WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Ketua terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Wonosobo, Triana Widodo menanggapi pernyataan dari DPD I Golkar Jawa Tengah (Jateng) yang menyebut Musda ke-XI itu ilegal.
Pria yang akrab dipanggil Wiwid Cebong menegaskan posisinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo terpilih adalah sah. Karena dirinya didukung seluruh Pimpinan Kecamatan (PK), organisasi sayap partai dan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.
“Ya pastinya saya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo terpilih secara sah. Saya dipilih perserta Musda ke-XI yang penyelenggaraanya diinstruksikan oleh DPD I Partai Golkar Jawa Tengah,” kata Wiwid Cebong, Kamis (14/5/2026).
Wiwid menjelaskan bahwa dirinya hanya mendaftar dalam kapasitasnya sebagai kader dan terpilih menjadi Ketua dalam Musda ke-XI tersebut. Dia berujar bahwa panitia Musda ke-XI memiliki dasar dalam penyelenggaraan musyawarah tertinggi DPD II Partai Golkar Wonosobo itu.
“Saya kan hanya mendaftar. Jadi dibuka pendaftaran, ya saya mendaftar sebagai kader, gitu aja. Kan saya terpilih, gitu aja to. Lain-lain itu urusannya adalah yang melaksanakan Musda itu ya panitia bukan saya yang sebagai pelaksana,” tandas Wiwid.
“Terus bagaimana? Masa peserta sudah diterima, terus ya yang meloloskan juga dari partai politik kan? Panitia juga anggota partai politik itu kan? Tentunya panitia melaksanakan atas dasar, ya tanya saja panitia, pastinya kan tidak mungkin melaksanakan tanpa dasar,” imbuhnya.
Saat ditanya tentang tuduhan DPD I Partai Golkar Jateng yang menyebut Wiwid tidak mendapatkan persetujuan dari DPP untuk maju sebagai Ketua di periode berikutnya, dia menyebut hal itu keliru.
Menurut owner PT Cebong Imelindo itu, dia baru menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo sekali periode. Sebab pada periode pertama, dirinya belum genap menjabat satu periode. Jika dihitung hanya menjabat setengah periode tidak sampai penuh menjabat satu periode.
“Keliru, saya baru sekali. Yang periode pertama itu belum genap satu periode, belum genap. Dan saya sudah mendaftar, sudah diterima itu ya berarti kewenangan panitia. Panitia Musda ke-XI sudah menerima ya itu kan berarti sah saya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Wiwid,” tutur Wiwid.
Dia menyampaikan gejolak semacam ini wajar dalam dunia politik. Dia mengaku tidak takut karena merasa terpilih secara demokratis dan aklamasi. Yang menghadiri acara Musda ke-XI DPD II Partai Golkar Wonosobo saat itu juga banyak sekali.
“Pernyataan itu namanya dalam politik itu hal biasa. Partai Golkar itu sudah dewasa, bisa mengerti siapa yang potensi siapa yang tidak, dan saya terpilih melalui dukungan penuh,” jelas Triana.
Demokrasi dari Bawah
“Jadi apa yang saya takutkan? Karena saya dipilih oleh yang memiliki hak suara. Yang memiliki hak suara itu yang tahu persis, mereka lebih paham terhadap siapa yang bisa memimpin atau tidak itu adalah suara,” tegas dia.
“Kalau sudah suara yang memiliki hak untuk memilih, itu adalah tidak bisa diganggu gugat karena demokrasi adalah dari bawah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wiwid menyampaikan dugaan bahwa gejolak ini muncul dari kader lain yang dinilai memilki ambisius tinggi, akan tetapi tidak mendapatkan dukungan PK dan organisasi sayap Partai Golkar.
“Mungkin ini kekecewaan kader yang ambisius tapi tidak memiliki dukungan, bisa. Ya namanya kader ambisius kan bisa, ambisius tapi tidak punya dukungan, ya biasa,” ungkap Wiwid.
Saat ditanya soal ketidakhadiran DPD I Golkar Jateng dalam Musda ke-XI tersebut, Wiwid mengaku tidak tahu. Namun, dia menyampaikan bahwa Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat hadir secara resmi dan membuka kegiatan Musda ke-XI.
Wiwid lalu membandingkan kehadiran Bupati Wonosobo dalam Musda ke-XI sebagaimana Presiden yang hadir dalam Munas atau Gubernur yang hadir dalam Musda tingkat provinsi.
“Saya tidak tahu, mengapa DPD I Partai Golkar Jateng tidak datang ke Musda ke-XI, karena saya bukan panitia pelaksana. Setahu saya pimpinan tertinggi di Wonosobo, Bupati datang. Pimpinan partai lain dan tokoh masyarakat datang,” ujarnya.
“Seperti halnya Munas yang membuka Bapak Presiden, apakah itu tidak sah? Kalau Musda Provinsi yang membuka Bapak Gubernur apakah tidak sah? Itu salah satu bentuk legitimasi politik lho!,” kata Wiwid.
“Kalau di sebuah Kabupaten yang membuka itu Bupati apa enggak sah? Bupati datang yang bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten, setahu saya begitu,” imbuhnya.
Wiwid enggan menjawab secara detail saat ditanya perihal langkah ke depan dalam menyikapi hal ini. Dia hanya mempersilakan siapapun untuk datang ke Wonosobo agar mendapatkan fakta yang jelas.
“Tentunya saya enggak perlu menjawab itu. Tapi silakan, ini Wonosobo. Silakan kalau yang mau datang mau membuat apapun silakan, saya hanya menunggu,” tutur Wiwid.
“Ya, artinya saya tidak perlu jelaskan. Saya orang ndeso, saya orang kampung, saya tahunya hanya Wonosobo. Silakan mau datang monggo, saya hanya menunggu di rumah,” pungkasnya.
Muharno Zarka
