”Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan secara efektif, untuk menjawab berbagai permasalahan terkait disabilitas. Hal ini agar pengakuan atas partisipasi mereka dalam dinamika pembangunan Nasional, dapat konsisten diwujudkan,” kata Lestari, Rabu (29/11/2023).

Dia menyampaikan hal itu, dalam sambutannya pada diskusi secara daring dengan tema ‘Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/11/2023).

BACA JUGA: Para Pekerja Siap-Siap, Pemprov Jateng Tetapkan UMK 2024 30 November Esok

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Maliki ST MSIE PhD (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Ada juga Dr Dante Rigmalia MPd (Ketua sekaligus Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia) dan H Norman Yulian (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Hj Sri Wulan SE MM (Anggota Komisi VIII DPR RI) dan Cucu Saidah (Inisiator Jakarta Free Barrier Tourism/JBFT) sebagai penanggap.

BACA JUGA: Kelurahan Kembangarum Juara 1 Turnamen Sepak Bola Danramil 01 Cup I Semarang Barat

Menurut Lestari, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) menyerukan, agar tidak ada satupun yang tertinggal dalam geliat pembangunan suatu negara, termasuk para sahabat disabilitas.

Seruan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari tujuan bernegara, yang sudah diamanatkan konstitusi UUD 1945, yaitu bagian dari upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, implementasi kebijakan terkait pemberian hak yang sama terhadap kelompok difabel, secara konsisten bisa segera direalisasikan.

BACA JUGA: Pelaku Pencurian Sepeda Motor Diancam Hukuman 5 Tahun Penjara

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar upaya mewujudkan negara yang ramah terhadap disabilitas, didukung semua pihak dengan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan, dan mampu melibatkan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Rerie mengapresiasi berbagai elemen pemerintah dan kementerian serta lembaga, yang telah merealisasikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok disabilitas.

Pengembangan potensi itu, tegas Rerie, membutuhkan tindak lanjut melalui dukungan fasilitas penunjang, seperti akses pada informasi, pelayanan kesehatan yang memadai dan melibatkan para sahabat difabel, dalam berbagai inisiatif pembangunan.

BACA JUGA: 52 Bidang Tanah di Kujon Borobudur Bakal Terkena Proyek Pasar Seni Kujon

Sementara itu, Maliki mengungkapkan pada 2022, jumlah penyandang disabilitas kelompok sedang dan berat tercatat ada 4,3 juta orang.

Menyikapi kondisi itu, ujarnya, pemerintah berupaya mendukung melalui langkah pendataan penyandang disabilitas di Tanah Air secara komprehensif.

Pendataan yang akurat itu, dapat membantu dalam proses pemberian dukungan secara tepat bagi para penyandang disabilitas, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA: HUT Ke-52 Korpri, Bupati Kebumen Minta ASN Jaga Integritas

Diakuinya, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penyandang disabilitas sudah cukup baik. Tetapi kepemilikan NIK itu belum diikuti dengan kemudahan mengakses sejumlah layanan.

Demikian juga kepemilikan jaminan kesehatan para penyandang disabilitas yang cukup tinggi (72%), belum dibarengi dengan kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan bagi mereka.

Sedangkan Dante Rigmalia mengungkapkan, pihaknya berupaya memantau berbagai pelaksanaan kebijakan, terkait penyandang disabilitas secara top down dan bottom up.

BACA JUGA: Pengedar Sabu-Sabu Dibekuk di Depan Terminal Sawangan

Mulai dari perencanaan program, hingga bagaimana pemberdayaan para disabilitas tidak charity base, tetapi diarahkan menjadi human right base.

”Berdasarkan pola pendekatan itu, diharapkan capaian pemenuhan hak disabilitas dapat diakselerasi dengan baik,” jelas dia.

Menurut Dante, pemenuhan hak para penyandang disabilitas sangat penting, karena Indonesia sudah meratifikasi sejumlah kesepakatan, seperti CRPD, CRC dan SDGs.

Disebutkan dia, berdasarkan hasil monitoring KNDRI, sejumlah isu penting terkait penyandang disablitas di Indonesia agar segera diatasi, seperti penghapusan stigma, pendataan, keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Riyan

The post Pembangunan Berkelanjutan Tak Boleh Tinggalkan Sahabat Disabilitas appeared first on SuaraBaru.id.

”Pembangunan kepariwisataan Nasional yang berkualitas sangat penting untuk diwujudkan, dalam rangka ikut mendorong peningkatan kinerja pembangunan Nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/7/2023).

Pertengahan April lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, ada tujuh isu yang harus diatasi untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia.

BACA JUGA: 2024 Bungkus Nasi Krawu Tak Disentuh Menunggu Seseorang, Siapa Dia?

Ketujuh isu pembangunan kepariwisataan itu adalah, penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah.

Kemudian yang berikutnya adalah, keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut, kekurangan investasi sektor pariwisata, dan minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana.

Menurut Lestari, sejumlah isu di sektor pembangunan pariwisata yang menjadi catatan Bappenas itu, harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan.

BACA JUGA: Tolak Tambak Udang Karimunjawa Muncul di Stadion Wijaya Kusuma Pati

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, sejumlah isu itu selain membutuhkan perhatian pemangku kebijakan di sektor pariwisata, juga sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

Karena itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini berharap, adanya kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga, yang harus segera direalisasikan, dalam upaya mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas.

Bersamaan dengan upaya membangun kolaborasi antarkementerian dan lembaga, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, para pemangku kebijakan juga harus mendorong sejumlah langkah untuk peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata.

BACA JUGA: Carlos Fortes Bawa PSIS Raih Tiga Poin Penuh

Peningkatan kualitas SDM, imbuh Rerie, merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata, yang banyak melibatkan unsur sosial dan budaya di sejumlah daerah tujuan wisata.

Sehingga, tambahnya, meski sejumlah daerah tujuan wisata belum sepenuhnya memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung, dengan kualitas SDM pariwisata yang berkualitas, diharapkan tetap mampu menarik wisatawan.

Ditegaskan Rerie, potensi sektor pariwisata Nasional harus mampu dimanfaatkan dan ditingkatkan dengan berbagai upaya, sehingga mampu ikut mendukung peningkatan kinerja perekonomian Nasional.

Riyan

The post Pariwisata Berkualitas Dukung Kinerja Perekonomian Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami memanfaatkan misalnya ada Kreativitas dan Inovasi (Krenova), sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, dan ternyata mereka senang dipaksa,” kata gubernur berambut putih itu, saat menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu, diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.

BACA JUGA: Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Masih Jadi Persoalan di Jateng

Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jateng, yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Menurutnya, program pembangunan di Jateng tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.

”Tiap Musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan, dan wajib mengundang tiga kelompok, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Kecewa Mantan WR 1 UMK Tak Hadiri Klarifikasi, PWI Siapkan Langkah Hukum

Keterlibatan kelompok itu, lanjutnya, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal, agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.

Selain itu juga, dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.

”Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan, berdasar skala prioritas,” paparnya.

BACA JUGA: Mantan Wakil Rektor 1 Sulistyowati Bakal Gugat UMK ke Pengadilan

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng dua periode itu, juga menyinggung program ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.

”Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisinya sehat serta menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Keseriusannya dalam perencanaan pembangunan, juga diterapkan pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, di Jateng terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.

Riyan

The post ASN Perlu Dipaksa Berinovasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng, Uswatun Hasanah menjelaskan, Jateng Pintar yang merupakan portal pendidikan, dapat mewadahi guru membagikan karya-karya kreatifnya. Dengan begitu, kata Uswatun, guru bisa lebih leluasa berkreasi memberikan materi belajar.’

‘Di sini, guru-guru yang terbiasa menjadi kreator konten, bisa menjadi kontributor di Jateng Pintar. Atau para guru yang menjadi juara lomba inovasi yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, bisa berbagi di sini. Tentunya melalui filter yang dilakukan Balai Pengembangan TIK,” kata Uswatun, dalam keterangannya di Semarang, Selasa (11/10/2022).

BACA JUGA: Sambut Kurikulum Merdeka, KKMTs 02 Jepara Gelar Sosialisasi IKM

Berdasarkan data BPTIK Dikbud Jateng menyebutkan, kontributor Jateng Pintar saat ini berjumlah 12.643 orang, yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, baik yang berdomisili di Jateng, maupun di luar provinsi.

Ada pun untuk konten pembelajaran di Jateng Pintar saat ini, berjumlah 991 Dokumen, 296 Multimedia, 387 Video, dan 11 AR/VR. Uswatun menyatakan, kehadiran kontributor beserta karya-karyanya itu, membuat portal Jateng Pintar menjadi gudang ilmu.

Materi pembelajaran dimulai dari jenjang PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, dan umum ada semua. Menurut Uswatun, lengkapnya materi pembelajaran di portal Jateng Pintar, tak lepas dari dukungan Ganjar untuk menciptakan Learning Management System (LMS). Oleh sebab itu, Uswatun menyebut, pihaknya terus mensosialisasikan inovasi ini.

BACA JUGA: Tertimbun Tanah Longsor, 11 Kambing dan 17 Menthog Terkubur Hidup-hidup

”Jateng Pintar adalah sarana mendukung Learning Management System (LMS) atau  Sistem Pembelajaran Digital. Guna mengenalkan program ini ke masyarakat, kami intens melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah di wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.

Uswatun berharap, layanan belajar gagasan Ganjar ini, bisa membantu dan memberikan fasilitas bagi para guru dan pengelola lembaga, untuk kelangsungan pembelajaran kapan pun dan di manapun.

Selain Jateng Pintar, juga digagas Kelas Jateng. Kepala BPTIK Dikbud Jateng, Siswanto menjelaskan, Kelas Jateng biasa disebut kelas digital untuk pembelajaran jarak jauh. Di Kelas Jateng, para guru juga bisa menampilkan karya digitalnya.

BACA JUGA: IKWI Jateng Terima Kunjungan Pengurus BKOW

”Kelas Jateng ditujukan untuk memasilitasi guru dan siswa, dalam aktivitas belajar daring. Akan tetapi, aplikasi itu juga bisa untuk masyarakat umum yang membutuhkan kelas digital gratis dan berkualitas,” terangnya.

Siswanto menambahkan, guru bisa melakukan kegiatan mengajar dalam laman kelas.jatengprov.go.id. Selain itu, imbuhnya, guru dapat membagikan materi pelajaran atau berinteraksi dengan siswa, melalui chat.

”Jika ingin melakukan tatap muka atau video konferensi dengan siswa-siswanya, maka guru dan siswa tinggal klik menu masuk pembelajaran video. Di sini mereka bisa berinteraksi,” papar dia.

Berkat terobosan Kelas Jateng, Provinsi Jateng dinobatkan menjadi Provinsi Terbaik se-Indonesia Tahun 2020, dalam hal perencanaan pembangunan Nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tim SB

The post Ganjar Bikin Guru Jadi Content Creator Lewat Inovasi ‘Jateng Pintar’ dan ‘Kelas Jateng’ appeared first on SuaraBaru.id.