Rapat dipimpin oleh Benediktus Narendra Keswara selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi, diantaranya Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Kegiatan rapat ini untuk menyelaraskan masukan dari Gubernur sebelum ketiga Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Tiga Raperda yang dibahas antara lain Raperda Penyelenggaraan Hubungan, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).

Dalam bahasan Raperda tentang Perkim, Maftukah Wiwin, anggota DPRD Kota Semarang mengatakan, Raperda Perkim bisa ditambahkan dari Raperda sebelum fasilitasi dan setelahnya yang sudah difasilitasi atau hasil akhir.

Sementara Ali Umar Dhani, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang menyampaikan, dalam menyentuh kepedulian terhadap kesejahteraan angkutan umum tidak bermotor seperti becak, andong dan lainnya bisa dilakukan pendataan dan menambahkan pasal sebagai payung hukum terkait kesejahteraan mereka.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Moh. Hawary selaku Kasubid Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jateng mengatakan, dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang mampu mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia/P5HAM secara komprehensif di wilayah Kota Semarang.

Dalam rapat disepakati bahwa pengesahan ketiga Raperda tersebut harus dilakukan sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024. “Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak diharapkan ketiga Raperda ini berdampak positif bagi masyarakat, supaya bisa segera diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Benediktus Narendra.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Bersama DPRD Kota Semarang Bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Rektor III USM Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, Dekan FH USM Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, FH Unnes Dr Pratama Herry Herlambang SH MH, dan Nabila Putri Berliana SH, serta Penghubung Komisi Yudisial Jateng M Farhan.

Dalam keterangannya, Dr Amri Panahatan Sihotang mengatakan, kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pada 10 Desember 2024 mendatang.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen MH USM Beri Pencerahan Hukum Pilkada

Disampaikan dia, pihaknya selalu mengangkat isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai bahan penelitian. Dia berharap, isu itu dapat dikembangkan dan mahasiswa lebih peka terhadap kejadian-kejadian di dalam masyarakat, terutama berkaitan masalah HAM yang hingga saat ini permasalahannya belum tuntas.

”Kita harus ikut ambil peran. Karena kita mengajarkan mahasiswa untuk peka terhadap lingkungan, keadilan, terutama yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia,” kata dia.

Sementara itu, Dr Muhammad Junaidi menyampaikan, tanggal 10 Desember menjadi satu refleksi bersama, untuk terus mendukung adanya upaya penguatan terhadap isu-isu HAM.

BACA JUGA: Fakultas Ekonomi USM Bahas AI di Era Society 5.0

”Sistem yang sudah berjalan saat ini sudah cukup bagus, tapi yang menjadi masalah adalah isu HAM yang selalu belum selesai. Maka, Fakultas Hukum USM membuat acara diskusi internal, yang isinya bagaimana kita move on terhadap masalah isu HAM, yang telah terjadi di masa lampau, untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Junaidi berharap, hasil diskusi itu dapat diformulasikan dalam beberapa kegiatan pengabdian dan penelitian, yang akan dilakukan internal Fakultas Hukum, untuk menghasilkan beberapa karya yang dijadikan sebagai wadah.

”Sehingga kita menatap ke depan menyongsong Indonesia Emas dan pembangunan Indonesia dengan lebih baik. Tentunya tetap dalam penguatan daripada penegakan hukum, mendorong upaya hal-hal yang belum selesai, dan mengupayakan sistem hukum kita adalah sistem hukum yang benar-benar menjamin adanya hak asasi manusia,” lanjutnya.

Riyan

The post Fakultas Hukum USM Adakan Diskusi Internal Bahas HAM di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penilaian Akhir Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) di the Westin Jakarta.

Dhahana Putra menegaskan pentingnya penilaian ini, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Ia menyampaikan bahwa penghargaan bagi daerah yang peduli HAM bukan hanya sebuah pengakuan, namun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan HAM.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen daerah dalam melaksanakan P5HAM, dan tahun ini penghargaan direncanakan akan diserahkan oleh Pemerintah,” tegas Dhahana, pada Senin (30/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa proses penilaian tahun ini memasuki fase ketiga, yaitu fase verifikasi dan penilaian akhir. Partisipasi aktif dari 544 kabupaten/kota dari 38 provinsi menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memperoleh penghargaan.

Dalam penilaiannya, daerah-daerah diklasifikasikan ke dalam empat kualifikasi, yaitu peduli, cukup peduli, mulai peduli, dan kurang peduli. Ditjen HAM juga menerima laporan masyarakat melalui hotline pengaduan sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian.

Selain itu, Dhahana menyoroti Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana HAM menjadi salah satu pilar utama untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila.

“HAM tidak hanya tercantum dalam konstitusi, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembangunan negara yang adil dan merata,” tambahnya.

FGD ini melibatkan tim penilai yang terdiri dari unsur pimpinan tinggi di lingkup Kemenkumham, akademisi, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tim penilai memiliki tugas menilai penambahan atau pengurangan nilai berdasarkan capaian aksi HAM dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang belum ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota.

Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, penilaian ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang kredibel dan akuntabel, serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memajukan hak asasi manusia di wilayah masing-masing. Hasil akhir penilaian akan diumumkan pada peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2024 mendatang.

Ning S

The post Pemerintah Bakal Serahkan Penghargaan Kabupaten-Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Hari HAM Sedunia appeared first on SuaraBaru.id.

Mengikuti kegiatan pengarahan para Pimpinan Tinggi Pratama yakni, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, dan Kalapas Kelas I Semarang Usman Madjid.

Mengawali arahannya, Dirjen HAM menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dengan nomenklatur HAM yang sangat besar memiliki peran penting untuk mewujudkan HAM di Indonesia.

“Di Indonesia hanya satu kementerian yang memiliki (nomenklatur) Hak Asasi Manusia, maka konstruksi hukum kita adalah menyiapkan kebijakan HAM secara nasional,” kata Dr Dhahana menjelaskan.

“Maka ini tidak hanya fokus kepada kementerian tapi juga kebijakan nasional. Konstitusi ini merupakan amanat dari Undang-undang, amanat dalam Peraturan Presiden,” lanjutnya.

Dr Dhahana melanjutkan, bahwa HAM harus implementatif dalam sendi-sendi kehidupan. Dengan mengibaratkan Hukum dan HAM sebagai dua sisi pada satu keping koin, Dhahana menyampaikan bahwa, pelaksanaan penegakan hukum harus beriringan dengan pemenuhan HAM oleh negara.

“Harus ada keseimbangan antara Hukum dan HAM, karena bagaimanapun juga, mereka bagai satu keping koin yang memiliki dua sisi. Meski mereka memiliki makna yang berbeda, tetapi mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia merasa penting bagi instansi pemerintah, terlebih khusus yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, untuk bisa mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara.

“P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujarnya.

“Untuk kita sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, satu-satunya kementerian yang memiliki tugas di dalam pemenuhan HAM, maka wajib untuk bisa mengimplementasikan tanggung jawab kita tersebut,” sambung Dhahana.

Menurut pria kelahiran 1969 tersebut, salah satu langkah untuk memenuhi kewajiban satuan kerja di dalam pelaksanaan P5HAM adalah dengan mengimplementasikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berbasis HAM atau P2HAM.

“Untuk mengimplementasikan kewajiban kita terhadap pemenuhan HAM, kita semua harus melaksanakan yang namanya P2HAM atau Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dan pelaksanaan P2HAM tersebut, Bapak dan Ibu, selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tengah kita galakkan tahun ini,” terang Dr Dhahana.

“Jadi, saya berharap kita semua bisa memaksimalkan pelaksanaan P2HAM ini di satuan kerja masing-masing,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto melaporkan bahwa, jajarannya telah melakukan beberapa program Ditjen HAM melalui pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis bidang HAM di daerah.

Beberapa program itu antara lain, kegiatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia / RANHAM, Diseminasi dan Penguatan HAM dengan program kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM / P2HAM, Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), serta Bidang Informasi HAM melalui program kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Berprespektif HAM.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Seluruh Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng melalui zoom meeting, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah serta Pejabat Fungsional Tertentu.

Claudia

The post Beri Penguatan dan Arahan Tugas, Dirjen HAM Dorong Implementasi P2HAM di Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan itu, Prof Firdaus memaparkan tentang penangan masalah HAM, pidana, kemiskinan, budaya dan permasalahan batas wilayah negara. Menurutnya, tenaga kerja yang mengalami kekerasan atau menjadi korban tindak pidana, sebagian besar dialami wanita yang bekerja sebagai buruh migran.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban itu, pihaknya mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes

”Untuk mengentaskan kebodohan dari anak pekerja migran dan mengurangi kejahatan, maka Kedubes memiliki Sekolah di Malaysia, yang khusus mendidik anak pekerja migran,” kata dia.

Disampaikan juga, ada tiga kasus besar yang sering mencuat di Malaysia, yakni masalah perlindungan pekerja migran, isu perbatasan dan budaya.

Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menyatakan, KKL diikuti 27 mahasiswa dari angkatan XVII. Mereka melakukan KKL dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

BACA JUGA: Pendataan QR Code Pertalite di Jateng dan DIY Diperluas

”Disamping ke Universiti Malaya dan kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, para mahasiswa juga diminta untuk mengamati, mempelajari regulasi, kultur dan adat istiadat di Jewel, Merlion Park, Sentosa Island, Yoyo Local Product, Vhovon Boutique, Genting Highlands Land dan Putra Jaya,” ujar Kukuh.

Dia berharap, dengan KKL di luar negeri, para mahasiswa Magister Hukum USM dapat membuka wawasan dan cara pandang global terhadap permasalahan hukum yang dianut di negeri tetangga secara praktis, teoritis dan psikologis.

”Selain itu juga, para mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder yang ada di Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Riyan

The post Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes RI di Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengatakan, upaya mendorong peduli HAM sangat penting, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

“Penanganan masalah HAM merupakan tugas mulia. Marilah kita bersama-sama bersinergi dan kolaborasi dalam menggelorakan HAM ini,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM over di Aula Kresna Basudewa pada Selasa (23/1/2024).

Disampaikan, Kemenkumham Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan penyampaian pelaporan aksi HAM B03 pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dan persiapan pengumpulan data penilaian peduli HAM tahun anggaran 2024.

“Kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang penilaian kabupaten/kota peduli HAM, dan pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM,” ujar Tejo.

Dirinya menyebut, selain untuk memberikan informasi terkait penilaian kabupaten/kota peduli HAM, juga untuk menjaga sinergi dan kerja sama antara Kemenkumham dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM di Jawa Tengah.

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Dorong 35 Kabupaten Kota Berpredikat Peduli HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dikukuhkan sebagai sekretaris, keanggotaan GTD Bisnis dan HAM Jateng akan diisi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng selaku Wakil Sekretaris.G

TD Bisnis dan HAM Jateng juga beranggotakan beberapa Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng. Ada juga unsur dari koorporasi dan akademisi.

Dalam Surat Keputusan disebutkan bahwa tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng diantaranya, menyusun rencana kerja terkait hukum dan HAM. Kemudian, mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah.

Termasuk juga, melakukan pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah serta melaporkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah.

Tejo mengungkapkan, pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini didasari pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM.

“Asas-asas ini menjadi pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam operasi bisnis,” jelas Tejo.

Nantinya kewajiban dalam pemenuhan HAM untuk masyarakat tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah, namun juga kepada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis dan koorporasi.

Dikatakan, pemenuhan HAM ini merupakan nilai tambah bagi Negara Indonesia di mata negara lain, yang bersinggungan dengan Piagam PBB.

Sementara Pj Gubernur Jateng menjelaskan, Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.

“Jadi memang konsekuensinya bahwa Indonesia wajib melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia terkait masalah penghormatan, kemudian perlindungan, pemenuhan, penegakan dan kemajuan masalah Hak Asasi Manusia,” terangnya.

Menurutnya Gugus Tugas akan berusaha untuk mendorong pelaku usaha dan koorporasi, untuk melaksanakan berbagai ketentuan agar penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan kemajuan HAM dapat dipenuhi secara baik.

Agar pelaku usaha dan koorporasi mengedepankan HAM dalam melakukan bisnisnya, yang berguna bagi masyarakat maupun karyawan perusahaan.

Ning S

The post Pj Gubernur Kukuhkan GTD Bisnis dan HAM Daerah, Diantaranya Kakanwil Kemenkumham Jateng  appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kepada Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Gradhika Semarang, Kamis (28/12/2023) malam.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah, serta memuji kontribusi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah membantu dalam laporan KKP HAM tahun 2023.

“Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM,” jelasnya.

Menurut penilaian tahun 2023, Kabupaten/Kota Peduli HAM mencakup 10 kriteria hak dasar, antara lain hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

Lani juga mengungkapkan, rasa syukur atas penghargaan yang diraih Kabupaten Batang. Menurutnya, hal ini akan menjadi motivasi bagi jajaran Pemkab untuk terus memperhatikan dan mempedulikan penerapan HAM di masyarakat.

“Kami tentunya sangat bersyukur dan berterimakasih sekali, karena Kabupaten Batang diakui sebagai daerah yang peduli dengan HAM. Oleh karena itu kami akan tetap dan terus berkomitmen memberikan hak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan,” ungkapnya.

Melalui pencapaian ini, dirinya beserta jajaran Pemerintah Daerah pun bertekad serta berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada publik dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.

“Selanjutnya kami mohon dukungan untuk peran serta dari masing-masing perangkat daerah se-Kabupaten Batang untuk peringkat KKP HAM yang lebih baik lagi,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Terima Penghargaan Peduli HAM Tingkat Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada Peringatan Hari HAM se-dunia ke -75 di Lapangan Banteng, Jakarta Minggu, 10 Desember 2023 malam.

Penghargaan tahun ini dinilai istimewa dibanding tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM.

Dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, ada 34 kabupaten/ kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana usai menerima penghargaan.

Banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator  bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, penilaian penghargaan ini  juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, hak politik,  serta hak ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana juga mengapresiasi pemerintah kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng juga menerima penghargaan.

Nana mengaku,  akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Sementara itu,  Menteri Hukum dan HAM,  Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pembina HAM Terbaik dari Menkumham appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai aksi nyata atas komitmen tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng menandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada Kamis (16/3/2023).

Penandatanganam secara virtual dilakukan di Aula Kresna Basudewa yang diikuti Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, serta Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar.

Baca Juga:Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jateng Pastikan Jajarannya Penuhi Target Kinerja 2023

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan mengikuti acara tersebut secara virtual dari The Sakala Resort Hotel Bali.

Ia hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah lainnya, di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023.

Aksi itu juga diikuti secara serentak oleh 11 Unit Utama Kemenkumham dan 33 Kanwil seluruh Indonesia.

Dalam arahannya Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengungkapkan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari atensi Presiden Joko Widodo terkait kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024.

Baca Juga:Lantik dan Ambil Sumpah PNS, Kakanwil Wanti-wanti Hindari Narkoba

Stranas PK terdiri dari 3 fokus aksi, Yasonna berharap dalam implementasinya di lingkungan Kemenkumham dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.

“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan kita bersama atas atensi nasional tersebut,” ujarnya.

“Tunjukan keseriusan kita bersama, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” imbuhnya.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

Diketahui, 3 fokus dalam Stranas PK antara lain menyangkut masalah perizinan dan tata niaga.

Dalam hal ini, Kemenkumham bersama instansi terkait bertanggung jawab atas upaya pencegahan money laundering dan terrorist financing.

Adapun fokus kedua mengenai keuangan negara, dan fokus ketiga menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sesuai kompetensi tugas dan fungsi di Kemenkumham.

“Saya berharap Inspektorat Jenderal agar melaporkan secara berkala (setiap triwulan) hasil pelaksanaan Stranas PK di lingkungan Kemenkumham kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” ungkapnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Tandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.