SEMARANG (SUARABARU.ID) Akibat harga kedelai terus naik, Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) Jawa Tengah bersama anggotanya, mengadukan permasalahan tersebut ke Gedung Berlian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (4/10/2022).
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah rombongan Puskopti diterima oleh Komisi B, yaitu M Ngainirricardhl, Setia Budi Wibowo dan Sofwan Sumadi.
Pada kesempatan tersebut, Rifa’i, Sekretaris Puskopti Jawa Tengah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, agar pemerintah segera menstabilkan harga kedelai dengan melalui beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah, salah satunya dengan segera untuk menetapkan subsidi harga, dengan yang ideal sesuai dengan kenaikan harga kedelai saat ini.
“Kedatangan kami dari Puskopti Jawa Tengah ke sini itu ya, kami memohon kepada DPRD Provinsi Jateng, terutama Komisi B untuk membantu memperjuangkan tuntutan kami tersebut. Yang pertama, mengupayakan untuk mengerem gejolak harga. Lalu yang kedua untuk secepatnya dilakukan subsidi kembali, dengan harga yang ideal Rp 2 ribu per kilo. Kalau kemarin subsidi Seribu per kilo itu, dengan pertimbangan harga kedelai perkilo masih Rp 12 ribu, la sekarang harga kedelai sudah Rp 13 ribu per kilo,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, tuntutan Puskopti kepada pemerintah adalah untuk dilakukan reformasi tata niaga kedelai, karena sampai saat ini, Indonesia yang merupakan negara agragis belum menerapkan tata niaga kedelai. Sebab naiknya harga kedelai yang semakin melambung itu, akibat tidak adanya tata niaga kedelai karena masuknya kedelai import dari luar Indonesia.
90 Persen Kedelai Import
Terkait adanya kedelai import, diakui oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, bahwa hingga saat ini 90 persen kebutuhan kedelai Jawa Tengah solusinya adalah kedelai import.
“Untuk Jawa Tengah, memang tahun 2022 ini, kebutuhan kedelai untuk Jawa Tengah sebanyak 920 ribu ton sedang hasil produksi lokal, kami hitung hanya sekitar 57,7 ribu ton, artinya angka produksi lokal tidak lebih dari 10 persen. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan itu solusinya adalah dari import, 90 persen kebutuhan Jawa Tengah semua dipasok dari import,” papar Sri Broto Rini, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
Produksi kedelai lokal tidak lebih dari 10 persen, lanjutnya, disebabkan karena harganya lebih mahal dari kedelai import, sehingga jika dijual di pasaran tidak ada yang membeli, karena otomatis akan memilih kedelai import yang lebih murah harganya. Sehingga petani akan lebih untung jika menanam komoditas lain.
“Sesuai harga acuan pemerintah, kedelai import harganya hanya Rp 6,500, sedang kedelai lokal harganya Rp 8,500. Makanya kalau dari aspek pasar, Kopti ini sebagai salah satu pasarnya, ya pilih yang murah, tidak mungkin pilih yang mahal. Sehingga semakin memperburuk kondisi pertaniannya,” tandas Sri Broto Rini.
Menanggapi naiknya harga kedelai yang dikeluhkan Puskopti Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, melalui Komisi B akan meromemdasikan beberapa hal, yang akan disampaikan ke dinas-dinas dan kementerian terkait, agar keluhan-keluhan para perajin tempe yang disampaikan Puskopti maupun petani kedelai, dapat segera terealisasikan.
“Dalam waktu dekat ini rekomendasi yang akan kita sampaikan tentunya subsidi, yang Seribu rupiah per kilo. Hingga bulan September ini subsidi yang terserap baru 80 ribu ton, dari yang dialokasikan pemerintah sebanyak 800 ribu ton. Sehingga masih ada 90 persen yang belum terserap. Artinya, sisa yang 90 persen itu diharapkan dapat menaikkan nilai subsidinya,” ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah M Ngainirricardhl.
Karena kalau subsidi kan jelas, imbuhnya, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) sudah turun, tinggal menunggu bagaimana Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknis).
Selain itu, rekomendasi lain adalah bagaimana menyiapkan pendampingan kepada kelompok petani, agar menanam kedelai dan yang ketiga memastikan adanya MoU antara Puskopti dan para kelompok Petani.
“Jadi kita harapkan, dengan hasil kedelai dari petani dapat langsung dibeli oleh perajin tahu tempe melalui Puskopti,” urainya.
Hadir dalam audiensi tersebut mewakili pemerintah yaitu perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Dinas Perdagangan Jawa Tengah, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah dan dari BUMD Direktur Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah
Absa
