blank
Ganjar menyapa seorang anak penyandang disabilitas yang hadir di acara Harlah Ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jateng, di Alun-alun Kabupaten Wonosobo, Selasa (20/6/2023). Foto: hms

WONOSOBO (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta perangkat desa dan kepala desa di provinsi ini kompak membangun desa dan daerahnya. Termasuk dalam penggunaan anggaran desa, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Kades dan perangkat desa harus kompak dan bersatu. Jangan indhik-indhikan (saling mengintip), jangan meri-merinan (saling iri),” kata gubernur berambut putih ini, saat memberikan sambutan dalam Harlah Ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jateng di Alun-alun Kabupaten Wonosobo, Selasa (20/6/2023).

Dijelaskan dia, kekompakan perangkat dan kades menjadi sangat penting untuk pembangunan di level desa. Sebab, apabila di antara keduanya tidak kompak, akan terjadi masalah, sehingga tugas utama dalam mengurus dan melayani masyarakat terabaikan.

blank
Gubernur Jateng menyerahkan bantuan kepada perwakilan warga, di sela acara Harlah Ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jateng di Alun-alun Kabupaten Wonosobo, Selasa (20/6/2023). Foto: hms

BACA JUGA: RSU Anugerah Sehat, Simbol Kebangkitan Warga Nahdliyin Jepara

”Kalau antara perangkat desa dengan kades semua kompak, dengan masyarakatnya juga bagus, Insya Allah pembangunan di level desa juga cepat. Kalau tidak kompak, biasanya muncul masalah. Alhamdulillah, sekarang banyak yang kompak, ini yang kami mau,” ungkap politikus berambut putih ini.

Dia juga mengingatkan kepada perangkat desa dan kades, agar melayani masyarakat dengan baik. Sebab, cukup banyak bantuan keuangan yang diberikan ke desa, sehingga harus dikelola dan digunakan sebaik mungkin.

Selama 2022 lalu, Gubernur Jateng dua periode ini, memberikan bantuan keuangan senilai Rp 1,6 triliun, untuk seluruh desa di Jateng. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 1,7 triliun pada 2023.

BACA JUGA: Badan Ansor Anti Narkoba Jepara Beri Penyuluhan ke Pesantren

”Dalam dua tahun ini, ada Rp 1,6 triliun (tahun 2022), dan naik menjadi Rp 1,7 triliun (tahun 2023). Maka kami minta, ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi,” ungkapnya.

Kekompakan itu juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai program percepatan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Menurut Ganjar, ada dua program yang harus diselesaikan bersama-sama. Pertama, penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan angka stunting.

”Dua ini kita kerjakan betul, dan hari ini masih proses. Peran perangkat desa menjadi sangat penting, karena mereka menjadi orang yang sangat tahu data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya,” imbuh dia.

blank
Sejumlah masyarakat Wonosobo berebut untuk berfoto bersama usai acara di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023). Foto: hms

BACA JUGA: Sering Digunakan Dalam Jajanan Korea, Ini 5 Manfaat Gochujang Bagi Kesehatan

Calon presiden dari PDIP itu menambahkan, perangkat desa dan kades, menjadi orang yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola di tempat masing-masing.

Ini harus dilakukan, sehingga efektivitas penggunaan dana desanya bagus, dan cara eksekusi anggarannya juga bagus. Di beberapa desa, anggaran yang digelontorkan itu dieksekusi dengan model-model padat karya, sehingga banyak orang bekerja.

””Maka, kalau keluarga miskin bisa ikut bekerja, pendapatannya akan meningkat. Itu salah satu indikator yang bisa dipakai, untuk mengurangi kemiskinan,” tutur dia.

Ganjar berharap kepada pengurus PPDI Provinsi Jateng, supaya segera membuat program. Dua prioritas, kemiskinan ekstrem dan stunting, agar diperhatikan secara serius. Kemudian digitalisasi desa juga segera dilakukan, agar layanan masyarakat bisa semakin lebih baik.

Riyan