blank
H Abdul Kadir Karding menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga, hari ini. Foto: eko

KOTA MUNGKID(SUARABARU.ID) –Anggota Komisi VII DPR RI, H Abdul Kadir Karding, menilai masalah bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan sulit. Pemerintah terbebani sekitar Rp 502 triliun.

Itu kalau nilai subsidi dipertahankan seperti tahun kemarin. Oleh karena itu harus mencari solusi. Dia mengatakan hal itu usai menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga Bumirejo, Mungkid, Kabupaten Magelang, hari ini Minggu (16 Oktober 2022).

Salah satu solusinya, menurut dia, BBM tetap harus naik tetapi ada klasifikasi. Secara pribadi dia ingin pemerintah menyubsidi orang-orang yang tidak mampu. Yang Pertalite cukup motor roda dua, serta kendaraan angkutan. Baik yang dikelola swasta maupun negara, semua disubsidi. “Orang cuma dua pilihan. Pertalite yang subsidi, yang lain Pertamax,” ujarnya

Roda dua pun harus ditentukan CC-nya. Motor ber-CC besar dan motor sport harus Pertamax.

Pemerintah sekarang menyubsidi mobil. Seperti warga yang punya Daihatsu Xenia, dan mobil pribadi jenis lain masih disubsidi. Itu bisa menambah beban subsidi pemerintah. “Ke depan harus ada edukasi ke masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa sebenarnya subsidi ada yang tidak tepat sasaran. Selain itu harus ada penegakan hukum terhadap banyaknya penyelundupan dan penimbunan BBM. Itu biasanya hasil kerja sama oknum di daerah. “Mungkin bisa dari oknum Pertaminanya, penegak hukumnya, pengamanannya, saling bekerja sama,” katanya.

Akhirnya stok BBM tidak pernah cukup. Berapa pun ketersediaan yang ada akan habis. Karena digunakan untuk industri. Padahal BBM industri sebenarnya lebih mahal.

Kendaraan Listrik

Sisi lain tentang mulai adanya kendaraan listrik, menurut dia, menarik. Listrik di Indonesia ini oversupply. Negara terbebani karena harus membeli listrik.

Jadi pemerintah membayar terus, walau tidak dipakai. Itu bebannya besar, mencapai triliunan rupiah.

blank
H Abdul Kadir Karding bersama warga Bumirejo, hari ini. Foto: eko

Salah satu konversi yang harus dilakukan adalah membudayakan motor atau mobil listrik. Tetapi saat ini masih terbatas di Jakarta. Itu pun belum maksimum.

Harusnya mulai sekarang disiapkan depo untuk penukaran baterai, kemudian tempat mengecas. Juga didorong adanya showroom untuk kendaraan listrik.

Penggunaan listrik itu biayanya lebih dari separo dibanding penggunaan BBM. Tantangannya ke depan pemilik motor harus konversi ke listrik. Sementara infrastruktur belum tersedia.

“Nanti PLN kami dorong. Selama ini sebenarnya sudah sering berdiskusi dengan PLN,” jelasnya.

Termasuk ide uji coba pemanfaatan kompor listrik itu salah satunya untuk memasyarakatkan dan mentradisikan penggunaan listrik. Karena ramah lingkungan. Tantangannya harus dengan wajannya dan perangkat lainnya.
Kecuali mau disubsidi pemerintah tentang perlengkapannya.

Tetapi diakui, penggunaan listrik ada batasannya. Misalnya kalau hendak memasak dalam jumlah banyak seperti yang biasa dilakukan warga, itu tidak memungkinkan.
Itu harus menggunakan gas.

Pada bagian lain saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga Dusun Balesari, Bumirejo, Kecamatan Mungkid, dia katakan, tidak semua warga beruntung.
Masih banyak warga yang butuh perhatian. Baru saja masa pandemi, banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Kini pekerjaannya harus serabutan, dan ada pula warga yang sudah tua.

Oleh karena itu dia membagi paket sembako. Itu merupakan bentuk empati kepada warga. Dengan harapan dapat meringankan beban, walau tidak permanen. Tetapi paling tidak itu upaya yang bisa dilakukan secara tentatif.

“Doakan saya selamat dan berkah. Tidak perlu memikirkan Pemilu  karena masih lama,” katanya.

Eko Priyono