Ujian terbuka disertasinya yang berlangsung penuh antusias di Ruang Sidang Utama Sekolah Pascasarjana Undip, Rabu (25/6/2025), disaksikan para tokoh masyarakat, akademisi, dan rekan seperjuangan.

Disertasinya yang bertajuk ‘Model Pengelolaan Waduk Jatibarang di Kota Semarang’ itu, diuji oleh Prof Ir Mochamad Agung Wibowo MM MSc PhD (Dekan Sekolah Pascasarjana Undip), Dr Drs Jafron Wasiq Hidayat Sc, Prof Dr Tri Retnaningsih Soeprobowati MApp Sc, Prof Dr Dra Hartuti Purnaweni MPA, Prof Dr Sudarmadji MEng Sc, Dr Budi Warsito SSi MSi dan Promotor Prof Sudharto P Hadi MES PhD.

BACA JUGA: KAPI Merespon Penguatan Perlindungan Advokat dan Siap Kawal RUU KUHAP

Dalam disertasi, Agung BM menyoroti perlunya tata kelola kolaboratif, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Perum Jasa Tirta I, PDAM, dan kelompok masyarakat, seperti Pokdarwis dan petani konservasi. Model ini lahir, dari kegelisahan Agung terhadap laju sedimentasi dan minimnya kolaborasi kelembagaan dalam mengelola waduk.

”Waduk bukan hanya urusan teknis, tapi juga sosial dan kelembagaan. Kita perlu satu model yang menjembatani semuanya,” papar Agung dalam presentasinya, yang berlangsung selama 15 menit.

Disampaikan juga, Waduk Jatibarang berisiko kehilangan fungsinya dalam 21 tahun ke depan, jika tidak dilakukan intervensi serius. Melalui disertasinya, dia merekomendasikan pembentukan Forum Komunitas Peduli Waduk (FKPW), sebagai ruang koordinasi legal yang dilengkapi digitalisasi pemantauan air.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Apresiasi Program Desa Migran EMAS Binaan Kementerian P2MI RI

Pria lulusan S1, S2, hingga S3 di Undip ini menegaskan, ilmu dan pengalaman kebijakan harus berjalan beriringan. ”Saya ingin mendorong, bahwa ilmu bisa menyatu dengan advokasi kebijakan dan kerja nyata di masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno SE MM, yang juga hadir dalam pengukuhan ini menyampaikan apresiasi atas kontribusi ilmiahnya. Dalam sambutannya Sumarno menekankan, pemerintah daerah siap mendukung model yang dibangun dari bawah.

”Terlebih, jika sudah diuji dalam forum akademik. Kami terbuka untuk kolaborasi yang berbasis kajian ilmiah, bukan hanya proyek jangka pendek,” ungkap dia.

Riyan

The post Agung Budi Margono Kini Sandang Gelar Doktor appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti diketahui, Program Zero Waste saat ini sedang digelorakan Wali Kota Semarang, Dr Agustina Wilujeng SS MM, dalam upayanya mewujudkan Semarang bersih.

Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (4/6/2025), Dini menjelaskan langkah awal yang ditempuhnya itu, dengan mengedukasi warga RW 21 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang, untuk dijadikan basis percontohan.

BACA JUGA: Serahkan 3.947 SK CPNS dan PPPK 2024, Ahmad Luthfi Minta Junjung Tinggi Integritas

Di RW yang memiliki 13 RT ini, belasan tahun warga menghadapi problem sampah, berupa pencemaran udara yang dipicu keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dugaan sementara, sampah membusuk akibat pengambilan yang sering terlambat.

Dini memproyeksikan, bila nantinya warga RW 21 Kelurahan Sendangmulyo berhasil diedukasi, dengan menjadikan sampah sebagai lumbung ekonomi warga, maka keberhasilan itu akan ditularkan ke 32 RW lainnya, yang juga mengalami problem serupa.

Dan pada Selasa (3/6/2025), mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah ini, mengajak 20 warga RW 21 Kelurahan Sendangmulyo, berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Rombongan diajak untuk melihat praktik mengolah sampah organik menjadi maggot atau larva lalat tentara hitam (Black Soldier Fly/BSF).

BACA JUGA: Dosen USM Beri Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah di SMA Institut Indonesia

Maggot ternyata dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pakan ternak, dengan kandungan gizi tinggi. Dengan mengubah sampai organik menjadi maggot, pada akhirnya proses ini akan mengurangi volume sampah organik secara signifikan.

Prosesnya dari pengumpulan sampah organik, pemberian sampah organik sebagai pakan maggot, hingga panen maggot dan digunakan untuk pakan ternak atau bahan lainnya.

Usai dari DLH, warga RW 21 diajak ke lembaga Bank Sampah Sumber Rezeki, yang ada di RW 5 Kelurahan Gisikdrono. Di tempat itu, warga setempat berhasil mengembangkan bank sampah, lewat pilah sampah, juga mengolah sampah menjadi pupuk untuk tanaman.

BACA JUGA: Jelang Puncak Haji, Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes Imbau Jemaah Kurangi Aktivitas Siang Hari

”Metode ini secara nyata dapat mengurangi sampah, dan menghasilkan produk bernilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Maka program ini tepat untuk dikembangkan,” ujar Dini lagi.

Ditambahkan dia, mengubah sampah menjadi pakan ternak melalui budidaya maggot, sangat signifikan. Salah satu muaranya, akan mengurangi volume sampah di TPS. Warga juga mendapatkan nilai ekonomis dari panen maggot. Selain itu, akan terjadi efisiensi anggaran dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, karena berkurangnya volume sampah organik.

Ketua RW 21, Kombes Pol Agus Yulianto Psi pun, memberikan apresiasinya dan menyatakan sangat berterimakasih atas edukasi dan bimbingan tulus dari Dini Inayati.

”Saya bertekad langsung mempraktikkan ilmu dari DLH, dan dari RW 5 Kelurahan Gisikdrono. Semoga problem sampah dapat diatasi lewat pola ini,” harapnya.

Riyan

The post Dini Inayati Edukasi Warga RW 21 Kelurahan Sendangmulyo appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin oleh Benediktus Narendra Keswara selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi, diantaranya Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Kegiatan rapat ini untuk menyelaraskan masukan dari Gubernur sebelum ketiga Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Tiga Raperda yang dibahas antara lain Raperda Penyelenggaraan Hubungan, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).

Dalam bahasan Raperda tentang Perkim, Maftukah Wiwin, anggota DPRD Kota Semarang mengatakan, Raperda Perkim bisa ditambahkan dari Raperda sebelum fasilitasi dan setelahnya yang sudah difasilitasi atau hasil akhir.

Sementara Ali Umar Dhani, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang menyampaikan, dalam menyentuh kepedulian terhadap kesejahteraan angkutan umum tidak bermotor seperti becak, andong dan lainnya bisa dilakukan pendataan dan menambahkan pasal sebagai payung hukum terkait kesejahteraan mereka.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Moh. Hawary selaku Kasubid Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jateng mengatakan, dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang mampu mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia/P5HAM secara komprehensif di wilayah Kota Semarang.

Dalam rapat disepakati bahwa pengesahan ketiga Raperda tersebut harus dilakukan sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024. “Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak diharapkan ketiga Raperda ini berdampak positif bagi masyarakat, supaya bisa segera diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Benediktus Narendra.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Bersama DPRD Kota Semarang Bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Futsal sendiri menjadi satu dari 12 cabang yang dipertandingkan di Kalsel. Tim Siwo Jateng akan berlaga di dua kategori cabor itu, KU-27 dan KU-40.

Danur pun menegaskan komitmennya, akan membawa tim futsal Siwo PWI Jateng tampil sebaik-baiknya. Sebelumnya dia juga menjabat sebagai Manajer Tim atlet wartawan yang bertanding dalam cabor futsal Porwanas 2022 Jatim.

BACA JUGA: Pemuda Pancasila Kebumen Deklarasi Dukung Arif-Rista di Pilkada 2024

”Saya berterima kasih atas kepercayaan ini, untuk memimpin tim futsal Siwo PWI Jateng di ajang Porwanas. Tentu saya juga berharap, para pemain terus memiliki tekad dan kemauan kuat, dalam upaya mengharumkan nama Jawa Tengah,” tandas Danur dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

Selama melaksanakan tugas, Danur akan dibantu asisten manajer Arty Yuniartha. Koordinator futsal Siwo PWI Jateng, Lukas Budi Cahyono menyatakan, persiapan cabang ini sudah dimulai dengan mengumpulkan pemain dan menunjuk pelatih.

Latihan sudah berlangsung Juni ini secara intensif selama dua bulan, hingga keberangkatan ke Banjarmasin. Atlet wartawan yang diundang mengikuti latihan, berasal dari Kota Semarang dan daerah-daerah lain di Jateng.

BACA JUGA: Anggota BPKN RI Pastikan Timbangan Sesuai Harga Komoditas Pasar

”Kami sudah memiliki gambaran mengenai pemain yang sudah dilaporkan ke Ketua Siwo PWI Jateng, Erwin Ardian. Berdasarkan skill dan teamwork, mayoritas pemain merupakan mantan anggota tim di Porwanas Jatim,” papar Lukas.

Di Jatim dua tahun lalu, langkah tim futsal terhenti di perempat final, pada masing-masing kelompok umur. Pencapaian ini gagal mengikuti raihan medali perunggu di Porwanas 2013 Kalsel.

Dijadwalkan, Porwanas XIV akan berlangsung pada 19-26 Agustus 2024. Upacara pembukaan akan dilakukan di GOR Paman Birin, Banjar Baru. Cabang lain yang digelar di ajang empat tahunan ini adalah atletik, biliar, bridge, bulu tangkis, catur, domino, e-sport, tenis meja, tenis lapangan, dan balogo (olahraga tradisional Kalimantan).

Ada juga lomba karya jurnalistik, yang melombakan penulisan artikel, fotografi, videografi, dan reportase radio. Diperkirakan 4.000 peserta akan hadir dalam hajatan olahraga tertinggi bagi wartawan se-Indonesia ini.

Riyan

The post Danur Rispriyanto Jabat Manajer Tim Futsal Siwo PWI Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, pemerintah selain menyediakan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang baik di setiap sekolah, juga harus memperhatikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Pengembangan pendidikan kedepannya harus memperhatikan karakteristik individu siswa. Untuk itu, perlu adanya penambahan jumlah guru pendamping khusus (GPK) di sekolah- sekolah reguler yang bisa mempelajari dan memahami karakteristik semua peserta didiknya, termasuk yang berkebutuhan khusus,” katanya, Sabtu (30/12/2023).

Anang menjelaskan, kemampuan pedagogik dari guru pendamping khusus di sekolah ini sangat penting perannya  agar semua peserta didik bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas atau difabel tak hanya yang normal saja.

“Jangan sampai anak- anak yang sebenarnya bisa bersekolah di sekolah reguler atau sekolah inklusi, tapi malah disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB), padahal hal ini bisa mempengaruhi secara psikologis anak. Kan nantinya anak-anak juga berbaur dengan masyarakat lainnya,” katanya.

Menurut Anang, Pemerintah kota Semarang, seharusnya mulai menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yakni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Penataan Ruang (Distaru) dengan membuat jalur khusus untuk tuna netra, maupun toilet khusus penyandang disabilitas di sekolah.

“Sekarang masih belum optimal, belum lagi ke tempat umum lainnya seperti masjid dan perkantoran. Tidak bisa diakses seluruhnya dengan baik,” katanya.

Pemkot harus memperhatikan peserta didik berkebutuhan khusus, agar punya kesempatan yang sama di masa depan mendapatkan pendidikan baik, dan akhirnya bisa mandiri.

“Termasuk, pemberian kuota bagi mereka untuk nantinya bisa berkarir di perusahaan, atau di pemerintahan,” ujarnya.

Sehingga dewan mendorong adanya sekolah inklusi agar bisa memenuhi pelayanan pendidikan bagi semua peserta didiknya. Termasuk lembaga assesment bagi anak berkebutuhan khusus, yang digratiskan pemerintah.

“Sehingga setelah lulus assesment yang dibiayai pemerintah tersebut mereka bisa diterima di sekolah reguler, inklusi atau SLB,” katanya.

Sementara, Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas pendidikan kota Semarang, Fajriah, menjelaskan, peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler adalah kewenangan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maupun pemenuhan sarana dan prasarana di sekolahnya disesuaikan dengan keinklusifan.

“Sekarang ada sekitar 200 peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Paling banyak yang punya keterbatasan lambat belajar, ini secara fisik tidak kasat mata. Berbeda dengan penyandang disabilitas seperti tuna daksa atau cacat fisik yang harus butuh kursi roda dipenuhi, maupun jalur jalan khusus pun juga penuhi. Kemudian disiapkan toilet sekolah khusus disabilitas. Karena tunadaksa tidak banyak sehingga dipenuhi dulu,” katanya.

Terkait penyediaan guru pedagogik, lanjut dia, memang idealnya di sekolah inklusi ada guru kelas, guru mata pelajaran (mapel) dan guru damping (shadow teacher). Namun, saat ini guru pendamping khusus (GPK) di kota Semarang dari pelatihan Kemendikbud berjumlah 15 guru.

“Lalu, ada tambahan sebanyak 80 GPK lagi usai kegiatan Bimtek Kurikulum Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Bulan Desember ini oleh Disdik Kota Semarang, sehingga sekarang menjadi 95 GPK. Mereka juga dibekali materi dari alumni Kemendikbud,” katanya.

Diharapkan, dengan makin banyaknya GPK sekolah menjadi lebih siap menerima PDBK dan bisa memberikan layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Di Kota Semarang sendiri ada sebanyak 58 sekolah inklusi tingkat SMP.

“Sedangkan kalau untuk siswa autis diharuskan ada guru damping, namun dilihat dulu perilakunya. Kami nanti berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk proses pembelajaran, kurikulum dan assesmentnya sesuai aturan inklusi,” katanya.

Apalagi di kota Semarang saat ini telah terdapat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dibawah Disdik yang didalamnya terdapat psikolog untuk memberikan asesmen dan pendampingan PDBK inklusi permanen dan temporer. Sehingga sangat membantu asesmen PDBK sesuai jenis keinklusifan mereka

Hery Priyono

The post Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Didorong Dapat Layanan Pendidikan yang Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, usai acara dialog interaktif ‘Antisipasi Gelombang ketiga Covid-19’, Senin (22/11/2021), mengatakan, warga masyarakat jangan sampai kendor lagi dalam menjaga protokol kesehatan, 3M atau 5M harus terus diterapkan setiap hari.

Bukan tanpa sebab, politisi yang biasa disapa Pilus ini mengatakan, status PPKM Kota Semarang di level 1 membuat warga masyarakat sudah bisa leluasa untuk melakukan segala aktivitas terutama dalam hal peningkatan perekonomian.

“Kita sekarang kan PPKMnya level 1 dan sudah leluasa melakukan aktivitas, nah ini jangan kemudian jadi terlena. Kalau besok jadi diberlakukan level 3, maka kita harus siap lagi seperti kemarin, disiplin lagi pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pokoknya prokesnya diperketat lagi,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika sosialisasi diadakan lebih awal diharapkan masyarakat tidak kaget dan bisa menerima dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah termasuk Pemkot Semarang.

“Kami di dewan mengajak lagi baik masyarakat dan pemkot untuk sedari dini siap – siap jikalau PPKM level 3 diberlakukan. Jangan sampai PPKM dari pusat sudah dilakukan tapi kitanya malah belum ada sosialisasinya. Bisa – bisa masyarakat malah berontak semua dan pemerintah dianggap tidak konsisten,” katanya.

Pilus berharap, jika sosialisasi (prokes) sudah dilakukan maka minimal masyarakat sudah mengetahui pembatasan apa saja yang akan terjadi nanti jelang Nataru, termasuk antisipasinya seperti apa jika benar-benar gelombang ketiga pandemi terjadi.

Dirinya mencontohkan, pengalaman lonjakan kasus Covid-19 yang menjadi gelombang kedua usai libur Lebaran 2021 menjadi contoh nyata dan tolok ukur bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk menyadari pentingnya tetap menjalankan prokes ketat.

Segala bentuk pergerakan masyarakat saat libur Nataru, harus terus diawasi dengan sebuah regulasi. Trelebih Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata bagi banyak warga di luar Kota Semarang.

“Ingat loh ya pandemi Covid ini masih ada dan belum selesai. Maka untuk menekan adanya laju gelombang ketiga sedari dini harus mempersiapkan diri dimulai dari sosialisasi menjelang PPKM level 3. Soal nanti mau diberlakukan atau tidak, kita tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Hery Priyono

The post Dewan Kota Minta Pemkot Semarang Sosialisasikan PPKM Level 3 Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 21 tokoh dari LSM lintas organisasi Kota Semarang yang tergabung dalam Forum Koalisi Indonesia Bersih (FKIB) Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh kegiatan perjudian yang ada di Kota Semarang.

Sebagai langkah awal, FKIB pada Senin 25 Oktober 2021 akan beraudiensi dengan DPRD Kota Semarang untuk membahas soal maraknya praktik perjudian yang marak di Kota Semarang. Seluruh tokoh yang tergabung dalam FKIB mendesak dewan mendukung penutupan seluruh tempat judi.

“Dari pantauan kami di Kota Semarang ini banyak sekali ditemukan praktik judi, bahkan dilakukan secara terang-terangan. Tidak hanya togel (toto gelap), tapi juga judi sabung ayam, judi dadu, dan judi mesin,” kata Wakil Ketua FKIB Jateng, Adhi Siswanto, Selasa (19/10/2021).

Adhi menjelaskan, FKIB berharap dari pihak DPRD Kota Semarang turut bersuara menyampaikan aspirasi kepada Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Semarang, khususnya pihak berwenang sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas praktik perjudian tersebut.

Senada dengan Adhi, Sekretaris FKIB Jateng, Sucipto, mengatakan, pihaknya berharap penutupan tempat – tempat perjudian tersebut bisang dilakukan sesuai azas hukum. Pihaknya melihat ada pembiaran akan maraknya praktik judi ini, dan membuat masyarakat semakin ragu akan penegakan hukum, khususnya dalam penindakan judi terorganisir.

“Selain menyampaikan surat ke DPRD Kota Semarang, kami juga mengirimkan surat ke Polrestabes Semarang dan Polda Jateng. Harapannya Kota Semarang ini bisa bersih dari praktik perjudian yang merebak belakangan ini,” katanya.

The post 303 Merebak, FKIB: Tutup Semua Tempat Perjudian di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, HM Rohaini pun, kemudian mengajak setiap insan untuk tetap menjaga perilaku baik, dengan meningkatkan kecerdasan perasaan atau Emotional Quotient (EQ).

Ajakan itu dia sampaikan ketika menjadi narasumber diskusi bertajuk ‘Sosialisasi Antar-Kerja Online Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja’, yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika, Kompleks Balaikota Semarang, Selasa, (9/3/2021).

BACA JUGA: Diduga Menjiplak Lagu Milik Lay EXO, Young Lex Dihujat Banyak Netizen

”Di era 4.0 ini, mari kita jaga perilaku. Mari kita tingkatkan EQ,” ajak wakil rakyat alumnus pesantren ini.

Rohaini memaparkan, teknologi internet mempermudah pencari kerja mendapatkan job yang diinginkan. Demikian pula pencari tenaga kerja, juga semakin gampang mendapat calon karyawan.

Namun di semua era itu, terang dia, tetaplah kelakuan (attitude) menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam penerimaan (rekruitmen). Karena attitude bersumber dari kemampuan orang mengolah kecerdasan emosinya. Itu bagian dari etika, bagian moral alias akhlak.

The post Di Era 4.0, Ada Risiko Hilangnya Kepekaan Nurani dan Akal Budi appeared first on SuaraBaru.id.

Seluruh Dinas, Badan, hingga Kantor Kecamatan, didorong agar menerapkan standar tertinggi kinerja, sesuai dalam standar yang disebut Tipe A.

Dorongan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Semarang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (11/1/2021).

BACA JUGA : Kajati Jateng: Adhyaksa Primart Untuk Memberikan Edukasi Para Pegawai

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, H Sodri mengatakan, Pemkot Semarang sudah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. Dari 24 Dinas yang ada, seluruhnya telah mencapai Tipe A, kecuali Dinas Perikanan yang masih Tipe B.

Sodri menjelaskan, Dinas Tipe A memiliki beban kerja yang besar, dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak empat bidang.

Sekretariat terdiri dari tiga sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak tiga seksi.

BACA JUGA : Gus Yusuf Kembali Pimpin PKB, Prioritaskan Kerja Atasi Pandemi

”Ini berarti, Pemkot Semarang harus semakin bagus susunan satuan kerjanya, lebih bagus kinerja para pegawainya, dan memakai penilaian yang lebih tinggi. Termasuk pengelolaan anggarannya,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris FPKB DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriyansyah (Gus Febri) menambahkan, konsekuensi Tipe A dalam perangkat daerah mengharuskan Pemkot Semarang menambah target pencapaian dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dengan Raperda itu, Pemkot harus menyiapkan sistim pengisian jabatan yang semakin baik. Harus memastikan setiap dinas hanya diisi pegawai yang kompeten dan berintegritas.

BACA JUGA : Kejati Jateng Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM

Menurut dia, Raperda itu mewajibkan pengisian jabatan dengan memperhatikan profesionalisme dan standar moral yang tinggi. Plus tracking personel yang lengkap.

”PKB meminta seluruh pegawai Pemkot tak hanya harus bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melainkan juga harus bersih dari unsur radikal, anti- NKRI atau kelompok intoleran. Sistim seleksi jabatan juga harus diperhatikan,” terang dia, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna itu.

Dalam statemen pungkasannya, Fraksi PKB meminta lembaga DPRD selaku pengawas pemerintahan, memastikan terwujudnya sistim kontrol yang ketat terhadap setiap personel pegawai di jajaran Pemkot Semarang.

”Pemkot juga harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dan laporan, mengenai kinerja pegawai maupun adanya afiliasi kelompok politik tertentu,” tukasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post PKB Dorong Seluruh Dinas di Pemkot Semarang Bertipe A appeared first on SuaraBaru.id.