BELAKANGAN ini jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS), lengkap dengan bendera dan atribut “US Army” pada lengannya, sembari berpamitan dengan keluarganya di bandara sebelum bertugas.

Perempuan bernama Kezia Syifa, asal Tangerang, Banten, yang kini bertugas di Maryland Army National Guard (Garda Nasional Angkatan Darat AS), menjadi perbincangan publik karena ia mengenakan hijab bersama seragam militer tersebut.

Kisah ini memicu diskusi luas terutama mengenai status kewarganegaraan, loyalitas kebangsaan, dan implikasi hukum domestik Indonesia jika WNI terlibat dalam dinas militer asing. Publik bertanya: apakah tindakan ini sah menurut hukum AS? Bagaimana dengan hukum Indonesia? Apa dampaknya terhadap status kewarganegaraan Kezia bila memang benar ia menjadi anggota militer AS?

Secara administratif, Amerika Serikat memperbolehkan warga negara asing bergabung dengan militer AS, tetapi bukan tanpa syarat. Salah satu syarat utama adalah memiliki status Lawful Permanent Resident (LPR) atau Green Card, izin tinggal tetap di AS yang memberi hak bekerja dan menetap secara permanen.

Green Card juga membuka kemungkinan bagi pemegangnya untuk mendaftar sebagai Enlisted personnel (bintara/tamtama) di US Army atau Garda Nasional, tetapi tidak langsung memberikan akses pada peran yang memerlukan security clearance tinggi atau jabatan perwira sebelum menjadi warga negara AS penuh.

Dengan demikian, secara hukum AS, seseorang seperti Kezia Syifa yang telah bermukim di AS serta memegang Green Card dapat memenuhi syarat administrasi untuk bergabung dengan Garda Nasional sebuah komponen resmi militer AS yang dapat dipanggil baik oleh pemerintah negara bagian maupun federal.

Green Card merupakan passport imigrasi AS pertama yang paling penting bagi WNA yang ingin menjadi militer di AS. Pemegang Green Card dapat menerima pelatihan militer dan bertugas sebagai prajurit aktif setelah lolos seleksi kesehatan, tes kebugaran, dan pemeriksaan background.

Selain itu, militer AS memiliki ketentuan percepatan naturalisasi bagi anggota militer asing di bawah beberapa program tertentu. Hal ini berarti mereka berpeluang mendapatkan kewarganegaraan AS lebih cepat dibanding pelamar biasa, bahkan beberapa di antaranya bisa langsung mengajukan naturalisasi setelah menyelesaikan pelatihan dasar dan masa dinas tertentu.

Proses naturalisasi ini juga terkait dengan sumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi titik sentral perdebatan hukum dan identitas bagi WNI yang memilih jalur ini.

* * * * *

Proses seseorang pindah ke Amerika Serikat umumnya melalui student Visa — dengan bukti kemampuan finansial tinggi, employment visa — melalui sponsor perusahaan/pekerjaan, family visa — melalui hubungan keluarga, dan Diversity Visa Lottery — program undian nasional.

Untuk student visa, calon mahasiswa internasional harus menunjukkan kemampuan finansial yang signifikan tabungan mencakup biaya hidup dan kuliah, yang dalam praktek dapat mencapai kisaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk belajar di AS.

Namun penting dicatat bahwa visa pelajar tidak memberi hak otomatis untuk bekerja penuh waktu apalagi bergabung ke militer AS, sehingga WNA yang ingin bergabung tetap membutuhkan status Green Card.

Walaupun hukum AS membuka peluang bagi pemegang Green Card untuk mendaftar, jalan menuju anggota militer Amerika Serikat tetap kompleks. Selain persyaratan imigrasi, calon harus melewati seleksi fisik dan mental, menunjukkan kompetensi, menjalani pelatihan dasar, dan menandatangani Sumpah Kesetiaan AS.

Sumpah ini bukan sekadar ritual dalam hukum militer AS, sumpah setia kepada Konstitusi AS adalah syarat keanggotaan resmi. Hal ini yang kemudian menimbulkan debat tentang loyalitas ganda di antara beberapa pihak di Indonesia.

Istilah dual loyalty merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki keterikatan hukum, emosional, atau moral kepada dua negara sekaligus. Dalam konteks WNI yang menjadi militer di negara lain, hal ini menjadi pusat perdebatan.

Bergabung dengan militer dianggap tidak sekadar pekerjaan profesional; itu adalah bentuk kesetiaan konstitusional kepada sebuah negara. Ketika WNI mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, muncul pertanyaan: apakah ia masih memiliki kewajiban hukum yang sama kepada Indonesia?

Pertanyaan ini bukan hanya soal identitas, tetapi menyentuh inti status kewarganegaraan, loyalitas nasional, dan perlindungan negara terhadap warganya.

Isu ini harus dilihat melalui lensa hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

* * * * *

Menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap keikutsertaan dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat menggugurkan status kewarganegaraan, apalagi jika dilakukan tanpa izin resmi Presiden RI.

Namun, otoritas hukum Indonesia merespons fenomena ini secara hati-hati dan prosedural. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis terjadi begitu seseorang bergabung dengan militer asing; hal itu harus melalui mekanisme administratif formal, termasuk keputusan Menteri Hukum dan HAM, serta pengumuman dalam Berita Negara.

Implikasi hukum dari bergabungnya WNI dalam militer AS meliputi, potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, bila terbukti tanpa izin Presiden, pencabutan paspor Indonesia, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang asing di Indonesia, hilangnya hak sipil dan politik di Indonesia, termasuk hak memilih dan dipilih, dan risiko status “stateless” sementara, jika kewarganegaraan Indonesia dicabut sebelum naturalisasi AS diproses.

Pakar hukum menegaskan bahwa status WNI yang menjalani dinas militer asing harus dibedakan dari aktivitas lain seperti bekerja di bagian administratif sekali pun, karena hukum militer internasional memandang semua personel berseragam sebagai kombatan resmi.

Indonesia adalah negara berdaulat dengan sistem hukum yang tegas mengenai kewarganegaraan dan loyalitas nasional. Meskipun globalisasi membuka berbagai peluang karier internasional, termasuk di bidang militer asing, kebanggaan menjadi WNI harus terus dipupuk.

Keanggotaan dalam militer asing bukan sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi keputusan besar yang berimplikasi terhadap status hukum personal dan hubungan konstitusional dengan negara Indonesia.

Kasus Kezia Syifa menjadi cermin bagi bangsa bahwa diaspora Indonesia memiliki peluang dan pilihan, namun setiap langkah harus dibingkai oleh pemahaman hukum yang matang. Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada diaspora agar hak dan kewajibannya jelas, terukur, dan sesuai dengan konstitusi.

Fenomena WNI yang menjadi militer Amerika Serikat merupakan dinamika hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum AS, hal itu mungkin terjadi jika seseorang memenuhi persyaratan imigrasi dan militer tetapi secara hukum Indonesia, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius bagi status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, pilihan karier boleh global, tetapi loyalitas kepada NKRI dan pemahaman atas hak-hak kewarganegaraan harus tetap menjadi prioritas utama bagi setiap WNI, di mana pun mereka berada.

— Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, (Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang) —

The post Implikasi Hukum dan Dual Loyalty WNI Jadi Militer di Amerika Serikat appeared first on SuaraBaru.id.

MENGAKHIRI tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 yang baru saja berlangsung membuat dunia dikejutkan dengan rentetan bencana alam yang terjadi dibeberapa belahan dunia, baik di Eropa, Amerika dan Asia, serta tidak terkecuali di tanah air Indonesia.

Sungguh peristiwa yang benar – benar tidak disangka-sangka bahwa banjir bandang dan tanah longsor telah melanda di Pulau Sumatra.

Tiga Propinsi terparah terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Demikian juga di daerah Propinsi lain di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Jakarta dan Banten. Walaupun tahun – tahun sebelumnya Jabodetabek menjadi daerah yang selalu muncul di Televisi Nasional karena langganan banjir hingga saat ini, namun kedasyatan bencana alam yang berupa banjir bandang dan tanah longsor Sumatra telah menghentak nurani seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Karena kejadian di tiga Propinsi tersebut betul – betul begitu dasyat meluluhlantahkan semua insfrastruktur dan sumber daya yang ada.

Sebuah kejadian yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa banjir bandang yang demikian dahsyat yang dipercayai sebagai akibat adanya hujan dengan intensitas yang begitu tinggi dengan kurun waktu yang relatif lama dibandingkan dengan sebelumnya.

Akibat cuaca ekstrim tersebut telah menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor dimana – mana. Hal serupa juga tidak kalah mengejutkan masyarakat tentang adanya pohon – pohon yang tumbang terbawa oleh air bah yang begitu dahsyat, bahkan dibarengi dengan batang – batang kayu yang cukup besar dan banyak jumlahnya tidak saja berasal dari batang – batang yang tercabut bersama akarnya tetapi juga ada batang – batang kayu yang terpotong rapi dengan kulit kayu yang telah mengelupas sebagai tanda telah lama pohon tersebut lepas dari tempat hidup atau habitatnya.

Munculnya fenomena banjir bandang yang disertai batangan – batangan kayu yang banyak jumlahnya memunculkan praduga bahwa selama ini terjadi sinyalemen penebangan hutan dibagian hulu adalah benar adanya.

Dengan demikian baik perorangan atau kelompok orang atau bahkan korporasi yang dikabarkan memiliki hak guna hutan beratus – ratus ribu hektar, bahkan jutaan hektar bukanlah isapan jempol belaka. Inilah bukti yang tidak dapat disangkal, karena alam telah mempertontonkan keserakahan pribadi atau korporasi tadi pada dunia.

Kejadian tersebut sebenarnya telah menciderai komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto akan pembangunan yang tidak boleh melanggar atau bahkan menabrak tatanan lingkungan hidup yang harus terus diusahakan kelangsungannya. Komitmen ini telah die-jawantahkan dengan memisahkan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Kementrian Kehutanan, dengan harapan keberadaan hutan di Indonesia yang merupakan paru – paru dunia pengelolaannya akan lebih baik.

Dengan kejadian tersebut kita diperingatkan alam bahwa apa yang telah dilakukan manusia terhadap lingkungan sudah melebihi batas – batas kepatutan dan kepantasan. Inilah yang sebenarnya harus direnungkan oleh kita dan menteri – menteri terkait dengan kejadian yang melanda Tanah Air tercinta yang ditandai dengan runtuhnya infrastruktur, jalan, jembatan, dan flora serta fauna yang demikian tinggi nilai sosial dan akademiknya.

Terjadinya bencana lingkungan ini telah menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi agar eksistensi ketiga provinsi yang terdampak bencana tetap teguh berdiri menjadi satu kesatuan di bawah NKRI.

The post Introspeksi Diri Pengelolaan Lingkungan Hidup di NKRI appeared first on SuaraBaru.id.

Acara dihadiri oleh Kepala UPT se-Nusakambangan di lingkungan Kemenkumham Jateng, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan, stake holder Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) RI, serta perwakilan Polresta Cilacap.

Mayor Jenderal TNI Roedy Widodo selaku Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menyampaikan selamat kepada keempat orang Napiter yang hari ini mengucapkan ikrar setia NKRI. Menurutnya, ikrar merupakan suatu langkah perubahan dalam rangka upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

“Sebagai wujud komitmen untuk kembali kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Hal ini merupakan wujud kesadaran untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan terorisme. Saya berharap, dalam pernyataan ikrar NKRI ini dapat menjadi momentum untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik,” ungkapnya.

Prosesi ikrar setia ini merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan komitmen terhadap NKRI di kalangan para WBP.

Roedy Widodo memberikan apresiasi kepada Kepala Lapas serta jajaran Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan stakeholder atas komitmen dalam penyelenggaraan agenda program pembinaan dalam Lapas khususnya di Lapas Pasir Putih.

“Acara ini merupakan hasil refleksi dari sinergi yang terjalin antara Lapas dengan institusi keamanan penegak hukum terkait dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional. Ini menunjukkan sinergitas komitmen bersama yang kuat dalam mewujudkan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Kemenkumham Jateng, “ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kalapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan menjadi motivasi bersama antar stakeholder dalam melaksanakan kewajiban sebagai Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, agar dapat memiliki perubahan perilaku yang semakin baik dan mempunyai kepribadian yang berkualitas, dengan memiliki landasan moral keagamaan dan kebangsaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Ning S

The post 4 Napiter Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ucap Ikrar Setia NKRI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr. Muhammad Aji Nugroho, dalam acara Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, yang diadakan di Pendopo Pemkab Pemalang, Rabu (10/7/2024).

“Sebagian besar mantan narapidana teroris tampak bersih dan santun, namun memiliki kekejaman dalam tindakan seperti pembunuhan,” ungkap Aji, Trainer Moderasi Beragama ini.

Aji mengungkapkan, selain alasan tersebut, ada juga faktor lain seperti kekecewaan terhadap pemerintah yang ada di Indonesia, berangkat dari perasaan ketidakadilan dan peminggiran kelompok mereka.

“Alasan ingin mengubah sesuatu yang tidak sesuai menjadi sesuatu yang positif menurut pemahaman ideologi mereka,” jelas Aji seorang Dai Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah.

Disampaikan, Indonesia rentan terhadap konflik karena banyaknya perbedaan, namun memiliki tradisi yang kuat. Selain itu, Pancasila juga menjadi faktor penguat Indonesia, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama.

“Nasib keberagamaan di Indonesia ditentukan oleh juru bicara agamanya. Jika mereka menyampaikan narasi dengan moderat, maka Indonesia akan damai,” ujar Aji.

Aji mengungkapkan, ada tiga tantangan dalam kehidupan beragama: Pertama, menguatnya pandangan dan perilaku keberagaman eksklusif; kedua, tingginya kekerasan bermotif agama; ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan NKRI.

“Ketiga tantangan tersebut memerlukan wacana yang dapat menangkalnya, yaitu Moderasi Beragama (MB). Namun MB tidak hanya wacana, namun juga perlu diterapkan dalam regulasi dan layanan public, ” tegas Aji.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, H. Roziqun, S.Ag, M.Pd.I mengatakan, bahwa Moderasi Beragama adalah alat untuk mencapai toleransi dan kerukunan. Dalam beragama, kita harus memperhatikan dua hal penting: memahami dan mengamalkan.

“Hal tersebut tidak terlepas dari inti agama dan cabang agama,” ujar Roziqun.

Inti agama mencakup keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip lain yang kita sepakati sebagai kebenaran bersama. Sementara itu, cabang agama meliputi tafsir-tafsir dari pemahaman agama masing-masing.

“Pengetahuan, nilai budaya, dan ekosistem lingkungan membuat kita berbeda dalam menjalankan agama. Ada yang terlalu ekstrem ke kanan atau ke kiri. Keduanya perlu ditempatkan di tengah agar menjadi moderat,” tegas Roziqun.

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Moch. Muhaemin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program penguatan moderasi beragama kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan tema “Moderasi Beragama: Menjaga Harmoni, Membangun Negeri.”

“Peserta diharapkan memahami moderasi beragama sebagai gagasan penting dalam membangun harmoni masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal masyarakat yang moderat, rukun, dan harmonis,” tandas Muhaemin.

Diketahui, kegiatan ini merupakan kerja sama BLA Semarang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan hadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, termasuk kepala, sekretaris, dinas organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa.

Ning S

The post Nasib Keberagamaan di Indonesia Ditentukan Juru Bicara Agamanya appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, keempat Napiter tersebut berasal dari jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala Lapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim, mengatakan, keempat Napiter tersebut telah melalui proses pembinaan yang intensif sesuai SOP selama beberapa bulan. Mereka mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“Alhamdulillah, hari ini empat Napiter telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka telah menyadari kesalahannya dan bertekad untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI,” kata Enjat.

Keempat napiter yang berikrar terdiri dari 3 Napiter jaringan JI dan 1 napiter jaringan JAD. Enjat berharap ikrar setia NKRI yang dilakukan oleh keempat Napiter tersebut dapat menjadi contoh bagi Napiter lainnya yang berada di Lapas Pasir Putih.

“Kami berharap, Napiter lainnya yang masih berada di Lapas Pasir Putih juga dapat mengikuti jejak mereka dan kembali ke pangkuan NKRI, “ungkapnya.

Ia menyebut, ikrar setia NKRI ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merehabilitasi dan deradikalisasi Napiter. Diharapkan dengan upaya ini, Napiter dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum.

Dari keempat Napiter yang melakukan ikrar setia NKRI, tiga diantaranya berasal dari jaringan JI. Pemerintah perlu terus melakukan upaya deradikalisasi terhadap Napiter agar mereka tidak kembali ke dunia terorisme setelah bebas dari penjara.

Dikatakan, kegiatan ikrar selalu dihadiri oleh para stakeholder terkait dengan deradikalisasi di dalam Lapas Pasir Putih.

Keterlibatan Densus 88, BNPT, Kemenag, Polri dan TNI serta internal Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan telah membuktikan bahwa proses deradikalisasi melalui pendekatan multi sektoral akan memberikan dampak yang luar biasa bagi program deradikalisasi.

Ning S

The post 4 Napiiter Lapas High Risk Pasir Putih Ucapkan Ikrar Setia NKRI appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya, Arisal Nano Supriyatna, Napiter asal Kabupaten Sukabumi ini dijatuhi vonis pidana 3 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 7 April 2022.

Arisal sempat berada di Rutan Depok sebelum dipindahkan ke Lapas Semarang untuk mengikuti pembinaan yang lebih baik lagi.

Kepala Lapas Semarang, Usman Masjid mengungkapkan, Arisal adalah Napiter jaringan Jama’ah Anshorut Daulah (JAD). Saat menjalani hukuman di Lapas Semarang, tidak ada yang terlihat menonjol dari dirinya.

“Ia seperti orang biasa pada umumnya, mengikuti pembinaan dengan baik. Sama sekali tidak pernah mendapat register F, ” kata Usman, Minggu (14/1/2024).

The post Usai Berikrar NKRI, Seorang Napiter Jaringan JAD Dibebaskan dari Lapas Semarang  appeared first on SuaraBaru.id.

Prosesi ikrar setia NKRI tersebut dihadiri oleh perwakilan Densus 88, Kementerian Agama (Kemenag), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Polres Cilacap, dan Kodim Cilacap.

Kepala Lapas Pasir Putih Kemenkumham Jateng, Enjat Luqmanul Hakim mengatakan, Napiter SYD telah melalui proses pembinaan yang intensif selama 6 bulan di Lapas Pasir Putih.

Selama proses pembinaan tersebut, SYD telah mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar dan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“SYD telah menyadari kesalahannya dan bertekad untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” kata Enjat.

Dalam ikrarnya, SYD menyatakan, dirinya mengakui NKRI sebagai satu-satunya negara yang sah di Indonesia. Ia juga menyatakan dirinya akan setia kepada NKRI dan akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kasi Binadik Lapas Pasir Putih, Satriya Dinda mengapresiasi langkah SYD yang telah menyatakan ikrar setia NKRI. Ia berharap ikrar setia NKRI yang dilakukan SYD menjadi contoh bagi Napiter lainnya yang masih berada di Lapas Pasir Putih.

“Kami berharap, Napiter lainnya yang masih berada di Lapas Pasir Putih juga dapat mengikuti jejak SYD dan kembali ke pangkuan NKRI,” kata Satriya.

Kegiatan ikrar setia NKRI ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merehabilitasi dan deradikalisasi Napiter. Pemerintah berharap, dengan upaya ini, Napiter dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum.

Ning S

The post Seorang Napiter Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Ikrarkan NKRI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya secara daring, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, di hadapan sejumlah tokoh dan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (10/12/2023).

Menurut dia, setiap individu harus mampu menyikapi perkembangan dunia dengan baik, sambil memupuk dan melaksanakan nilai-nilai kebangsaan warisan pendahulu bangsa. Seperti gotong-royong, musyawarah, tradisi dan kearifan lokal, secara harmoni.

BACA JUGA: Muhammadiyah Dukung Kader yang Maju Pemilihan Legislatif

”Kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi, dengan penerapan nilai-nilai dalam empat konsensus kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan bagian untuk mengatasi permasalahan itu,” kata Lestari.

Sosialisasi konsensus kebangsaan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari program MPR RI, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, agar memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam keseharian.

Apalagi, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang, akan semakin kompleks. Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan, terdapat lima isu global penting yang mesti diperhatikan menjelang akhir 2023.

BACA JUGA: Warga Antusias Nonton Kirab Budaya Hari Jadi Ke-274 Kota Blora

”Isu itu yakni perdamaian dunia, akibat konflik dan krisis global, gerak bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, tata kelola dari dampak berkelanjutan akibat pandemi, dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana maupun konflik,” ungkap dia.

Sejumlah isu global itu, tegas Rerie, diyakini akan berdampak juga terhadap Indonesia, yang di sisi lain saat ini sedang menjalani tahapan pesta demokrasi, untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa.

Dalam proses menuju pesta demokrasi itu, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pakar politik menilai, mulai terlihat ada disharmoni dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.

BACA JUGA: Persijap Permalukan Gresik United di Stadion GBK, Polres Terjunkan 400 Personil Gabungan

”Kita harus pastikan disharmoni itu tidak terjadi, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan tetap diimplementasikan secara utuh,” tegas Rerie.

Di tengah berbagai perbedaan, seperti perbedaan pandangan, suku, ras dan agama, menurut Rerie, harus dipahami bahwa keberagamam yang dimiliki saat ini merupakan anugerah, yang harus bersama-sama dimaknai sebagai perekat dalam setiap kehidupan sosial sehari-hari.

”Dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara utuh dalam keseharian, proses pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan, diharapkan akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang dicita-citakan para pendiri negeri ini,” tandas Rerie.

Riyan

The post Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik dengan Empat Konsensus Kebangsaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pembinaan, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), perwakilan Detasemen Khusus 88, Polsek Ngaliyan, Koramil, Kemenag Ngaliyan, perwakilan Bapas Kelas I Semarang, dan Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan.

Diketahui, narapidana (warga binaan) yang melakukan ikrar setia NKRI adalah S, ANS, dan YS, yang dulunya berbaiat dan bergabung kelompok jihadis radikal teror Jamaah Anshor Daulah (JAD), kelompok lokal di Indonesia yang berafiliasi dengan kelompok teror global ISIS.

BACA JUGA: Seperti Apakah Menu Makan dalam Penjara? yuk Intip di Lapas Semarang

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang, Usman Madjid menyampaikan, ketiga narapidana ini telah meninggalkan kelompok lamanya. Mengakui kesalahan serta berjanji untuk menjaga NKRI dari paham radikalisme terorisme.

Ketiga Napiter mengikuti prosesi mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan, mencium bendera merah putih, membaca dan menandatangani ikrar setia NKRI, pengucapan sila Pancasila hingga meneriakkan yel-yel NKRI. Pernyataan tersebut kemudian disahkan Kepala Bidang Pembinaan, Agung Nurbani.

Usman menegaskan, dengan adanya Napiter yang sudah ikrar NKRI, maka hak-hak mereka sebagai warga binaan tentunya akan diberikan. “Ini adalah hal khusus, pada konteks kasus terorisme yang menjerat mereka,” katanya.

BACA JUGA: Upaya Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Begini Arahan Lapas Semarang untuk Keluarga WBP

“Kami mengapresiasi warga binaan teroris yang telah berikrar setia kepada NKRI. Karena telah berikrar setia NKRI, maka para Napiter akan mendapatkan hak-haknya untuk remisi dan pembebasan bersyarat,” ujar Usman.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan, Agung Nurbani mengatakan, pembinaan yang dilakukan warga binaan teroris ditempatkan di sel yang berbeda agar dapat bersosialisasi dengan yang lain. Setiap harinya, para warga binaan teroris ini melaksanakan pembinaan berupa kesenian kaligrafi dan membuat beraneka macam gorengan.

“Bersyukurlah, kalian dulunya adalah keluarga yang kabur, tapi sekarang sudah kembali lagi ke rumah. Kami berharap pembacaan ikrar ini tidak hanya sebatas ucapan semata, namun bisa ditanamkan dalam jiwa dan diterapkan dalam tindakan,” tutur Agung.

Ning S

The post 3 Napiter Lapas Semarang Ikrarkan Sumpah Setia NKRI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menerima mandat dari hasil Kongres Gerakan Emak-emak Relawan Ganjar Pranowo (Gemar-GP), yang dilaksanakan di Gedung Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jumat (7/7/2023).

Gubernur berambut putih itupun sepakat dengan sembilan mandat yang disampaikan emak-emak Jatim kepadanya. Menurutnya, kalau soal mandat yang disampaikan pada kongres itu satu tujuan dengannya.

BACA JUGA: Dua Kapal Nelayan di TPI Pasir Tenggelam Dihantam Ombak

”Perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Perempuan adalah narasumber pertama nilai kebudayaan untuk anak bangsa. Maka, perempuan tidak cukup hanya dilindungi, tapi juga harus ikut serta bersama, bahkan menjadi garda terdepan pembangunan bangsa,” kata politisi PDIP yang khas dengan rambut putihnya ini.

Ditambahkan dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia juga mengapresiasi perempuan Jatim, yang selama ini telah terlibat aktif menyampaikan masukan kepada negara.

”Ada akses pendidikan, kesehatan, kekerasan pada perempuan, KDRT, termasuk kepedulian pada kelompok profesi perempuan, seperti nelayan, petani dan buruh migran. Tentu ini PR kita semua, untuk segera dibereskan,” tegasnya.

BACA JUGA: Warga Sowan Lor Minta Kapolres Jepara Basmi Miras di Desanya

Seperti diketahui, dalam acara bertajuk Kongres Gemar-GP itu, mereka membacakan sembilan mandat terkait persoalan perempuan. Sembilan mandat itu kemudian diserahkan kepada Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP ini.

”Kami emak-emak se-Jawa Timur telah sepakat, untuk terlibat aktif dalam politik, mewujudkan cita-cita dan memperjuangkan hak kaum perempuan. Kami yakin, Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang tepat mengemban amanat dalam mewujudkan cita-cita dan harapan perempuan Indonesia,” kata Qurotun Ayun,
Ketua Emak-Emak Relawan Ganjar Pranowo Jatim ini.

Dia kemudian membacakan sembilan mandat itu. Di antaranya menjaga NKRI, memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme, menolak radikalisme dan intoleransi, menolak diskriminasi, marginalisasi, pembungkaman serta penindasan terhadap perempuan.

BACA JUGA: Peras dan Ancam BUMN Adhi Karya, Mahfud Divonis 8 Bulan Penjara

Mereka juga meminta, supaya Ganjar membuka ruang seluas-luasnya, untuk pemberdayaan dan eksistensi perempuan dalam sektor perekonomian, ketika terpilih sebagai presiden. Mulai dari UMKM, akses pinjaman modal, dan pertanian.

”Kami juga meminta ada perlindungan pekerja perempuan dan pekerja migran. Jangan sampai perempuan jadi korban eksploitasi kerja, jangan sampai perempuan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta korban kekerasan seksual,” tegasnya.

Mereka juga meminta, agar negara memberikan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta untuk para perempuan marjinal.

”Kami yakin dan percaya, Pak Ganjar bisa mewujudkan mandat yang kami berikan ini. Untuk itu, kami emak-emak Jatim siap berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar di Pilpres 2024,” pungkasnya.

Riyan

The post Hasil Kongres Gemar-GP Berikan 9 Mandat pada Capres 2024, Ini Isinya appeared first on SuaraBaru.id.