blank
Ganjar saat memberikan arahannya, pada Pembukaan Masa Awal Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024, di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (3/2/2023). Foto: hms

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ganjar disebut sebagai satu-satunya gubernur, yang terlibat langsung dalam perancangan RPD ini.

Hal itu disampaikan Direktur Regional I Bappenas RI, Abdul Malik Sadat Idris secara virtual, dalam acara Pembukaan Masa Awal Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024, di Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jateng, Jumat (3/2/2023).

”Saya bersaksi, dari berbagai rangkaian RPD di provinsi lainnya, bapak satu-satunya gubernur yang hadir langsung,” kata Abdul, mengawali pemaparannya.

BACA JUGA: Kabar Pelaporan Biodata Pastor Sempat Ramaikan Medsos

Dia juga mengapresiasi kepedulian Ganjar, yang hadir langsung di acara itu. ”Saya sangat respek dan menghargai kepeduliannya, terhadap acara perencanaan pembangunan Nasional. Salam hormat dari kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abdul juga menyampaikan, akselerasi pembangunan di Jateng hingga 2024 sangat terasa. Bahkan, masuk dalam lima besar pembangunan peta Nasional. ”Sehingga orientasi ke depan pada 2045, sebagai kekuatan perhitungan Jateng di peta global,” ujarnya.

Abdul juga menyoroti masalah tata pemerintahan atau governance. Hal ini penting, untuk mendukung iklim investasi daerah berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Kapolresta Magelang Gelar Jumat Curhat di Terminal Muntilan

”Karena investasi bisa masuk, ketika pemdanya memiliki governance yang baik. Dan itu saya pikir di Jateng sudah tidak jadi masalah,” jelasnya.

Ditemui usai acara, Gubernur Ganjar menyatakan, Musrenbang ini penting dilakukan, untuk menampung aspirasi warga Jateng. Sehingga kebijakan yang dilahirkan pemerintah, nantinya mencakup semua kebutuhan masyarakat.

”Pada pembukaan Musrenbang, isu-isu besarnya kita sampaikan dengan satu harapan, masyarakat akan segera merespon,” imbuhnya.

BACA JUGA: RAT Koperasi Perak Tetapkan Peraturan dan Perubahan Struktur Pengurus

Gubernur Jateng dua periode itu mengaku senang, dengan masukan-masukan yang disampaikan kelompok masyarakat. Antara lain, soal isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.

”Setelah ini, nanti kita mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas, sesuai dengan yang diperintahkan pusat sehingga inline. Pusat, provinsi kabupaten dan kota,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Ganjar, permasalahan besar yang juga jadi program Nasional, juga secepatnya akan diselesaikan. ”Kalau pusat bicara tuntaskan kemiskinan, stunting, bangkitkan kembali ekonomi, berarti kita menerjemahkan apa? Investasi, penyerapan tenaga kerja, dan itulah yang nanti akan menjadi policy,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemkab Temanggung Salurkan Bantuan Bencana Longsor dan Puting Beliung

Terkait dengan penilaian Bappenas, Ganjar merasa belum sebaik yang disebutkan. Namun demikian, pemerintah provinsi tidak diam saja, dan turut serta dalam mendukung program-program Masional. ”Ikhtiar kami, karena ada program pusat seperti itu, kami mesti jemput bola,” terang dia.

Bentuk ikhtiar yang dilakukan yakni, tercapainya iklim investasi yang menarik bagi investor. Terbukti pada 2022, sedikitnya 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke Jateng.

Beberapa indikator yang menarik investor, lanjut Ganjar, antara lain lokasi kawasan industri, kemudahan izin, integritas yang dijunjung, sehingga Jateng bebas korupsi dan pungli, serta upah buruh yang terus bersaing.

BACA JUGA: Persiapan Tuan Rumah KRI 2023, USM Studi Banding ke ITS Surabaya

”Kalau kemudian dari praktik ini bisa lebih baik dan dunia kemudian mengenal, ya sebenarnya kawan-kawan di bawah sudah bekerja dengan baik. Tinggal kami gaspol saja,” tandasnya.

Dalam acara itu, Ganjar mengundang sejumlah perwakilan kelompok masyarakat. Antara lain kelompok rentan yakni pekerja migran, lansia, penyandang disabilitas hingga anak. Selain itu juga, hadir seluruh OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar juga mengundang DPRD Jateng, serta Kepala BI perwakilan Jateng, Rahmat Dwi Saputra. Adapun secara virtual, hadir sebagai narasumber, Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Wilayah Jawa-Bali, Bob Ronald F Sagala (Ditjen Bina Bangda).

Riyan