Hal itu terungkap setelah Kabupaten Grobogan masuk dalam daftar 21 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvei pemerintah pusat untuk pengembangan proyek strategis tersebut.

Langkah Dinas Lingkungan Hidup Grobogan mengusulkan Gubug sebagai lokasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL.

BACA JUGA : Polrestabes Semarang dan Polresta Magelang Juara Turnamen E-Sport Kapolda Jateng Cup 2026, Siap Lanjut di Kapolri Cup

PSEL sendiri merupakan upaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern yang mampu menghasilkan energi listrik sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Grobogan, Heru Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa tim dari Kementerian Dalam Negeri telah melakukan survei lapangan sekitar dua pekan lalu.

Survei tersebut dilakukan untuk menilai kesiapan daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.

Menurut Heru, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyiapkan sejumlah alternatif dan kajian teknis sebelum menentukan lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, wilayah Kecamatan Gubug dinilai paling memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

“Kami dari Pemkab Grobogan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan lokasi di wilayah Kecamatan Gubug setelah mempertimbangkan kondisi TPA Ngembak yang sudah berporses dengan dua pihak yakni LPDP dan pihak ketiga Bio Cipta Lestari (BCL),” jelas Heru.

Saat ini, TPA Ngembak juga tengah diproyeksikan berkembang melalui pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) yang akan mendukung pengelolaan sampah secara lebih optimal.

Keberadaan RDF diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sampah sekaligus memperkuat sistem pengelolaan limbah di Kabupaten Grobogan.

Heru menjelaskan, pemilihan Gubug bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dinilai memenuhi berbagai ketentuan teknis yang dipersyaratkan pemerintah pusat.

BACA JUGA : Pendopo Jadi Rumah Bersama, Pemkab Jepara Tegaskan Komitmen Rawat Kerukunan Antarumat Beragama

Persyaratan tersebut meliputi ketersediaan lahan yang memadai, kedekatan dengan gardu induk listrik, sumber air, serta keberadaan badan air alami di sekitar lokasi.

Faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting dalam mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.

Selain itu, aksesibilitas wilayah Gubug juga dianggap cukup strategis untuk menunjang kegiatan operasional apabila proyek tersebut direalisasikan.

Dinas Lingkungan Hidup Grobogan juga telah melakukan pengecekan terhadap infrastruktur penunjang yang dibutuhkan dalam pengembangan fasilitas tersebut.

“Sudah dicek juga, untuk listrik gardu induknya berada di kawasan Semen Grobogan dengan jarak hanya sekitar 4-5 kilometer. Secara teknis, semua persyaratan terpenuhi,” ujar Heru.

Saat ini pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat terkait penentuan lokasi pembangunan fasilitas tersebut.

Heru memperkirakan keputusan resmi mengenai daerah yang terpilih akan diketahui dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.

Apabila Gubug ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, fasilitas tersebut akan menggunakan teknologi termal dalam proses pengolahan sampah.

Teknologi tersebut memungkinkan berbagai jenis sampah diolah menjadi energi listrik tanpa harus melalui proses pemilahan yang rumit.

“Sampah apapun nanti akan bisa diolah menjadi energi listrik dengan teknologi termal. Itu jika nanti pemilihan pembangunan PSEL berada di Gubug,” tambah Heru.

Pembangunan fasilitas ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, proyek tersebut juga berpotensi menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap keberadaan fasilitas modern tersebut mampu memperkuat sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

BACA JUGA : Sistem Kelistrikan Jawa Berangsur Pulih, PLN Sebut Pemadaman Bergilir Berhasil Diminimalisasi

Dinas Lingkungan Hidup Grobogan optimistis usulan lokasi di Gubug dapat lolos seleksi pemerintah pusat sehingga proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL dapat segera direalisasikan di Kabupaten Grobogan.

Jika terwujud, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gubug tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan energi ramah lingkungan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Program ini diharapkan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan dan bernilai ekonomi,” pungkas Heru.

TYA WIDYA

The post Grobogan Masuk Radar Nasional, Gubug Berpeluang Jadi Lokasi PSEL Penghasil Listrik dari Sampah appeared first on SuaraBaru.id.

Dibutuhkan pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkuat pemerintahan desa dan pembangunan desa, kompetisi dalam pembangunan semakin ketat, sehingga dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif.

Hal itu disampaikan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat saat menjadi narasumber pada pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Semarang, Kamis (26/9/2024).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri para kepala desa dan para pengurus kelembagaan desa di wilayah Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Agus memaparkan materi berjudul kepemimpian atau leadership. Menurutnya, di desa dibutuhkan pemimpin yang berintegritas, inovatif, efektif dan konstruktif.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menyisipkan materi yang berkaitan dengan P4GN. Ia menyebut bahwa angka prevalensi narkotika nasional 1,73% atau 3.330.000 jiwa, sedangkan di Jawa Tengah angka prevalensi 1,30% atau 195.081 jiwa.

“Angka prevalensi tersebut lebih besar dari data jumlah ungkap kasus dan penyalahguna yang terdata di Jawa Tengah, sehingga masih banyak penyalahguna yang belum direhabilitasi dan peredaran narkoba yang belum terungkap. Dari data yang didapatkan, hasil ungkap kasus meningkat dari tahun 2022-2023 sebanyak 4,1%, atau meningkat dari 1866 ke 1948,” terangnya.

Dalam paparannya ia juga menjelaskan terkait instruksi Gubernur Jawa Tengah No 2 tahun 2023.

Bahwa untuk membentuk atau menetapkan desa/kelurahan bersih narkotika dan prekusor narkotika (desa/kelurahan Bersinar) minimal 10% dari total jumlah desa di wilayahnya masing-masing, serta membentuk tim terpadu desa bersinar sebagaimana diatur dalam juknis pelaksanaan desa bersih narkotika dan prekusor narkotika yang disusun oleh Kemendagri, Kemendes PDTT dan BNN.

Ning S

The post Kepala BNNP Jateng Beri Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan gubernur berambut putih ini, saat berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di Hotel Trio Azana Style, Kebumen, Kamis (22/6/2023).

”Selama membangun Jateng selama dua periode, kami mendapat dukungan positif dari seluruh bupati dan wali kota. Apkasi pun sudah bagus, dengan mengevaluasi hal itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya,” kata dia.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan dan Stunting Terus Membayangi

Dalam acara HUT Ke-23 Apkasi, politikus berambut putih itu mengingatkan, ada momentum krusial bagi pengelola daerah, untuk menciptakan harmonisasi. Misalnya, setelah pergantian kepemimpinan atau kepengurusan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

”Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik, untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” tutur Ganjar.

Dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang berjalan baik di pemerintahan, imbuh pria yang khas dengan rambut putihnya itu, pengelola daerah akan tahu program prioritas yang penting untuk dijalankan, mulai dari tingkat kelurahan, hingga RT/RW.

BACA JUGA: DPT Pemilu 2024 Ditetapkan, Bawaslu Wonogiri: Cermati Pemilih yang TMS

Selain itu, seluruh jajaran di bawah pengelolaan daerah, juga akan berkolaborasi menjalankan program prioritas itu secara bersama. ”Akhirnya kita akan lebih tahu, bagaimana program yang ada di kabupaten dan kota,” terangnya.

Dia berharap, sinkronisasi dan harmonisasi antarpengelola daerah bisa mewujudkan kesejahteraan wilayah. Sehingga, masyarakat akan dapat merasakan manfaatnya.

Sebagai informasi, selama dua periode memimpin Jateng, Ganjar sukses membawa Jateng meraih penghargaan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik Nasional Tahun 2022, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu Jateng meraih skor 3,714, dengan status kinerja pemerintah daerah tertinggi.

Riyan

The post Ganjar Temui Bupati se-Indonesia, Apa yang Diinginkannya? appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan, untuk mewujudkan proses pembangunan Nasional yang lebih baik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Seperti diketahui, tahun ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital, yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Tegaskan Pentingnya Digitalisasi untuk Kemajuan Pembangunan

Rencananya, aplikasi itu akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.

Menurut Lestari, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Apalagi, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini, menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.

Ditambahkan Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis, sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang.

BACA JUGA: Parade Pedang Pora Meriahkan Upacara Lepas-Sambut Kapolres Demak

”Antara lain seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM Nasional, melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa,” imbuh dia.

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong semua pihak, untuk berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan.

Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap, proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM Nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik.

”Ini bertujuan, agar proses pembangunan SDM Nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa, dapat segera terwujud,” tegas Rerie.

Riyan

The post Data Kependudukan Terintegrasi untuk Akselerasi Pembangunan SDM Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan temuah hasil dua riset yang ditampilkan disarankan untuk diikutkan lomba tingkat nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua LPPM USM, Prof Dr Ir Hj Mudjiastuti Handajani MT saat menerima kunjungan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri RI, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd di stand USM dalam Festival Inovasi Pemerintah Daerah Se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan pada 29 April 2023.

Dalam puncak acara Hari Otonomi Daerah ke XXVII tersebut, USM menampilkan temuan hasil riset dari dosen FT USM, Dr H Edi Susilo ST MT tentang sistem pipa resapan horizontal dan temuan hasil riset Prof Dr Ir Hj Mudjiastuti Handajani, MT tentang
sistem monitoring dan passenger information system bus trans Semarang.

”Alhamdulillah stan USM mendapat penilaian bagus dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari dua riset dosen USM disarankan diikutkan dalam lomba tingkat nasional,” kata Prof Mudji.

Menurutnya, pelaksanaan Festival Inovasi Pemerindath Daerah Se-Indonesia berlangsung meriah, sukses dan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang dalam festival inovasi pemerintah daerah ini mempercayakan kepada Universitas Semarang untuk menampilkan dua hasil riset yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena riset ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut Rektor USM, Dr Supari ST MT yang diwakili Dr Drs H Kukuh Sudarmanto S.Sos SH MM MH sebagai koordinator tim USM, keunggulan pipa resapan horisontal adalah daya resapan air ke dalam tanah dapat mencapai 20 kali lebih besar daripada sumur resapan, bahan, pembuatan, dan pemasangan mudah.

Selain itu juga bisa mengatasi permasalahan banjir, kekurangan air tanah, meminimalisasi amblesan tanah, dan mencegah intrusi air laut.

”Dapat juga digunakan untuk muka air tanah dangkal, pemeliharaan mudah, dan harga relatif lebih murah,” kata Kukuh.

Adapun keunggulan sistem monitoring dan passanger information system bus trans Semarang, kata Kukuh, yaitu memberikan informasi yang akurat jadwal kedatangan dan keberangkatan bus, memberikan informasi posisi bus, kecepatan, plat nomer, headway, meningkatkan pelayanan angkutan transportasi umum Kota Semarang.

”Selain itu juga mengubah perilaku masyarakat dari menggunalan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal (bus Trans Semarang), menciptakan Smart City yang ramah lingkungan, bebas polusi, cerdas dan modern serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Kota Semarang,” ungkap kaprodi Magister Hukum USM.

Menurut Kabag Kerja Sama dan Otonomi Daerah Kota Semarang, HM Yenuarso SIP MM, Pemkot Semarang menunjuk USM untuk mewakili Festival Inovasi Pemerintah Daerah Se-Indonesia di Makassar tersebut setelah lolos melalui seleksi internal.

”USM adalah perguruan tinggi yang menjadikan Kota Semarang sebagai laboratorium penelitian dari berbagai aspek keilmuan,” kata Yenuarso.

Muhaimin

The post Temuan Hasil Riset Dosen USM Mendapat Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

”Peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat, untuk konsisten mengakselerasi pencapaian target kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/4/2023), menyambut Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2022, pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, pencapaian Indonesia di peringkat kelima, di bawah Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia.

BACA JUGA: Basarnas Semarang Gelar Simulasi Evakuasi Medis Udara

Menurut Lestari, sepak terjang RA Kartini yang gigih memperjuangkan kesetaraan perempuan di tengah budaya patriaki yang kental di lingkungan bangsawan Jawa pada masa lalu, harus menjadi inspirasi para perempuan di masa kini, guna memperjuangkan hak-haknya.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, pemahaman kesetaraan gender yang diperjuangkan saat ini, merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan, dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

”Meski saat ini diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga masih banyak perempuan di negeri ini yang belum menikmati kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak hukum, sosial dan ekonomi,” tambah dia.

BACA JUGA: YBM PLN UP3 Demak Salurkan 136 Paket Ramadan,  Program Bersama Muliakan Dhuafa 

Menyikapi kondisi itu, Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, upaya meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik, merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per Juni 2022 lalu mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa. Komposisinya, 50,48 persen penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki, dan 49,52 persen perempuan.

Berdasarkan fakta itu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di ruang publik, akan semakin banyak kebijakan yang lahir berperspektif perempuan.

BACA JUGA: Diskusi Intensif dengan IEA, Dirut PLN Paparkan Strategi Transisi Energi di Indonesia

Dengan didukung berbagai peraturan yang mengedepankan pemenuhan sejumlah hak perempuan di ruang publik, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu meyakini, upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam keseharian masyarakat bisa segera terwujud.

”Tentu saja, berbagai kebijakan itu juga menuntut dukungan semua pihak dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.

Menurut Rerie, tanpa ada political will dari para pemangku kepentingan, masyarakat dan para perempuan itu sendiri untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik, akan sulit bagi bangsa ini menghadirkan kesetaraan di berbagai bidang dan mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik seperti dicita-citakan RA Kartini.

Riyan

The post Semangat RA Kartini Guna Berdayakan Kaum Perempuan Masa Kini appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar, seusai mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, terkait Kebijakan PPKM, Senin (2/1/2023). Dia mengatakan, kepedulian pada diri sendiri harus tetap ada.

”Soal pencabutan PPKM itu, tidak serta merta otomatis. Masyarakat belum bisa bebas sebebas-bebasnya. Tetap saja semua mesti peduli pada diri sendiri,” ujarnya.

BACA JUGA: Hujan Deras dan Angin Kencang Merusak Rumah Warga di Selogiri Wonogiri

Kepedulian yang dimaksud Ganjar adalah, sadar untuk mengenakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit atau sakit. Serta ketika berada di tempat keramaian.

”Olahraga dan makan bergizi itu penting. Syukur-syukur mengingatkan kawan–kawan untuk vaksin sampai tiga kali. Kemudian prokes yang harus selalu diingat terus menerus,” imbuhnya.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, secara umum saat ini masyarakat sudah terbiasa menjaga kebersihan. Maka menurutnya, tidak sulit untuk membiasakan diri dengan masker.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023

”Kebiasaan-kebiasaan ini jangan ditinggalkan. Protokol kesehatan harus disadari diri masing-masing. Insya Allah, setelah dilakukan pencabutan PPKM ini, suasana akan aman,” tutur Ganjar.

Terlepas dari itu Ganjar menyampaikan, Jateng akan tetap mengawasi dan mewaspadai tempat-tempat atau kegiatan keramaian. Jika nantinya muncul peningkatan kasus, Ganjar akan berinisiatif untuk mengambil tindakan.

Mantan anggota DPR RI itu juga berharap, masyarakat punya kesadaran diri. Apabila sakit, harus segera diperiksakan. Jika bergejala covid-19, maka harus melakukan PCR.

BACA JUGA: Siswa MIN Wonosobo Tempati Gedung Baru, Ini yang Dilakukan Anak-Anak

”Satu yang perlu diperhatikan semua, sekali lagi dengan pencabutan PPKM bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Mohon perhatikan itu,” pesan Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Joko Widodo, mengumumkan berakhirnya status PPKM lewat siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (30/12/2022). ”Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi covid-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk,” ungkap Jokowi.

Riyan

The post PPKM Berakhir, Bukan Berarti Bebas Sebebas-bebasnya appeared first on SuaraBaru.id.

Sistem Pengawasan yang digagas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, melalui Inspektorat Provinsi dalam pengelolaan SDM berintegritas, mendapatkan pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember 2022 lalu di Jakarta, Ketua KPK, Firli Bahuri, menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Provinsi Jateng, sebagai Peringkat Kedua Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021, dengan nilai 94,55.

BACA JUGA: Bagai Reuni Resepsi HUT Ke-273 Blora Dihadiri Para Mantan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda

Sebelumnya pada 2020, Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Tahun 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik, dalam supervisi pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengakui, sebagai koordinator pengawasan, Pemprov Jateng berhasil mendorong para aparatur di kabupaten/kota untuk menjaga integritasnya. Juga berupaya meningkatkan kapasitas kapabilitas SDM, melalui pelatihan Bimtek, hasil kolaborasi Inspektorat, BPKP dan BPSDMD.

”Kami kira Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas, melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD, bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi sudah banyak mendapatkan pengakuan secara Nasional,” kata Susilo, saat dihubungi Senin (12/12/2022).

BACA JUGA: IZI Jateng Gelar Program Pelatihan Bekam untuk Dhuafa

Dia menyebut, selama ini warning system yang dilakukan Pemprov sudah berjalan baik. Indikatornya, menurunnya jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.

Pemprov Jateng, kata dia, juga mendorong pejabat struktural di OPD, agar aktif dalam laporan LKHPN. Di Kabupaten Grobogan sendiri telah mencapai 100 persen, dalam kinerja anggaran yang akuntabel, sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian.

Di bagian lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes, Nur Ari Haris Yuswanto, juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Pihaknya juga merujuk ke sana, dan secara berkala dari level inspektur, sekretaris hingga kasubag, intens berkonsultasi terkait kinerja, serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) inspektorat.

BACA JUGA: Upaya APSAI Wujudkan Semarang Kota Layak Anak

”Bahkan melalui grup WA, kami banyak menerima bimbingan terkait PKPT tahun 2023, berdiskusi soal pemetaan manajeman risiko, dan langkah yang harus dilakukan,” katanya.

Menurut dia, yang layak diapresiasi adalah, komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap, berperang melawan segala bentuk gratifikasi.

Sebelumnya, KPK sendiri menyebut, pengawasan pemerintahan di Jateng menjadi yang terbaik, karena komitmen Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi. Komitmen kepala daerah di mata KPK, memegang peran penting, dan merupakan kunci dalam hal integritas.

BACA JUGA: SMP Kesatrian 2 Kota Semarang Gelar Lomba Mapel Perebutkan Piala Bergilir Ketua DPRD

Sedangkan Ganjar menandaskan, pengakuan dari KPK akan memacu pemprov untuk lebih baik lagi. Dia sendiri mengapresiasi atas kinerja inspektorat dalam manajemen pengawasan, dan komitmennya dalam mencegah korupsi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Jateng, Dhoni Widianto, menambahkan, keberhasilan pemprov dalam pencegahan korupsi, tak lepas dari komitmen bersama untuk pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP adalah sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK, dengan 38 indikator di dalamnya.

Pada tahun 2021, inbuh dia, capaian Jateng dalam MCP meraih total poin 94,55 untuk area intervensi Perencanaan & Penganggaran APBD (nilai 92.00), Pengadaan Barang dan Jasa (97,84), Perizinan (97,43), Pengawasan APIP (95,94), Manajemen ASN (99,55), Optimalisasi Pajak Daerah (85,96) dan Manajemen Aset Daerah (91,88).

BACA JUGA: Ruang Digital Semakin Keruh, Setiawan Hendra Kelana: Wartawan Harus Profesional

Tahun 2022 ini, inspektorat berupaya meningkatkan kinerja pengawasan. Pihaknya telah melaksanakan sekitar 250 pemeriksaan terhadap OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng.

Temuan paling umum yakni, terkait kelemahan sistem pengendalian internal, yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jateng tahun 2022, terdapat temuan finansial senilai Rp 2.273.250.616,80, dan atas temuan ini, sebanyak Rp 1.082.668.341,23 sudah dikembalikan ke kas daerah.

BACA JUGA: Relawan DSR Back Up Selawatan Az-Zahir

Selain itu, pihaknya mendorong pejabat di lingkungan pemprov, untuk Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN), sesuai Keputusan Gubernur Jateng Nomor 700/4 Tahun 2018 Perubahan atas Keputusan Gubernur Jateng Nomor 700/10 Tahun 2017.

Mereka yang dikenakan yaitu, pejabat Eselon I-IV, pejabat fungsional di lingkungan inspektorat (auditor, PPUPD, audiwan), dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. Wajib Lapor LHKPN tahun 2021 berjumlah 2.283, dengan capaian pelaporan 100 persen lengkap.

Terkait praktik pungutan liar (pungli) di Jembatan Timbang Batang, dan Samsat Magelang yang pernah terjadi, lanjut dia, gubernur sudah memerintahkan Inspektorat Jateng untuk melaksanakan langkah-langkah penting.

BACA JUGA: Banyak Kondisi Butuh Penelitian dari Kalangan Akademisi

Pertama, sidak dan pemantauan di seluruh jembatan timbang, evaluasi tata kelola jembatan timbang, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas tata kelola, dan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, untuk melaksanakan sidak pada beberapa Samsat di Jateng.

Pihaknya merasa lega, budaya pungli dan perilaku korupsi sudah terkikis. Pemprov hanya berupaya mencegahnya dengan gencar, melaksanakan workshop integritas bagi kepala daerah, sosialisasi LHKPN ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Sosialisasi gratifikasi, Implementasi Pendidikan Antikorupsi, dengan Peraturan Gubernur Jateng No 10 tahun 2019.

Selain itu juga, mendukung Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, dengan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembangunan Desa Anti-Korupsi, dan kolaborasi dengan unsur swasta melalui Komite Advokasi Daerah.

Tim SB

The post Kelola SDM Berintegritas, Ganjar Berhasil Babat Korupsi, Pungli dan Gratifikasi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.