SEMARANG (SUARABARU.ID)– Eskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial di masyarakat harus segera dicegah, demi keberlangsungan proses pembangunan Nasional yang lebih demokratis.
”Tak bisa dipungkiri, menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik, demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya pada diskusi daring bertema ‘Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/5/2023).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri Dr Usman Kansong SSos MSi (Dirjen Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).
BACA JUGA: Bank Jateng Dipercaya Masuk Komite Pelaksana CSR di Jepara
Kemudian ada juga Dr Suko Widodo MSi (Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Komunikasi Universitas Airlangga), dan Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem) sebagai narasumber. Hadir pula Wahyu Dhyatmika (Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI-CEO Tempo Digital) sebagai penanggap.
Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan, sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Menurut Lestari, indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks, jelang Pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.
BACA JUGA: Pangdam IV/Diponegoro Kunjungan Kerja di Sejumlah Kodim di Jawa Tengah
Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi, yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.
Menjelang tahun Pemilu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menyampaikan, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu, demi kepentingan kelompoknya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menyebutkan, propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu. Bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru, terjadi pembelokan sejarah.
BACA JUGA: Belasan Ribu Pencari Kerja Datangi Job Fair Slawi Ageng 2023
Menjelang Pemilu, tambah Rerie, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju. Dia sangat berharap, segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan, agar transisi demokrasi melalui Pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong berpendapat, disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia.
Diakui Usman, menjelang Pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
BACA JUGA: Bapaknya Anggota DPRD Kudus Petahana PKB, Dua Anaknya Nyaleg PPP
Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif. Langkah preventif, tambah dia, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengajak untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar.
Pada 2023, ungkap dia, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat. Pada langkah korektif, pihaknya memakai teknologi AI, untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial. Selain itu juga, patroli siber untuk mengawasi medsos 24 jam, untuk mengidentifikasi hoaks.
Sedangkan pada mekanisme represif, tambah Usman, melibatkan para praktisi hukum, untuk menyikapi konten-konten hoaks yang ditemukan.
BACA JUGA: Polisi Baik Grobogan Brigpol Mochammad Choirul Hakim Terima Penghargaan dari Kapolres
”Perlu kolaborasi semua pihak, untuk perang besar melawan hoaks politik, sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita,” terang Usman.
Sedangkan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan, ada sejumlah bentuk gangguan hak para pemilih, dalam proses Pemilu. Antara lain dalam bentuk diskriminasi dalam regulasi, intimidasi dan penolakan hak pilih, serta pengacauan informasi Pemilu.
Dijelaskan dia, Pemilu yang demokratis tidak bisa diwujudkan, bila pemilih tidak bisa memahami atas pilihan-pilihan yang dibuat, karena adanya sejumlah gangguan terhadap hak pilihnya.
BACA JUGA: Indonesia Korban Perdagangan Manusia Tertinggi di ASEAN
”Hoaks politik merupakan kampanye jahat. Hoaks yang menyasar para pemilih dalam proses Pemilu, bisa berdampak ke banyak sektor, sehingga bisa merugikan negara,” tutur dia.
Sebagai penanggap, Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika berpendapat, dalam upaya mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks, seringkali pemerintah hanya melakukan single action dan single post.
Dalam mengatasi hoaks, Wahyu mendorong agar pemerintah juga melakukan pendekatan pada sisi narasi dan jaringan sebaran hoaks, agar lebih efektif. Dia juga berharap, pemerintah bisa independen dalam penanganan kasus-kasus penyebaran hoaks.
BACA JUGA: Walubi Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Bikkhu Thudong Jalan Kaki dari Jakarta ke Borobudur
”Upaya mencegah hoaks di negeri ini, harus menjadi gerakan sosial. Karena hoaks sudah mencemari ekosistem kita,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Wahyu mengungkapkan, sebagai bagian tanggung jawab dari pengelola media siber, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan tim dengan format WhatsApp dan Telegram, sebagai tempat mengklarifikasi fakta dari konten-konten yang diduga disinformasi dan misinformasi.
Riyan
