SEMARANG (SUARABARU.ID) – Tim Hukum Nasional (THN) Capres-Cawapres Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jawa Tengah, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Kamis (01/02/2024).
Dikatakan Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah Listiyani W, tujuan mendatangi kantor KPU adalah untuk mempertanyakan temuan ratusan ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, yang ditemukan oleh timnya yang tersebar di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
Sedang ke Bawaslu, pihaknya mengadukan adanya temuan Tim Hukum AMIN, agar bisa bersinergi untuk mengawal dan menindaklanjuti laporan temuan tersebut.
“Kami ke sini secara resmi konfirmasi menanyakan apakah ada DPT yang terbaru, karena Ketua KPU tidak ada, tadi ditemui Pak Markus selaku Divisi Teknis. Saat menemui menyatakan tidak ada dpt terbaru, berati DPT yang kami terima bulan Juli 2023 itulah yang dipakai,” jelasnya di Kantor KPU Jawa Tengah Jalan Veteran, Kota Semarang.
Jika KPU tidak ada DPT terbaru, lanjut Listiyani, artinya yang digunakan saat ini adalah ternyata DPT yang terdapat temuan data 502.564 bermasalah, yang tersebar di 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
“Di situ (DPT bermasalah) ada banyak hal yang tidak masuk akal. Seperti usia minus 967, minus 81, minus 39. Usia 0 usia 1 tahun. Belum lagi nama-nama yang terdiri dari 1 huruf. Usia di bawah 17 tahun, di atas 100 tahun juga banyak. Bahkan ada usia 1030, termasuk RT RW nya nol, data itu mencapai 500 ribuan dan dari KPU menyatakan ya DPT ya itu,” ungkapnya.
Komisioner Bawaslu Ada Kegiatan
Usai dari KPU Jawa Tengah, THN AMIN Jateng berlanjut mendatangi Kantor Bawaslu Jawa Tengah di Komplek Rumah Dinas DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Papandayan, Gajahmungkur, Kota Semarang, namun jajaran komisioner Bawaslu tidak ada di tempat dan informasi yang diperoleh masih ada kegiatan di Dieng.
“Saat ini, komisioner Bawaslu masih ada kegiatan, tidak ada di tempat. Tapi nanti, hari Senin Minggu depan kami akan ke sini lagi untuk klarifikasi lebih lanjut laporan kami,” tegas Listiyani di Kantor Bawaslu Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Ketua Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah Joko Purnomo meminta Bawaslu Jawa Tengah untuk ikut memantau dan mengawasi proses verifikasi dan klarifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah.
“Kita ingin, Bawaslu ikut mengawasi seluruh proses verifikasi dan klarifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Ini penting, karena kita dua minggu lagi akan menghadapi hari pemungutan suara. Kalau DPT masih bermasalah, kita menjadi tidak Yaqin proses pemungutan akan berjalan baik. Makanya Saya, sebagai mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Saya bantu mengawal teman-teman THN AMIN Jawa Tengah,” tandasnya.
Oleh sebab itu, imbuh Joko, dipesankan kepada para Saksi AMIN di lapangan untuk mencermati data-data yang ada. Selain itu, akan meminta data verifikasi dan klarifikasi dari KPU Jawa Tengah itu by name by address.
“Makanya kami sampaikan juga teman-teman di lapangan, para saksi untuk mencermati. La data temuan itu kita kaji lalu kita berikan ke KPU by name nya address, jadi Saya sebagai mantan penyelenggara Pemilu juga meminta klarifikasi dan verifikasi dari KPU by name by address,” pinta mantan Ketua KPU Jawa Tengah periode 2013-2018.
Absa
