Pemprov Jateng untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Lebaran. Oleh karenanya, operasi pasar masih akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.

”Kami masih akan cek terus harga-harga menjelang Lebaran nanti,” imbuh Ganjar.

BACA JUGA: Jauhkan Hoaks dari Tahapan Pemilu

Selain memantau harga komoditas, Ganjar juga mengecek harga pakaian di pasar itu. Menurut dia, suasana Lebaran sudah begitu terasa meskipun Idul Fitri relatif masih lama.

”Pakaiannya sudah terasa kenaikannya. Rasa-rasanya, suasana Lebaran sudah mulai ada. Jadi ini geliat ekonomi yang cukup bagus, dan kami sengaja masuk ke pasar-pasar yang tradisional,” terang Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar sedang menggalakkan pemantauan komoditas kebutuhan pokok dan operasi pasar, untuk mencegah inflasi daerah. Hal itu diungkapkannya, usai menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

”Mudah-mudahan minggu ini kawan-kawan akan turun, melihat dan mengecek ke pasar mana-mana yang kurang dan harus diintervensi,” tutur Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Senin (27/3/2023) lalu.

Riyan

The post Pantauan Jelang Lebaran, Harga Bawang Merah Masih Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Usai mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (8/2/2023), Ganjar memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan harga komoditas yang menyebabkan inflasi. ”Khususnya beras, yang kedua adalah minyak goreng,” ujarnya.

Dari sisi hulu, Ganjar mengambil langkah pengawasan dan kontrol. Berdasarkan laporan yang diterimanya, disebutkan ada empat wiilayah di Jateng, Grobogan, Demak, Rembang, dan Cilacap, yang sudah mulai panen.

BACA JUGA: Polda Jateng Tutup Penambangan Ilegal di Blora dan Pati

”Saat ini sudah mulai panen, tapi masih sedikit. Harganya lagi tinggi–tingginya, pasti petani sangat suka ini,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu berharap, semua pihak bisa turut mengontrol ketersediaan ini. Sehingga kebutuhan beras di Jateng dapat terpenuhi.

”Saya mendapat informasi, ada pembeli yang dari Jawa Barat. Jadi mereka datang lebih dulu membeli. Yang seperti ini boleh–boleh saja, tapi sebaiknya kita semuanya mengontrol, agar kita bisa tahu stok itu ada apa enggak, di mana, berapa jumlahnya dan seterusnya,” tegasnya.

BACA JUGA: Tekan Inflasi, Jepara Lepas 10 Ton Beras Medium

Kemudian dari sisi tengah, Ganjar berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Di antaranya Bulog, Ganjar meminta data lengkap dan statistik ketersediaan beras.

”Stok inilah yang kami coba hitung, dari sisi kecukupan. Dan stok itu tidak hanya stok yang statis saja, berapa jumlah yang ada disana, tapi dinamikanya dikaitkan dengan masa panen, yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini. Sekitar akhir Februari sampai dengan Maret sudah akan panen raya,” jelasnya.

Sedangkan di sisi hilir, lanjut Ganjar, operasi pasar terus dilakukan. Untuk itu, BI, Bulog dan BPS berperan untuk memberikan data, terkait sebaran ketersediaan komoditas di daerah.

BACA JUGA: Dugaan Penculikan Anak di Kudus, Polisi Sebut Lebih  ke Upaya Penjambretan

”Ini yang mesti kita pantau betul, sehingga antara kebutuhan masyarakat dan suplai yang diberikan itu ada. Maka semua saya minta sekarang untuk mengecek ke lapangan, agar kita bisa tahu,” ucapnya.

Ganjar menegaskan, upaya pemantauan dengan turun langsung harus rutin dilakukan. Menurut dia, hal ini efektif untuk mengetahui rantai distribusi, dan di titik mana suplai ini mengalami kendala, hingga memicu kenaikan harga.

Dia juga mendorong kepolisian, untuk menindak tegas oknum yang tidak bertanggungjawab, yang bermain di dalam situasi inflasi ini.

”Semua kami lakukan untuk mengendalikan inflasi, dan memproyeksi dalam beberapa waktu ke depan. Ini hasil dari pengarahan Pak Mendagri, agar daerah segera bisa melakukan. Dan Krimsus Polda Jateng akan merilis beberapa, yang diindikasikan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum,” tandasnya.

Riyan

The post Petani Jateng Panen Padi, Pembeli Warga Jabar appeared first on SuaraBaru.id.

Capaian ini menjadi quattrick, karena sejak 2016 lalu, Jateng mendapatkan empat kali penghargaan serupa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) secara berturut-turut.

Penghargaan TLHP diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara daring, Selasa (31/8/2021). Selain Jateng, ada 10 daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan penyelesaian TLHP dengan tepat waktu.

BACA JUGA: Sejumlah Fraksi DPRD Galang Hak Interpelasi Pencopotan Sekda Jepara, Apa Tujuannya ?

”Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang secara tuntas, menyelesaikan TLHP. Mereka adalah Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Selatan,” kata Tito.

Usai penyerahan penghargaan, Tito menyampaikan ucapan selamat kepada semua daerah yang menyelesaikan TLHP tepat waktu. Dia berharap, daerah-daerah itu tetap konsisten dalam menyelesaikan TLHP dari Kemendagri.

”Dan semoga daerah-daerah ini menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lain, agar bisa lebih baik lagi. Sekali lagi selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar dia.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Dorong Satuan Kerja Wujudkan Layanan Publik Berbasis HAM

Di lain sisi, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebut, penghargaan ini penting karena berkaitan dengan Good Governance. Dengan capaian itu, menunjukkan bahwa dinas dan OPD di Jateng serius menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dari Kemendagri.

”Ini kaitannya dengan Governance, dan ini komitmen saja. Yang keren itu adalah dinas-dinas dan OPD yang dengan cepat menyelesaikan setiap laporan. Dan itu sudah terinternalisasi. Kalau ada catatan dari Kemendagri, mereka cepat menyelesaikan,” ucapnya.

Menurutnya, Kemendagri biasanya memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Dan di Jateng, Ganjar selalu menyampaikan, tindak lanjut harus dipercepat.

BACA JUGA: Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Pemerasan Pejabat Pemkot Solo

”Saya biasanya tanya, ini berapa lama waktunya, 60 hari pak. Saya minta seminggu harus selesai. Dan teman-teman bisa melaksanakan dengan baik. Ya ada satu dua yang agak kurang cepat, tapi mayoritas bisa menyelesaikan dengan waktu kurang dari satu bulan,” jelasnya.

Sebab di Jateng, semuanya sudah tersistematisasi dengan bagus. Jika ada masalah, OPD bisa mengecek melalui sistem GRMS milik Pemprov Jateng, dan segera ditemukan persoalannya.

”Sistem itu bisa mengontrol, ini tidak beresnya di mana, kekurangannya di mana jadi bisa segera dibereskan dan dibersihkan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dinas dan OPD Jateng, yang telah bekerja keras sehingga Jateng mendapat penghargaan ini,” pungkasnya.

Riyan

The post Jateng Lima Kali Jadi Provinsi Terbaik TLHP Kemendagri appeared first on SuaraBaru.id.

Inmen yang diteken Tito di Jakarta pada Rabu (6/1/2021) itu untuk melakukan pembatasan di tengah penyebaran virus Corona yang semakin parah.

Penerbitan Inmen itu juga dalam rangka menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Covid-19 yang bertujuan untuk keselamatan rakyat.

Di antaranya dengan melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Mencermati dinamika dan perkembangan yang ada, eskalasi penyebaran Covid-19 kian naik dan belum menunjukkan tren penurunan.

“Maka sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi ini,” kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan di Jakarta dilansir Saibumi.com, grup Siberindo.co, Kamis (7/1/2021).

Ada sejumlah instruksi yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota demi konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19.

Instruksi pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati/Walikota.

Prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya.

Kemudian kepada Gubernur Banten dan Bupati/Walikota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota dengan prioritas wilayah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Walikota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, dan Malang Raya.

Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan sekitarnya.

“Beberapa daerah ini dan wilayah prioritasnya diinstruksikan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19,” ujarnya.

Instruksi kedua, pembatasan tempat kerja dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office 25 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Lalu, melaksanakan kegiatan belajar atau mengajar secara daring atau online.

Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam, kapasitas, dan protokol kesehatan lebih ketat.

Lebih lanjut, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran.

Makan dan minum di tempat sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau bawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.

Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Untuk kegiatan konstruksi, diizinkan beroperasi 100 persen dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sedangkan untuk tempat ibadah, tetap diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, “Tentu dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” jelasnya.

Di luar itu, pemerintah daerah diminta lebih mengintensifkan protokol kesehatan, memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment.

Lebih jauh lagi meningkatkan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi atau karantina.

Pengaturan pemberlakuan pembatasan itu berlaku mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021, seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

Benny meminta para kepala daerah melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait secara berkala, harian, mingguan, dan bulanan.

“Jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai pengaturan penerapan sanksi.”

Claudia SB

The post Tito Karnavian Terbitkan Inmen Pembatasan Kegiatan appeared first on SuaraBaru.id.