blank
Guna mengantisipasi kenaikan harga beras dan minyak goreng, Gubernur menggandeng Bulog dan pihak kepolisian. Foto: hms

SEMARANG (SUARABARU.ID)- Kenaikan harga beras dan minyak goreng menjadi faktor terjadinya inflasi di Jawa Tengah. Untuk mengatasi inflasi itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, telah melakukan upaya dari hulu sampai hilir, dengan menggandeng Bulog dan kepolisian.

Usai mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (8/2/2023), Ganjar memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan harga komoditas yang menyebabkan inflasi. ”Khususnya beras, yang kedua adalah minyak goreng,” ujarnya.

Dari sisi hulu, Ganjar mengambil langkah pengawasan dan kontrol. Berdasarkan laporan yang diterimanya, disebutkan ada empat wiilayah di Jateng, Grobogan, Demak, Rembang, dan Cilacap, yang sudah mulai panen.

BACA JUGA: Polda Jateng Tutup Penambangan Ilegal di Blora dan Pati

”Saat ini sudah mulai panen, tapi masih sedikit. Harganya lagi tinggi–tingginya, pasti petani sangat suka ini,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu berharap, semua pihak bisa turut mengontrol ketersediaan ini. Sehingga kebutuhan beras di Jateng dapat terpenuhi.

”Saya mendapat informasi, ada pembeli yang dari Jawa Barat. Jadi mereka datang lebih dulu membeli. Yang seperti ini boleh–boleh saja, tapi sebaiknya kita semuanya mengontrol, agar kita bisa tahu stok itu ada apa enggak, di mana, berapa jumlahnya dan seterusnya,” tegasnya.

BACA JUGA: Tekan Inflasi, Jepara Lepas 10 Ton Beras Medium

Kemudian dari sisi tengah, Ganjar berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Di antaranya Bulog, Ganjar meminta data lengkap dan statistik ketersediaan beras.

”Stok inilah yang kami coba hitung, dari sisi kecukupan. Dan stok itu tidak hanya stok yang statis saja, berapa jumlah yang ada disana, tapi dinamikanya dikaitkan dengan masa panen, yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini. Sekitar akhir Februari sampai dengan Maret sudah akan panen raya,” jelasnya.

Sedangkan di sisi hilir, lanjut Ganjar, operasi pasar terus dilakukan. Untuk itu, BI, Bulog dan BPS berperan untuk memberikan data, terkait sebaran ketersediaan komoditas di daerah.

BACA JUGA: Dugaan Penculikan Anak di Kudus, Polisi Sebut Lebih  ke Upaya Penjambretan

”Ini yang mesti kita pantau betul, sehingga antara kebutuhan masyarakat dan suplai yang diberikan itu ada. Maka semua saya minta sekarang untuk mengecek ke lapangan, agar kita bisa tahu,” ucapnya.

Ganjar menegaskan, upaya pemantauan dengan turun langsung harus rutin dilakukan. Menurut dia, hal ini efektif untuk mengetahui rantai distribusi, dan di titik mana suplai ini mengalami kendala, hingga memicu kenaikan harga.

Dia juga mendorong kepolisian, untuk menindak tegas oknum yang tidak bertanggungjawab, yang bermain di dalam situasi inflasi ini.

”Semua kami lakukan untuk mengendalikan inflasi, dan memproyeksi dalam beberapa waktu ke depan. Ini hasil dari pengarahan Pak Mendagri, agar daerah segera bisa melakukan. Dan Krimsus Polda Jateng akan merilis beberapa, yang diindikasikan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum,” tandasnya.

Riyan