Seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia usai mengalami insiden saat bekerja di lokasi proyek tersebut.

Kejadian di Koperasi Desa Merah Putih Mlilir, Gubug, Grobogan itu langsung menarik perhatian warga sekitar.

BACA JUGA : Kwartir Cabang Grobogan Gencarkan Uji Pramuka Garuda, Fokus Bentuk Karakter dan Kepemimpinan

Aparat kepolisian pun segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti peristiwa tersebut.

Korban diketahui berinisial DPW (17), warga Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Ia diduga tersengat arus listrik saat berada di lokasi pekerjaan.

Saat kejadian, korban tidak sendiri. Ia bekerja bersama dua saksi, yakni Gunawan Setyo Aji (18) dan Aris Wijiantoro (42), yang juga berada di lokasi proyek.

Ketiganya saat itu tengah melakukan pekerjaan pengecatan di area pembangunan koperasi desa tersebut. Aktivitas berlangsung seperti biasa sebelum insiden terjadi.

Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto melalui Kapolsek Gubug AKP Anang Heriyanto menyampaikan bahwa pihaknya langsung merespons laporan warga.

“Setelah menerima informasi, anggota langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan serta olah tempat kejadian perkara,” ujarnya.

Polisi segera mengamankan area sekitar untuk menghindari potensi bahaya tambahan. Petugas juga mulai mengumpulkan keterangan dari para saksi di lokasi.

Berdasarkan kronologi awal, peristiwa bermula saat korban dan saksi hendak memindahkan rangka atap besi di lokasi proyek.

BACA JUGA : Adeging Mangkunegaran Ke-269, Pemkab Blora Promosikan Sate Ayam, Kerajinan Khas Daerah dan Barongan

Proses pemindahan tersebut dilakukan secara manual oleh para pekerja. Namun, situasi berubah saat rangka besi tidak terkendali.

Rangka besi itu diduga tergelincir saat diangkat. Kondisi tersebut membuat benda berat tersebut jatuh ke arah korban.

“Saat kejadian, rangka besi tiba-tiba mleset dan mengenai bagian dada korban,” ungkap Kapolsek Gubug.

Benturan tersebut membuat korban langsung terjatuh. Rekan kerja yang berada di dekatnya segera berusaha memberikan pertolongan.

Aris Wijiantoro (42) berupaya mengangkat rangka besi yang menimpa tubuh korban. Ia bertindak cepat untuk menyelamatkan korban dari tekanan benda tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, ditemukan fakta penting terkait kejadian tersebut. Salah satu ujung rangka besi ternyata menindih alat gerinda listrik.

Alat tersebut diketahui masih terhubung dengan sumber listrik saat insiden berlangsung. Kondisi ini diduga menjadi faktor yang memperparah situasi.

Melihat potensi bahaya, Aris Wijiantoro segera mengambil tindakan. Ia langsung memutus aliran listrik di area pembangunan.

Langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah risiko tambahan, baik bagi korban maupun pekerja lainnya di lokasi.

Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke Puskesmas Gubug II. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan penanganan medis secepat mungkin.

Namun, setibanya di fasilitas kesehatan tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

BACA JUGA : Wali Kota Semarang Lepas Ribuan Peserta Mlaku Bareng 479

Polisi kemudian melanjutkan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh. Petugas mengumpulkan berbagai barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Di antaranya, polisi menemukan satu unit mesin gerinda merek Makita dan rangka besi holo. Kedua benda tersebut diduga berkaitan dengan insiden.

Selain itu, petugas juga menemukan kabel listrik dalam kondisi terkelupas. Temuan ini menjadi salah satu fokus dalam penyelidikan.

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka lecet di bagian dahi. Selain itu, terdapat memar pada telapak tangan korban.

Meski demikian, tim medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hal ini memperkuat dugaan bahwa insiden merupakan kecelakaan kerja.

BACA JUGA : Satgas TMMD Bersama Warga Kebut Pengecoran Jalan demi Target Pembangunan di Desa Puro

“Seluruh barang bukti telah kami amankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” tegas AKP Anang Heriyanto.

Peristiwa di Koperasi Desa Merah Putih Mlilir, Gubug, Grobogan ini menjadi pengingat pentingnya standar keselamatan kerja di proyek pembangunan. Aparat kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kejadian tersebut.

Penyelidikan atas insiden di Koperasi Desa Merah Putih Mlilir, Gubug, Grobogan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi keluarga korban serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

TYA WIDYA

The post Pemuda 17 Tahun Asal Grobogan Tewas di Proyek Koperasi Desa Merah Putih Mlilir, Diduga Tersengat Listrik appeared first on SuaraBaru.id.

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Desa Cingkrong membahas rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berlangsung dinamis dan penuh dialog hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang diterima seluruh elemen masyarakat.

Musdesus Cingkrong tersebut menjadi forum penentuan lokasi KDMP yang sejak awal menuai beragam aspirasi warga, terutama menyangkut rencana pemanfaatan bangunan Madrasah Diniyah.

Forum musyawarah itu sejak awal berlangsung alot karena perbedaan pandangan terkait lokasi koperasi yang dinilai harus mempertimbangkan kepentingan pendidikan dan sosial masyarakat.

BACA JUGA : Resmikan 6 Ruas Jalan Kabupaten, Bupati Sragen Gagas Trotoar hingga Dermaga Wisata Religi Makam Butuh

Setelah melalui pembahasan panjang, Musdesus akhirnya menyepakati pemindahan lokasi Koperasi Desa Merah Putih dari Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal ke area belakang TK Dharma Wanita.

Kesepakatan tersebut sekaligus memastikan bangunan Madrasah Diniyah tetap difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat belajar keagamaan bagi anak-anak.

Keputusan hasil musyawarah itu disambut lega oleh warga yang sebelumnya menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan KDMP di lingkungan Madin.

Tokoh agama setempat, Muh Sutiyoso, turut memberikan pandangan yang menyejukkan agar keputusan yang diambil mampu menjaga ketentraman dan keharmonisan warga Desa Cingkrong.

“Koperasi tidak jadi di Madin, tetapi di SDN 3 Cingkrong yang sudah tidak beroperasi, di belakang TK Dharma Wanita,” ujar Muh Sutiyoso saat ditemui usai Musdesus.

Ia menegaskan seluruh masukan yang disampaikan bertujuan meredam potensi gejolak di tengah masyarakat agar keputusan bersama dapat diterima dengan lapang dada.

“Insya Allah saya juga memberikan masukan supaya semuanya bisa menerima dengan baik,” tambah Muh Sutiyoso di hadapan peserta musyawarah.

Menurutnya, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.

BACA JUGA : Peran Kuat Ridwan Hisjam dan Akbar Tandjung di Regenerasi Golkar

“Masih berjalan dengan baik,” tuturnya menegaskan bahwa aktivitas pendidikan keagamaan di Madin Cingkrong tidak terganggu.

Sementara itu, Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menjelaskan bahwa Musdesus digelar sebagai bentuk respons pemerintah desa terhadap aspirasi dan penolakan warga.

Penolakan tersebut sebelumnya mencuat pada Jumat, 2 Januari 2026, sehingga mendorong pemerintah desa segera memfasilitasi dialog terbuka melalui Musdesus lanjutan.

Jasmi menyebut lokasi Madin semula dipilih karena dinilai strategis, namun muncul kekhawatiran warga akan terganggunya fungsi pendidikan keagamaan.

Pemerintah desa kemudian membuka opsi alternatif lokasi agar pembangunan KDMP tetap berjalan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Musdesus kedua akhirnya menghasilkan kesepakatan pemindahan lokasi KDMP ke lahan di belakang TK Dharma Wanita yang dinilai paling memungkinkan.

BACA JUGA :Mahasiswa KKN FPB UKSW Perkuat Ekonomi Warga Desa Jeruk Melalui Inovasi Pertanian 

“Kami tidak akan membangun di zona hijau, maka dicari lahan kering hingga disepakati di belakang TK Dharma Wanita, yang sebenarnya ini memang tidak strategis ya karena tidak dekat dengan jalan raya, tetapi kami menghormati kesepakatan bersama,” jelas Jasmi.

Dengan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) ini, polemik lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cingkrong dinyatakan selesai secara mufakat.

“Harapanya setelah keputusan ini semua berjalan dengan baik, pembangunan KDMP berlanjut sesuai dengan rencana,” pungkas Jasmi.

TYA WIDYA

The post Musdesus Cingkrong Capai Mufakat, Lokasi Pembangunan Koperasi Desa Merah Dipindah ke Belakang TK Dharma Wanita appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satunya dengan menyiapkan gedung baru sebagai pengganti bangunan lama madin yang berada di lokasi rencana pembangunan koperasi tersebut.

Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menegaskan bahwa pihak desa sejak awal telah mengantisipasi rencana pembangunan KDMP dengan menyiapkan fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih representatif. Langkah ini dilakukan agar aktivitas madin tetap berjalan tanpa hambatan.

BACA JUGA : Relokasi Pedagang Sayur Pasar Bitingan Digelar 8 Januari, Akankah Kunarto Cs Melawan?

Jasmi menjelaskan, gedung madin yang lama memang berada di titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, pemerintah desa bergerak cepat dengan membangun gedung pengganti.

Ia menyebut, pembangunan gedung baru madin telah dimulai dan masuk tahap awal. Pemerintah desa juga telah menyusun rencana lanjutan agar fasilitas pendidikan tersebut bisa segera difungsikan secara optimal.

“Saat ini sudah dibangunkan gedung baru pertama untuk madin, rencananya akan dilanjutkan. Tapi kalau KDMP tidak jadi di situ ya terpaksa belum bisa dilanjutkan,” ujar Jasmi, Jumat (2/1/2026) sore.

Menurut Jasmi, kelanjutan pembangunan gedung madin sangat bergantung pada kepastian pembangunan KDMP di lokasi tersebut. Apabila rencana koperasi desa batal, maka pembangunan madin akan dievaluasi ulang.

Ia mengungkapkan, pemerintah desa sebenarnya telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk menyelesaikan pembangunan gedung madin baru. Anggaran tersebut telah masuk dalam perencanaan resmi desa.

“Sudah ada RAB-nya. Kalau jadi di sana ya langsung dilanjutkan, anggaran sudah disiapkan,” lanjutnya.

BACA JUGA : Menyongsong Awal Tahun Baru, Melakukan Pelantikan Ratusan Pejabat

Jasmi menambahkan, keberadaan KDMP menjadi prioritas utama pemerintah desa karena koperasi tersebut dirancang sebagai penggerak ekonomi warga Cingkrong. Pemerintah desa menilai koperasi desa memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menuturkan, apabila pembangunan Koperasi Desa Merah Putih harus dialihkan ke lokasi lain, maka pemerintah desa perlu menyiapkan biaya tambahan.

Beberapa alternatif lokasi yang tersedia dinilai membutuhkan pekerjaan pengurukan dan penataan lahan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus bersikap fleksibel dalam pengelolaan anggaran. Jasmi menegaskan bahwa desa akan menyesuaikan prioritas sesuai kebutuhan di lapangan.

BACA JUGA : Jelang Porprov, Atlet Bulutangkis Batang Jalani Cek Kesehatan

Ia pun meminta masyarakat Cingkrong memahami kemungkinan pengalihan anggaran pembangunan madin demi menyiapkan lahan baru bagi KDMP. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil demi kepentingan bersama.

“Kalau di lokasi lain kan bisa jadi butuh pengurukan dan lain sebagainya. Ya nanti harus rela kalau anggaran dialihkan untuk calon KDMP,” beberrnya.

Jasmi menekankan bahwa pembangunan KDMP bukan ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah desa merancang koperasi tersebut sebagai sarana pemberdayaan ekonomi seluruh warga.

Ia berharap masyarakat tidak melihat pembangunan KDMP sebagai ancaman bagi kegiatan keagamaan, khususnya madin. Sebaliknya, Jasmi menilai kedua fasilitas tersebut bisa saling melengkapi.

Lokasi madin yang berdekatan dengan masjid dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas warga.

BACA JUGA : Pelatihan Keterampilan Buka Peluang Mandiri Anak Putus Sekolah

Kehadiran KDMP di kawasan tersebut diharapkan mampu menghidupkan perekonomian desa tanpa menghilangkan nilai-nilai religius.

“Masyarakat harus paham, KDMP ini kan untuk kita bersama. Di madin situ kan dekat masjid juga, harapannya pusat aktivitas agama juga sekaligus bisa jadi pusat ekonomi. Yang mau ke masjid bisa mampir ke KDMP,” katanya.

Pemerintah Desa Cingkrong optimistis kolaborasi antara pendidikan keagamaan dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan beriringan. Perencanaan matang terus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ke depan, pemerintah desa berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan warga agar setiap kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh. Jasmi menegaskan, transparansi menjadi kunci dalam setiap proses pembangunan.

Dengan perencanaan yang terukur, Desa Cingkrong berharap pembangunan madin dan Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang.

TYA WIDYA

The post Pembangunan KDMP di Cingkrong, Kades Pastikan Madin Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah warga menyuarakan keberatan karena menilai pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara terbuka sebelum menetapkan Madin sebagai lokasi pembangunan koperasi.

Warga menganggap Madin memiliki nilai historis dan fungsi pendidikan keagamaan yang penting bagi generasi desa, sehingga tidak layak dialihfungsikan tanpa persetujuan bersama.

BACA JUGA : Warga Kota Magelang Hilang di Gunung Slamet, Keluarga Berharap Segera Ditemukan

Bentuk penolakan warga tampak nyata dengan adanya coretan di bangunan Madin yang menyampaikan pesan simbolik tentang pentingnya pendidikan.

Pada bangunan utama Madin tertulis kalimat, “Iki sing minterke kue lan anakmu” (Ini yang membikin cerdas kamu dan anakmu).

Coretan tersebut menjadi ekspresi kegelisahan warga yang khawatir keberadaan Madin akan tergeser oleh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Desa Cingkrong segera menggelar pertemuan terbuka bersama warga yang menolak rencana pembangunan tersebut.

Pertemuan dihadiri sekitar 100 warga dari berbagai unsur masyarakat Desa Cingkrong, pada Jumat (2/1/2026) di Balai Desa Cingkrong.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah desa terkait penolakan penggunaan lahan Madin.

Hasil pertemuan menyepakati bahwa pemerintah desa akan menggelar Musyawarah Desa Khusus ulang untuk menentukan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

BACA JUGA : PDM Jepara Siap Sambut 3.500 Jamaah Pengajian Hari Ber-Muhammadiyah Bersama Prof. Mu’ti

Musdesus ulang itu dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan warga yang sebelumnya menyatakan penolakan.

Salah satu warga, Warjoyo, mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana awal penentuan lokasi koperasi tersebut.

Begitu mengetahui bahwa pembangunan akan dilakukan di lahan Madin, ia langsung menyatakan sikap menolak secara tegas.

“Masyarakat tidak tahu, tapi langsung dibangun di situ,” katanya.

Warjoyo menilai keputusan sepihak itu mencederai prinsip musyawarah yang selama ini dijunjung masyarakat desa.

Ia juga mengingatkan bahwa Madin tersebut telah berdiri puluhan tahun dan menjadi bagian dari sejarah pendidikan desa.

“Madin sudah dibangun sekitar 40 tahun yang lalu,” tambah dia kepada wartawan.

BACA JUGA : Jembatan Merah Putih Presisi Desa Slogo Diresmikan, Kini Akses Warga Antardukuh Tak Lagi Memutar

Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menyatakan pemerintah desa kini tengah memikirkan lokasi alternatif untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menegaskan pencarian lokasi baru menjadi prioritas agar pelaksanaan Musdesus ulang berjalan lebih kondusif.

“Nanti kita akan Musdesus ulang. Kita siapkan dulu lokasi alternatif yang benar-benar disetujui semuanya jika nanti yang di Madin memang ditolak, karena seperti yang kita lihat tadi banyak yang keras menolak,” ungkap Jasmi.

TYA WIDYA

The post Rencana Lokasi Kopdes Merah Putih Tuai Penolakan, Warga Cingkrong Minta Musdesus Ulang appeared first on SuaraBaru.id.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Sedadi, Penawangan, Grobogan menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Desember 2025, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 20 persen dan terus dikebut setiap hari.

Pemerintah desa membangun koperasi tersebut di atas lahan milik desa yang dinilai strategis dan mudah dijangkau warga. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memastikan koperasi dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA : “Terserempet” Proyek Tol 8 Meter, Khamid Dapat Ganti Rugi Rp 11 juta

Kepala Desa Sedadi, Listyowati, menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen penuh mempercepat pembangunan agar koperasi segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Listyowati menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak menunda kebutuhan apa pun yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan. Setiap kekurangan langsung dilengkapi agar pekerjaan tidak terhambat.

“Kami usahakan segera dibangun, apa yang perlu dilengkapi, kita lengkapi. Soal anggaran, kita carikan,” jelas Listyowati, Senin (15/12/2025) saat ditemui.

Ia menjelaskan bahwa pendanaan utama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Sedadi berasal dari dukungan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah desa mengambil peran aktif dalam penyediaan sarana pendukung di sekitar lokasi.

Pemerintah Desa Sedadi menangani pembangunan akses jalan menuju lokasi koperasi agar mobilitas warga dan distribusi barang berjalan lancar. Selain itu, desa juga melakukan pengurukan lahan untuk memastikan bangunan berdiri kokoh.

Dalam pelaksanaannya, Pemdes Sedadi telah membangun jembatan kecil sebagai akses utama menuju area koperasi. Langkah ini diambil agar kendaraan pengangkut material dapat keluar masuk tanpa hambatan.

Untuk pekerjaan pendukung tersebut, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 juta. Dana tersebut digunakan khusus untuk infrastruktur penunjang di luar bangunan utama koperasi.

Pengawasan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sedadi ini, kata Listyowati, dilakukan secara ketat oleh Kodim 0717/Grobogan.

Setiap hari, pihak pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan. Sistem pelaporan rutin ini memastikan seluruh tahapan pembangunan terpantau dengan baik hingga proyek selesai.

BACA JUGA : Pekerjaan SPAM Regional Bregas di Kota Tegal Capai 99 Persen

“Setiap hari ada laporan, progresnya masuk berapa persen. Jadi ada pantauan terus sampai dengan selesainya pembangunan. Sampai sekarang, saya terima laporan sudah 20 persen pengerjaannya,” tambah Listyowati..

Ke depan, gerai Koperasi Desa Merah Putih Sedadi akan menyediakan berbagai unit usaha strategis. Unit tersebut meliputi penyediaan pupuk pertanian, gas elpiji, kebutuhan sembako, hingga layanan apotek desa.

Pemerintah desa memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya petani. Ketersediaan pupuk dan gas menjadi fokus utama karena menyangkut aktivitas ekonomi harian warga Sedadi.

Listyowati menyebutkan bahwa layanan simpan pinjam belum menjadi prioritas awal. Pemerintah desa ingin memastikan unit usaha kebutuhan pokok berjalan stabil sebelum mengembangkan layanan lainnya.

“Yang penting-penting dulu ya, seperti pupuk dan gas. Yang lain, seperti simpan pinjam, nanti-nanti dulu,” tambahnya.

Selain pembangunan fisik, pengurus koperasi mulai melakukan penguatan kelembagaan. Salah satunya melalui penggalangan iuran sukarela dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi bersama.

BACA JUGA : PS USM Juara II Turnamen Piala PSSI Kota Semarang

Pemerintah desa mendorong warga Sedadi untuk terlibat aktif sejak awal. Partisipasi ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Koperasi Desa Merah Putih Penawangan Grobogan.

Listyowati optimistis koperasi desa ini akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia juga berharap keberadaan koperasi dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian di wilayah Sedadi.

TYA WIDYA

The post Pemdes Sedadi Percepat Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Progres Capai 20 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penggiat koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi.

Kegiatan diseminasi dibuka oleh Erick Christian Fabrian Siagian selaku Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, dan Administrasi Pemeriksaan Formalitas. Erick menyampaikan harapan agar kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di setiap kantor wilayah dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan koperasi.

“Kami harapkan diseminasi ini yang kami lakukan di setiap kantor wilayah bisa memberikan dampak positif bagi kelangsungan para penggiat koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan hubungan antara DJKI dan koperasi dari sisi pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Kami berharap adanya hubungan yang berkelanjutan, khususnya dari sisi Kekayaan Intelektualnya, serta seluruh hasil diseminasi ini dapat disiarkan dan dibagikan kepada penggiat koperasi lainnya,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Ariestrada selaku Pemeriksa Merek Pertama yang menyampaikan materi terkait Merek Kolektif, serta Gunawan selaku Sekretaris Tim Bidang Inkubator Indikasi Geografis yang memaparkan materi mengenai pelindungan dan pengembangan Indikasi Geografis.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo berharap, Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memahami manfaat pendaftaran Merek Kolektif dan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk melindungi produk, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.

Ning S

The post Kemenkum Jateng bersama DJKI Gelar Diseminasi Merek Kolektif dan IG bagi Koperasi Desa Merah Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, Senin (8/12/2025), mengungkapkan bahwa 39 desa saat ini telah masuk tahap konstruksi. Selain itu, 32 desa dinyatakan siap dibangun dan hanya menunggu giliran masuk antrean pengerjaan sesuai jadwal dinas.

“Progres berjalan cukup baik. Desa yang siap sudah sangat banyak, tinggal menunggu masuk antrean pembangunan,” jelasnya.

Kendala Administrasi dan Ketersediaan Lahan

Di sisi lain, tercatat 33 desa masih perlu melengkapi proses teknis dan administrasi, mulai penetapan lokasi hingga kesiapan dokumen. Bahkan, 19 desa belum memiliki lahan sesuai kriteria minimal 1.000 meter persegi, sehingga belum dapat dipastikan kapan pembangunan bisa dimulai.

Menurut Famny, titik tersulit justru berada di desa-desa dalam kawasan Kecamatan Kota. Minimnya tanah kas desa serta padatnya permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan lahan.

“Permukiman padat dan tidak adanya tanah kas desa membuat kita perlu mempertimbangkan alternatif seperti pemanfaatan tanah hibah, kerja sama dengan pihak ketiga, atau relokasi lokasi pembangunan,” ujarnya.

Baca juga:

DPRD Kudus Sidak Proyek Perpusda Rp 8,4 Miliar, Temukan Perubahan dari Rencana Awal

Kendala serupa juga terjadi di desa-desa yang termasuk kategori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), terutama di Kecamatan Undaan. Status LSD tidak dapat dialihfungsikan sembarangan sehingga pembangunan harus menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Terkait isu penolakan warga di beberapa wilayah yang keberatan jika lapangan sepak bola desa dijadikan lokasi KDMP/KKMP, Famny menilai hal tersebut dapat diselesaikan apabila komunikasi dilakukan secara baik oleh pemerintah desa.

“Kalau Pemerintah Desa siap menyediakan lapangan pengganti, tentu bisa dibicarakan dan disepakati bersama warga,” tegasnya.

Komitmen Pemkab Kudus Perkuat Ekonomi Desa

Program KDMP/KKMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Pemkab Kudus menargetkan seluruh desa dapat memiliki fasilitas ini sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.

Dinas PMD terus memberikan pendampingan intensif—mulai penyiapan dokumen, penetapan lokasi, hingga percepatan konstruksi. Untuk desa yang berada di kawasan LSD, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat agar ditemukan solusi yang sesuai regulasi.

Selain itu, Pemkab Kudus memperketat mekanisme pengawasan agar kualitas bangunan dan pemanfaatan fasilitas benar-benar sesuai standar. Pemerintah daerah menargetkan sebagian besar KDMP/KKMP sudah dapat beroperasi pada 2026.

Dengan progres yang terus bergerak dan dukungan dari berbagai pihak, pembangunan KDMP/KKMP di Kabupaten Kudus diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok hingga memperkuat perekonomian desa.

Ali Bustomi

The post Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kudus Dikebut, 39 Desa Sudah Masuk Tahap Konstruksi appeared first on SuaraBaru.id.

Seruan ini mengemuka dalam kegiatan yang diikuti 270 koperasi desa se-Grobogan, di Pendapa Kabupaten Grobogan, Kamis (7/8/2025).

Ketua Dekopinda Grobogan, Nur Ikhsan, menegaskan koperasi desa harus bertransformasi menjadi badan usaha aktif yang bergerak di sektor produktif.

BACA JUGA : Tekankan Spirit Kritisisme, Mohammad Saleh Ajak Mahasiswa Koreksi Program Pemerintah

Menurut Nur Iksan, pola simpan pinjam justru berpotensi menjadi sumber masalah jika tidak diiringi usaha riil.

“Saya berulang kali mengingatkan, hentikan menjadikan koperasi sebagai tempat utang piutang semata. Tanpa usaha produktif, koperasi tidak memberi dampak ekonomi nyata bagi desa,” ujarnya.

Dalam acara tersebut hadir berbagai mitra strategis, seperti Bulog, Pupuk Indonesia, Bank Jateng, Pertamina, Bapenda, Retensi Pupuk Organik, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Nur Ikhsan menilai peluang kemitraan ini harus dimanfaatkan untuk membuka usaha di sektor pangan, pertanian, energi, dan logistik.

“Kita bisa menjadi distributor pangan bersama Bulog, menyalurkan pupuk dari Pupuk Indonesia, membuka Pertashop bersama Pertamina, hingga menjadi agen BPJS Ketenagakerjaan. Semua ini tidak akan berarti kalau koperasi tetap pasif,” tegasnya.

Ia mengkritik banyak koperasi desa yang hanya berdiri sebagai formalitas atau proyek jangka pendek. Padahal, koperasi adalah badan usaha milik anggota yang harus dikelola profesional agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Bayangkan jika setiap desa punya koperasi yang mengelola distribusi beras, pupuk, dan BBM. Desa tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pasar luar. Itulah kedaulatan ekonomi desa,” jelasnya.

Meski begitu, ia mengakui transformasi koperasi tidak bisa instan. Diperlukan pendampingan manajemen, pelatihan SDM, penguatan hukum, dan permodalan yang jelas berbasis usaha.

BACA JUGA : UKSW Masuk 10 Besar PTS Terbaik Nasional Versi Webometrics 2025

“Kontak bisnis ini harus jadi awal perubahan, bukan sekadar kumpul-kumpul. Kalau tidak ada perubahan setelah ini, berarti kita gagal,” tandasnya.

Nur Ikhsan juga menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kegiatan koperasi tidak menimbulkan konflik dengan pelaku usaha lain yang sudah ada.

“SOP yang jelas wajib dibuat supaya tidak ada benturan dengan usaha yang lebih dulu berjalan,” tutupnya.

TYA WIDYA

The post Koperasi Desa Merah Putih se Grobogan Wajib Jadi Badan Usaha Aktif, Bukan Tempat Utang Piutang appeared first on SuaraBaru.id.

Fokus utama reses kali ini yakni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Dialog yang berlangsung secara terbuka dan hangat itu, menjadi ajang penyampaian berbagai harapan serta tantangan nyata yang dihadapi masyarakat desa, terutama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yang kini menjadi mandatori penggunaan Dana Desa.

BACA JUGA: 13 Bus Angkut Ratusan Penumpang Tertahan di Stasiun Tegal

Para kepala desa menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama ketahanan pangan.

Salah satu isu krusial itu adalah, akses jalan pertanian yang memadai. Karena selama ini seringkali menjadi penghambat distribusi hasil tani, dan berdampak pada tingginya biaya produksi.

”Kami siap melaksanakan program ketahanan pangan sesuai mandat Dana Desa, tapi pemerintah harus tahu kondisi lapangan. Jalan ke sawah rusak, biaya angkut jadi mahal, dan petani yang harus menanggung,” ujar salah satu kepala desa dalam diskusi.

BACA JUGA: TPS di Desa Tahunan Resmi Ditutup, Warga Kebingungan akan Buang Sampah ke Mana

Menanggapi hal itu, Goyud dalam keterangan tertulisnya menegaskan komitmen, untuk menyampaikan langsung aspirasi itu pada pemerintah pusat. Dia menyebut, penguatan ketahanan pangan merupakan prioritas Nasional, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Goyud juga menekankan, keberhasilan program ini bergantung pada penguatan kelembagaan desa, dan keterlibatan aktif masyarakat.

”Ketahanan pangan bukan hanya soal panen. Ini soal kemandirian desa, soal bagaimana masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama ekonomi pangan. Itu semangat Koperasi Merah Putih, dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegas Goyud.

BACA JUGA: Kwartir Cabang Grobogan Ajak Pembina Pramuka Bangun Karakter dan Nasionalisme Lewat Lomba

Menurutnya, koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi desa, dan motor penggerak distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, kelembagaan seperti koperasi harus diperkuat, bukan hanya secara administratif, tetapi juga melalui dukungan pelatihan, modal, dan infrastruktur.

Goyud menambahkan, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada desa. Dia mendorong, agar program strategis pemerintah pusat benar-benar dikawal agar tepat sasaran, dan mampu menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan pangan.

”Reses bukan sekadar serap aspirasi, tapi membangun koneksi dan memastikan suara rakyat sampai ke ruang pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Kunjungan Goyud kali ini menjadi pengingat, penguatan desa adalah fondasi bagi ketahanan Nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, menjadi kunci Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan, dengan pijakan yang kuat dari akar rumput.

Riyan

The post Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pelaku Utama Ekonomi Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa dari 132 desa/kelurahan, sebanyak 38 di antaranya telah menyelesaikan proses pembuatan badan hukum dan telah mengantongi legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Famny optimistis dalam waktu dekat legalitas Kopdes Merah Putih di semua desa/kelurahan yang ada di Kudus bisa terpenuhi. Apalagi proses pembuatan legalitas ini juga mendapat dukungan penuh dari Bank Jateng melalui program CSR nya.

“Pengurus koperasi dipilih berdasarkan hasil Musdes dan diharapkan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam pengelolaan koperasi. Ini penting agar koperasi bisa berjalan profesional dan sesuai dengan tujuan pembentukan,” ujar Famny, Kamis (22/5/2025).

Kopdes Merah Putih diarahkan memiliki unit usaha yang menyesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Misalnya, desa-desa di Kecamatan Undaan yang berbasis pertanian dapat mengembangkan usaha penjualan pupuk, alat pertanian, atau unit usaha lain yang mendukung ketahanan pangan.

Selain sektor pertanian, unit usaha Kopdes juga dapat bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta energi seperti menjadi agen distribusi elpiji.

Modal usaha Kopdes berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, Dana Desa, hingga iuran anggota. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kopdes Merah Putih, pelaksanaan Musdes untuk pembentukan koperasi ini menjadi salah satu syarat pencairan Dana Desa tahap kedua.

“Musdes pembentukan Kopdes beserta komitmen desa dalam mengalokasikan Dana Desa akan menjadi salah satu syarat penting pencairan tahap kedua,” tegas Famny.

Terkait besaran alokasi dana desa, Famny menambahkan bahwa tidak ada ketentuan khusus. Namun, desa diminta berkomitmen untuk memberikan dukungan modal bagi koperasi yang telah dibentuk.

Beberapa Kopdes Merah Putih di Kudus bahkan sudah mulai beroperasi, di antaranya yang berada di Desa Tanjungrejo (Kecamatan Jati) dan Desa Bae (Kecamatan Bae).

Program Kopdes Merah Putih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang profesional, berbadan hukum, dan berpihak pada potensi lokal.

Ali Bustomi

The post Pembentukan Kopdes Merah Putih di Kudus Tuntas 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.