blank
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memberikan penghargaan pada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Foto: hms

JAKARTA (SUARABARU.ID)– Meski masih berkutat dengan masalah kemiskinan ekstrem dan peningkatan kasus stunting, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama, dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

Ini merupakan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, yang kali ketiga diterima Provinsi Jateng, pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan diterima langsung Gubernur Jateng berambut putih ini, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

BACA JUGA: Kepala BNN RI Dapat Gelar Kehormatan “Kapita La Malaha” dari Sultan Ternate

Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Jateng. Di bawah kepemimpinan pria berambut putih itu, Jateng diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

Penghargaan khusus ini kembali diraih, berkat keseriusan Gubernur Jateng dua periode ini, dan seluruh jajarannya, yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di bawah kepemimpinannya, jumlah Desa Mandiri Energi (DME) di Jateng ada sejumlah 2.353 DME. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.

BACA JUGA: Tuntaska Stunting, Pemkab Jepara Gandeng TNI-Polri

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemprov Jateng dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

”Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN, yang mau memperbaiki diri, melakukan inovasi, dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar usai acara.

Dia memastikan, penghargaan ini akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya, untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

BACA JUGA: 11 Anggota Dewan Pendidikan 2023-2028 Dikukuhkan Bupati Wonosobo, Ini Personilnya

blank
Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang, juga mendapatkan penghargaan serupa. Foto: hms

”Sampai masa jabatan berakhir, saya akan terus membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD. Tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem, dan kedua angka stunting. Kita menggunakan anggaran bukan hanya dari APBD saja. Melainkan juga dari Baznas, CSR, filantropi, dan kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

Dia juga turut serta menyelesaikan salah satu proyek Nasional. Misalnya, penataan kawasan Candi Borobudur.

”Tapi selebihnya, kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemarin kita dibantu Presiden RI, Joko Widodo, guna membereskan kawasan yang ada di kawasan Candi Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data, jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

BACA JUGA: Eisti’anah Inginkan Kontingen Popda Demak Naik Peringkat

Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa, untuk tingkat kota terbaik ketiga

Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian, sebelum menetapkan daerah terbaik. Yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

BACA JUGA: Turnamen Bola Voli Tiga Pilar Plus Diikuti 20 Regu

Berdasarkan hal itu, Jateng dinilai memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih baik, melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Jateng juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Riyan