Terkait hal itu, pihaknya mengajak organisasi Kerohanian Islam (Rohis), untuk ikut andil dalam memberikan pendidikan akhlak, kesehatan mental, dan cinta Tanah Air di sekolah. Termasuk memberikan motivasi kepada siswa, dalam menghadapi permasalahan di sekolah.

”Organisasi Rohis ini harus kita ajak kerja sama. Utamanya untuk menumbuhkan nilai-nilai NKRI, Pancasila dan kebersamaan. Kami juga akan berkolaborasi menangani permasalahan-permasalahan di sekolahan,” kata Taj Yasin, saat memberikan arahan dalam penutupan Pesantren Ramadan Pelajar Nasional (PRPN) Ke-3, di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Rabu (5/3/2025).

BACA JUGA: Ramadan, Kesempatan Meningkatkan Ketakwaan dan Meraih Pahala Berlipat

Hadir pada acara itu, Ketua MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Sekretaris PP MAJT Drs KH Muhyiddin, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag M Munir, Ketua DPW AGPAII Jateng Dr Hery Nugroho, dan Sekretaris Baznas Jateng Drs Ahyani.

Taj Yasin kemudian mencontohkan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, bisa berdampak pada trauma, depresi, bahkan hingga tidak mau sekolah. Persoalan lain yang perlu jadi perhatian yakni, kesalahpahaman antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta siswa dengan orang tua.

Selain masalah kemiskinan, menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, masalah-masalah itu juga menjadi salah satu faktor putus sekolah. Oleh karenanya, para Rohis ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada teman-temannya, agar jangan sampai ada yang putus sekolah.

BACA JUGA: Polrestabes dan Metrologi Sidak SPBU Semarang, Pastikan Mutu dan Layanan BBM

Sementara itu, Kiai Darodji menyampaikan apresiasinya kepada AGPAII Jateng, yang telah mengkoordinasi kegiatan PRPN 2025 di MAJT ini. Diharapkan, kegiatan semacam ini menjadi kegiatan Nasional yang digelar secara rutin, dan masing-masing provinsi bisa menggelar PRPN seperti di MAJT ini.

”Kegiatan PRPN di MAJT ini menjadi tonggak sejarah, sehingga bisa dilanjutkan sebagai agenda rutin di tahun mendatang. Sehingga para siswa ini diharapkan bisa belajar, dan tetap tidak jauh dari santri,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, M Munir menyatakan, PRPN tidak hanya sekadar program pembinaan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat karakter keislaman generasi muda.

”PRPN ini bukan hanya sekadar kegiatan keagamaan, tetapi juga bagian dari strategi untuk membangun generasi muda yang berakhlak dan berwawasan keislaman, di tengah tantangan zaman. Kami akan terus mengembangkan program ini, agar di tahun depan bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

Riyan

The post Rohis Harus Ikut Andil Beri Motivasi Kesehatan Mental di Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofii mengungkapkan, dana bantuan keuangan tersebut sebagian besar akan diwujudkan dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Sasaran PMT tahun ini mencakup 7410 balita dan 920 ibu hamil.

“Kegiatan PMT ini tidak hanya memberikan makanan tambahan, tetapi juga edukasi gizi dan kesehatan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam pola asuh dan penyajian makanan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang ada,” jelasnya, baru-baru ini.

Selain bantuan dari Provinsi, Pemkab Rembang juga mendapat tambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat untuk Puskesmas sebesar Rp 2.443.026.800 dengan sasaran 1982 balita dan 433 ibu hamil.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ berharap, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam Tim Intervensi Spesifik Stunting dapat meningkatkan kerja sama untuk merealisasikan program tersebut. Mulai dari perencanaan, penyediaan hingga pemantauan PMT yang layak diberikan.

“Insyaallah kalau tahun ini kita rencanakan dengan baik dan kolaborasi antarkawan-kawan baik insyaallah (Bankeu Provinsi) bisa direalisasikan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, 69,13% dari total 2.232 balita berhasil mengalami kenaikan berat badan rata-rata 0,48 kg, dengan rincian 7 balita weight faltering, 410 balita underweight, dan 1.815 balita kurang gizi. Selain itu, 40,96% balita juga mengalami peningkatan tinggi badan, dengan rata-rata peningkatan 1,26 cm.

Sementara itu, 58,01% dari 1.815 balita dengan gizi kurang berhasil meningkatkan status gizinya menjadi baik setelah mendapatkan makanan tambahan. Program PMT tersebut berlangsung dari 17 Juli hingga 21 Oktober 2023.

Ning S

The post Penanganan Gizi, Pemkab Rembang Dapat Tambahan Dana Rp 6,2 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Seusai mengikuti Rapat Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) Pusat, yang dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian, Ganjar langsung menuju ke lantai 12. Lantai itu ditempati Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dharma Wanita.

”Ini lantai paling atas, bagus pemandangannya ya,” ucap Ganjar, saat memasuki ruangan.

BACA JUGA: Ganjar-Siti Atikoh Olahraga Bareng dan Sarapan di Belakang Kantor

Salah satu yang menarik perhatian Ganjar di ruangan itu adalah keberadaan mesin tik dan disket. Ganjar kagum, karena mesin tik itu masih bisa digunakan.

”Ini masih digunakan pak, kalau untuk pengetikan nomor surat terkadang kita pakai mesin tik,” ucap salah satu ASN.

Berikutnya di lantai 11, Ganjar menemui ASN dari Biro Otda dan KS. Lagi-lagi kedatangan Ganjar mengejutkan para pegawai. Bahkan yang sedang berada di toilet, bergegas untuk menemuinya.

BACA JUGA: Ini Sasaran Operasi Zebra Candi 2023 Polres Jepara

Hal yang sama pun terjadi saat Ganjar berada di lantai 10 Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat, lantai 9 Kantor Biro Organisasi, lantai 8 Kantor Biro Infrastruktur dan SDA.

Berikutnya di lantai 7, Ganjar juga menyapa ASN di Biro Perekonomian. Kemudian lantai 6 di Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya di lantai 5, yang ditempati oleh Biro Hukum.

”Ini Sentra Layanan Terpadu pak, kami biasanya menerima surat-surat aduan dan permintaan bantuan hukum Pak,” ucap Anton, staf ASN yang berjaga di bagian depan kantor Biro Hukum.

BACA JUGA: Warga Dusun Curah Lor, Bligo, Ngluwar, Protes Pembangunan Box Pedestrian Tol Yogyakarta-Bawen

Di tiap lantai, Ganjar tak bosan-bosannya menitipkan pesan, agar para ASN menjaga budaya integritas yang telah terbangun selama 10 tahun belakang. Utamanya, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

”Temen-temen terima kasih banyak, semua sudah membantu melayani masyarakat. Saya pamit, tetap jaga integritas dan sehat selalu semuanya,” tegas Ganjar.

Riyan

The post Upaya Menjaga Budaya Integritas Harus Masif Dilakukan appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan Genius mengajak seluruh camat, lurah dan OPD terkait di Pariaman, untuk belajar langsung kepada Ganjar. Total rombongan Wali Kota Pariaman yang datang pada Jumat (14/7/2023) itu, berjumlah 95 orang.

Oleh Gubernur Jateng dua periode itu, Wali Kota Pariaman dan rombongan, diajak langsung menengok salah satu desa wisata andalan di Jateng. Gubernur yang khas dengan rambut putihnya itu, mengajak Genius ke Desa Wisata Lerep, yang ada di Kabupaten Semarang.

BACA JUGA: PLN, ACWA Power, Pupuk Indonesia Kerja Sama Kembangkan Green Hydrogen dan Green Ammonia Terintegrasi

Selain mendapat penjelasan langsung dari politisi PDIP berambut putih ini, mereka juga bisa menikmati suguhan kuliner lokal. Di antaranya sego tonjok, nasi iriban, bubur suweg, kopi klotok, es dawet, hingga sego iriban.

”Desa Wisata Lerep sudah teruji. Awalnya daerah ini sangat kering. Bantuan keuangan dipakai untuk membangun embung, dan dimanfaatkan untuk pertanian. Lalu pariwisatanya booming, beberapa kali menjadi juara,” ujar Ganjar Pranowo, calom presiden dari PDIP ini.

Dijelaskan pula, ada beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilannya dalam memgembangkan desa wisata di Jateng. Pertama, bagaimana desa punya potensi dan inisiatif untuk dikembangkan. Kedua, peran serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, dalam memberikan dukungan.

BACA JUGA: Jalur Mandiri Unissula Viral, Ini Penjelasan Kampus

”Maka hadir juga Pak Bupati. Lalu provinsi perannya apa? Karena kawan-kawan kades di Jateng menjalin komunikasi dengan kami, maka tindak lanjutnya ada bantuan keuangan (Bankeu) ke desa,” tuturnya.

Keseriusan mengelola dan mengembangkan desa wisata itu, ditunjukkan Ganjar dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2019, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng No 53 tahun 2019.

”Khusus buat desa wisata, kita buatkan Perda dan Pergub. Sehingga keuangannya bisa masuk, dan berkembang dengan cepat. Dan pemerintah di atasnya, saya juga, bertugas harus mempromosikan,” lanjutnya.

BACA JUGA: Perhutani Randublatung Selenggarakan Khotmil Qur’an dan Santuni Anak Yatim

Ganjar menambahkan, hingga tahun ini, Jateng sudah memiliki 818 desa wisata yang telah berjalan. Jumlah itu meningkat sejak 2018 lalu, yakni sebanyak 229 desa, 2019 sebanyak 353 desa, 2020 sebanyak 633 desa, dan 2021 sebanyak 717 desa.

Pemerintah Provinsi juga telah menyalurkan bantuan kepada 631 desa wisata, dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Bantuan keuangan untuk pengembangan itu, nilainya mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar, di tiap desa wisata.

Bantuan keuangan itu diberikan kepada tiga kategori desa wisata. Yakni Desa Wisata Maju Rp 1 miliar, Desa Wisata Berkembang Rp 500 juta, dan Desa Wisata Rintisan Rp 100 juta.

BACA JUGA: SIG Kerjakan Perbaikan 14 Koridor Jalur TransJakarta Gunakan Beton Cepat Kering

”Untuk Lerep, salah satu penerima bantuan Rp 1 miliar,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Genius Umar menyampaikan, keberhasilan Ganjar dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata, menjadi alasan pihaknya ingin belajar ke Jateng.

”Kami punya beberapa desa wisata. Namun karena pengelolaannya masih belum maksimum, sehingga kami belajar di sini,” paparnya.

BACA JUGA: Mendag Zulkifli Hasan Ikuti Shalat Jumat di Masjid Al Azhar Kalibanteng

Diungkapkan dia, Ganjar adalah sosok yang tepat untuk dijadikan mentor kemajuan desa wisata di daerahnya.

”Banyak yang ingin kami pelajari. Bagaimana membangun desa wisata, membangun masyarakat komunitas desa wisata, dan peran Pemkab/Pemkot. Sehingga desa wisata bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Banyak sekali informasi yang kita peroleh, dan Insya Allah, bisa kita terapkan di Kota Pariaman,” tegasnya.

Riyan

The post Wali Kota, Camat dan Kades dari Pariaman, Geruduk Kantor Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

”Saya menyampaikan dukacita, mudah-mudahan husnul khatimah,” kata Ganjar kepada keluarga korban, termasuk istri almarhum Adrianus Aribowo.

Disampaikan dia, dirinya terus memantau pengurusan jenazah, setelah mendapatkan informasi kejadian pada Senin (8/5//2023) lalu. Di antaranya, memastikan hak korban segera dipenuhi.

BACA JUGA: Pendamping Haji Jateng Harus Pastikan Ibadah Jamaah Sempurna

”Kemarin langsung saya minta untuk seluruh kawan-kawan yang mengelola urusan-urusan umum ini, saya minta untuk segera urus jenazahnya. Segera bereskan hak-haknya. Dan kemarin, dengan BPJS Ketenagakerjaan langsung dibereskan. Hari ini diselesaikan semua hak-haknya,” ujarnya.

Ganjar menambahkan, respon cepat pada pengurusan hak korban kecelakaan kerja, harus dilakukan kepada siapapun dan di manapun.

”Ini bukan persoalan berapa materi yang diberikan. Tapi bagaimana kita memberikan respon cepat kepada mereka yang menjadi korban kecelakaan kerja, semacam ini. Sehingga mereka bisa langsung mendapatkan pegangan dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah,” tuturnya.

BACA JUGA: Transformasi IAIN Kudus Menjadi UIN Sunan Kudus Tunggu Persetujuan Kementerian PAN RB

Sebagai pengguna jasa teknis yang dikerjakan oleh almarhum, Ganjar menyampaikan dukacita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan.

”Saya sebagai gubernur yang hari ini menggunakan jasanya, jasa mereka yang bekerja untuk memperbaiki sarana yang ada di Pemprov Jateng, tentu menyampaikan duka karena bekerja di rumah kita,” ungkapnya.

Korban sendiri dimakamkan Rabu (10/5/2023). Almarhum Andrianus Aribowo mendapatkan santunan sebesar Rp 184.622.670 dari BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Turut Sukseskan Program Subsidi Tepat, Agent Of Change “Turun ke Jalan” Sapa dan Edukasi Konsumen

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyerahkan santunan itu secara simbolis kepada ibu korban di kediamannya, Selasa (9/5/2023).

Sebelumnya diberitakan, teknisi lift menjadi korban kecelakaan kerja saat melakukan maintenance rutin di Gedung E, Kantor Pemprov Jateng, sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (8/5/2023). Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Riyan

The post Duka Mendalam Ganjar untuk Korban Kecelakaan Kerja Lift appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti disampaikan Ganjar, saat membuka Pembekalan Calon Petugas Haji Jateng, di lantai V Gedung F Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Rabu (10/5/2023). Dia meminta, para petugas agar fokus melayani para jamaah haji.

”Aparat pendamping salah satunya melayani jamaah haji. Nanti juga ada soal-soal yang sifatnya rukun haji. Mereka akan dilatih, sehingga dipastikan jamaah bisa melaksanakan dengan sempurna,” ujarnya.

BACA JUGA: Resmi Dibuka, TMMD Sengkuyung 2023 Wujud Konkret Konsep Pembangunan Kolaboratif

Secara khusus, Ganjar juga mengingatkan, nantinya selama pelaksanaan ibadah haji, pasti akan ada hal-hal kecil yang bisa menghambat ibadah. Misalnya akomodasi, konsumsi, hingga masalah transportasi.

Dicontohkan dia, biasanya dalam pelaksanaan ibadah haji muncul kejadian jamaah kehilangan barang, jamaah tersesat, jamaah kebingungan di hotel, bahkan jamaah hilang.

”Sehingga nanti yang sifatnya teknis kecil-kecil itu, pendamping haji mesti tahu,” tegasnya.

BACA JUGA: TMMD Kudus Bangun 1.220 Meter Jalan Beton dan Rehab RTLH di Desa Gulang

Menurutnya, pembekalan ini sangat penting diikuti, agar para petugas dan pendamping haji juga semakin siap menghadapi para jamaah. Khususnya ketika harus menghadapi berbagai macam persoalan.

”Mudah-mudahan dengan latihan ini nanti, para pendamping haji dari Jateng betul-betul siap,” tandasnya.

Untuk diketahui, petugas haji dari Jateng yang akan berangkat mendampingi para jamaah sebanyak 249 orang. Mereka terdiri dari pelayanan ibadah 72 orang, pelayanan kesehatan (83), dan pelayanan umum (94).

Riyan

The post Pendamping Haji Jateng Harus Pastikan Ibadah Jamaah Sempurna appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada triwulan I 2023, perekonomian Jateng secara year on year tumbuh sebesar 5,04 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan rilis secara Nasional yang angkanya 5,03 persen. Meskipun tidak lebih tinggi, bila dibandingkan dengan YoY tahun sebelumnya. Namun angka pertumbuhan lima persen ini patut diapresiasi, di tengah ketidakpastian global,” ujar Kepala BPS Jateng, Dadang Hardiwan dalam keterangannya di Semarang, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, sejumlah peristiwa yang berpengaruh pada kondisi ini di antaranya, panen raya padi yang mencapai puncak pada Maret 2023. Jateng sebagai lumbung padi mengalami peningkatan produksi beras sebesar 216,60 persen secara q to q (dibanding triwulan sebelumnya), dan meningkat 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Semarang Optimalkan Strategi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD

Hal lain yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jateng di antaranya, jumlah kendaraan baru yang diperdagangkan di level retail, meningkat 13,69 persen dibanding triwulan I 2022. Selain itu, jumlah penumpang moda transportasi yang naik, dan peningkatan hunian kamar yang meningkat 9,76 persen.

Momen Ramadan juga ikut mengerek peningkatan konsumsi masyarakat. Antara lain meliputi makanan, minuman, transportasi, hotel dan restoran. Selain itu, terjadi peningkatan konsumsi pemerintah yang didukung peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja sosial.

Secara regional Pulau Jawa, Provinsi Jateng menjadi wilayah kedua dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, pada triwulan I 2023. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh 5,31 persen secara YoY, disusul Jateng dengan 5,04 persen YoY, Jawa Barat 5,00 persen YoY, Jatim dan DKI Jakarta 4,95 persen YoY, serta Banten 4,68 persen YoY.

BACA JUGA: Gerak Cepat, PPTI Jepara Menuju Eliminasi TBC Tahun 2028

”Kalau kami bandingkan dengan provinsi besar di Jawa, tercatat pertumbuhan ekonomi di Jateng 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan Jabar 5,00 persen, Jatim 4,95 persen, serta lebih tinggi dengan ekonomi Nasional yang tumbuh 5,03 persen,” ucapnya.

Pertumbuhan perekonomian di Jateng menurutnya, juga disokong beberapa hal. Di antaranya, dipengaruhi belanja modal APBN yang tumbuh sebesar 29,51 persen.

Dadang menambahkan, dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi Nasional, Jateng menjadi provinsi terbesar keempat, dengan menyumbang 14,54 persen.

Riyan

The post Pertumbuhan Ekonomi Jateng Lampaui Nasional pada Triwulan I 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Webinar yang terpusat di Bali ini menghadirkan narasumber diantaranya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Ganjar Pranowo menyebut, pihaknya melalui Dinas ESDM Jawa Tengah, gencar mendorong upaya transisi energi di daerahnya.

Instrumen kebijakan transisi energi seperti surat edaran gubernur, surat sekretaris daerah, serta ragam inisiatif seperti deklarasi Jawa Tengah menjadi provinsi surya pada 2019, menjadi cara untuk menarik swasta dan masyarakat memanfaatkan energi terbarukan melalui adopsi PLTS atap.

Hingga Q2 2022, jumlah kapasitas PLTS terpasang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 22 MWp. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang tersedia melimpah, misalnya biogas kotoran ternak dan PLTMH, dengan program pemerintah atau pun mendorong kolaborasi masyarakat.

“Asimetris desentralisasi dengan cara inklusi dengan (perlakuan-red) yang tidak sama di setiap lokasi. Dengan kesadaran kolektif, potensi energi terbarukan di daerah dicek dan distimulasi,” kata Ganjar.

Hal ini menurut Ganjar, akan mendorong transformasi yang lebih cepat. Komitmen iklim Jawa Tengah ditunjukkan pula dengan dimulainya penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah Provinsi.

Togap Simangunsong, mewakili Menteri Dalam Negeri mengapresiasi praktik baik yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah. Ia menyebut pihaknya dan Kementerian ESDM sedang menyusun rancangan Perpres yang menguatkan wewenang pemerintah daerah/provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral sub bidang energi baru terbarukan

“Melalui penguatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam upaya pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga terjalin komitmen pemerintah daerah dalam upaya akselerasi energi berkeadilan sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Togap.

Sementara itu Chrisnawan Anditya mengatakan, pemanfaatan potensi energi terbarukan akan membuka peluang dalam membangun ekonomi nasional yang hijau, dan sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, sesuai tema Presidensi G20, “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”.

“Setiap daerah memiliki potensi energi baru terbarukan khusus, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perbedaan potensi energi baru terbarukan antar daerah merupakan tantangan teknis, sekaligus peluang besar bagi sistem energi kita. Kondisi ini memungkinkan pembagian energi berbasis energi baru terbarukan, ketika daerah mengalami kelimpahan atau kelangkaan energi. Agar dapat terjadi, diperlukan sistem tenaga listrik yang terintegrasi (smart grid dan super grid),” jelas Crisnawan.

Menurut Fabby Tumiwa, kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah akan mampu memobilisasi masyarakat untuk melakukan transisi energi gotong royong. inisiatif dan kepemimpinan pemerintah daerah akan mampu menjawab permasalahan akses dan keamanan pasokan energi dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah di daerahnya.

“Transisi energi Indonesia membutuhkan pembangunan ratusan, bahkan ribuan gigawatt, pembangkit energi terbarukan, infrastruktur transmisi dan distribusi serta sistem penyimpanan energi. Tapi dengan mulai membaginya menjadi unit-unit kecil, persoalan yang besar tadi dapat lebih mudah dipecahkan dan dilakukan oleh lebih banyak pihak,” ungkap Fabby.

Berdasarkan kajian IESR, tambah Fabby, dekarbonisasi sistem energi di Indonesia membutuhkan biaya USD 1,3 triliun hingga 2050 mendatang, dengan rata-rata kebutuhan investasi USD 30-50 miliar per tahun. Jumlah ini 150%-200% dari total investasi seluruh sektor energi saat ini.

“Kebutuhan investasi ini tidak sedikit dan tidak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah dan BUMN semata. Tapi investasi yang besar ini dapat dipenuhi jika kita memperhitungkan potensi dari kontribusi dan daya inovasi masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah,” tuturnya.

Provinsi Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur khusus untuk energi bersih dan kendaraan listrik. Dalam Peraturan Gubernur tentang Bali Energi Bersih, Gubernur Bali mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk berbagai sektor, terutama dengan pemanfaatan PLTS atap.

Diketahui, akibat pandemi, pariwisata Bali terseok-seok, dan setelah pandemi, Bali sudah mulai bangkit. Beberapa kiat-kiat sudah dilakukan, seperti Pergub dan surat edaran tentang adopsi PLTS atap. Sebenarnya sasaran utamanya adalah pariwisata, namun terlebih dahulu melakukan percontohan di pemerintahan. Rencana dan langkah pencapaian target energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menjalin kerjasama dengan IESR untuk implementasi RUED dan upaya konservasi energi di lingkup pemerintah daerah. Saat ini, Gubernur Jambi sedang berproses untuk mengeluarkan peraturan gubernur untuk pemanfaatan PLTS sebagai pengganti subsidi energi.

Ning Suparningsih

The post Pemerintah Daerah Pegang Peran Penting dalam Transisi Energi appeared first on SuaraBaru.id.