Seperti diketahui cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (31/1/2024), saat blusukan di Lampung Tengah. Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri, yang akan diserahkan langsung kepada Presiden RI Jokowi.

”Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat,” ucap Ganjar, saat berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA: Angka Harapan Hidup Naik, Banyak PNS “Muda” Masuki Masa Pensiun

Dia juga berharap, keputusan Mahfud MD Mundur dari jabatannya itu, akan diikuti capres-cawapres lainnya. Mereka yang masih menjabat sebagai menteri atau pejabat negara, sebaiknya mundur dari jabatannya, untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

”Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik, dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali calon lain bisa mengikuti,” harap Ganjar.

Disinggung apakah yang dimaksud Ganjar adalah Prabowo dan Gibran juga harus mundur, Ganjar pun membenarkan.

BACA JUGA: Hindari Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api, Warga Sumberejo Randublatung bersama Tentara Pasang Palang Pintu

”Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud,” tegas Ganjar.

Ditanya kenapa Mahfud MD baru mengundurkan saat ini, Ganjar menegaskan, sebenarnya rencana itu sudah lama dibicarakan. Namun Mahfud menunggu waktu yang tepat.

”Tapi meski baru mundur sekarang, apakah yang lain ada yang mundur lebih dulu? Kan tidak. Maka Pak Mahfud lah yang selalu pertama,” pungkasnya.

Riyan

The post Ganjar Salut Atas Putusan Mundur Mahfud MD dari Kabinet Jokowi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui siaran live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, pada Rabu (31/1/2024).

“Saat ini saya berada di Pura Ulundano, Lampung. Pura ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan siang malam sejak tangga 23 Januari 2024 itu saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud,” kata Mahfud.

Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi Jadi Pilihan Logis Mahfud MD

Ia mengatakan, dirinya sudah sejak lama bersepakat dengan capresnya Ganjar untuk mundur dari jabatannya tersebut.

“Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu, ya, satu momen, situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung, yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud,” tuturnya.

Menurutnya ia juga sudah berbicara dengan pihak Istana. Mahfud sendiri masih membawa surat resign-nya tersebut dan akan disampaikan langsung ke Jokowi ketika bertemu.

“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden,” ujarnya seperti dilansir dari Suara.com.

“Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, begitu saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini,” sambungnya.

Claudia

The post Cawapres Mahfud MD Umumkan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam appeared first on SuaraBaru.id.

Foto Ganjar ngopi bareng Mahfud MD itu, diunggah di akun instagram @ganjar_pranowo, pada Minggu (10/9/2023). Dalam foto itu, Ganjar terlihat mengenakan batik lengan panjang berwarna merah. Sedangkan Mahfud MD mengenakan setelan jas. Keduanya terlihat duduk santai menyilangkan kaki, sambil tersenyum.

Ganjar mengunggah foto itu dengan keterangan, ‘Ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik. Terima Kasih ya Prof @mohmahfudmd”’.

BACA JUGA: Ganjar Punya Bekal Kebijakan yang Sejalan dengan Gerakan NU

Kurang dari satu jam sejak diposting, foto itu telah disukai lebih dari 4.000 kali, dan dibanjiri ratusan komentar. Para netizen pun memberikan dukungan pada keduanya, agar menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Misalnya akun @niasolihah23, yang menilai keduanya cocok jika dipasangkan menjadi capres dan cawapres. Menurutnya, foto yang diunggah itu menjadi kode. “tanda-tanda Pak Ganjar dipasangkan dgn Pak Mahfud MD kah? ku rasa pasangan ini sgt cocok utk membawa Indonesia lebih baik,” tulisnya.

Begitu juga dengan akun @antonius198, “Salah satu kandidat cawapres Pak Ganjar..apakah takdir akan menyatukan mereka??..tetap mendukung Pak Ganjar utk menjadi RI-1 2024-2029..,” katanya.

BACA JUGA: Mbak Ita Pastikan Ketersediaan Air Bersih di Kota Semarang Tercukupi

Sementara itu akun @karuhuntours85, mendukung agar keduanya berpasangan sebagai capres dan cawapres 2024. Alasannya, keduanya sama-sama mempunyai komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi di Indonesia.

“Setuju bgt nih, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD pasangan yg ideal untuk menangani korupsi dan membawa Indonesia maju. integritas mereka sudah teruji,” tulisnya.

Seperti diketahui, Mahfud MD masuk dalam bursa bacawapres pendamping Ganjar. Mahfud MD menjadi satu di antara beberapa nama calon terkuat yang akan mendampingi Ganjar di kursi wakil presiden.

Riyan

The post Ganjar Ucapkan Terima Kasih ke Mahfud MD, Bersedia Jadi Cawapres? appeared first on SuaraBaru.id.

Pakar hukum tata negara asal Madura itu menyampaikan ceramah dengan tema “Berkurban sebagai Ibadah untuk Kemajuan Tanah Air Indonesia”. Sedangkan yang menjadi imam salat Idul Adha adalah Imam MAJT, KH Zaenuri Ahmad.

Meskipun pelaksanaan salat Idul Adha dimulai pukul 07.00 WIB, namun sejak pukul 05.00 WIB jemaah dari berbagai penjuru sudah berdatangan ke masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah itu.

Di bagian dalam dan serambi masjid, tak kurang 20.000-an jemaah kusyuk menunaikan salat Idul Adha di sini.

Dalam khotbahnya, Mahfud menyebut bahwa menyembelih hewan kurban adalah perintah Allah yang dikuatkan oleh Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Secara fikih menyembelih hewan kurban hukumnya tidak wajib, ia adalah sunnah.

Meskipun begitu, kata dia, disepakati oleh banyak ulama bahwa hukum sunnah dari penyembelihan hewan kurban oleh setiap orang muslim yang mampu adalah sunnah yang mendekati wajib, sunnah mu’akkadah.

Menurutnya, Idul Adha hendaknya dijadikan momentum untuk tahan terhadap ujian. Nabi Ibrahim, para nabi, dan umat-umat terdahulu seringkali dihadapkan pada ujian yang berat untuk mempertahankan keimanan.

The post Jadi Khatib Idul Adha di MAJT, Mahfud MD Ajak Masyarakat Jaga Iman dan Kompak dalam Keluarga appeared first on SuaraBaru.id.

Pakar hukum tata negara asal Madura itu, menyampaikan ceramah dengan tema ‘Berkurban sebagai Ibadah untuk Kemajuan Tanah Air Indonesia’. Sekitar 20 ribuan jamaah mendengarkan dengan seksama, sekaligus menjadi makmum Shalat Id yang dipimpin Imam MAJT, KH Zaenuri Ahmad.

Dalam khotbahnya, Mahfud menyampaikan, Idul Adha hendaknya dijadikan momentum untuk tahan terhadap ujian yang diberikan Allah SWT. Dia juga mengajak masyarakat, untuk menjaga tensi, dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA: Idul Adha di Masjid Baitu Hidayatit Taqwa Petekeyan, Ibadah Kurban Refleksi Ilahiah dan Insaniyah

”Saya mengajak semua mengisi tahun politik ini dengan penuh persaudaraan, dalam rangka menjaga keutuhan negara Indonesia,” tambahnya.

Kehadiran Prof Mahfud di MAJT ini, memang menjadi magnet tersendiri. Karena banyak jamaah yang rela mengantre untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Dalam kesempatan itu, Mahfud sekaligus meresmikan pertanian agrowisata dan edukasi milik MAJT, serta berkesempatan memanen buah melon dan buah kurma di halaman masjid.

BACA JUGA: Tanpa Seremoni, Pemkot Semarang Salurkan Daging Qurban bagi Masyarakat yang Membutuhkan

Sejumlah pengurus MAJT, ulama dan tokoh hadir mendampingi. Di antaranya Anggota Dewan Penasihat MAJT yang juga mantan Gubernur Jateng Drs H Ali Mufiz MPA, Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Baznas Jateng Dr Ahmad Darodji MSi, dan Ketua Takmir Masjid Baiturrahman DR KH Multazam MAg.

Sementara itu, Sekretaris MAJT, Muhyiddin menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyembelihan hewan kurban pada Sabtu (1/7/2023) mendatang. Pada Idul Adha tahun ini, MAJT menerima 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing.

Riyan

The post Pesan Bijak Prof Mahfud MD Hadapi Tahun Politik 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual, di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu, yang meninggalkan beban berat bagi para korban dan keluarganya,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada Januari lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh jalur Nonyudisial, dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban, tanpa menegasikan mekanisme yudisial.

BACA JUGA: GP Ansor Kudus Berikan Waktu Satpol PP Tertibkan Karaoke sampai 1 Muharam

”Kita bersyukur, Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa yang terjadi. Ini sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” harap dia.

Presiden mengakui, proses penyelesaian Nonyudisial pelanggaran HAM berat di Tanah Air, melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, presiden menyampaikan apresiasinya, atas kebesaran hati para korban dan ahli warisnya, dalam menerima setiap proses yang berjalan.

”Saya yakin, tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini, menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tandasnya.

BACA JUGA: Siapapun yang ‘Bermain’ di Sepak Bola Tak Ada Ampun

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan, alasan dipilihnya Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat ini. Menurut dia, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia.

Selain itu, Menko Polhukam melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh. Selain itu, penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami, yang terjadi pada 2004 lalu.

”Ketiga hal itu memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud.

BACA JUGA: Diikuti 140 Pengusaha, Disperindag Jepara Gelar Pameran Mebel Online

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan hak-hak korban maupun ahli waris, yang diwakili delapan penerima. Selain itu, presiden juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga, yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.

Hadir juga dalam acara itu, Mensesneg Pratikno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Tri Rismaharini, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkop UKM Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Riyan

The post Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat untuk Sembuhkan Luka Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

MANAKALA dipanggil oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, pada Selasa (11/10/2022), di Kantor Kemenko Polhukam, jajaran petinggi PSSI lagi-lagi menyatakan, PSSI tidak bertanggung jawab terhadap malapetaka atau tragedi Kanjuruhan.

PSSI kembali berlindung di balik Pasal 3 Ayat 1 d bab Tanggung Jawab Regulasi Keselamatan dan Keamanan (selanjutnya disingkat RKK) PSSI Tahun 2021. Dengan adanya ketentuan ini, PSSI menandaskan, mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum pihak manapun.

Benarkah demikian? Kita akan melakukan telaah terhadap makna rumusan Pasal 3 Ayat 1 d dan melakukan penelusuran sistematis, dengan menghubungkan pasal-pasal terkait di RKK PSSI Tahun 2021 sendiri.

Dari tinjauan itu dapat disimpulkan, ternyata PSSI tetap wajib memikul tanggung jawab hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, PSSI tidak dapat berlindung sepenuhnya di Pasal 3 Ayat 1 d RKK PSSI Tahun 2021.

Supaya lebih jelas, disini dikutip bunyi Pasal 3 Ayat 1 d sebagai berikut:
“1. Panpel wajib, dengan biaya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk: d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun, dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini”.

Dengan dalih PSSI punya aturan sendiri, mereka membela (diri), hanya dengan aturan itu saja. Hanya Panpel yang Membebaskan PSSI

Dari rumusan ini, ada dua hal yang jelas. Pertama, PSSI hanya dibebaskan oleh Panpel. Dalam RKK PSSI Tahun 2021, ternyata yang terlibat dalam pertandingan tidak hanya Panpel, tapi ada juga struktur lain, yaitu Penyelenggara Pertandingan.

Sesuai dengan RKK PSSI tahun 2021, yang dimaksud dengan Panpel adalah, “panitia pelaksana pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh PENYELENGGARA PERTANDINGAN (huruf besar dari penulis) bertanggung jawab kepada PENYELENGGARA dan atau PSSI, dipimpin dan beranggota personil-personil sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Terkait, untuk bertindak sebagai penyelenggara pertandingan dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Regulasi Kompetisi PSSI”.

Lalu apa yang dimaksud dengan PENYELENGGARA PERTANDINGAN? RKK PSSI tahun 2021 mendefinisikan penyelenggara pertandingan adalah, “orang/organisasi/klub atau entitas legal lainnya yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola”.

Jika ditilik dari pengertian itu, dalam RKK PSSI tahun 2021 ada dua entitas yang berbeda. Pertama, Penyelenggara Pertandingan, yakni pihak yang menyelenggarakan pertandingan. Lalu untuk Pelaksanaan Pertandingan dibentuklah Panpel.

Nah, ternyata Pasal 3 Ayat 1 huruf d, yang membebaskan PSSI hanyalah Panpel, bukan semua organ yang ada. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang ada pada RKK PSSI Tahun 2021 sendiri terang benderang, Penyelenggara Pertandingan sama sekali tidak membebaskan PSSI dari kewajiban hukum apapun, termasuk tidak terbatas pada tuntutan hukum pihak ketiga. Padahal jelas Penyelenggara Pertandingan kedudukanya lebih tinggi dari Panpel.

Dari konstruksi hukum ini saja sudah jelas, PSSI harus ikut bertanggung jawab terhadap semua yang tidak dibebaskan oleh Penyelenggara Pertandingan. Ini peraturan PSSI sendiri yang tentu harus dihormati, pertama-tama oleh PSSI sendiri.

Pada Pasal 26 RKK PSSI tahun 2021, Penyelenggara Pertandingan diberikan enam kewajiban dalam pemeriksaan dan penjagaan stadion. Dengan kata lain, Penyelenggara Pertandingan merupakan organ yang aktif, dan juga memiliki peran besar. Dan Penyelenggaran Pertandingan dalam RKK PSSI tahun 2021 sendiri, sama sekali tidak mengatur untuk menjamin, membebaskan dan melepaskan PSSI dari tanggung jawab hukum.

Maknanya, dalam tragedi di Kanjuruhan, PSSI tidak dapat mengelak dan berlindung di Pasal 3 Ayat 1 d. Hanya Panpel saja yang membebaskan PSSI, tetapi organ-organ lain sama sekali tidak memberikan pembebasan itu.

Tuntutan Perdata
Jika diperhatikan, rumusan Pasal 3 Ayat 1 d dapatlah ditafsirkan Panpel menjamin membebaskan PSSI dari tuntutan pihak manapun limitatif, pada aspek hukum perdata saja. Bukan hukum lainnya, terutama bukan hukum pidana.

Simak saja rumusan Pasal 3 Ayat 1 d, jelas mengacu pada aspek hukum perdata. Perhatikan kalimat, “Panpel wajib, dengan biaya sendiri, bertanggung jawab penuh untuk:”. Kata “dengan biaya sendiri” jelas maksudnya adalah aspek kebendaan atau finansial, dan itu artinya perdata.

Hal ini masih diperjelas lagi dengan rumusan limitatif atau terbatas, yakni “Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain”. Pemakaian terminologi “kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain”, jelas merujuk kepada hukum perdata. Dalam hal ini “kecelakaan dan kerusakan”, harus ditafsirkan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai kerugian perdata, lantaran dibuntut kalimat terdapat kata “dan kerugian lainnya”.

Dari sana kita memahami pula, karena ini persoalan perdata, rumusannya pun terang benderang rumusan dan tanggung jawab perdata. Bagian kalimat dalam Pasal 3 Ayat 1 d yang berbunyi, “Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun”, bermakna Panpel membebaskan PSSI dari segala tuntutan perdata pihak manapun.

Ini merupakan konstruksi hukum perdata, dan memang lazim dipakai dalam perjanjian perdata. Pemberiaan pelepasan tanggung jawab perdata diperbolehkan dalam hukum perdata.

Sebaliknya, berbeda dengan hukum pidana. Ketentuan peraturan pidana memiliki aturan tersendiri. Pertama, Panpel tidak memiliki otoritas atau kewenangan apa pun dalam hukum pidana, apalagi otoritas untuk membebaskan pihak ketiga dari kesalahan pidana. Ada atau tidaknya kesalahan atau pemenuhan unsur pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan atau otoritas penyidik (polisi).

Jadi, dalam hal hukum pidana, Panpel tidak dapat membebaskan PSSI dari pertanggungjawaban pidana apa pun. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan, PSSI sama sekali tidak memiliki kekebalan hukum pidana, di balik Pasal 3 Ayat 1 d.

Kedua, dalam hukum pidana berlaku asas penyertaan (deeleming), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Intinya, setiap pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pidana, harus bertanggung jawab sesuai peranannya masing-masing.

Dengan demikian, dari aspek pidana, karena PSSI memiliki peranan sentral dalam pengaturan pertandingan sepak bola di Indonesia, otomatis PSSI tidak dapat diberikan pengecualiaan untuk lepas dari tanggung jawab pidana.

Tegas, dari RKK PSSI Tahun 2021, telaah aspek pidana membuktikan, PSSI tetap harus ikut bertanggung jawab dalam kasus malapetakan Kanjuruhan.

Tak Ada Pelepasan Tanggung Jawab Pidana
Kejelasan Pasal 3 Ayat 1 d merupakan pelepasan tanggung jawab hukum perdata, dapat kita kaitkan dengan penelusuran kita terhadap seluruh pasal-pasal RKK PSSI tahun 2021. Ternyata tak ada satupun ketentuan dari 57 Pasal RKK PSSI tahun 2021 beserta lampirannya, yang menyatakan PSSI dilepaskan dari ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Ini selaras dengan rumusan penegasan Pasal 1 Ayat 4 yang menegaskan, “Peraturan ini merupakan persyaratan minimum dan tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apa artinya? Di luar ketentuan aspek perdata, PSSI tidak dibebaskan dari beban apa pun. PSSI wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum pidana. Dengan demikian, jelas PSSI dapat dijerat dengan berbagai hukum, tetapi tidak terbatas, terutama dengan hukum pidana.

Maka oleh karenanya, pembelaan PSSI yang berlindung di balik Pasal 3 Ayat 1 d RKK PSSI tahun 2021, sudah tidak relevan lagi. PSSI tidak memiliki kekebalan hukum lagi.

— Wina Armada Sukardi, Advokat dan Analis Sepak Bola —

The post PSSI Tak Memiliki Kekebalan Hukum dan Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Tragedi Kanjuruhan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Mahfud, Gedung Menara USM sebagai penanda bahwa kampus USM yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang, terus bergerak maju dalam pengembangan institusi.

”Gedung ini adalah kebanggaan keluarga besar USM, yang terus bergerak maju untuk perkembangan civitas akademika USM. Harapannya, Gedung Menara USM bisa membangun SDM unggul dalam keilmuan maupun karakter,” kata Mahfud dalam sambutannya.

BACA JUGA: Gerindra Jateng Dorong Vaksinasi Tanpa Domisili untuk Percepatan

Menurut dia, pembangunan itu sejalan dengan visi USM, yakni menghasilkan sumber daya insani beradab, serta mampu bersaing secara Nasional dan global.

Mahfud lalu bercerita, bagaimana keterlibatannya dengan USM. Diungkapkan dia, dirinya sudah menjadi Ketua Dewan Penyantun jauh sebelum menjadi Menko Polhukam. Saat itu tahun 2017, ketika berada di Tokyo, Jepang, tiba-tiba ditelpon Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Dr Muladi SH, untuk mengisi kuliah umum di USM.

”Karena saya menganggap Prof Muladi adalah senior dan guru, dengan senang hati saya datang ke USM. Namun saat Prof Muladi memberikan sambutan, beliau meminta saya menjadi Ketua Dewan Penyantun, dan permintaan ini tak boleh ditolak. Mungkin karena saya jadi Ketua Dewan Penyantun ini, saya jadi Menko Polhukam,” tuturnya, yang disambut tawa hadirin.

BACA JUGA: Jateng Mendapatkan Apresiasi Unicef atas Penanganan Anak Terdampak Covid-19

Menara ini dinamakan Gedung Prof Muladi, untuk mengenang jasa almarhum Prof Dr Muladi SH, yang telah berpulang pada 31 Desember 2020. Prof Muladi adalah Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (Undip), yang merupakan Badan Penyelenggaran USM.

Usai meninggal, posisinya digantikan Prof Dr Miyasto SU. Tak berapa lama Miyasto pun tutup usia, dan digantikan lagi oleh Prof Sudharto P Hadi MES PhD.

Hadir dalam acara peresmian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta anggota Forkopimda Jateng, jajaran pembina dan pengurus Yayasan Alumni Undip, keluarga besar USM dan Nani Ratna Asmara Muladi bersama keluarga.

BACA JUGA: Kentang Kecamatan Pakis Diolah Jadi Makanan Olahan di Surabaya

Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Sudharto menyampaikan, gedung itu bukan sebagai sindiran terhadap perguruan tinggi yang tidak mumpuni. Juga bukan sebagai menara gading.

”Kami berharap, dengan adanya gedung ini, lulusannya akan lebih baik. Lulusan USM menjadi sujana, bukan durjana. Mudah-mudahan gedung ini jadi pelopor untuk inovasi seperti yang dicanangkan Presiden RI Jokowi,” ucap mantan Rektor Undip ini.Selain itu, Menara USM ini bisa menjadi ikon atau landmark Kota Semarang di wilayah timur. ”Kalau Undip punya gedung Widya Puraya, UGM punya Bulaksumur, dan USM punya Menara USM,” imbuhnya.

BACA JUGA: Bank Jateng Raih 2 Penghargaan di Ajang Digital Services Tempo Financial Award 2021

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dia menuturkan, meskipun warna cat Menara USM kuning gading, dia berharap tidak menjadi menara gading.

Segala inovasi, riset, dan teknologi yang dihasilkan civitas akademika, bisa dirasakan masyarakat dan berguna bagi bangsa ini.

”Kami punya pekerjaan rumah yang serius, bonus demografi dan kebutuhan pangan. Kebetulan di sini ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, USM mau ambil peran yang mana. Berita terakhir pemerintah tidak akan lagi menjual alat transportasi berbahan bakar fosil, bergeser ke elektronik tenaga baterai. Silakan USM mau ambil peran dimana,” papar Ganjar.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Gelar Baksos Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham

Dia juga mengibaratkan, Undip sebagai orang tua dari USM. Undip selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi terkait permasalahan land subsidence (penurunan muka tanah), dan sea level rise (peningkatan air laut), di beberapa daerah Pantura Jateng.

”Orangtuanya (Undip) sudah mengambil peran, sekarang saatnya anaknya (USM) juga mengambil peran,” imbuh Ganjar.

Di bagian lain, Rektor USM Andy Kridasusila SE MM menyebutkan, setelah berdirinya Gedung Menara USM yang dilengkapi dengan perpustakaan digital sebagai jantungnya universitas, serta kolam renang dan gym, pihaknya akan ‘nge gas’ untuk mengembangkan institusinya.

BACA JUGA: Walikota Kediri Pun Belajar Soal Pengelolaan KIHT ke Bupati Kudus

Ketua Tim Pembangunan Menara USM, Ir H Soeharsojo IPU melaporkan, pembangunan gedung ini dikerjakan PT Megah Karya Tika Pratama, selaku pemenang lelang dalam pembangunan yang menelan biaya Rp 151 miliar lebih itu.

Menurutnya, gedung yang memiliki 10 lantai ini, berisi fasilitas pendukung untuk proses pembelajaran di USM. Antara lain ruang kuliah yang dilengkapi dengan perlengkapan teknologi informasi, ruang seminar, ruang multimedia, perpustakaan tingkat internasional, ruang pentas seni dan olahraga.

Kemudian ada pula layanan bimbingan konseling, data center, ruang kegiatan mahasiswa, kafe serta kolam renang yang berada di lantai atas.

Riyan

The post Gedung Menara USM Diresmikan Menko Polhukam Mahfud MD, Ada Cerita di Balik Itu appeared first on SuaraBaru.id.

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan langsung televisi nasional itu.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ujar dia.

Mahfud MD menegaskan, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014,” kata Mahfud MD.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” tegas Mahfud, seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co.

Claudia SB

The post Pemerintah Hentikan Kegiatan dan Bubarkan FPI appeared first on SuaraBaru.id.

KH Said Aqil Siroj pun menyarankan kepadanya untuk melakukan tes usap karena tiga hari sebelumnya Mahfud bertemu dan mengobrol. “Saya pun segera ‘swab’ (tes usap),” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun juga ingin bersilaturahim kepada Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir pada Kamis (21/11), namun Haidar enggan menemuinya.
“Kamis sore (26/11), saya kontak Ketua PP Muhammdiyah Pak Haidar Nashir. Saya ingin silaturahim. Beliau minta tidak ditemui dulu karena beliau baru kontak dengan orang yang kemudian dinyatakan positif Covid-19,” ujarnya.

Lantaran khawatir terjadi penularan, keduanya pun sepakat bicara melalui telepon cukup lama pada malam harinya.
Mahfud pun menaruh hormat kepada pimpinan puncak kedua ormas Islam terbesar itu selain menjaga dirinya juga menjaga orang lain dari bahaya Covid-19.

“Keduanya terbuka memberitahu tentang serangan/ancaman Covid-19 pada dirinya dan meminta agar orang lain yang berinteraksi untuk memeriksa dirinya atau tidak menemuinya dulu,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj meminta doa dari masyarakat agar segera diberi kesembuhan.

“Atas arahan beliau kami diminta menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari bapak ibu khususnya para masayikh menjalani masa penyembuhan ini,” kata Sekretaris Pribadi Said Aqil, Sofwan Erce, kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Sofwan mengatakan hasil tes usap PCR Said menunjukkan positif dan saat ini dalam keadaan yang baik. Ketum PBNU, kata dia, dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Menurut dia, dalam beberapa kali kesempatan Said berpesan kepada masyarakat bahwa Covid-19 bukanlah aib dan buruk.
“Bisa menimpa siapa saja dari latar belakang apa saja. Mari jaga pesan beliau bagi warga NU khususnya tetap patuhi protokol kesehatan,” kata dia.

Claudia SB

The post Menko Polhukam Akan Jalani Tes Swab COVID-19 Usai Bertemu KH Said Aqil Siroj appeared first on SuaraBaru.id.