SEMARANG (SUARABARU.ID)– Ketua KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana, mengajak Jawa Tengah dan provinsi lainnya, untuk memonitor kerja PB PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal ini berkaitan, dengan adanya dugaan manipulasi penyebaran medali emas pada pesta olahraga empat tahunan, yang diselenggarakan di dua provinsi itu.
”Ada kabar, jika satu cabang tertentu, misal Aceh mendapat medali emas, maka Sumut juga meminta emas juga di cabang itu. Jika medali sudah dibagi-bagi tuan rumah, tamu dapat apa?” tanya Budiana, dalam acara kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar, yang digelar di Kantor KONI Jateng, Komplek Jatidiri, Semarang, Kamis (9/2/2023).
Kunker ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jabar, Ahmad Ru’yat, dan Ketua Komisi V Abdul Harris Babihoe. Ikut juga dalam rombongan, Ketua KONI Jabar Budiman, Kadispora Jabar Asep Sukmana, dan anggota Komisi V Asyanti, Neng Madinah Ruhiat dan Sari Sundari.
BACA JUGA: Kompolnas Kunjungi Polresta Magelang
Mereka diterima langsung Ketua Umum KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana, Ketua Harian Bambang Rahardjo Munadjat, Wakil Ketua Umum II dan V Soedjatmiko dan Sudarsono, Sekum Ahmad Ris Ediyanto.
Hadir pula dalam acara itu, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, dan anggota Yudi Indras Wiendarto, serta staf Disporapar Jateng Adelio Luis Anjos.
”Tantangan kita jadi lebih berat dibanding Papua 2021, yang hanya satu daerah. Kini kita menghadapi dua daerah,” tukasnya.
BACA JUGA: SG Catat Skor Tertinggi RMI Assessment Tahun 2022, Pengelolaan Risiko Lebih Matang
Sementara itu, Yudi Indras Wiendarto menyampaikan, adanya wild card yang berlaku untuk dua provinsi tuan rumah. Dengan wild card itu, maka atlet dua provinsi itu lolos ke PON, tanpa ikut babak kualifikasi (Pra-PON).
Padahal seharusnya hanya tuan rumah penyelenggara cabang olahraga saja yang lolos ke PON. Misalnya, atletik di Sumut, maka Aceh tetap harus mengikuti kualifikasi PON.
”Kalau perlu, kita bersama KONI provinsi lain bikin kesepakatan soal wild card ini,” kata Yudi, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov PSTI (Sepak Takraw) Jateng itu.
BACA JUGA: Tak Kenal Lelah Kejar Ganjar, Olivia Tak Menyangka Dapat Hadiah Laptop
Yudi juga khawatir dengan “permintaan” medali emas bagi atlet tuan rumah. Sebab, jika yang juara dipaksakan itu kemudian mewakili Indonesia, misalnya ke SEA Games, jelas akan gugur lebih awal.
”Makanya di level Asia Tenggara saja kalah. Sebab juara PON-nya hanya hadiah,” paparnya.
Dialog antara DPRD Jabar, KONI Jabar dan KONI Jateng berjalan santai dan penuh kekeluargaan. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asyanti yang juga Ketua Pengprov Ikasi (Anggar) Jabar, menyatakan permintaan maaf atas rivalitas dua provinsi ini (Jateng-Jabar), pada PON 2016 di Jabar.
BACA JUGA: Tilik Desa Pj. Bupati Jepara Terima Keluhan Soal BPJS dan Penerangan Jalan
”Kami minta maaf, karena atlet anggar kami menang hanya satu poin, dan sempat terjadi konflik,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua KONI Jabar, Budiana, yang ketika itu masih menjadi pengurus KONI, juga menyinggung tentang perpindahan karateka Jateng ke Jabar, yang sempat disidangkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori).
”Ketika itu saya ditelpon langsung Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng. Beliau berkata, kalau yang salah atletnya, maka mari kita hukum bersama. Jadilah si atlet tidak bisa bermain di PON,” tuturnya.
Atas pernyataan itu, Ketua Umum KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana, menyatakan Jateng tidak menaruh dendam. ”Tidak ada dendam pada diri kami. Mari kita bangun olahraga Nasional dengan sportif,” pesannya.
Riyan
