Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat memberikan sambutannya pada peluncuran wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Kemenag Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan peluncuran wakaf uang ini bertujuan, guna memberikan edukasi sekaligus mendorong optimalisasi potensi wakaf, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

BACA JUGA: Kirab Hari Jadi Jepara Meriah, Pertama Kali Bupati Naik Kuda Menuju Mantingan

”Peluncuran wakaf uang ini, sekaligus ingin memberikan edukasi kepada kita semua. Selama ini yang kita kenal, wakaf itu bergerak pada tiga M, Masjid, Makam, dan Madrasah. Rata-rata wakaf dilakukan, ketika seseorang sudah memiliki kekayaan berupa tanah, karena orientasinya masih pada aset itu,” ujarnya.

Ditegaskan Saiful Mujab, seiring perkembangan zaman dan pemahaman yang terus ditanamkan para ulama serta pemimpin, wakaf kini mengalami transformasi yang lebih luas.

”Wakaf tidak hanya soal tanah, tetapi bisa berkembang menjadi potensi kekuatan ekonomi melalui wakaf uang. Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kesejahteraan umat, jika dikelola secara baik dan profesional,” tambahnya.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Pacu Verifikasi dan Akreditasi OBH, Perluas Akses Bantuan Hukum

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya, Kepala Subbag TU, Kepala Seksi dan Gara Zawa, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Tegal, Kepala Madrasah Negeri, serta para Kaur TU pada MAN dan MTsN.

Selain itu turut hadir pengurus organisasi dan forum keagamaan, seperti Badko LPQ, FKDT, FKPP, FKUB, PD IGRA, serta pengurus KKM MI, MTs, dan MA. Hadir pula penyuluh agama PNS, pengurus KKG dan MGMP PAI dari berbagai jenjang pendidikan, serta perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal.

Melalui peluncuran ini, diharapkan ASN Kemenag Kabupaten Tegal dapat menjadi pelopor dalam gerakan wakaf uang. Kegiatan ini sekaligus mendorong kesadaran masyarakat, kalau wakaf tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah, tetapi juga dapat dilakukan secara produktif, melalui kontribusi finansial yang berkelanjutan.

Riyan

The post Wakaf Uang Dijadikan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Rabu (28/5/2025) menyebut, Diklat Kepamongprajaan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari upaya membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

”Saya berharap, pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kembali jatidiri sebagai pamong praja. Menjadi pendengar yang empatik, penggerak yang sigap, pelayan masyarakat, sekaligus penuntun yang bijak,” ujarnya.

BACA JUGA: Stok Elpiji 3 Kg di Kudus dan Muria Raya Aman Selama Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Selain itu, Afif juga menekankan pentingnya syarat kompetensi sebagai pamongpraja, dalam menduduki jabatan strategis seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Mereka merupakan pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

”Untuk meningkatkan kompetensi pejabat manajerial, selain memenuhi ketentuan UU ASN, salah satu syarat menjadi camat yakni, memiliki kompetensi pemerintahan, yang dibuktikan dengan Diklat Kepamongprajaan,” tambahnya.

Transformasi birokrasi yang tengah berjalan, lanjutnya, menuntut perubahan paradigma dari birokrasi yang administratif menuju birokrasi yang agile, digital dan berdampak. Saat ini, semua pelayanan publik, harus dilakukan dengan cepat dan berbasis teknologi digital.

BACA JUGA: Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi

Karena itu, Bupati mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh agar setiap materi dapat diresapi dan diimplementasikan secara optimal. Setelah Diklat selesai ilmu dan praktek yang didapat bisa diterapkan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo, Tri Antoro menyampaikan, pelatihan yang diikuti 30 pejabat Eselon III dan IV itu, terdiri dari Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Pelatihan ini juga bukan semata-mata soal jabatan, tapi tentang penguatan kapasitas.

”Karena ketika ilmu kuat, maka praktik di lapangan pun akan lebih tepat. Diklat ini kami desain dengan pendekatan yang aktual, menggabungkan teori, best practice, diskusi studi kasus dan praktik lapangan secara langsung,” ungkap Tri.

BACA JUGA: Disaksikan Dubes Bosnia-Herzegovina, Tokoh Jepara Tandatangani Deklarasi Seni Ukir sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia

Pihaknya menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, akan memokuskan pada penguatan aspek kepemimpinan dan pelayanan publik. Pejabat saat ini dituntut lebih responsif, terhadap dinamika yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat.

Selain itu juga, ada materi kebijakan strategi, praktik pengawasan desa, tata kelola keuangan, hingga pengadaan barang dan jasa. Jika pelayanan publik yang dilakukan bisa cepat, maka pemerintah pasti akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.

”Mereka para pejabat ini pada dasarnya sudah memiliki pengalaman yang baik. Namun melalui Diklat ini mereka dipoles kembali, dengan isu-isu terkini serta regulasi dan kebijakan strategis terbaru, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang,” ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Tematik USM Ajak Warga Kelurahan Kemijen Kelola Sampah Organik

Diklat itu, menurut Tri, menunjukkan komitmen Pemkab Wonosobo dalam mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan. Para pejabat sebagai pelayan publik harus bekerja cepat, tepat dan menguasai teknologi terkini.

”Kegiatan ini juga akan menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang bisa melayani sepenuh hati, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Pemkab Wonosobo Komitmen Wujudkan Pejabat OPD yang Empatik dan Responsif appeared first on SuaraBaru.id.

”Sesuai amanat Presiden RI, Joko Widodo, ASN itu tugasnya memberikan pelayanan, bukan minta dilayani,” kata Yaqut saat memberikan sambutan pengarahan dalam acara Penguatan Moderasi Beragama Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kanwil Kemenag Jateng, di Hotel Sunan Solo, Selasa (28/2/2023).

Dalam acara yang diikuti 250 pegawai ASN, di antaranya 35 Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-Jateng, Kepala Madrasah se-Jateng, dan Kepala KUA itu, juga dilakukan peresmian gedung di lingkungan Kanwil Kemenag Jateng, yang dibangun dengan skema pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2022.

BACA JUGA: 35 Tahun Mengabdi, Aiptu Ngadiman Dapat Kado Kenaikan Pangkat

Hadir pada kesempatan ini, Staf Khusus Menag Abdul Rohman dan Nuruzzaman, Staf Ahli Menag Prof Dr H Abu Rohmat, Dirjen Bimas Kemenag Prof Dr Phil H Komarudin Amin MA dan Kepala Kanwil Kemenag Jateng H Musta’in Ahmad SH MH.

Disampaikan Menag yang akrab disapa Gus Men ini, pihaknya tidak ingin pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Jateng, minta dilayani. ”Ini tidah boleh terjadi. Semua ASN harus memiliki spirit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia juga berharap, semua ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut dia, pada Pemilu lalu, masyarakat terlibat politik terlalu dalam, dan afeknya masih terasa sampai sekarang.

BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin dan Ganjar Pranowo Shalat Subuh Berjamaah di Masjid Sheikh Zayed

”ASN Kemenag tidak boleh terlibat dalam konstelasi politik praktis. Tidak boleh terlibat, apalagi melibatkan diri,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jateng, H Mustain Ahmad SH MH menyampaikan, penguatan moderasi agama sangat penting dilakukuan. Ini menjadi salah satu upaya untuk memelihara kerukunan di NKRI.

”Kanwil Kemenag sudah melakukan banyak kegiatan, terkait penguatan moderasi beragama. Selama tahun 2022 ada 200 kegiatan, yang dilakukan dengan mengandeng berbagai kalangan,” terang dia.

BACA JUGA: “Wonosobo Festival UMKM Exspo” Digelar Guna Dukung Promosi Ekonomi Kreatif Daerah

Metode yang digunakan Kemenag Jateng yakni, sosialisasi, orientasi, pendidikan dan pelatihan, FGD, penguatan literasi, serta kampenye di media. Dan keberhasilan penguatan moderasi beragama itu, ditandai dengan menurunnya gesekan dan konflik dari tahun ke tahun.

”Di Jateng pernah terjadi konflik, di antaranya penolakan pembangunan dua gereja. Yaitu Gereja Malangsari di Semarang. Kini pembangunannya sudah berjalan setelah 22 tahun. Pembangunan Gereja Dermolo di Jepara, baru bisa terlaksana setelah 19 tahun. Kini konflik sudah bisa diselesaikan, dan pembangunan bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Dijelaskan juga, pihaknya terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama sampai di lembaga terkecil yaitu RT, dengan memasukkan Seksi Kerukunan Beragama pada pengurus tingkat RT. Saat ini baru ada di 19 RT se-Jateng.

BACA JUGA: Kejaksaan Negero Grobogan Tanda Tangani Pakta Integritas untuk Raih Preditas Wilayah Bebas dari Korupsi

”Hal ini mendapat dukungan dari Pemprov Jateng, dengan terbitnya Peraturan Gubernur No 37 tahun 2022, tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Beragama. Kami mengusung gerakan Merah Marun, yaitu Menyemai Ramah untuk Masyarakat Rukun,” tutur Musta’in.

Dalam kesempatan itu, Musta’in Ahmad juga sekaligus memohon izin penggunaan gedung baru, yang dibangun dengan skema pembiayaan melalui SBSN 2022.

”Di Jateng ada 48 gedung dibangun skema SBSN. Di antaranya untuk 13 ruang kelas MAN, 10 ruang kelas MTsN, tujuh ruang kelas MIN, asrama MAN dan MTsn, kantor layanan haji umroh, KUA, dan beberapa gedung lain,” tukasnya.

Riyan

The post ASN Kemenag Bertugas Melayani Bukan Dilayani appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng, KH Ahmad Darodji, di acara Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota 2023, di Ungaran, Kamis (19/1/2023).

”Ini semua atas bantuan dan dorongan Gubernur Jawa Tengah,” kata Darodji.

BACA JUGA: Mbak Ita Siap Sukseskan HPN 2023, Ajak Wartawan Naik Bus Listrik Menikmati Wisata Desa Kandri

Sesuai ketentuan perundang-undangan, lanjutnya, sebanyak 70 persen di-tasaruf-kan kepada Unit Penerima Zakat. Sedangkan 30 persen sisanya dikelola Baznas Jateng untuk di-tasaruf-kan ke mustahik konsumtif dan produktif.

Ditambahkan Darodji, garis besar alokasi tasaruf pada 2022, dibagi 55 persen untuk tasaruf konsumtif, dan 45 persen sisanya untuk tasaruf produktif.

”Tasaruf konsumtif adalah tasaruf yang sifatnya karitatif. Yakni bantuan tidak secara langsung, terkait dengan pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pengedar Obat Terlarang Ditangkap di Wonogiri, Disembunyikan di Bungkus Rokok

Termasuk bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jambanisasi, yang jumlahnya 1.133 unit. Menurutnya, ini merupakan bentuk komitmen Baznas untuk turut serta “mengeroyok” kemiskinan ekstrem yang ada di Jateng, dan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Disperakim).

”Kami harap pada 2023 ini, tidak kurang dari 1.000 RTLH bisa kami bantu. Dan Insya Allah akan bertambah dengan program RTLH Baznas RI, yang dialokasikan ke Jateng,” ungkap Darodji.

Sedangkan untuk tasaruf produktifnya, Baznas melakukan pelatihan kerja, pemberian bantuan modal dan pemberian beasiswa. Hingga saat ini, total ada 15 jenis pelatihan kerja, dengan sasaran kelompok yang beragam.

BACA JUGA: Jepara Handy Craft Exhibition in Bali, Pameran Terbesar Sepanjang Sejarah Ukir

”Tentang pemberian bantuan modal usaha kecil, hingga 23 September yang lalu, jumlahnya 6.000 orang. Masing-masing Rp 2,5 juta. Dan menurut evaluasi empat bulanan, sebanyak 85 persen program ini berhasil,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya berencana mengubah pola alokasi pen-tasaruf-an zakat menjadi 40 persen tasaruf konsumtif, dan 60 persen untuk tasaruf produktif.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengapresiasi Baznas, yang terus membantu Pemprov Jateng, untuk mengkoordinasi zakat ASN-nya. Di sisi lain, Baznas Jateng juga aktif berkontribusi dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA: Diduga Sopir Kurang Konsentrasi, Truk Trailer Tabrak Truk Trailer Lain

”Kami berdiskusi dengan Baznas Jateng, agar pen-tasaruf-annya sekarang bisa kami arahkan pada hal yang sifatnya produktif,” papar Ganjar.

Keberhasilan di tingkat provinsi dalam pengelolaan zakat ASN, imbuhnya, juga mesti diterapkan di kabupaten/kota. Politikus PDI Perjuangan itu pun mendorong, agar Payroll System ini, diterapkan juga di daerah.

”Di kabupaten/kota coba kita dorong. Karanganyar sudah ada praktik perusahaan dan hotel. Kini coba kita geser, sehingga nanti perusahaan dan karyawannya bisa difasilitasi membayar zakat oleh Baznas. Kita siap untuk membantu sistemnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar mendorong kabupaten/kota yang ada di Semarang Raya, bisa memulai dan menjadi pilot project penerapan Payroll System. Di sisi lain, daerah yang sudah berjalan, bisa jadi contoh dan sharing ilmu.

Riyan

The post 30 Persen Zakat ASN Jateng Dikelola Baznas appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui sistem Merit yang semua berbasis smart birokrasi (dari manual ke digital), promosi dan mutasi ASN di Jateng guna mengisi pos jabatan, bukan berdasarkan senioritas atau nepotisme, namun berdasarkan talenta-talenta terbaik sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Sistem manajemen talenta yang dibangun Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, juga berhasil menggerus budaya titipan, setoran, ataupun praktik-praktik jual beli jabatan.

BACA JUGA: SPSI Kudus Tak Puas dengan Hasil Penetapan UMK 2023

Maka tidak heran, sistem meritokrasi yang diciptakan Jateng, menjadi rujukan provinsi lain. Bukan itu saja, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), memberikan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021. Dalam penghargaan itu, Jateng unggul dengan poin 335,5 atau kategori Sangat Baik.

KASN juga mempercayakan Pemprov Jateng, untuk menggelar sendiri Anugerah Meritokrasi di kabupaten dan kota, yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta, Nirwan Pambudi mengakui, penerapan manajemen talenta yang dilakukan Pemprov melalui BKD Jateng sudah sangat baik, dan menjadi kiblat bagi BKD di kabupaten/kota.

BACA JUGA: UMKM Mampu Sumbang PDB Nasional 61%, Serap 97% Tenaga Kerja

”Kami mengapresiasi indeks meritokrasi provinsi dengan kategori nilai Sangat Baik. Jadi menurut kami layak mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional. Kami pun berusaha menerapkan sistem ini dalam perekrutan ASN,” katanya, saat dihubungi, Rabu (7/12/2022).

Menurut dia, mengacu dengan apa yang dilakukan provinsi, BKD Surakarta pun sudah berusaha maksimal dalam pengangkatan ASN, sesuai dengan kompetensi. Memang ada beberapa ASN yang antara kualifikasi pendidikan dan jabatannya tidak klop, tapi dia memastikan semua didasarkan kompetensi, integritras dan kinerja, bukan faktor like and dislike, kedekatan atau latar belakang politik.

”Kalau di Solo rata-rata tidak ada unsur intervensi politik. Itu kami buktikan dengan mekanisme baru proses pada seleksi terbuka jabatan pengawas (eselon IV), di unsur wilayah. Kami buka jabatan Lurah, Kasi Kecamatan. Kami ukur kompetensinya, pengalaman kerjanya, kinerjanya. Kalau memenuhi syarat, ya ditempatkan sesuai jabatan,” tukasnya.

BACA JUGA: Unissula Segera Kukuhkan Dua Profesor Baru

Di juga menegaskan, sebagai pihak yang mengawal promosi, mutasi jabatan, termasuk jabatan struktural tertinggi mulai kepala dinas hingga sekda di Surakarta, pihak-pihak yang berkepentingan dijamin “tidak bermain” setoran, uang, upeti, dan gratifikasi.

”Seperti Provinsi Jateng, Surakarta juga menyabet penghargaan KASN dengan kategori Baik, dalam meritokrasi. Kunci keberhasilan ini tak lepas dari kebijakan pimpinan (wali kota), yang memberikan support,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Purworejo, Dwita Puspitasari menambahkan, Pemprov Jateng merupakan salah satu pioner dalam menciptakan manajemen talenta, di penempatan ASN yang menjadi rujukan dari kabuptan/kota yang sedang berproses membangun manajemen talenta.

BACA JUGA: Sejumlah Pejabat Polresta Magelang Dimutasi

”Menurut saya, sistem merit dalam manajemen kepegawaian mengubah paradigma pimpinan dari penempatan, sesuai senioritas daftar urut kepangkatan, menjadi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja. Sistem merit memacu semua instansi membangun manajemen talenta, sehingga semua instansi memiliki database ASN sebagai dasar penempatan dalam jabatan,” bebernya.

Dikataka Dwita, keberhasilan manajemen kepegawaian di Jateng, membuat penempatan jabatannya berdasarkan data-data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan menutup peluang jual beli jabatan.

”Pemprov Jateng sangat layak untuk mendapatkan penghargaan dan special mention komitmen, dengan melihat komitmen pimpinan dan didukung SDM yang unggul, sehingga dapat memperoleh pencapaian yang luar biasa,” sebut dia lagi.

BACA JUGA: Edy Ariyanto Terpilih Kembali Nahkodai Forum Komunikasi Karang Taruna Kab. Jepara

Saat menerima penghargaan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari KASN di Surabaya, Ganjar Pranowo menceritakan, ada diskusi panjang dalam penyusunan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang di dalamnya juga terkait sistem merit.

Ganjar mengatakan, penghargaan ini diharapkan lebih memicu pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, untuk menerapkan sistem merit dengan lebih baik. Sehingga tidak lagi ada intervensi politik, dengan dalih balas jasa.

”Kasih kesempatan mereka yang kredibel, berintegritas, kompeten untuk duduk (dalam jabatan). Tidak lagi memikirkan soal like and dislike. Merit sistem ini kita dorong agar bisa mengurangi sistem balas jasa,” tegasnya.

BACA JUGA: Akibat Dugaan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar 1 Anggota Polisi Meninggal Dunia

Sementara itu, Kepala BKD Jateng, Wisnu Zaroh menambahkan, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jateng berhasil melakukan transformasi pengelolaan SDM, aparatur yang berbasis integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

Transformasi administrasi layanan kepegawaian yang sudah dilakukan adalah, jika sebelumnya layanan menggunakan tatap muka yang rentan KKN, menggunakan berkas yang berpotensi hilang, dan memakan waktu lama, kini layanan telah menggunakan aplikasi digital terintegrasi, mulai dari e-jabatan fungsional, e-mutasi, dan e-file.

Dalam pengisian jabatan pun telah dilakukan tranformasi. Sebelumnya, seleksi jabatan menggunakan ‘closed career system’, dimana integritas belum jadi syarat mutlak, dilaksanakan tertutup, dan berdasarkan senioritas.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri: Pengamanan Mako Sesuai SOP, Setiap Hari Siaga

Sekarang, memakai model ‘open cereer system‘, yang mana integritas jadi syarat mutlak, seleksi berkeadilan, serta berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

”Transformasi dalam pengisian jabatan, harapannya mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Untuk seleksi eselon III misalnya, kami melacak rekam jejak calon, atasannya siapa, keseharian dia saat kuliah, nilai akademiknya, temannya siapa, serta kegiatan organisasinya. Untuk seleksi eselon II, kami bahkan mengecek track record-nya, saat dia sekolah SMA,” tambahnya.

Wisnu bersyukur, reformasi birokrasi yang dibangun Ganjar dalam pengelolaan ASN, juga menurunkan pelanggaran disiplin. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya presensi, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku amoral.

BACA JUGA: Kanwil Jateng Gelar Rakor Dilkumjakpol Bahas Sinkronisasi Restorative Justice

Menurutnya, presensi pegawai memang teringkas dalam aplikasi telepon pintar. Dengan teknologi, segala upaya ASN untuk melakukan maladministrasi, dapat terpantau.

Komitmen Ganjar Pranowo dalam melakukan tranformasi itu,t mendapat apresiasi dari BKN. Pada ajang BKN Award 2022, Jateng memborong tiga penghargaan. Yaitu Kategori Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN, lalu kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, serta Penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT.

”Dari tiga award itu, yang paling diutamakan adalah peringkat 1 (special mention) penerimaan komitmen peningkatan layanan BKN. Ini yang berat, karena layanan BKN ada beberapa macam, seperti mutasi, kenaikan pangkat, peningkatan jabatan, penilaian kinerja, pembinaan pegawai, pengembangan karier, dan beberapa yang lain. Itu yang mendapatkan nomor satu, dan membanggakan bagi kami,” ungkap Wisnu.

BACA JUGA: Anggota Polisi yang Terluka Akibat Dugaan Bom Bunuhdiri Bertambah Menjadi 10 Orang

Dia juga menyampaikan, pihaknya terus menyempurnakan sistem kepegawaian di Pemprov Jateng. Satu di antaranya, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi membantu mengawasi kinerja pegawai, dan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK). Praktis, hal ini dapat menghemat anggaran, serta menjadikan pengawasan kerja lebih akurat.

Tim SB

The post Cegah Nepotisme dan Jualan Jabatan, Ganjar Geber Digitalisasi Manajemen Talenta ASN appeared first on SuaraBaru.id.