KUDUS (SUARABARU.ID) – Tingkat inflasi Kabupaten Kudus yang mencatat rekor tertinggi se Jateng, membuat Pemkab Kudus bergerak cepat. Bupati Kudus Hartopo menginstruksikan jajarannya terus memantau harga bahan pangan di pasar.
Hal itu disampaikannya dalam rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) di ruang rapat lantai IV Gedung A Setda, Selasa (4/10).
Pihaknya menginstruksikan Dinas Perdagangan Kudus dan Dinas Pertanian dan Pangan Kudus untuk terjun ke lapangan untuk memastikan harga bahan pangan stabil, sehingga inflasi di Kabupaten Kudus tidak meningkat. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Sampai saat ini, kondisi inflasi di Kabupaten Kudus masih wajar. Tapi pengecekan harga bahan pangan harus terus dilakukan secara berkala,” ucapnya.
Selain itu, Hartopo meminta Dinas Sosial P3AP2KB Kudus mengawasi penyaluran BLT BBM. Bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran. Terutama, penyaluran BLT untuk sopir angkot. Diharapkan, adanya BLT dapat mencegah kenaikan tarif angkutan umum.
“Mohon diawasi penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran. Perlu dipastikan lagi agar BLT BBM juga disalurkan kepada para sopir angkot,” imbuhnya.
Baca Juga : Pecah Rekor, Inflasi Kabupaten Kudus Melonjak Akibat Kenaikan Harga BBM
Begitu pula BLT buruh rokok tahap 2 yang rencananya akan disalurkan pada 7 Oktober mendatang. Pihaknya mewanti-wanti agar penerima tepat sasaran.
“Penyaluran BLT buruh rokok tahap 2 juga sudah di depan mata. Mohon dipersiapkan lagi penyalurannya,” tegasnya.
Sebagai upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat, Hartopo akan mengadakan pasar rakyat di sembilan kecamatan melibatkan UMKM setempat. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu penyangga perekonomian di Kabupaten Kudus. Bupati meminta agar camat menyiapkan lokasi dan mendata UMKM setempat.
“UMKM lokal itu salah satu penyangga perekonomian di Kabupaten Kudus. Harus kita dukung dengan mengadakan pasar rakyat di tataran kecamatan,” terangnya.
Ali Bustomi
