“(Pemprov Jateng) koordinasi dengan pimpinan DPRD, terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi ada opsi tahun 2026 ini pemberian relaksasi 5%,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto, di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 19 Februari 2025.

Dia berdalih, penerapan PKB dan Opsen PKB dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah. Pak Sekda Jateng (Sunarno) minta persetujuan DPRD terkait dengan relaksasi tahun ini sebesar 5%. Ya kita akan setuju,” ucapnya.

Sumanto, mengatakan, akan melaksanakan undang-undang itu dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat sekarang. Apalagi belakangan, banyak masyarakat merasa terbebani dengan naiknya nilai yang harus dibayar saat membayar PKB.

Meski demikian, pihaknya bersama Pemprov Jateng masih terus berhitung terkait dampak kebijakan relaksasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu terhadap proyeksi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sumanto mengatakan, persetujuan relaksasi PKB 5% itu menanggapi situasi di tengah masyarakat. Serta dengan kebijakan yang sudah dihitung-hitung oleh Pemprov Jateng.

Kapan Diterapkan?

Sekretaria Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, akan menyampaikan hasil persetujuan dari DPRD Jateng ke Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

“Kalau Pak Gubernur juga sudah setuju,  akan kita ajukan draf peraturan gubernur (Pergub) pengenaan relaksasi PKB 5%,” katanya.

Menanggapi gerakan setop bayar pajak yang ramai di media sosial, Sumarno mengatakan, dana-dana dari pajak akan kembali ke masyarakat.

“Kalau pajak kendaraan bermotor itu pasti (kembali) untuk infrastruktur di jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah. Karena amanat undang-undang, pajak kendaraan bermotor itu ada alokasinya untuk jalan. Oleh karena berhubungan dengan kendaraan bermotor ” katanya.

Dia optimistis, relaksasi PKB 5% akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Diklaimnya, relaksasi yang akan diberlakukan ini akan terasa bagi masyarakat yang membayar mulai 1 April 2026.

“Karena (perbandingannya) pada 1 April – 31 Desember 2025, tidak diterapkan relaksasi. Sedangkan di tahun ini justru menerapkan relaksasi,” katanya.

Akan tetapi, Sumarno bilang, penerapan relaksasi itu belum pasti mulai 1 April 2026. Dia hanya mengatakan, akan sesegera mungkin diberlakukan.

Lanjutkan Efisiensi

Lebih lanjut Sumarno, mengatakan, opsi relaksasi PKB 5% diterapkan dengan mencermati agar proyeksi APBD tidak terlalu defisit yang lebih lebar.

Terutama, kata dia, terkait dengan pemanfaatan belanja yang lebih optimal. Hal lain, yakni efisiensi belanja anggaran yang diberlakukan Pemprov Jateng.

“Mungkin juga kita akan mengedepankan lagi masalah efisiensi kepada teman-teman di pemerintahan seperti yang kita lakukan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Tok! DPRD Setujui Diskon Pajak Motor 5 Persen di Jawa Tengah, Apa Dalihnya? appeared first on SuaraBaru.id.

Berbagai aktivitas ada di sana. Sejumlah fungsionaris partai terlihat, seperti Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Sumanto (Ketua DPRD Jateng), dan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jateng, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Ada juga juga sejumlah kader, caleg dan relawan tim pemenangan paslon capres nomor urut 03, Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA: Wujudkan Netralitas Pemilu 2024, Jajaran TNI-Polri di Jawa Tengah Dirikan ‘Posko’

Di ruangan, para pimpinan partai tampak larut dalam diskusi panjang terkait eskalasi suhu politik jelang Pilpres dan Pileg.

Elektabilitas pasangan calon, pengaruh panggung debat, dan resistensi migrasi suara memang menjadi isu kencang yang membayangi partai politik jelang kontestasi Pilpres 2024, yang tinggal dalam hitungan minggu.

Agustina Wilujeng saat ditemui mengakui, belakangan ini Jateng memancing sorotan kompetitor, karena mapannya elektabilitas Ganjar-Mahfud, bahkan cenderung meroket. Maka timnya tak begitu heran, jika sejumlah timses kompetitor melakukan penetrasi ke provinsi ini.

BACA JUGA: Atikoh Ganjar Blusukan Pasar di Bondowoso, Pedagang Sampaikan Harga Cabai dan Bawang Merah Naik

Adanya gelombang timses lawan yang datang ke Jateng, tak membuat TPD gusar. Sebaliknya, justru Agustina optimistis memenuhi target elektabilitas yang mencapai 62 persen. Dia juga meyakini, suara PDIP di semua wilayah Jateng cukup spektakuler.

”Hasil survei internal kami setiap minggu, Ganjar-Mahfud unggul jauh dari kompetitor, marginnya sampai 20 persen. Dalam debat capres-cawapres, paslon kami paling banyak mendapatkan sentimen positif di media sosial,” ujar anggota DPR RI itu.

Dalam peta politik Nasional, Jateng sangat diperhitungkan karena predikatnya sebagai “kandang banteng”. Penguasaan PDIP begitu kuat, yang ditandai dengan militansi kader dan grassroots yang mengakar.

BACA JUGA: Pilih Pemimpin yang Amanah, Jangan Mudah Tergiur Uang atau Sembako

Diketahui, Jateng termasuk wilayah yang diperebutkan para capres. Daftar pemilih tetap (DPT) di provinsi ini sebanyak 28.289.413 orang.

Jateng tercatat sebagai DPT terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jawa Barat dengan 35.714.901 pemilih, dan Jawa Timur 31.402.838 pemilih.

Agustina juga menyatakan tenang, dengan hasil lembaga survei yang menyajikan data adanya suara PDIP yang tergerus, sehingga secara elektabilitas Ganjar-Mahfud tak lagi dominan di sejumlah wilayah.

BACA JUGA: Kakanwil Tejo Audiensi Bersama Bupati Semarang Terkait Perkembangan Rencana Relokasi Lapas Ambarawa

Dia menegaskan, bahwa PDIP melakukan pergerakan untuk elektoral sampai level RW, hingga memiliki gugus tugas 10 orang di setiap TPS. Selalu ada laporan dalam 24 jam. Dengan demikian, pihaknya tahu persis elektabilitas paslon yang diusungnya.

”Jika ada pihak yang memandang Ganjar-Mahfud surveinya rendah, itu berarti kalian tak pernah dolan. Sekali-kali keluarlah ke pasar, ke tempat nongkrong anak muda, siapa sebenarnya presiden yang dimaui rakyat,” bebernya.

Agustina tak menampik, tantangan selalu ada. Salah satunya adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dia juga mendengar, munculnya informasi adanya perangkat desa yang ditekan atau bentuk-bentuk mobilisasi. Atau masifnya bagi-bagi bansos oleh Jokowi di wilayah Jateng beberapa bulan terakhir, yang dipandang sabagai alat politik karena dilakukan jelang Pemilu.

BACA JUGA: Polresta Magelang Gelar Patroli Skala Besar

”Nggak masalah kalau Pak Lurah berkunjung. Bahkan, bahkan kader dengan kaos Ganjar-Mahfud malah menyambutnya, ‘Selamat datang Pak Jokowi, tapi kami pilih Pak Ganjar lho’. Masyarakat kami kira sudah cerdas dalam memilih, dan tetap memegang teguh undang-undang, sehingga merasa bisa terlindungi,” tambahnya.

Mundurnya politisi senior dari PDIP, semisal Maruarar Sirait, Agustina juga melihat sebagai hak politik individu. Politisi perempuan yang menapak dari legislator DPRD Kota Semarang itu, juga melihat mundurnya Ara, sapaan akrab Maruarar, tak memberikan dampak ikutan di Jateng.

Dia tetap optimistis, tren perolehan suara PDIP di Jateng naik terus. Dia bangga berada di partai yang memiliki sistem delegate atau pendelegasian kewenangan. Dengan pasukan yang dipimpin komandan teritorial, dan menyokong satu sama lain, suara PDIP tetap aman, meskipun ada Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres pada dari Paslon nomor urut 02.

BACA JUGA: Kemenkop UKM Berikan Pengembangan UMKM Batang untuk Pengolahan Ikan

Pasukan PDIP di Jateng dikenal sebagai KomandanTe atau Barisan Pasukan Bintang-bintang, yang merupakan bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong, dan bertumpu pada mesin partai, untuk memenangkan PDIP di Jateng dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, the act of politic itu sesungguhnya sama, hanya manusia dan zamannya yang berbeda. Seni politik adalah seni sama, yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin.

”Yang menjadi tugas kita adalah, menetapkan target dan mencari kemungkinan-kemungkinan. Kalau mau menang itu race-nya, cuma zamannya saja yang beda. People to be winner. Untuk menang, kita harus memenangkan hati masyarakat. Kami paham apa yang diinginkan masyarakat. Karena kita lahir, besar, menjalani proses elektoral, dengan perubahan undang-undang di sini, di Jateng. It’s still us, itu masih kita,” bebernya.

BACA JUGA: Batang Berpotensi Miliki Destinasi Wisata Durian

Proses panjang dalam berpolitik itulah, lanjut dia, PDIP sudah punya referensi antisipasi untuk bertahan. Pihaknya jauh-jauh hari juga mengetahui, pilpres bakal ruwet, dan paham tentang manuver apa yang bakal dilakukan kompetitor.

Tapi yang pasti, TPD akan akan all out untuk menyosialisasikan program Ganjar-Mahfud dalam kampanye. Pihaknya melihat keunggulan program Ganjar-Mahfud sangat mengena dan menyentuh langsung, terhadap hajat hidup yang akan membawa kemajuan masyarakat.

Program unggulan itu meliputi, internet gratis, satu desa satu faskes satu nakes, KTP Sakti, 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, sebagai sebuah program yang reasonable dan tidak memberatkan APBN.

BACA JUGA: PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Gandeng IZI Jateng Bantu Sarpras Pembangunan Mushala di 3 Tempat

”Sejauh ini Ganjar tetap memikat hati, dan disukai kaum milineal. Gayanya disukai anak-anak muda. Kami ajak para kader untuk having fun dalam menjalankan kampanye, dan saat pencoblosan nanti. Jangan sampai begadang sampai malam, lalu bangun siang, sehingga lupa ke TPS,” katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Pacul dalam berbagai kesempatan menyebut, Pemilu 2024 ibarat Piala Dunia. Maksudnya, siapa yang jadi juara, pasti ingin dijatuhkan beramai-ramai.

”Di Jateng juga, bagaimana caranya kandang banteng jebol. Makanya ada strategi bertahan khas tim sepakbola Italia, yakni catenaccio, yang berfokus pada kokohnya lini pertahanan bak gerendel,” ungkap dia.

BACA JUGA: Optimis Raih WBK, Bapas Semarang Ikuti Sosialisasi SPIP dan Implementasi Manajemen Risiko

Disampaikan juga, ada empat pasukan khusus dalam strategi itu. Pertama, para Komandante yang akan menjadi komandan tempur mengamankan wilayah.

Kedua, pasukan burung hantu. Dia menjelaskan, ada 800 personel yang disebar untuk memberikan laporan terkini, soal situasi politik. Ketiga, pasukan gorong-gorong yang bertugas mengantisipasi gangguan di “wilayah tempur”. Keempat, barisan sehat dan gembira senam sicita.

Sementara itu, capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo merespons dengan santai, soal kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke sejumlah wilayah Jateng.

BACA JUGA: Dandim Blora Minta Netralitas TNI dan Anggota Persit KCK dalam Pemilu 2024

Dia bahkan tak berpandangan, kunjungan Jokowi ke Jateng sebagai upaya menggerus suaranya bersama Mahfud MD, di wilayah itu. Bahkan dirinya menilai, kunjungan Jokowi ke Jateng juga disambut baik para pendukungnya, maupun simpatisan PDIP.

”Kami dari PDI Perjuangan, dan pendukung Ganjar-Mahfud, juga sayang sama Pak Jokowi,” ujar Ganjar, dalam safari politiknya di Lampung Selatan, Senin 22 Januari 2024 lalu.

Tak hanya itu, dia pun menyatakan, sempat melihat video para pendukungnya itu melambaikan tangan kepada Jokowi, sambil menyerukan dukungan ke dirinya dan Mahfud.

”Kompetisi-kompetisi itu kita terbiasa fair. Yang tidak boleh adalah yang tidak fair,” katanya.

Tim SB

The post TPD Yakini Elektabilitas Ganjar-Mahfud Unggul Jauh di Jateng, Bertahan dalam Bayang ‘Abuse of Power’ appeared first on SuaraBaru.id.

Pengesahan APBD 2024 itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah.

“Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam rapat paripurna pada Rabu, 29 November 2023.

Disetujui anggaran tersebut setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan beberapa rekomendasi.

Di antaranya dalam implementasi kegiatan dan program perangkat daerah agar difokuskan pada persoalan utama, antara lain penanganan kemiskinan, penanganan stunting, penegakan keadilan sektor pendidikan (penganggaran BOSDA Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah).

Rekomendasi lainnya adalah implementasi penganggaran agar difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Serta ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam pendapatnya menyampaikan, terima kasih atas masukan dan saran dari anggota DPRD guna memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Jawa Tengah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh fraksi atas proses pembahasan intens sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini,” katanya.

Proses berikutnya, kesepakatan APBD 2024 tersebut akan diserahkan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

“Selanjutnya sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi,” katanya.

Nana menjelaskan, bahwa semua program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodir dalam RAPBD 2024.

Untuk program bidang pendidikan, BOSDa diarahkan untuk memberikan pendampingan pembiayaan bagi sekolah swasta yang juga telah mendapatkan alokasi anggaran BOS.

Di dalamnya juga terdapat anggaran untuk hibah bidang pendidikan keagamaan, bantuan insentif pengajar pendidikan, serta BOSDa Madrasah Aliyah.

Pada bidang pertanian, anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani.

Salah satunya adalah alokasi asuransi usaha tani padi, guna memberikan perlindungan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Selain itu, Pemprov Jateng juga fokus dalam penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, lalu upaya menjaga laju inflasi di Jawa Tengah, serta pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Diaz

APBD 2024, Pemprov Jateng, DPRD, Sumanto, Nana Sudjana

The post Rp 28,5 Triliun APBD Pemprov Jateng 2024 Akan Dievaluasi Kemendagri, Kok Bisa? appeared first on SuaraBaru.id.

Sumanto sendiri menggantikan Bambang Kusriyanto atau Bambang Kribo, yang telah meninggal dunia, pada April lalu. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Ketua DPRD dilakukan dalam rapat paripurna, di Ruang Rapat Paripurna Lantai 4, Gedung Berlian DPRD Provinsi Jateng, Senin (5/6/2023).

”Saya mengucapkan selamat kepada Pak Sumanto, sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah, untuk meneruskan almarhum Mas Bambang Kribo, hingga akhir masa jabatan pada 2024 nanti,” kata Gubernur Jateng berambut putih itu, usai menghadiri rapat paripurna.

BACA JUGA: Gandeng Siti Atikoh, Ganjar Jalan Kaki ke Puncak Acara Waisak 2567 BE

Pelantikan Sumanto sebagai Ketua DPRD Jateng, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4-1244 tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, tentang peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, Sumanto menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jateng. Setelah mengikuti fit and proper test di DPP PDI Perjuangan pada 13 April 2023, Sumanto diajukan DPD PDI Perjuangan menggantikan almarhum Bambang Kusriyanto. Surat pengajuan itu kemudian disetujui anggota dewan, dan dikirim ke Menteri Dalam Negeri.

Ganjar menuturkan, peran Sumanto tidak mudah. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah dan agenda yang harus segera diselesaikan. Khususnya dalam membantu dia pada sisa masa jabatan Gubernur Jateng yang akan berakhir pada September mendatang.

BACA JUGA: Personil PPK di Wonosobo Diminta Gencarkan Sosialisasi Pemilu 2024

”Artinya, seperti politik anggaran yang mesti cepat beres, dan target secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas RPJMD kita. Sehingga ini tentu di-lap terakhir, tapi ya tidak mudah. Mudah-mudahan Mas Manto akan bisa mengemban ini dengan efektif,” tandasnya.

Sumanto dalam pidato usai pelantikan menyatakan, Ketua DPRD Jateng sebelumnya, Bambang Kusriyanto, telah melakukan banyak pembaruan di lembaga legislatif ini. Dia berharap, dapat melanjutkan tugas itu sebagai Ketua DPRD demi kemajuan Jateng.

”Tugas ini yang akan saya lakukan sepenuh hati. Ini amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk Jawa Tengah lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Lindungi Masyarakat, Edy Sujatmiko: Perketat Pengawasan Penjualan Obat

Dalam melaksanakan tugas itu, Sumanto akan melibatkan semua elemen politik yang ada, untuk mencari persamaan dan kerja sama lebih harmonis. Dia juga akan mewujudkan lembaga DPRD Jateng menjadi parlemen yang modern, dengan menggunakan teknologi dalam menjaring aspirasi.

”DPRD Jawa Tengah tentu akan mendukung program Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menuju Provinsi Jateng yang semakin sejahtera dan berdikari. Apalagi Jateng sedang mendapatkan bonus demografi,” ungkapnya.

Riyan

The post Tugas Berat Menanti Sumanto Sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.