“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S. Depari, Rabu 3 September 2025.

Menteri Meutya Hafid yang didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul-betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepenguruasan PWI yg sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Iskan.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodasi kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch. Bangun dkk. Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personel kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di  dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yg masif agar para wartawan bekerja profesional dg terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

R. Widiyartono

The post Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua DK Terpilih Menghadap Menkomdigi, Ini Pesan Meutya Hafid appeared first on SuaraBaru.id.

”Ini adalah perilaku paling memalukan, dan ini adalah pelanggaran berat. Kami berharap, ini menjadi kasus terakhir yang melibatkan anggota PWI,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, dalam Rapat Pleno PWI Pusat, di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Dia juga akan mengusulkan ke Dewan Pers, untuk mencabut kartu sertifikasi Uji Kompentensi Wartawan (UKW) mereka ke Dewan Pers.

BACA JUGA: Diduga Rem Bermasalah dari TPU Bergota Semarang Penumpang Angkot Warna Orange Jadi Korban

Sebelumnya dikabarkan, dua oknum anggota PWI Lampung inisial JI dan GY, diduga kuat melakukan pemerasan terhadap salah satu pejabat di lingkungan Dinas BMBK Lampung.

Usai peristiwa memalukan ini terungkap, kedua oknum wartawan itu mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan dan anggota PWI Lampung.

Hasil keputusan Rapat Pleno PWI Provinsi Lampung dan Dewan Kehormatan Provinsi Lampung menyatakan, meski belum berkekuatan hukum tetap, kedua pengurus PWI Lampung ini diduga telah melakukan pelanggaran etika, dan mencemarkan nama baik organisasi (Pasal 8 Peraturan Dasar PWI).

BACA JUGA: Kapolres Blora Minta Pengamanan Pelaksanaan Hiburan Masyarakat dalam Peringatan HUT RI

Selanjutnya, hasil Rapat Pleno Pengurus PWI Lampung dan Dewan Kehormatan, menyerahkan sepenuhnya kepada PWI Pusat, untuk penyelesaian permasalahan ini berdasarkan PD/PRT PWI.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Fachry Mohamad menyampaikan, kasus pemerasan yang dilakukan dua anggota PWI Lampung itu sangat mencederai organisasi PWI. Dia juga sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan Ketua Umum PWI Pusat.

”Pelanggaran tertinggi yang dilakukan itu terkait soal moral. Sangat disayangkan, hal itu terjadi, dan organisasi PWI harus tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya,” tegas Fachry.

BACA JUGA: Tim Futsal Porprov Kota Semarang Kembali Siapkan Dua Kali Uji Coba

Dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat itu, dihadiri Sekjen Mirza Zulhadi Nachli, Anggota Dewan Penasehat, Tribuana Said, Ismet Rauf dan N Syamsoeddin Ch Haesy, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Octto, dan Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar.

Ada pula Ketua Bidang Luar Negeri Ahmed Kurnia, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Bendahara Umum Muhamad Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Oktap Riyadi

Riyan

The post Rapat Pleno PWI Pusat Terima Surat Pengunduran Diri Dua Wartawan Lampung appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam Safari Jurnalistik ini menghadirkan Keynote Speaker, Raja Kuis Indonesia yang juga seorang konten kreator Helmi Yahya sebagai narasumber. Adapun tema yang diambil, ‘Kiat Membangun Konten yang Shareable dan Disukai Publik’.

Dalam paparannya, Helmi Yahya mengatakan, saat ini jurnalistik berkembang sangat pesat. ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga dengan kehadiran platform lain yang semakin bervariasi, sehingga mengharuskan media harus tampil kreatif dan inovatif.

BACA JUGA: Gerakan Mayo Sekolah Ajak 276 Anak di Wonosobo Kembali Sekolah

”Tentunya, salah satu kunci untuk tetap bertahan adalah dengan menyesuaikan dan mengikuti kemajuan dunia digital. Hal yang terpenting dalam menghadapi revolusi digital saat ini adalah, melakukan yang harus dilakukan, tanpa adanya keraguan atau ketakutan akan kegagalan,” ujarnya.

Helmi menyebutkan, keberanian dalam melakukan apa yang harus dilakukan, adalah kunci utama dalam melakukan suatu perubahan, demi menghadapi revolusi digital. ”Namun itu semua harus tidak melanggar kode etik, dan kaidah-kaidah jurnalistik yang sudah ditetapkan,” kata mantan Dirut TVRI ini.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini bisa menambah wawasan wartawan mengenai jurnalistik, terutama kode etik dan pers, di era konvergensi media.

BACA JUGA: Mahasiswa KPI FKSP Unsiq Jateng Gelar Pameran Seni Bertajuk “Jelas Exhibition”, Seperti Apa?

”Dalam setiap kesempatan, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman seprofesi, untuk selalu update dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Karena ini yang akan terus menjadi lingkungan tempat kita berkarya,” tuturnya.

Lebih lanjut Atal menjelaskan, ada perkembangan tiga hal yang harus diwaspadai. Yaitu sosial media, digitalisasi televisi dan 5G. Sosial media sudah bisa dirasakan manfaatnya, dan sekaligus tantangannya. Selanjutnya digitalisasi televisi dan menuju era 5G akan menyusul.

”Tentu saja ini bisa menjadi pedang bermata dua. Kita memanfaatkan atau dimanfaatkan dengan kehadiran dua hal terakhir ini,” katanya.

BACA JUGA: Gairahkan Kembali Ekonomi Masyarakat, Peringatan Hari Jadi Wonosobo ke-197 Dikemas Lebih Meriah

Dalam kesempatan yang sama, Head of Corporate Communication PT Astra International, Boy Kelana Soebroto, menyambut baik kerja sama dengan Sekolah Jurnalis PWI ini. ”Dukungan kami terhadap PWI ini akan terus berlangsung. Dan ini juga merupakan bentuk komitmen PT Astra Internasional, untuk ikut serta meningkatkan wawasan dan profesionalisme wartawan Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Safari Jurnalistik PWI Pusat, Ahmed Kurnia Soeria Widjaja menyatakan, Safari Jurnalistik ini merupakan program reguler PWI Pusat bagi anggotanya, yang kali ini merupakan perdana di tahun 2022, dan dilakukan secara daring.

”Safari Jurnalistik ini merupakan program reguler, yang difokuskan pada pengenalan perkembangan jurnalistik. Baik regulasi maupun teknologinya. Kali ini kami lakukan secara daring, dan untuk tahap perdana ini diikuti hampir 300 peserta,” ujar Ahmed.

BACA JUGA: Tim Gabungan Semprot Disinfektan ke Pasar Hewan dan Kandang Sapi

Ditambahkan dia, saat ini sedang dirancang Safari Jurnalistik 2022. Direncanakan diadakan secara langsung pada Agustus dan September mendatang. Dua lokasi yang disiapkan untuk kegiatan ini, yakni di Makassa, Sulawesi Selatan dan Samarinda di Kalimantan Timur.

Kuliah Safari Jurnalistik ini juga dihadiri Head of Media Relation Astra, Regina Panontongan, Gede Andika (Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021), Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar, Wasekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, Merdy Sofiansyah, serta para pengurus PWI Daerah yang hadir secara Virtual.

Riyan

The post Pentingnya Pemahaman Kode Etik Jurnalistik dan Pers di Era Konvergensi Media appeared first on SuaraBaru.id.

Itulah sebabnya, PWI Pusat, minta Siwo dimana pun berada, tetap eksis dan profesional dalam manajemen organisasi, maupun soal penulisan.

Hal itu seperti disampaikan Atal, ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI se-Indonesia, di D’blitz Hotel, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (7/2/2022). Disampaikan pula, di tengah era digitalisasi yang terus meningkat, perlunya wartawan olahraga menggali potensi apa pun.

BACA JUGA: Mahasiswa Unimma Lakukan Pemberdayaan Perempuan

”Tidak hanya masalah penulisan berita olahraga, namun juga mampu melakukan pekerjaan di bidang lain. Zaman sekarang, wartawan olahraga tidak hanya mampu membuat liputan olahraga saja, namun perlunya memiliki keahlian yang lain,” kata Atal dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI), Radja Sapta Oktohari, melalui penyampaian virtual menegaskan, pihaknya akan duduk bareng bersama Siwo, untuk olahraga Indonesia.

Menurut dia, kehadiran Siwo PWI dalam dunia olahraga sangat vital. Sebab, tanpa wartawan olahraga maka even olahraga tidaklah lengkap.

BACA JUGA: Rakernas Siwo PWI Bahas Lima Agenda Penting

”Setelah ini saya akan duduk bersama dengan Siwo, untuk membicarakan kemungkinan kerja bareng, dalam kaitannya dengan olahraga internasional,” ujar dia.

Ini dianggap penting, karena akhir-akhir ini, banyak even olahraga internasional berlangsung di Tanah Air, maupun keikutsertaan Indonesia di even internasional.

Beberapa even itu antara lain, SEA Games, Asian Games, Moto GP, dan beberapa cabang olahraga lainnya. ”Semoga semuanya bisa berjalan lancar,” ungkap Okto.

BACA JUGA: Kematian Rayan Yang Jatuh ke Sumur di Maroko Undang Simpati Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Siwo PWI Pusat, Gungde Ariwangsa melalui sambutan virtual, memberikan apresiasinya terhadap tuan rumah Siwo Sultra dan unsur pemerintah daerah, yang memasilitasi penyelenggaraan Rakernas ini.

Dia berharap, ajang Rakernas terjadi kesamaan tujuan, dan menghasilkan sasaran yang tepat. Rakernas sendiri digelar Senin-Rabu (7-9/2/2022) ini, diikuti seluruh Siwo se-Indonesia, dengan agenda membahas laporan kerja Siwo PWI Pusat 2021 dan proyeksi 2022.

Agenda lainnya yakni, paparan kesiapan Jatim sebagai tuan rumah Porwanas 2022, penyampaian sinegritas Kemenpora dan Siwo PWI oleh Deputi IV Kemenpora Chandra Bhakti, serta penyerahan penghargaan Inisiator Olahraga Siwo PWI 2022 serta penajaman Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), oleh Menpora Zainudin Amali.

Sigit PR-Riyan

The post KOI Ajak Siwo Bahas Perkembangan Olahraga Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Terpilihnya para nominasi itu, setelah mereka mampu menyisihkan proposal dan video dari rekan seprovinsi, maupun provinsi lain di Tanah Air.

Selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menyambut baik terpilihnya 10 nominasi ini. Sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak perayaan HPN 7-9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA: 13 Orang Meninggal Akibat Erupsi Gunung Semeru

”Anugerah Kebudayaan PWI ini hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penandatangangan kerja sama,” kata Atal dalam rilisnya, Sabtu (4/12/2021).

Kesepuluh kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK PWI pada Jumat (3/12/2021), datang dari beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja.

Mereka adalah, Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi/Jabar), La Bakry (Bupati Buton/Sulawesi Tenggara), Hendra Lesmana (Bupati Lamandau/Kalimantan Tengah), Hj Nina Agustina (Bupati Indramayu/Jabar), H Helmi Hasan (Wali Kota Bengkulu), H Yuhronur Effendi (Bupati Lamongan/Jatim).

BACA JUGA: Sawah Tempat Bermain Ganjar, Kini Jadi Tempat Sekolah Internasional

Kemudian ada pula, Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Surakarta/Jateng), H Fadli Amran (Datuak Paduko Malano/Wali Kota Padang Panjang-Sumatera Barat), H Suprawoto (Bupati Magetan/Jatim) dan H Musyafirin (Bupati Sumbawa Barat/Nusa Tenggara Barat).

Menurut Ketua Pelaksana AK PWI, Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah itu berhasil dengan baik, menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru.

Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi covid-19, di antara daerah-daerah itu sudah memiliki “protokol warisan nenek moyang”, dalam menghadapi wabah, dalam adat dan tradisi setempat.

BACA JUGA: Inovasi Media Ajar dari Barang Bekas

”Hal ini sebagai bukti, bahwa kebudayaan daerah itu memiliki kekayaan budaya yang tersembunyi, namun seringkali dilupakan pemiliknya sendiri,” ungkap Yusuf.

Ditambahkan dia, beruntung bagi kepala daerah yang menyadari kekayaan budanyanya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan covid-19.

Untuk mendalami narasi teks proposal dan video itu, kesepuluh kepala daerah itu akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu-Kamis (15-16/12/2021), untuk melakukan presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.

BACA JUGA: Musisi Jazz Idang Rasjidi Meninggal Dunia

”Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanaan AK PWI sejak pertama hingga keempat kalinya ini.

Dewan Juri yang disiapkan adalah, Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).

Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan ini digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), HPN 2021 di Ancol (Jakarta), dan HPN 2022.

Riyan

The post Gibran Masuk Nominasi Anugerah Kebudayaan PWI 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

”Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) adalah karya besar untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, yang diprakarsai Kemenpora. Demi tujuan mulia itu, wartawan olahraga harus memiliki tanggung jawab guna menggemakan dan mensosialisasikan DBON 2021,” kata Atal.

Menurut dia, dalam diri wartawan olahraga melekat menjadi salah satu bagian pembina olahraga.

”Faktor ini menjadikan wartawan punya tanggung jawab, ikut berperan terhadap prestasi olahraga. Saya mengharapkan wartawan ikut terus menggemakan DBON ini, demi pencapaian target Indonesia Emas di tahun 2045,” ucap Atal, seperti dalam rilis resminya.

Hadir di acara pembukaan webinar yang merupakan kerja sama Siwo PWI Pusat dan Kemenpora RI ini, antara lain Deputi IV Kemenpora Drs Chandra Bhakti, Staf Khusus Pengembangan dan Prestasi Kemenpora M Nigara, Asisten Pemerintah Sekda Bali, Ketua KONI Bali dan Ketua Siwo PWI Pusat, Gungde Ariwangsa.

Riyan

The post Wartawan Olahraga Harus Ikut Gemakan Desain Besar Olahraga Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menekankan, huruf f UU Pers dengan mendasarkan pada hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945, tidak ada hubungannya dengan ketentuan a quo UU Pers yang dipermasalahkan Para Pemohon.

”Karena ketentuan a quo yang dipermasalahkan memiliki makna bahwa, fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator organisasi-organisasi pers dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. Sedangkan Para Pemohon bukan organisasi pers,” jelas Atal, melalui tanggapan tertulis PWI Pusat tertanggal 14 Oktober 2021, yang juga ditandatangani Sekertaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi.

BACA JUGA: Pemerintah Tetap Mengakui Keberadaan Dewan Pers

Dalam pernyataan atau tanggapan itu, PWI juga menilai, Para Pemohon tidak mengalami kerugian akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, mengenai penetapan anggota Dewan Pers oleh Presiden.

Dengan mendasarkannya pada hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NKRI 1945, tidak ada hubungannya dengan ketentuan a quo yang dipermasalahkan.

Sebab Para Pemohon hingga saat ini bukan Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, maupun unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh
organisasi perusahaan pers, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers, sehingga tidak perlu ditetapkan oleh Presiden.

BACA JUGA: Pintu Pariwisata Dibuka, Jangan Bawa Virus ke Karimunjawa

Atal menerangkan, enam anggota Dewan Pers atau sama dengan 2/3 anggota Dewan Pers, adalah unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan maupun unsur pimpinan perusahaan pers, yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, yang merupakan organisasi pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Pers.

Atal juga menanggapi anggapan Para Pemohon mengenai Dewan Pers melakukan praktik ultra vires (tindakan di luar batas kewenangan). Salah satu tindakan yang di luar batas menurut Para Pemohon adalah, kewenangan Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Para Pemohon menganggap Dewan Pers melanggar UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karena yang berwenang menguji kompetensi wartawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BACA JUGA: Janjikan Berikan Trek Terbaik

”Maksud UU Ketenagakerjaan adalah Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Sedangkan wartawan adalah sebuah profesi khusus, yang juga diatur khusus dalam UU Pers,” jelas Atal lagi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pers, yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Maka UU Pers adalah lex specialis untuk profesi wartawan, dan tidak bisa disamakan dengan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.

Atal menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Menurut Atal, adalah kesesatan pemahaman Para Pemohon yang menyamakan profesi wartawan dengan tenaga kerja.

BACA JUGA: Madrid Kalahan karena Problem Ini

”Yang benar adalah Uji Kompetensi Wartawan dilakukan oleh Dewan Pers sesuai tugas dan fungsinya, guna meningkatkan kualitas kewartawanan berdasarkan UU Pers,” ujar Atal.

”Apakah profesi Dokter dan Advokat dapat disamakan dengan tenaga kerja yang harus ikut sertifikasi BNSP? Tidak, karena Dokter dan Advokat adalah profesi khusus yang diatur masing-masing secara khusus (lex specialis), dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Advokat,” tambah Atal.

Menurut Atal, seharusnya Para Pemohon mengikuti keputusan Dewan Pers sebagai lembaga independen, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain. Termasuk campur tangan dari pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Diungkapkan juga oleh Atal, keputusan-keputusan Dewan Pers dalam bentuk surat edaran, pedoman, maupun peraturan, tidak begitu saja dikeluarkan. Tetapi telah melalui proses yang panjang dan disepakati seluruh organisasi pers profesional, dan diakui keberadaannya.

Riyan

The post PWI Pusat Tanggapi Uji Materi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Menpora RI Zainudin Amali, mengumumkannya sendiri secara langsung, di GOR POPKI (Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia), Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (9/9/2021).

Namun karena keterbatasan waktu serta penerapan protokol Kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan peringatan Haornas, sehingga nama penerima penghargaan hanya dibacakan Menpora, untuk 20 orang penerimanya.

BACA JUGA: September Ceria Hotel Ciputra Sajikan Aneka Rasa Nusantara

”Seiring dengan telah ditandatanganinya Perpres No 86 Tahun 2021 tentang DBON oleh Presiden RI Joko Widodo, pemerintah memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi di tingkat dunia, Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo,” kata Menpora.

”Bagi para atlet Paralimpiade, teruslah bersemangat. Tidak ada perbedaan apa yang diberikan kepada atlet Olimpiade, semua sama. Kemenpora merupakan kementerian yang ramah terhadap para difabel,” imbuhnya.

Ada pun 20 di antara para penerima penghargaan itu ada nama Apriyani Rahayu, Greysia Polii, peraih medali emas Ganda Putri Bulutangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA: Dana Insentif Guru Agama Cair, Setiap Orang Terima Rp1,2 Juta

Lalu ada Leani Ratri Oktila, Hary Susanto, Khalimatus Sadiyah, peraih emas dan perak Para Badminton Paralimpiade Tokyo 2020. Selain atlet, ada Wasit Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020 asal Indonesia, Wahyana.

”Selain para atlet dan wasit, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada insan olah raga, seperti kategori pembina olah raga, dosen olah raga, dan wartawan olah raga,” ucapnya.

Untuk insan pembina olah raga yang memperoleh penghargaan, ada nama Agung Firman Sampurna Ketua BPK yang menjabat sebagai Ketua Umum PBSI, Raja Sapta Oktohari (President NOC Indonesia), Senny Marbun (Ketum NPC Indonesia), Marciano Norman (Ketum KONI Pusat).

BACA JUGA: Pengurus GPMB Kebumen 2021-2025 Dikukuhkan Secara Daring

Kemudian ada juga Rosan Perkasa Roeslani (CdM Olimpiade Tokyo 2020/Ketum PB PABSI), Listyo Sigit Prabowo (Kapolri sebagai Ketum PB ISSI), Hadi Tjahjanto (Panglima TNI sebagai Ketum PB FORKI), Hayono Isman (Ketum KORMI Pusat), Heri Ahmadi (Dubes LBBP Indonesia untuk Jepang).

Selanjutnya untuk para akademisi penghargaan diberikan kepada Sumaryanto (Rektor UNY), Jamal Wiwoho (Rektor UNS), Mochammad Asmawi (Guru Besar Keolahragaan UNJ), Tandiyo Rahayu (Dekan FIK Unnes).

Sedangkan untuk pewarta berita olahraga, diberikan kepada wartawan senior Atal Sembiring Depari, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

BACA JUGA: Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi

Dalam kesempatan yang sama, diluncurkan pula Sportbloc, yang merupakan aplikasi ekosistem olah raga.

”Kami menyambut baik langkah strategis yang dilakukan Sportlink sebagai Mitra KONI yang melahirkan Sportbloc, sebagai salah satu solusi untuk mencapai Misi Kemandirian KONI,” ungkap Ketua Umum KONI, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

Dikatakan dia, Sportbloc ini bisa dianggap sebagai satu-satunya platform olah raga di Indonesia. Diharapkan nanti tidak sekadar menyuguhkan berita atau liputan olah raga, tapi juga diharapkan dapat merangkum Big Data ke-olah raga-an Indonesia yang mudah diakses semua pihak.

BACA JUGA: Disiapkan Dana Rp 62 Miliar untuk Pembangunan RSI MAJT-MAS

CEO Sportlink, Bambang Asmarabudi mengakui, Sportbloc ini menjadi jawaban sekaligus sebagai implementasi atas Visi KONI Mandiri, yang mendukung kemajuan prestasi insan olah raga beserta seluruh pemangku kepentingannya.

Sportbloc diharapkan akan menjadi penghubung sejumlah stakeholders olah raga beserta turunannya.

Ndang Mawardi, CEO Sportbloc juga mengaku optimistis di era digital ini. Kecepatan menjadi kata kuncinya.

BACA JUGA: Renovasi Rampung, Pedagang Pasar Johar Boyongan 24 September 2021

”Kami sadar, pemain digital dari luar negeri sudah mengincar dunia olah raga untuk masuk pasar Indonesia yang sangat besar. Sportbloc lahir 100 persen hasil karya anak bangsa, sebagai platform yang dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam ekosistem olah raga, industri olah raga, wisata olah raga dan lainnya di Indonesia untuk kepentingan Merah Putih,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mendukung penuh gagasan platform ekosistem olah raga yang diinisiasi KONI itu.

”Saya mewakili PWI sangat mendukung penuh gagasan platform ekosistem olah raga yang diinisiasi KONI ini,” tutur Atal.

Riyan

The post Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari Terima Penghargaan Anugerah Olah Raga appeared first on SuaraBaru.id.

Acara penganugerahan itu, akan digelar pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 9 Februari 2022.

​Menurut Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, Anugerah Kebudayaan PWI 2022 berbeda dengan gelaran yang sama pada tiga kali pelaksanaan sebelumnya. Kali ini penganugerahan menitikberatkan pada upaya memenangkan kesehatan dan kemanusiaan serta perilaku baru, berbasis informasi dan kebudayaan.

BACA JUGA: Anggota Koramil Sawangan Laksanakan Pra TMMD Ke-112

”Dengan tituk berat atau tema itu, kita berharap akan mendapatkan sosok-sosok Bupati/Wali Kota yang inspiratif dalam mewujudkan “perilaku baru” bagi warganya, dengan cara-cara inovatif. Ini harus digerakkan, di tengah dunia yang juga melakukan inovasi-inovasi dan perilaku baru,” tukas Atal, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/9/2022).

​Sedangkan Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI, Yusuf Susilo Hartono menambahkan, masa pendaftaran telah dibuka mulai 1 September-1 November 2021, dengan mengirimkan proposal dan video.

”Penjelasan untuk ini, akan dilakukan via zoominar, pada Kamis 9 September 2022,” tutur Yusuf, yang juga sebagai pencetus acara ini.

BACA JUGA: Babinsa dan Babinkamtibmas Dampingi Dewan Guru Terapkan Protokol Kesehatan

​Proses penghargaan ini secara keseluruhan terdiri dari lima tahap. Pertama, sosialisasi-pendaftaran dengan mengirim proposal dan video. Kedua, penjurian oleh Tim Juri yang terdiri dari akademisi, budayawan, pelaku seni, wartawan kebudayaan, dan wakil PWI.

Untuk tahap ketiga, presentasi dan verifikasi 10 Bupati/Wali Kota yang proposal dan videonya terpilih sebagai yang terbaik. Keempat, pengumuman nominator penerima AK-PWI 2022. Kelima, penerimaan penghargaan pada puncak HPN 2022, yang direncanakan dihadiri Presiden RI Jokowi.

​Sejak pertama kali diselenggarakan pada HPN Lombok 2016, di era Ketua Umum PWI Margiono, hingga HPN 2020 dan 2021 era Atal S Depari, sudah 27 Bupati/Wali Kota yang menerima penghargaan ini.

BACA JUGA: Prof Sudharto , USM Jadi Perekat NKRI

Di antaranya Wali Kota Bandung (2013-2018) Ridwan Kamil, sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat saat ini, Bupati Banyuwangi (Jawa Timur/2016-2021) Abdullah Azwar Anas, Bupati Wakatobi (Sulawesi Tenggara/2011-2016) Hugua, Wali Kota Baubau (Sulawesi Tenggara) H AS Tamrin.

Kemudian ada pula Bupati Luwu Utara (Sulawesi Selatan) Hj Indah Putri Indriani, Bupati Tubaba (Lampung) Umar Ahmad, Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Ibnu Sina, Wali Kota Ambon (Maluku) Richard Louhenapessy, Wali Kota Bogor (Jawa Barat), Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Singkawang (Kalimantan Barat) Tjhai Chui Mie, dan Wali Kota Mojokerto (Jawa Timur) Ika Puspitasari.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Kantor Sekretariat PWI Pusat atau narahubung Yusuf (0812 8312 7458),
Wina (0812 8207 896).

Riyan

The post Anugerah Kebudayaan PWI 2022 Digelar di Kendari appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari langsung meminta kesedian baik Ketua MPR RI dan Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 – 9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta.

Meski dilakukan secara virtual pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan, pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, jadi momentum HPN 2021 ini sangat  dia dukung untuk tetap dilaksanakan meski di tengah masa pandemi covid-19.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai melakukan pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di awal pertemuan virtual ini langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” harap Teten Masduki.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan bahwa Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan di ikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, ditargetkan akan diikuti oleh 10.000 wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi covid 19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Untuk itu PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual,” ujarnya.

Selain Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan juga Ketua Panitia HPN Auri Jaya, pertemuan virtual ini juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga Abdul Aziz.

Selain itu juga Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho.

Widiyartono R

The post Panitia HPN Undang Hadir Ketua MPR dan Menteri Koperasi dan UKM appeared first on SuaraBaru.id.