SEMARANG (SUARABARU.ID) — Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Krisseptiana, (yang akrab disapa Tia Hendi), membagikan kisah inspiratifnya di balik keberhasilan menyelesaikan studi Doktoral (S3).
Di usianya yang menginjak 54 tahun, politisi perempuan dari PDIP ini berhasil mempertahankan disertasinya yang menyoroti isu krusial nasional: evaluasi kinerja penanganan stunting.
Melalui wawancara mendalam, Tia menceritakan bahwa keputusannya kembali ke bangku kuliah bukan sekadar mengejar gelar, melainkan sebuah komitmen untuk terus memperbarui ilmu (update knowledge) sekaligus memberikan teladan nyata bagi anak-anaknya dan generasi muda.
Memulai studi S3 sejak tahun 2022, perjalanan akademik Krisseptiana dipenuhi tantangan berat yang menguji ketahanan mental dan fisiknya, terutama dalam melawan rasa malas dan masalah kesehatan, terlebih dirinya melakukan perjuangan kuliah di usia 54 tahun.
“Perjalanannya tidak mudah. Di tahun 2022, suami saya (Hendrar Prihadi) bertugas di Jakarta, kami harus menghadapi masa kampanye, dan di saat yang sama, saya sedang menghadapi masalah kesehatan yang serius. Tantangan terbesarnya justru melawan ego dan rasa malas diri sendiri,” ungkap Krisseptiana, Rabu 20 Mei 2026.
Dirinya mengaku sempat mengalami fase pasang surut (up and down) hingga muncul keraguan untuk melanjutkan kuliah. Namun, dukungan solid dari rekan-rekan seangkatan serta motivasi kuat dari sang suami menjadi bahan bakar utama untuk bangkit.
“Mas Hendi selalu mendorong. Kalau saya bilang susah, dia selalu mengingatkan untuk kembali belajar dan berbasis data. Setiap argumen harus kuat datanya. Anak-anak juga menjadi motivasi saya agar mereka yang masih muda tidak kalah semangat dalam menuntut ilmu,” imbuhnya.
Ia juga menyebut sosok Bu Isti, seorang guru Pos PAUD yang berhasil menyelesaikan S2 di usia 60 tahun, sebagai salah satu inspirasi besarnya untuk tidak menyerah pada faktor usia.
Sebagai legislator di Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat dan kesehatan, Krisseptiana dalam disertasinya memilih fokus penelitian pada Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Semarang dengan rentang data tahun 2019–2023.
Berdasarkan data prevalensi nasional yang digunakannya, ia menemukan adanya anomali berupa kenaikan angka stunting yang cukup signifikan pada tahun 2023, setelah sempat mengalami tren penurunan pada periode 2019–2022.
Dalam penelitian tersebut, temuan utama evaluasi kinerja TPPS di antaranya seperti kelebihan program (Over-Program) dimana adanya penambahan berbagai program baru dari Dinas Kesehatan membuat tim di lapangan terkadang kebingungan menentukan prioritas.
Selain itu dalam evaluasi tersebut ditemukan pula kendala koordinasi dimana komunikasi dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan masih menjadi hambatan utama dalam penyelarasan langkah penanganan.
Temua terakhir adalah adanya perubahan sistem anggaran yang pada 2019–2022 penanganan menggunakan sistem bottom-up melalui anggaran Musrenbang (PKK dan FKK) dinilai tepat sasaran karena berbasis kebutuhan warga.
Sementara pada 2023, sistem berubah menjadi terpusat (top-down) melalui program seperti Daycare (Rumah Pelita). Menurutnya, kedua sistem ini baik, namun memerlukan tata kelola yang adaptif agar saling mendukung.
Guna mengatasi kendala koordinasi tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat implementasi digitalisasi real time sistem pelaporan stunting serta adanya apresiasi program non-anggaran.
“Saya berharap ada digitalisasi yang mumpuni agar data perkembangan anak stunting bisa dipantau secara real-time. Jadi intervensi dari Dinas Kesehatan bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu rapat bulanan. Namun, ini butuh pendampingan intensif karena menyangkut kesiapan SDM para kader di lapangan,” jelasnya.
Meski mencatat beberapa ruang evaluasi, Krisseptiana tetap mengapresiasi kinerja gigih TPPS Kota Semarang dan besarnya dukungan anggaran pemerintah yang terus meningkat.
Dirinya memuji inovasi lokal seperti program “Si Bening” (Sinergi Bersama Penanganan Stunting) yang sukses melibatkan stakeholder non-pemerintah sebagai orang tua asuh bagi anak stunting, meski dengan anggaran daerah nol rupiah (zero budget).
Melalui hasil kajian akademisnya ini, Krisseptiana berharap rekomendasi dalam disertasinya dapat menjadi landasan kebijakan yang aplikatif bagi TPPS, guna melahirkan generasi muda Jawa Tengah yang sehat, bebas stunting, dan siap memimpin bangsa di masa depan.
