Tim PKM USM dalam sosialisasi itu terdiri dari Ketua Dr Drs Adv H Kukuh SA BA SSos SH MH MM, anggota Dr Muhammad Junaidi SHI MH dan Dr Kadi Sukarna SH MHum. Hadir dalam kegiatan ini Lurah Tugurejo MT Munjaenah SE, LPMK, RW, RT, PKK, FKK, Dasawisma, Posyandu, Karang Taruna, Toga, Tomas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perangkat kelurahan.

Dalam keterangannya, Munjaenah memberikan apresiasinya atas kegiatan yang diadakah dosen MH USM itu. Dia berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, kesadaran warga dalam berpartisipasi dalam Pemilu akan meningkat.

BACA JUGA: USM Raih Dua Perunggu di Unimma Super Badminton Championship 2026

”Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena topik ini bisa menambah pemahanan dan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” kata Kukuh, sembari menyampaikan salam dari Rektor USM, Dr Supari ST MT.

Dalam pemaparannya, dia menjelaskan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu, mengejawantahkan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting, dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Karena melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan pemimpin dan arah kebijakan pembangunan.

”Namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum signifikan, karena beberapa kendala. Seperti kurangnya kesadaran akan penggunaan hak pilih, belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan pemilih,” ungkap Kukuh.

Riyan

The post Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Belum Signifikan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat menggelar acara Deklarasi Dukungan GPM Jateng pada Andika-Hendi, di Rumah Pemenangan yang ada di Jalan Pandanaran, Semarang, Jumat (15/11/2024).

Menurut dia, saat ini adalah momentum yang tepat untuk memberikan dukungan pada pasangan yang dia anggap paling bersih. GPM pun menganggap, pasangan Andika-Hendi sudah pantas untuk memimpin Jateng.

BACA JUGA: PT Pertamina (Persero) Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Petani di Wonosobo

”Pasangan Andika-Hendi merupakan duet yang paling bersih. Keduanya tidak pernah terlibat kasus apapun. Mereka juga sangat mengerti Jateng,” kata Rukma, yang ditemui usai acara.

Dijelaskan dia, jatuhnya pilihan GPM pada pasangan Andika-Hendi, sudah disampaikan ke seluruh anggotanya yang ada di 35 kabupaten/kota se-Jateng. Rukma mengibaratkan, pilihan pada pasangan itu, sudah sesuai dengan idiom ‘Satu Kasur, Satu Dapur, Satu Sumur’.

”Satu kasur itu ibaratnya kita sekeluarga, anak, istri. Lalu satu dapur itu kita dengan tetangga, dan satu sumur itu kita dengan lingkungan. Itulah pegangan kita sebagai satu keluarga untuk mendukung Andika-Hendi,” terang dia lagi, sembari menyebutkan, saat ini ada 26 DPC GPM yang ada kabupaten/kota se-Jateng, dengan jumlah kader dan simpatisan mencapai jutaan orang.

BACA JUGA: Menuju Sea Games 2025, PB Perpani Gelar Seleknas II Panahan di Kudus

Sementara itu, dalam deklarasi yang dibacakan Ketua DPC GPM Kota Semarang, Andi Susanto menyebutkan, Jateng perlu pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, kemampuan dan pengalaman, untuk mewujudkan daerah dan masyarakat agar lebih hebat lagi dari masa sebelumnya.

”Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Jendral TNI (Purn) H Andika Perkasa SE MA MSc dan Dr Hendrar Prihadi SE MM, telah memiliki kompetensi, pengalaman, integritas dan kemampuan untuk mewujudkan Jateng yang lebih maju,” ucap dia dalam deklarasi.

Hadir juga di acara itu, Ketua DPP Keluarga Besar Marhaen Sutjipto SH MH, Ketua DPD GPP Jateng Tri Iswanti, Ketua LKN Jateng Titien Subeno, Penasihat GPM Kota Semarang Suparitrono SpPK, dan Ketua DPD Benteng Indonesia Sri Sudibyo SH.

Riyan

The post Gerakan Pemuda Marhaenis Manfaatkan Momentum Dukung Andika-Hendi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr Nalom Kurniawan SH MH, Peneliti dan Asisten Ahli Hakim Agung MK, saat menerima mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang (USM), yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di MK, baru baru ini.

Menurut Nalom, MK merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara, bersama dengan MA. Lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman. MK pun berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, seperti menguji UU terhadap UUD.

BACA JUGA: 85 Mahasiswa FTP USM Ikuti Pelatihan di PT Sriboga

”Selain itu juga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi yang mewakili Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT, didampingi Kaprodi S2 Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH memberikan apresiasinya, karena MK telah menerima KKL Mahsiswa S2 MH USM, dengan sangat baik dan ramah.

Disampaikan juga oleh Kaprodi MH USM, Dr Kukuh Sudarmanto, KKL ini dimaksudkan untuk melatih daya nalar kritis dan logis seorang kandidat MH, ketika usai menerima teori di bangku kuliah selama tiga semester.

BACA JUGA: Pelaku Curas di Wonosobo Lukai dan Bawa Kabur Motor Korban

”Kami berharap, setelah diwisuda sebagai Magister Hukum nanti, mereka menjadi kader pemimpin di Negara Indonesia yang kapabel, berintegritas, santun dan berdedikasi tinggi pada bangsa dan negara,” harapnya.

Disebutkannya, KKL di MK ini sangat penting. Karena para mahasiswa bisa langsung melihat, mendengar, mencocokkan data dan informasi yang selama ini diperoleh dari media, para narasumber, opini maupun berita-berita yang cukup gaduh dan menimbulkan atensi masyarakat.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

PEMILU serentak memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, tinggal hitungan hari lagi. Salah satu tahapan penting yang masih berlangsung saat ini adalah tahapan kampanye, khususnya kampanye Terbuka atau kampanye rapat umum. Tahapan ini akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, dan disusul dengan tahapan masa tenang.

Dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khusunya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, mengatur kampanye secara rijit, bagaimana seharusnya kampanye dilakukan, larangan dalam kampanye, kewajiban yang harus dipenuhi saat kampanye, dan aturan main kampanye dan lainnya.

Kampanye Pemilu adalah sebuah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain, yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta Pemilu. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

BACA JUGA: Walhi Galang Petisi Hentikan Kasus Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Karimunjawa

Dari kegiatan kampanye inilah, pemilih memahami bagaimana visi misi calon, bagaimana program kerja yang disiapkan, bagaimana keperpihakan mereka terhadap Masyarakat atau rakyat, apa yang akan diperjuangkan oleh mereka terkait kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat kecil.

Pemilu sejatinya adalah sebuah kompetisi, kompetisi antarpeserta, antara calon secara eksternal maupun internal, sejauh mana kemampuan mereka dalam mempengaruhi dan menarik perhatian, serta memperoleh dukungan dari pemilih. Karena kompetisi-kompetisi inilah yang banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu, khususnya pelanggaran dalam tahapan kampanye.

Tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, para peserta melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertamuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial. Dan khusus untuk Rapat umum dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik, media daring mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024.

BACA JUGA: Dr Supari: USM Ikut Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

Meskipun Pemilu adalah sebuah kompetisi, semua peserta Pemilu, apakah partai politik dan calegnya dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, harus taat aturan, termasuk dalam tahapan kampanye.

Dalam fakta, pelaksanaan kampanye dipenuhi pelanggaran-pelanggaran, misalnya ketika rapat umum, para calon saling menghujat, menghina, saling menjelekkan dan menjatuhkan. Metode kampanye pemasangan bahan kampanye, peserta melakukannya di tempat yang dilarang, termasuk memasang bahan kampannye dengan memaku pepohonan. Antarpeserta juga saling merusak baliho yang telah dipasang.

Pelanggaran lainnya, mereka telah mencuri start kampanye, memulai kampanye sebelum tahapan dimulai. Belum lagi pelanggaran kampanye yang melibatkan orang-orang yang dilarang ikut serta dalam kampanye, seperti kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan desa dan pejabat publik yang dilarang dalam aturan kampanye, termasuk Aparatur Sipil Negara.

BACA JUGA: Kakanwil Tejo: ASN Tak Berkinerja Optimal Tidak Berhak Mendapat Tunjangan

Peristiwa dan pelanggaran Pemilu seperti itu, sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang berulang-ulang, dan terus dilakukan sepanjang ada Pemilu. Aturan diabaikan dan etika kampanye tak dihiraukan.

Seharusnya para peserta Pemilu ini tak saling hujat, tak saling merusak baliho atau bahan kampanye lain memasang bahan kampanye sesuai aturan dan etika dikedepankan, etika deontologi terutama.

Kata Andre Ata Ujan (2009), bahwa ketegangan antara kepentingan individu dan kelompok dan kepentingan umum, akan tetap hadir dalam kehidupan bersama sebagai komunitas politik. Hukum sebagai Lembaga normatif menjadi pemandunya. Dan juga pertimbangan etika menjadi penting, ketika tindakan membawa dampak bagi orang lain.

BACA JUGA: Serius Tangani Pembimbingan Masalah Narkoba, Bapas Semarang Teken PKS dengan BNNP Jateng

Berbicara tentang etika deontology adalah, teori filsafat moral yang mengajarkan kepada kita, bahwa sebuah tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut sesuai dengan prinsip kewajiban. Pemenuhan kewajiban menjadi prasyarat sebuah tindakan itu “benar”.

Konteksnya dengan pelaksanaan kampanye, seharusnya para peserta taat dan wajib mengikuti aturan main dalam kampanye, apa yang dilarang dalam aturan kampanye harus ditinggalkan, mengikuti dan melaksakan apa yang diatur dalam ketentuan kampanye, termasuk tidak melakukan politik uang dalam mengumpulkan dukungan dari pemilih.

Untuk mewujudkan Pemilu 2024 bermartabat, seharusnya setiap tahapan tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan juga pemilih.

Ketentuan yang harus dlakukan adalah, pertama, semua pihak harus memahami dan menjunjung tinggi regulasi dan aturan pemilu dengan baik. Yang kedua, saling menghormati antarpeserta Pemilu, meskipun mereka saling berkompetisi untuk merebut gelar “Pemenang”. Dan yang ketiga, etika tetap dikedepankan, etika deontology.

— Umi Nadliroh; Dosen STAI Pati, Pegiat Kepemiluan dan Ketua LKP2A Pati —

The post Deontologi Kampanye Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

INILAH pertama saya mengikuti Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif (DPD, DPR, DPRD) dalam status sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tetapi dapat dikatakan juga ada. Sebab saat menyampaikan visi misi di Kongres PWI di Bandung, 25-26 September 2023 lalu, saya menyatakan PWI akan terlibat dalam urusan bangsa dan negara, untuk ikut berkontribusi memberikan solusi, minimal pemikiran dan gagasan, dan kalau bisa berupa tindakan. Termasuk di hajat besar seperti Pemilu 2024 ini.

Keterlibatan ini sesuai dengan khittah, jati dirinya. Organisasi PWI dalam sejarahnya terlibat dalam perjuangan bangsa dan negara. Anggotanya wartawan, yang terkadang juga ikut dalam kancah pertempuran. Dalam Kongres PWI 9-10 Februari 1946 di Solo, peserta yang hadir berbicara mengenai gagasan besar, bukan soal-soal remeh temeh. Indonesia sedang dalam kondisi dijajah kembali oleh Belanda, sebagian besar republik sudah mereka kuasai termasuk Jakarta, sehingga ibu kota pindah ke Yogyakarta. Mereka yang dinilai kaum republiken, hidup dalam kondisi tertekan, terintimidasi, karena tidak ada penjajah di depan mata, tetap setia untuk mengabarkan melalui radio ke luar negeri, dan konsolidasi perjuangan tentara dan rakyat ke berbagai penjuru Indonesia.

Kantor Harian Merdeka yang dikelola BM Diah rutin diteror, digeledah tentara NICA. Manai Sophiaan tidak leluasa menjalankan tugas jurnalistiknya di Makassar, karena alasan serupa. Urusan percetakan dan pengadaan kertas koran dipersulit. Tujuannya satu, agar berita-berita yang disiarkan untuk menyatakan Republik Indonesia masih eksis, dibungkam, dan timbul kesan Belanda sudah seutuhnya menggenggam Indonesia.

Ada berbagai persoalan di dunia pers saat itu seperti banyak media tumbuh “bagai cendawan di musim hujan”, setelah Jepang berhenti menjajah Indonesia. Banyak media baru itu produk jurnalistiknya dipertanyakan, tidak bermutu. Pengadaan jatah kertas untuk media belum rapi, karena belum ada organisasi yang mengaturnya. Tetapi peserta kongres fokus untuk hal yang lebih penting, yakni bangsa dan negaranya. Sebagaimana diberitakan Kedaulatan Rakyat terbitan 11 Februari 1946 dalam kongres ditegaskan bahwa, “Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan bangsa dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara”.

Di Harian Merdeka terbitan 12 Februari 1946, dituliskan, ”Kongres Wartawan Indonesia yang dilangsungkan di Solo pada tgl 9 dan 10 ini dan dikunjungi wartawan seluruh Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, menegaskan sikap wartawan adalah: Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa serta selalu mengingat akan Persatuan Bangsa dan Kedaulatan Negara”.

Berita di dua suratkabar berwibawa itu menunjukkan apa dan bagaimana PWI yang terlibat sejak awal, sejak republik ini berdiri. Hari lahirnya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional berawal dari sejarah ini. Penetapan HPN bukan sekadar diskusi pengurus PWI saat kongres di Padang tahun 1978, diusulkan ke pemerintah dan yang ditetapkan dengan Keppres No 5 tahun 1985 oleh Presiden Soeharto, sebagaimana sering disampaikan sebagai argumen oleh wartawan anti HPN. Tanggal 9 Februari sangat jelas maknanya bagi bangsa Indonesia. Baca. Bacalah. Jangan amnesia sejarah.

* * * * *

Hal pertama yang terkait urusan negara ini adalah PWI dengan kesadaran sendiri memundurkan perayaan Hari Pers Nasional yang selalu diadakan pada 9 Februari, menjadi 20 Februari 2024, agar pesta raya wartawan itu tidak “mengganggu” hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. PWI ingin anggotanya tetap bekerja sebagai wartawan peliput pemilu, menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih, dan juga agar HPN tidak mengusik konsentrasi aparat penegak hukum terkait hadirnya sekitar 2.000-an wartawan dan keluarga di Jakarta. Sekaligus juga menghindarkan HPN dijadikan sebagai tempat kampanye bagi siapapun, seandainya diselenggarakan sebelum Pemilu.

Sebelum itu, PWI mengundang tiga Calon Presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan visi misi dan gagasan mereka di Kantor PWI Pusat, kepada para pengurus dan anggota PWI—termasuk via zoom dan YouTube—di Jakarta maupun di 38 provinsi, yang artinya melibatkan ribuan wartawan di seluruh pelosok Indonesia. Mereka hadir dalam rentang waktu November, Desember tahun 2023, dan Januari 2024.

Sebagai organisasi tertua dengan anggota terbanyak, PWI ingin agar ketiga calon presiden untuk menyampaikan secara langsung gagasan-gagasan dan program kerja mereka apabila kelak terpilih memimpin Republik Indonesia. Sebab, sejak masih berstatus bakal calon maupun setelah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, kerap pendapat dan gagasan mereka ditangkap sepotong-sepotong. Berbicara langsung kepada wartawan, maka pemikiran orisinal dapat dikemukakan terbuka apa adanya, dan media akan menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Hak masyarakat untuk tahu terpenuhi.

Jadi, PWI sebagai organisasi wartawan memungsikan dirinya sebagai medium. Sekaligus membantu para juru warta yang ingin tatap muka, bertanya langsung khususnya bagi mereka yang hadir di kantor PWI, di Gedung Dewan Pers. Suasana wawancara cegat yang melibatkan sampai seratusan wartawan di lantai 4, maupun dalam perjalanan capres naik ke kendaraannya, menunjukkan PWI berhasil membantu kerja wartawan, dan secara tidak langsung membantu penyelenggara dan peserta Pemilu.

Kegiatan PWI ini sekaligus menunjukkan ketidak-berpihakan kepada calon. Dalam setiap kesempatan saya katakan -walau tampaknya klise, tapi ini fakta- ketiga calon dan wakilnya adalah orang-orang terbaik, yang disokong koalisi partai-partai politik. Sebelum penetapan, masyarakat sempat disuguhi nama-nama yang terlontar, baik untuk siapa capres maupun siapa yang bakal dijodohkan sebagai wakil. Tapi faktanya, mereka yang hadir di PWI bersama wakilnya itu yang akan dicoblos di hari pemungutan suara.

Dengan menghadirkan ketiganya, maka PWI seperti restoran yang menyiapkan hidangan ke para pemilih, siapa yang dianggap paling baik, silakan dicoblos gambarnya di tempat pemilihan suara pada 14 Februari nanti. PWI tidak berpretensi menunjukkan calon ini lebih baik dan diperlakukan lebih istimewa dibanding yang lainnya. Yang saya sampaikan adalah, bagi PWI yang utama adalah siapapun yang nanti memimpin Indonesia lima tahun ke depan, dia harus mampu membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045.

* * * * *

Seperti di pemilihan umum sebelumnya, PWI selalu berusaha bersikap independen dan para pengurusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Melalui surat pemberitahuan ke PWI Provinsi diingatkan bahwa, para pengurus yang mencalonkan diri ataupun terlibat sebagai tim sukses, diwajibkan mundur dari jabatannya. Kalau dia anggota, dia juga wajib membuat surat cuti, agar tidak membawa-bawa nama PWI. Sejauh pemantauan Pengurus Pusat PWI, ini sudah berjalan baik. Kalau ada gosip, isu, seketika dicek ke pengurus di daerah, dan sejauh ini jelas tidak ada pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Tidak seperti organisasi wartawannya, PWI yang keanggotaannya terdapat di 38 provinsi, kerap ingin dimanfaatkan pihak-pihak, baik itu di pemilihan umum seperti sekarang ini atau di pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit pula pengurus PWI atau anggota PWI yang sudah mendapatkan “nama” karena kiprahnya di PWI, terpikat juga menjadi calon anggota legislatif. Inilah yang harus diatur agar tidak menyeret-nyeret PWI, yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik, tetapi diharamkan menjadi pengurus. Itu sebabnya PWI Pusat berupaya dengan segala kemampuannya, agar organisasi ini bebas dari pengaruh manapun dan bekerja hanya untuk kepentingan profesionalisme, serta kepentingan bangsa dan negara.

PWI tidak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Wartawan tidak hidup di ruang hampa, tidak berkarya di lingkungan sosial budaya yang kosong. Dia merasakan langsung degup jantung, keprihatinan, aspirasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mendengarkan keluhan dan penderitaan, harapan dan cita-cita, setiap kali dia terjun ke lapangan.

Wujud terbaiknya, bisa jadi karya-karya jurnalistik unggulan yang melulu merupakan amanat hati nurani rakyat. Tapi dapat pula berupa gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan sebagai bentuk nyata upaya menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya sejahtera.

PWI dan masyarakat Indonesia sangat berharap pemimpin yang kini berkontestasi, dapat mewujudkan program kerja pro rakyat, yang mereka sampaikan dalam kampanye. Demi kemajuan Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2024

— Hendry Ch Bangun; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat —

The post Pemilu 2024 dan PWI appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Tegoeh Tri Adijanto

INGAR- bingar Pemilu tahun 2024 sudah mulai menghangat. Berbagai tempelan gambar serta  alat sosialisasi lain sudah bertaburan di berbagai kawasan. Bahkan ada pula perilaku kurang terpuji yang saling mengganggu, yang tak urung ada yang mulai masuk ke ranah hukum.

Bila dicermati, memang terkesan pemilu legislatif ini masih terkesan kurang bergaung, utamanya bila dibanding pemilu presiden dan wakilnya yang bahkan mulai cukup panas, utamanya di jagat maya.

Namun, bagi para calon anggota legislatif, utamanya di tingkat kota dan kabupaten, setidaknya dengan telah dirilisnya Daftar Calon Sementara (DCS), mereka sebenarnya juga sudah mempersiapkan diri dengan dengan kesungguhan upaya.

Bagi calon legislatif, justru sebenarnya punya tugas ganda. Selain menyosialisasikan dirinya serta partainya, tentu juga mendukung (support) kegiatan partai beserta koalisinya dalam memenangkan calon presiden dan wakilnya.

Meski untuk tugas besar yang kedua tersebut sudah ada tim pemenangan baik di tingkat nasional hingga daerah, namun sekecil apa pun aktivitas konkret perlu juga dilakukan.

Karena itu, sembari melaksanakan tugas besarnya itu, yang perlu direnungkan adalah bagaimana sebaiknya menyosialisasikan dirinya sebagai caleg, setidaknya agar calon pemilih mengenalnya, memedulikannya, serta syukur mereka akan memberikan suara kepadanya?.  Perlukah seorang caleg membentuk tim sukses, karena terkait dengan itu tentu diperlukan dukungan moral serta finansial?

Keakraban dan Daya Jangkau

Bagi caleg di kota atau kabupaten, berdasar luas daerah pemilihan (dapil), barangkali menjangkau calon pemilihnya secara langsung, perlu diupayakan semaksimal mungkin. Tujuannya, tentu tunjuk muka sekaligus memperkenalkan secara langsung caleg yang bersangkutan, termasuk meyakinkannya melalui performance serta cara dan gaya komunikasinya dengan semenarik mungkin.

Bagi caleg petahana, biasanya mereka cukup terbantu oleh aktivitasnya selama lima tahun, karena yang ideal seharusnya mereka telah merawat konsituennya dengan baik.

Namun, bagi caleg baru, mencitrakan diri secara positif itu tentu harus dimulai dengan menumbuhkan citra melalui perkenalan dan menjalin komunikasi secara intens. Upaya ini perlu terus dilakukan, hingga yang mengenal serta bersimpati kepadanya makin berkembang, hingga bila akhirnya terpilih kelak, menjaga komunikasi serta melayani konsituennya harus terus dilakukan.

Baik caleg petahana maupun caleg baru tampaknya masih banyak yang lebih mengedepankan tim sukses sebagai garda terdepan dalam komunikasi dengan rakyat terkait upaya mendulang sebanyak mungkin suara dukungan.

Padahal nantinya merekalah yang harus setiap saat, satiap waktu, di mana pun dan dengan siapa pun yang harus siap berkomunikasi sebagai keterwakilan dari rakyat.

Menuju wakil rakyat tanpa tim sukses, melatih mata, mulut dan hati caleg menjadi lebih tajam dalam menyerap aspirasi, dan tangguh dalam memperjuangkannya serta  teguh dalam menjaga integritas dan pendiriannya

Tim Sukses

Yang sering menjadi pertanyaan lain adalah apakah tim sukses itu diperlukan? Jawabannya adalah situasional. Bila jangkauan dan waktunya terbatas, mungkin mencari teman untuk memperluas jangkauan komunikasinya perlu. Namun, perlu pula dipilih mereka yang sosoknya kredibel serta memiliki kemampuan yang memadai.

Timses harus mempunyai kemampuan mengembangkan jejaring, serta  mengembangkan komunikasi sesuaikan dengan kondisi, budaya dan kebiasaan masyarakat setempat yang mereka hadapi, sehingga bisa meyakinkan masyarakat yang mereka temui.

Namun, bila hanya menjangkau daerah pemilihan di kota atau kabupaten, komunikasi antar pribadi sebaiknya diupayakan secara maksimal. Melalui cara tersebut secara lebih terbuka serta meyakinkan sang caleg akan lebih mudah diterima, setidaknya aspek kesungguhan lebih tampak nyata.

Selain itu, dengan teknologi informasi seorang caleg bisa berkomunikasi sekaligus menjaring aspirasi. Yang paling sederhana bila diijinkan calon pemilih dengan grup WA, Facebook, Instagram, dsb.

Melalui cara itu efisiensi waktu serta daya jangkau lebih bisa diefisienkan. Catatannya, karena medsos itu adalah media massa yang jangkauannya luas, yang perlu dilakukan adalah menggunakan bahasa yang sopan, persuasif, namun tetap menarik dan informatif.

Dengan menggabungkan komunikasi antarpribadi dengan komunikasi medsos tersebut, diharapkan calon pemilih akan makin mengenalnya, memahami kesungguhan, kapasitas serta kapabilitasnya, sehingga akhirnya mereka akan memilihnya.

Kelemahan Tim sukses bagi calon legislatif, tidak dapat diharapkan  untuk bisa tangguh dalam memperjuangkan, karena tidak sepenuhnya mereka  mewakili apa yang diperjuangkan sehingga mudah patah arang ditengah jalan, demikian juga semangat yang akan diperjuangkan juga berbeda, karena tidak sepenuhnya muncul dari hati terdalam atau niat yang sama.

Sehingga sebagai pengamat, maupun penggiat organisasi masyarakat yang selalu berdampingan dengan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di Masyarakat, merasakan bahwa Wakil Rakyat tanpa Tim Sukses lebih memberikan peluang dalam komunikasi dengan hati. Dan komunikasi dengan hati meminimalisir politik uang dalam Pemilihan Legislatif.

Penulis,

Ir. Tegoeh Tri Adijanto, MM, Penggiat Organisasi Sosial Kemasyarakatan

The post Wakil Rakyat Tanpa Tim Sukses appeared first on SuaraBaru.id.

ATMOSFER keberhasilan dan ideologi Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, berintikan atau berorientasikan pada prinsip keutamaan dan garis kebijakan untuk membangun dan memajukan Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045.

Prinsip dan garis ideologis meliputi, sosiologis, historis, politis yang Bergotongroyong untuk membangun dan memajukan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan konstitusional, menjadikan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Beberapa hari sebelumnya, penulis sempat bertemu dan berdiskusi berdua dengan Gubernur Jawa Tengah, yang juga Calon Presiden (Capres) RI, Ganjar Pranowo. Pertemuan persahabatan dan diskusi keakraban berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, di Puri Gedeh, Semarang.

Pertemuan berlangsung menjelang atau sesaat mengikuti dan menyaksikan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI Jokowi, dalam rangka peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI. Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI itu, disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI.

Diskusi bersama sahabat lama ini, bermaterikan pada sejumlah hal strategis dan teknis, serta agenda aksi kegiatan lainnya. Intisarinya adalah, kualitas percepatan, peningkatan, perluasan perkuatan dan penguatan keseluruhan ekosistem dan atmosfer kepemimpinan Jokowi dan Ganjar Pranowo, untuk Indonesia Maju. Khususnya dalam kerangka ‘Pelanjutan dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju’. Khususnya juga dalam konteks kepemimpinan Nasional NKRI.

Pemaknaan yang sesungguhnya terhadap “Pelanjutan” dan “Keberlanjutan” kepemimpinan pembangunan Indonesia Maju, pada dasarnya terletak pada kehadiran, kebangkitan, dan kemajuan figur kepemimpinan.

Figur itu yang harus memiliki integritas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas. Dia juga pada dasarnya sudah berpengalaman, matang, dewasa, dan teruji dalam mentalitas dan moralitas kepribadian. Berpengalaman, matang, dewasa, dan teruji dalam konteks kepemimpinan kerakyatan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Juga dalam konteks eksekutif dan legislatif.

* * * * *

Keutuhan kepribadian figur kepemimpinan yang mengandung integritas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas, dalam konteks dinamika dan dialektika pergerakan sosial kultural keluargaan, yang tanpa cacat dan masalah serius secara dasar etik moral.

Lagi pula figur kepemimpinan yang berurat dan berakar pada kerakyatan. Juga kepemimpinan yang berbasis, bertumpu, dan menyatu bersama dengan kekuatan rakyat. Kepemimpinan yang menyatu bersama secara utuh, dengan amanat penderitaan dan perjuangan rakyat.

Kerangka umum dan bangunan pokok atas figur kepemimpinan Ganjar Pranowo beserta ekosistem dan atmosfer kepemimpinan Ganjar Pranowo, telah lama tumbuh dan bergerak serta sudah lama maju dan berjalan.

Bergerak dan berjalan “senafas, sedarah, seayun, selangkah, seiring, dan sejalan” secara ideologis, politis, historis, dan sosiologis, dengan figur kepemimpinan beserta ekosistem dan atmosfer kepemimpinan Nasional Presiden RI Jokowi.

Ada kesamaan dan keutuhan ideologi, politik, histori, dan sosiologi yang “sebangun dan serumah”, antara kepemimpinan Presiden Ketujuh RI Jokowi dengan Capres Kedelapan RI Ganjar Pranowo. Ada “anatomi kimia” serta ada karakteristik sosial dan kultural yang sama dan serupa, antara kedua pemimpin itu.

Kualitas pemaknaan dan titik simpul strategis pemaknaan nilai-nilai pelanjutan dan keberlanjutan pembangunan Indonesia Maju, terletak pada kebersamaan untuk bersatu dan bergotongroyong.

Khususnya untuk menguatkan, meyakinkan, memastikan “perkuatan dan penguatan” kepemimpinan Ganjar Pranowo. “Kepemimpinan Nasional Indonesia Maju” secara ideologis, politis, historis, dan sosiologis, tentu harus pada posisi, sikap, pendirian untuk mendorong, mendukung, membangkitkan, dan memajukan perkuatan dan penguatan Ganjar Pranowo.

* * * * *

Atmosfer dan ekosistem kepemimpinan Nasional yang sesungguhnya dan yang sejatinya, pada dasarnya berada dan terletak pada figur kepemimpinan. Selain itu, adanya keutuhan kepribadian dan kepemimpinan yang telah teruji, terbukti, dan terkonfirmasi secara otentik dan konkret atas kehadirannya, keberadaannya, dan kesejarahannya.

Khususnya dalam perjalanan dan pergerakan Indonesia. Kehadiran, keberadaan, dan kesejarahan itu tanpa cacat serius, dan yang tanpa masalah berat secara ideologis, politis, historis, sosiologis, dan psikologis.

Kepemimpinan juga harus senantiasa melindungi, melayani, mengayomi, dan memimpin Indonesia secara “Merakyat dan Mengindonesia”. Ekosistem dan atmosfer kepemimpinannya juga harus berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila dalam wadah NKRI, berlandaskan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersemboyan jiwa dan beretos semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Politik bernegara yang dianut dan dibangun oleh Proklamator RI dan Presiden Pertama RI Bung Karno, Presiden Kelima RI Hj Megawati Soekarnoputri, Presiden Ketujuh RI Jokowi, dan Capres Kedelapan RI Ganjar Pranowo, pada dasarnya adalah Politik Pancasila Indonesia. Kerangka bangunan dan isi muatan pemikiran itu, menjadi dasar-dasar utama dan yang pokok. Kemudian menjadi keseluruhan pertimbangan strategis dan ideologis, serta pengkajian visioner dan misioner.

Suasana kebatinan dan kehidupan ke-Indonesiaan, pada dasarnya dan gilirannya mendorong, mendukung, dan menggalang sepenuhnya keberhasilan dan kemajuan kepemimpinan Ganjar Pranowo. Prinsip keutamaan dan garis kebijakannya sungguh-sungguh sebangun, senafas, sedarah, seayun, selangkah, seiring, dan sejalan dengan kepemimpinan Nasional Presiden RI Jokowi.

Kualitas keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan kepemimpinan Ganjar Pranowo, menjadi simbol pemakna, dan merupakan lambang pemasti yang berarti dan berpengaruh strategis, efektif, dan positif. Khususnya bagi pelanjutan dan keberlanjutan pembangunan Indonesia Maju.

Membangun dan memajukan Negara Indonesia akan semakin berlanjut, bermakna, berarti, dan berpengaruh, ketika diorganisasikan dan diselenggarakan secara bergotongroyong dengan figur kepemimpinan Ganjar Pranowo. Politik bergotongroyong membangun dan memajukan Indonesia, diletakkan dan diperjuangkan dengan jiwa dan semangat serta dengan konteks “Janji dan Nilai” Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dirgahayu Ke-78 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2023.
Jakarta, Kamis 19 Agustus 2023.

— Firman Jaya Daeli; Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota DPR-MPR RI —

The post Makna Keberlanjutan Kepemimpinan Presiden Jokowi oleh Ganjar Pranowo bagi Indonesia Maju appeared first on SuaraBaru.id.

Posko pengaduan diperuntukan bagi siapapun yang merasa tidak pernah menjadi pendukung bakal calon DPD, tapi namanya dicatut sebagai pendukung bakal calon DPD.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti mengatakan, posko pengaduan ini dibuka di Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Menurutnya, masyarakat bisa mengecek apakah namanya terdaftar sebagai pendukung bakal calon DPD atau tidak, melalui aplikasi yang sudah disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aplikasi tersebut bisa dibuka di website dengan alamat link: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung

“Di link tersebut, warga bisa memasukkan NIK masing-masing. Jika anda bukan pendukung bakal calon DPD maka akan muncul tulisan Anda tidak terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon DPD manapun,” kata Diana, Kamis (5/1/2023).

Namun jika nama disebut sebagai pendukung bakal calon DPD tapi nyatanya tidak pernah memberikan dukungan syarat ke bakal calon DPD, maka bisa menyampaikan laporan melalui posko pengaduan yang didirikan Bawaslu di Jawa Tengah.

“Laporan bisa disampaikan ke kantor Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota atau kantor Panwaslu masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Kantor Bawaslu Jawa Tengah sendiri berada di Jalan Papandayan Nomor 1 Semarang. Selain itu, Bawaslu di Jawa Tengah juga menyediakan laporan melalui online. Laporan ke Bawaslu Jawa Tengah secara online bisa dilink: https://s.id/aduanbawaslujateng.

Adapun untuk alamat kantor dan laporan online bisa dilihat di media sosial Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota.

“Sesuai dengan ketentuan, seorang calon DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Di Jawa Tengah, syarat minimal dukungan bakal calon DPD sebanyak 5.000 pendukung,” tambahnya.

Sesuai dengan ketentuan, pemilih bisa menjadi pendukung bakal calon anggota DPD dengan memenuhi syarat antara lain, berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan KTP-el atau KK, telah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun dan sudah atau pernah nikah pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih.

Syarat lainnya adalah tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, anggota Polri, ASN, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, kepala desa, perangkat desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Jawa Tengah berharap agar warga ikut aktif berpartisipasi mengawasi proses pencalonan DPD dalam Pemilu 2024.

Saat ini, KPU Jawa Tengah telah selesai menerima syarat dukungan dari para bakal calon DPD. Tercatat, ada 12 bakal calon yang persyaratan dukungannya diterima KPU Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan tersebut pada 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.

“Para pengawas Pemilu di Jawa Tengah akan terus melakukan proses pengawasan dalam tahapan ini,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Bawaslu Jawa Tengah Buka Posko Pengaduan Pencatutan Pendukung Bakal Calon DPD appeared first on SuaraBaru.id.

“Syarat untuk menjadi Anggota DPD, harus bisa mengantongi 5 ribu dukungan dari 18 Kabupaten/Kota yang ada, di Jawa Tengah,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tegal, Lis Herawati SI Pust kepada wartawan, saat sosialisasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula KPU Kota Tega, Selasa (20/12/2022).

Disampaikan, di Peraturan KPU 13 Tahun 2022 merujuk PKPU 10 Tahun 2022 bahwasannya untuk penyerahan berkas dukungan minimal pemilih dilaksanakan mulai 16-29 Desember 2023 diserahkan pukul 08.00-16.00 WIB. Dan penyerahan di hari terakhir pada 29 Desember 2023 pada pukul 23.59 WIB.

“Calon anggota DPD sendiri persyaratannya untuk dukungan minimal pemilih karena DPT kita di Jawa Tengah ada 27 ribu lebih jadi harus ada minimal 5.000 dukungan dan sebarannya ada 18 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah,” terang Lis.

Setelah persyaratan sudah memenuhi syarat selanjutnya bisa mencalonkan diri pada Mei 2023 bersama dengan pencalonan Anggota DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Di Kota Tegal saat Pemilu 2019 lalu calon anggota DPD hanya satu orang. Dan tingkat partisipasi pemilihnya sangat rendah. Hal itu kata Lis dimungkinkan karena belum mengenal calon anggota DPD.

“Mencari 5 ribu dukungan yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota untuk warga biasa kemungkinannya akan susah diraih. Kecuali mereka mungkin dari organisasi kemasyarakatan yang sudah menyebar di Kabupaten/Kota,” ungkap Lis.

Sesuai aturan memang 50 persen di Kabupaten/Kota Provinsi. “Karena kita di Jawa Tengah ada 35 Kabupaten/Kota maka dari 50 persen dari 35 jadi 18 Kabupaten/Kota,” terang Lis.

Sutrisno

The post Syarat Anggota DPD Jateng Minimal 5 Ribu Dukungan appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah beberapa waktu lalu dihadapkan oleh gonjang-ganjing pemberitaan diberbagai media, bahwa kuota BBM bersubsidi jenis bio solar hanya sampai akhir bulan Oktober tahun 2022 saja.

Menurut Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo, para pengusaha angkutan barang berharap dengan adanya kenaikan harga BBM jenis bio solar ini diiringi dengan kenaikan harga sewa ke konsumen yang sepadan, sesuai kalkulasi imbas kenaikan harga bio solar 32% ini akan berdampak pada kenaikan harga sewa konsumen sekitar 25%.

“Sehingga bisa menutup operational cost yang selama ini telah “Berdarah-darah” dan mendorong semangat untuk berinvestasi kembali di dunia angkutan barang,” kata Agus kepada Suarabaru.id, Minggu (4/9/2022).

“Keputusan kenaikan harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah diharapkan juga diiringi dengan semangat dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi yang notabene kondisi saat ini morat-marit, dan kontraproduktif dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri,” ungkap Agus.

Agus menyebut, penyaluran BBM bersubsidi khususnya untuk angkutan barang, hendaknya pemerintah perlu meluruskan kembali penerima subsidi yang berhak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan, yaitu kendaraan dengan tanda nomor warna dasar kuning.

“Diharapkan agar pada praktek di lapangan, penyaluran BBM bersubsi benar-benar tepat sasaran. Sehingga tidak lagi terdengar kondisi seperti akhir-akhir ini di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak, banyak terjadi kendaraan angkutan barang antri berebut dalam pembelian BBM,” tandasnya.

“Begitu juga dengan kebijakan pembatasan pembelian disetiap SPBU yang membingungkan dan penggunaan persyaratan pembelian yang ribet seperti penggunaan aplikasi oleh para pembeli BBM bersubsidi cenderung tidak melihat kondisi faktual dilapangan. Pemerintah harus segera mengkaji ulang dan segera memastikan tidak ada lagi kondisi-kondisi seperti itu,” ujarnya.

Pihaknya berharap dengan naiknya harga BBM ini pemerintah juga mengantisipasi efek dominonya, karena pengalaman yang terjadi semua ikut “latah” dari efek kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Semua ikut menaikkan harga, padahal jika dicermati beberapa harga di sektor tersebut hampir setiap periode telah menaikkan harga,” sambungnya.

“Jangan sampai kenaikan harga BBM ini hanya sekedar “obat penenang” yang hanya sesaat dirasakan untuk mengobati “luka” para pelaku usaha angkutan barang,” pungkas Agus.

Ning Suparningsih

The post DPD Aptrindo Jateng Beri Tanggapan Naiknya Harga BBM Bio Solar appeared first on SuaraBaru.id.