Anang menekankan pentingnya komunikasi aktif dan konstruktif (What) antara Pemkab Grobogan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) (Who) sebagai landasan menyusun target reformasi birokrasi yang realistis dan berdampak.

“Evaluasi capaian 2024 harus menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis untuk 2025,” ujar Anang.

BACA JUGA : RSU Purbowangi Resmikan Gedung Sudarsini, Luncurkan BPJS Gratis Warga Tak Mampu

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem birokrasi, bukan hanya secara administratif tetapi juga dalam cara pandang terhadap pelayanan publik.

Menurut Anang, Renaksi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus konstektual, aplikatif, dan sesuai dinamika lapangan.

“Birokrasi bukan sekadar urusan prosedural. Ia adalah alat untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif, dan berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Arahan dari Kementerian PAN-RB

Kegiatan ini juga menghadirkan Arif Lukman Hakim, perwakilan KemenPAN-RB, sebagai narasumber melalui Zoom Meeting. Arif menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah proses jangka panjang yang menuntut konsistensi dan bahwa penyesuaian (adjustment) adalah kunci keberhasilan.

BACA JUGA : Cuaca di Madinah Ekstrem, Jamaah Haji asal Jepara Diminta Jaga Kesehatan Jelang Keberangkatan ke Mekah

“Renaksi harus melekat pada proses kerja setiap unit dan mendukung perbaikan kinerja birokrasi,” jelas Arif.

Arif Lukman Hakim juga menekankan pentingnya pembangunan zona integritas sebagai prioritas utama, demi menghadirkan kepercayaan publik melalui perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.

TYA WIEDYA

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto: Reformasi Birokrasi Harus Nyata, Bukan Sekadar Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kelurahan Miroto, Sigit Riyanto SSi MPWK mengatakan, perpustakaan yang ada di kantor setempat, berupaya untuk ikut membangun masyarakat berpengetahuan dan mengembangkan literasi, dalam menghadapi perubahan global.

”Di era reformasi seperti sekarang ini, perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat akan kebutuhan pada informasi dan pengetahuan,” kata dia, dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: KA Kertajaya Tertemper Sepeda Motor di Perlintasan Sebidang Tidak Terjaga

Menurut Sigit, Program TPBIS mendorong perpustakaan di Kelurahan Miroto menjadi sarana reproduksi pengetahuan, dalam aksi nyata untuk menyejahterakan masyarakat. Karena sejak 2012, sudah jutaan orang merasakan manfaat dari adanya perpustakaan kelurahan, baik yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi.

Sementara itu, Kasi Reksos Kelurahan Miroto, Harto SH menambahkan, TPBIS telah menjadi Program Prioritas Nasional, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN), menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.

Dijelaskannya, implementasi program dilakukan dengan menjalankan tiga strategi utama, yakni peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan advokasi. ”Hal ini juga mendorong keberlanjutan, dan kemandirian perpustakaan melalui replikasi mandiri,” tukas dia.

Riyan

The post Kelurahan Miroto Terus Kembangkan Inovasi Perpustakaan untuk Warga appeared first on SuaraBaru.id.

”Inovasi layanan publik menjadi sarana menuju terwujudnya good governance, efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan, dan akuntabel, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Hal itu dia tekankan, saat memberikan pengarahan pada acara Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Wonosobo tahun 2024, di Ruang Mangoenkoesoemo.

BACA JUGA: Mahasiswa Adalah Brand Ambasador Unissula

Menurutnya, birokrasi dinamis yang didukung dengan terciptanya inovasi, memungkinkan terlaksananya perbaikan yang terus-menerus. KIPP menjadi sebuah sarana dalam menumbuhkan semangat seluruh elemen di Pemkab Wonosobo.

”KIPP terus didorong dalam menggagas penciptaan dan pengembangan inovasi, guna meningkatkkan kualitas pelayanan publik, yang juga mendukung terwujudnya gerakan one agency one innovation,” ungkap Riyanto.

Saat ini, pihaknya akan terus mendorong seluruh jajaran Pemkab Wonosobo, untuk turut serta menyukseskan gerakan one agency one innovation. Salah satunya dengan mengikuti KIPP, sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

BACA JUGA: Ini Sosok ASN di Semarang yang Mondar-mandir ke Jakarta Dapat Panggilan Bawaslu RI

”Animo dan partisipasi dalam KIPP, memperbesar harapan kita bersama akan masa depan yang lebih baik. Mengingat inovasi-inovasi yang tercipta, bernafaskan semangat pembaharuan,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, inovasi-inovasi itu diharapkan dapat mendorong perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan publik. Maka, ke depan semuanya akan mampu terus mempersembahkan pelayanan prima kepada seluruh elemen masyarakat. Mampu mewujudkan kemajuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Wonosobo, Zulfa Akhwan Alim K menjelaskan, kegiatan KIPP memang dilaksanakan secara rutin selama ini. Tahun 2024, jumlah kepesertaan meningkat, proposal dan jenis inovasinya yang masuk ada 33 buah.

BACA JUGA: Ribuan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Luthfi-Yasin di Lapangan Loram Wetan

”Kemudian 24 dikurasi oleh tim administrasi, untuk menentukan 10 besar. Selanjutnya dilaksanakan final, dengan cara presentasi dan wawancara dari inovasi masing-masing, oleh juri dari Kemen PAN RB, akademisi dan praktisi,” jelasnya.

Menurutnya, untuk para inovator nantinya akan dibina dan dibimbing untuk mengikuti KIPP tingkat berikutnya. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, inovasi dari Wonosobo masuk Top 40 Inovasi Nasional.

”Diharapkan, dengan dukungan penuh dan pendampingan, dapat berkontribusi terhadap reformasi pelayan publik maupun prestasi Wonosobo,” jelas Zulfa.

BACA JUGA: Gowes Relawan Santrine Guse Bersama Gus Ghofur dan Gus Nung

Pihaknya berharap, ini menjadi pemicu dan pemacu dalam peningkatan pelayanan publik. Inovasi menjadi jawaban dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat.

”Pemkab Wonosobo sangat mendukung penuh, terhadap segala inovasi untuk mendukung pelayanan publik terbaik. Sejatinya, birokrasi adalah pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Wonosobo Gencarkan Inovasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diutarakannya, pada kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas (ZI), menuju Penilaian Nasional pada Satuan Kerja Pilot Project WBK dan WBBM Tahun 2024. Kegiatan itu digelar di Auditorium Majeng, Kamis (29/8/2024).

”Ada lima hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan prestasi. Yang pertama, komitmen pimpinan, kedua kemudahan pelayanan, ketiga reformasi berdampak atau program yang menyentuh masyarakat, keempat melakukan monitoring dan evaluasi, yang kelima adalah manajemen media,” terang Kakanwil.

BACA JUGA: Kurikulum Merdeka Dorong Munculnya Inovasi dan Kreativitas

Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga menyerahkan Piagam Pencanangan Zona Intergritas dari Inspektorat Jenderal Kemenag, kepada delapan Satuan Kerja (Satker) yang lolos Tim Penilai Nasional (TPN).

Delapan Satker itu adalah Kankemenag Pati, Purbalingga, Purworejo, Kendal, Banjarnegara, Jepara, Kota Salatiga dan Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Subbag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani, Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Yusi Damayanti, serta dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag Evan Gada.

Sebelumnya, telah disampaikan oleh Ketua Tim Biro Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Muhammad Subi, ada sebanyak 50 Satker yang lolos menjadi Pilot Project Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Riyan

The post Itjen Kemenag RI Serahkan Piagam Pencanangan ZI pada Delapan Satker di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Pada acara itu dihadiri Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, di antaranya Sekretaris I Yayasan Eddy Djoko Pramono SH MH MT, Sekretaris II Dr Rr Dian Indriana T SE MSi Ak CA, Bendahara Dewi Tuti Muryati SH MH.

Sedangkan dari jajaran rektorat hadir Ketua Senat Universitas Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog, Wakil Rektor I Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHi MH, Sekretaris Universitas Dr Abdul Kharim SE MSi mewakili Rektor USM.

BACA JUGA: Arnaz Jalani ‘Fit and Proper Test’ di PDI Perjuangan, Sampaikan Program dan Strategi Memimpin Kota

Disamping itu juga, dihadiri pimpinan institusi mitra Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum Semarang Raya, Dosen Fakultas Hukum, Tenaga Kependidikan, Alumni, Dewan Mahasiswa serta Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ketua Panitia Dies Natalis FH USM, Dr Sukimin SH MH mengatakan, peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Ke-37 ini, diisi dengan berbagai kegiatan. Antara lain Lomba Debat Hukum antarpelajar SLTA se-Jateng, kuliah umum, bakti sosial, Workshop Kurikulum OBE.

”Kami juga menggelar pelatihan paralegal bagi mahasiswa fakultas hukum USM dan mahasiswa fakultas hukum Semarang Raya. Selain itu ada juga seminar Nasional dan Lomba Debat Hukum antarmahasiswa tingkat Jawa-Bali, memperebutkan piala bergilir Prof Dr Muladi SH,” katanya.

BACA JUGA: Sanksi Dewan Kehormatan PWI Dilaksanakan, Kasus Dana UKW BUMN Selesai

Ditambahkan dia, bersamaan upacara Dies Natalis, pihaknya memberikan reward kepada para mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik, pemberian santunan kepada Panti Asuhan, Pondok pesantren, pemberian apresiasi alumni dari Dr Aan Tawli SH MH kepada lulusan terbaik pada wisuda ke-68, sebesar 10 juta.

Ada juga apresiasi berupa beasiswa kuliah di Magister Hukum USM, bagi lulusan yang meraih IPK lebih dari 3,90.

”Pada Upacara Dies Natalis diisi orasi ilmiah, dengan tema reformasi agraria antara kenyataan dan harapan, yang disampaikan dosen tetap Fakultas Hukum Dr Supriyadi SH MKn,” ujarnya.

BACA JUGA: Jarpuk Bantu Entaskan Kemiskinan di Wonosobo

Sedangkan Dekan Fakultas Hukum Dr Ampri P Sihotang SS SH MHum menyatakan, Fakultas Hukum terus meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam bidang pendidikan sumber daya manusia, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Yaitu terdapat jumlah Doktor sebanyak 17 orang atau 60 persen, dari jumlah dosen tetap sebanyak 29 orang.

Di bidang penelitian, terdapat beberapa dosen yang mendapatkan hibah kompetitif Dikti, hibah kompetitif internal dan penelitian dosen pemula.

BACA JUGA: Nurul Afni Azzahro dari LKSA Mlonggo Sabet Juara Tiga Lomba Ismu In Arabic di Banyumas

Pada bidang pengabdian, dosen telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Baik terhadap masyarakat umum, maupun di sekolah SLTA, serta melakukan penyuluhan hukum di desa binaan, yang dilakukan BKBH Fakultas Hukum, atas hasil kerja sama dengan Kemenkumham Jawa Tengah.

”Adanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum ini, mengantarkan Fakultas Hukum meraih prestasi Akreditasi Unggul dari BAN-PT, yang diterima pada bulan Juni tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara itu dalam orasinya, Dr Supriadi menyampaikan, reformasi agraria merupakan pembaruan yang mencakup suatu proses yang berkesinambungan, berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Menjalani “Fit and Proper Test” PDI Perjuangan

”Semua itu dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut dia.

Namun tujuan reformasi agraria di Indonesia itu, saat ini belum berhasil. Hal itu terbukti, dengan masih ditemukannya permasalahan agraria, terutama pada banyaknya kasus pertanahan yang belum tersentuh penyeslesaianya secara maksimal, baik melalui regulasi maupun kekuatan kekuasaan pemerintah.

”Ke depan, diharapkan pemerintah dan masyarakat saling bersinergi untuk mewujudkan reformasi agraria,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Upacara Dies Natalis Ke-37 appeared first on SuaraBaru.id.

Akan kita coba untuk me-review lagi, tatkala awal mula era Reformasi, bahwa ketika sebelum reformasi, Pemerintah dipegang oleh rezim Orde Baru, dimana penerapan kegiatan ke-pemerintahannya menganut sistem Sentralisasi, yang cenderung absolut.
Segala hal aktivitas daerah, harus menunggu “petunjuk dari pusat”.

Oleh karena itu dari sistem ini, maka secara operasional kebijakan Presiden cenderung “otoriter”. Sehingga banyak hal yang telah di canangkan oleh rezim Orba, agar semua aspek tersentral ke kebijakan pusat, maka bisa dicontohkan: dari Bapak Pembangunan, Azas Tunggal, dan lain sebagainya.

Dari sini justru masyarakat semakin tidak percaya oleh Presiden waktu itu. Oleh karenanya semua komponen rakyat Indonesia melakukan upaya untuk melengserkan Suharto dari Presiden RI. Kemudian pasca pelengseran Suharto, era selanjutnya dinamakan era Reformasi, dimana semua pola kepemerintahan Orde Baru benar-benar di rubah, yang harapannya menyesuaikan dengan UUD ’45.

Orde Reformasi akhirnya ditandai dengan Otonomi Daerah, yang sebelumnya digagas oleh Prof. Ryas Rasyid. Otonomi Daerah ditandai oleh model pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dengan cara pilihan rakyat secara langsung.

Namun masih ada masa transisi dlm pemilihan Pilpres, PilGub dan Pilkada yang masih melalui MPR RI, DPRD I maupun DPRD II, yaitu ketika era Presiden BJ. Habibie (meneruskan dari Presiden Suharto), Abdul Rahman Wahid (MPR RI), Megawati (meneruskan Presiden Abdul Rahman Wahid), dan setelah itu Pilpres sudah melalui pilihan Rakyat pemilihan rakyat secara langsung.

Dengan terbitnya UU No:32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka mulai dari sini Pilpres, Pilgub dan Pilkada, sudah menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat.

Adapun pada Bab I Pasal 1: (1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara republik Indonesia sebagaimana diamaksud dalam UUD RI tahun 1945.

(2), Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

The post Political Enterpreunership appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti disampaikan calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, saat menghadiri acara pameran foto Peringatan 25 Tahun Reformasi, di Graha Pena, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2023).

Hadir dalam acara itu sejumlah aktivis 98, di antaranya Adian Napitupulu, Sofian, Nico Sitanggang, Ari Maulana, Arnold Tenu dan lainnya.

BACA JUGA: Kuasai Dua Kelas, Lantian Juan Sabet Gelar Juara Trial Game Dirt 2023 di Solo

”Dulu masyarakat bilang, pemerintahan harus bebas dari KKN. Hari ini hasilnyanya mulai ada, tapi korupsi belum tuntas. Jadi ini PR yang hari ini harus kita selesaikan bersama,” ucapnya.

Cara yang harus dilakukan untuk pemberantasan korupsi, lanjut Ganjar, dengan penegakan hukum. Reformasi penegakan hukum harus dilakukan di Indonesia. ”Pemberantasan korupsi, ya penegakkan hukumnya. Jadi reformasinya yang ada di sana. itu yang mesti jadi proritas untuk kita semuanya,” terangnya.

Selain penegakkan hukum, pelanggaran HAM juga masih perlu perhatian. Catatan-catatan pelanggaran HAM saat itu, juga masih ada yang belum terselesaikan. Sebab itu menurutnya, reformasi ini harus dituntaskan.

BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Penyuluhan Pembuatan Karamba Ikan Model Perahu

Meski begitu, ada banyak hasil perjuangan reformasi yang telah berjalan dengan baik. Misalnya, soal otonomi daerah yang dulu dituntut, hari ini berjalan dan inovasi jauh lebih bagus.

”Tapi tentu saja semua akan melakukan evaluasi, mana yang the best. Dan kemudian bisa diikuti. Reformasi birokrasi hari ini makin hari makin muncul di daerah, dengan inovasi masing-masing. Saya kira itu juga bagian-bagian yang tidak bisa kita tinggalkan,” ungkap dia.

Disampaikan juga, banyak aktivis 98 yang saat ini duduk di pemerintahan. Mereka juga bisa melanjutkan perjuangan reformasi yang belum tuntas itu.

”Publik sekarang gantian mengontrol. Yang dulu aktif di 98 kan banyak yang akhirnya juga duduk di jabatan publik. Sekarang dia dikontrol sama rakyat, termasuk adik-adik mahasiswa, yang hari ini juga akan mengontrol kakak-kakaknya,” tukas Ganjar.

Riyan

The post Banyak Catatan Pelanggaran HAM Belum Terselesaikan appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan, pemikiran dan pernyataan Jokowi benar adanya. Reformasi steuktural sudah menjadi urgensi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan efisian dan produktif.

“Hal ini perlu didukung sehingga dapat terlaksana untuk kemajuan bangsa,” kata Aziz dalam keterangan resminya, Senin (30/11/2020).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menekankan, pentingnya sistem birokrasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Efektifitas dan efisiansi instansi pemerintah perlu diselaraskan agar bisa tepat guna dalam proses pembangunan bangsa.

“Dalam persaingan global saat ini, banyak tugas dalam negeri yang perlu kita benahi. Salah satunya birokrasi yang rumit perlu dijadikan sederhana. Hal ini juga akan bermanfaat terhadap penghematan anggaran dan membantu para pembuatan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah inovatif dengan cepat” ujar politisi Partai Golkar itu.

Azis sepakat dengan Presiden Jokowi terkait pentingnya ASN untuk menjadi motor pembangunan bangsa dengan asas-asas Pancasila.

“Jika ASN bisa efektif, maka pembangunan bangsa pun akan meningkat menuju kemajuan yang positif untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan ASN perlu menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Maka reformasi birokrasi dan struktural dibutuhkan demi menuju Indonesia Maju,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pidato memperingati HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada 29 November 2020.

Claudia SB

The post DPR RI Dukung Jokowi Keharusan Reformasi Birokrasi dan Struktural appeared first on SuaraBaru.id.