BLORA – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora. Jawa Tengah, Kamis (24/10/2019), berkunjungan ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, khusus untuk belajar penanggulangan kemiskinan.
Rombongan yang dimpimpin Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, harus belajar ke Trenggalek, karena tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten penghasil kayu jati ini masih di angka 11,9 persen.
Untuk dapat menekan angka kemiskinan, Pemkab Blora serius mencari cara terbaik untuk bisa menurunkan angka itu, yakni selain memperkuat dan memperbaiki sistem internal, juga belajar ke sejumlah daerah.
“Pemkab belajar ke daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan, antara lain di Trenggalek,” jelas Kabag Humas & Protokol Setda Blora, Mulyowati.
Trenggalek jadi sasaran kunjungan kerja, lanjutnya, karena kabupaten tersebut keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan sangat positif dan diakui di tingkat nasional
Dengan program gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan (Gertak), sejak masa kepemimpinan Bupati Emil Elistianto Dardak (kini Wakil Gubernur Jatim), Trenggalek sukses menekan angka kemiskinan.
Pasukan Pink
Di Trenggalek, Wakil Bupati Arief Rohman didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, dan rombongan diterima Bupati setempat, Muhammas Nur Arifin (Gus Ipin).
Wabup Blora Arief Rohman, membeber daerahnya sudah melakukan banyak hal untuk penanganan kemiskinan dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk bersinergi dalam menangani kemiskinan.
Namun Arief mengakui, program Gertak di Trenggalek lebih komperhensif dan tertata bagu, sehingga Pemkab Blora ingin belajar dan mengadopsinya.
“Sebenarnya pondasi kita sudah ada, namun perlu dilengkapi dengan sistem yang baik seperti di Trenggalek,” tandas Wabup Blora.
Saat di Trenggalek, rombongan Blora sempat berkunjung di Posko Gertak, dan dipersilahkan untuk menggali informasi secara detail, sekaligus mencoba fitur-fitur aplikasi penanganan kemiskinan yang ada.
Kepala Bappeda Blora, H. Samsul Arief, mengakui penangangan kemiskinan di Trenggalek sudah tertata sistematis, baik perangkat lunak, perangkat kerasnya maupun sumberdayanya sudah siap.
“Di Trenggalek penangannanya sudah tertata, sehingga laporan dari masyarakat langsung bisa dilakukan tanggapan dan terespons cepat,” tambahnya.
Hanya yang membedakan dengan Blora, adalah cara penanganan kemiskinan di Trenggalek berbasis data terpadu, laporan masyarakat yang masuk, diverifikasi secara data dan lapangan.
“Ada namanya pasukan pink, pasukan ini bersifat independen untuk melakukan pembuktian. Blora perlu belajar cara ini,” akunya terbuka.
Bahkan Bupati Trenggalek menggandeng sebuah komunitas di media sosial (medsos), keberadaanya suka mengkritisi pemerintah, lantas diajak berperan dalam penanganan kemiskinan ini.
Untuk pasukan pink, para relawan ini diajak peran aktifnya untuk bersedekah informasi, dan tenaganya. Mereka bertugas memverifikasi usulan yang masuk dengan fakta di lapangan.
Pasukan ini juga menyaring informasi dari bawah untuk diusulkan ke Posko Gertak, hebatnya lagi relawan ini bekerja tulus tanpa digaji oleh Pemkab, maka wajar kalau Blora belajar di Trengalek, kata Syamsul Arief.
Suarabaru.id/Wahono
