Sempat juga muncul wacana perubahan nama organisasi, serta perubahan AD/ ART. Namun setelah didiskusikan diputuskan masih tetap menggunakan LPHI sebagai nama organisasi melekat dengan AD/ART sesuai pengajuan izinnya. “Nama LPHI sudah familiar di masyarakat. Jadi kita masih mempertahankannya saat ini,” tambahnya.
“Usulan perubahan nama dan perbaikan AD/ART atau bahkan mungkin perubahan badan hukum akan dipertimbangkan. Kita akan diskusikan sampai tuntas sebelum mengambil keputusan,” kata Reza.
Dalam Mubes berbingkai halalbihalal tersebut juga sekaligus dilakukan pengukuhan pengurus DPP. “Ada sedikit perubahan pada personalia pengurus di DPP. Disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Dengan masuknya beberapa figur dan tokoh potensial kita harapkan kinerja kepengurusan ini kian maksimal,” tambah Reza.
Tancap gas
Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP LPHI, Denny Ocvanes Mulder, SH, MH berharap, setelah pengukuhan ini semua pengurus bisa bersinergi mensukseskan program- program yang sudah dirancang dan ditetapkan.
Dalam jangka dekat ini DPP akan tancap gas mengembangkan organisasi. Dua tahun pergerakan terkendala oleh Covid-19 dan setelah wabah mereda kinerja harus ditingkatkan.
“Saat ini, sebagaimana disampaikan Ketum, banyak daerah yang mengajukan permohonan agar segera dibentuk dan dikukuhkan DPD dan DPC. Ini harus kita respon dengan baik, agar semangat berbakti kawan- kawan tetap terjaga bahkan meningkat,” ujar Denny.
Dikatakan, antusias masyarakat selama ini sangat tinggi. Banyak yang meminta bantuan hukum ke LPHI. “Kita layani, meski saat ini untuk daerah-daerah tertentu yang belum terbentuk Posbakum LPHI kita perlu bekerja sama dengan Posbakum setempat atau langsung ditangani lawyer yang juga anggota LPHI,” terangnya.
Sementara itu Reza berharap dalam waktu dekat LPHI akan membentuk Posbakum sendiri di setiap daerah.
“Masyarakat tidak mampu akan kita dampingi dan bela dengan gratis. Tentu syaratnya, membawa keterangan tidak mampu dari instansi berwenang,” tandasnya.
Ning S
