Saiful Hadi (Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng). Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Saiful Hadi, menyampaikan kritikan pada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, perihal penanganan kemiskinan di wilayah kerjanya. Gaya penanganan kemiskinan yang cenderung perseorangan dan bukan mengedepankan program itu, disebut hanya pencitraan semata.

Gaya itu dinilai tak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jateng, yang saat ini mencapai 11,7 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa.

Saiful Hadi yang juga anggota Komisi A DPRD Jateng ini menambahkan, angka kemiskinan itu tidak akan bisa ditangani dengan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Komedian FF Atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

”Penurunan kemiskinan sebaiknya fokus ke program. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi atau lainnya. Apa yang dilakukan Ganjar adalah man to man marking (orang per orang),” kata Saiful Hadi, Kamis (14/1/2022).

Menurutnya, jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan.

Pernyataan itu disampaikan Saiful Hadi, saat ditanya perihal pengembalian bantuan yang diberikan Ganjar oleh seorang kader PDI Perjuangan di Temanggung. Kader itu merasa tersinggung, karena pemberian bantuan itu ternyata diunggah di akun YouTube Ganjar Pranowo, dan kemudian menjadi viral.

BACA JUGA: Bupati Wonogiri, Target Vaksinasi Ketiga Sebanyak 208 Ribu Lansia

Saiful Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen itu menyampaikan, Ganjar Pranowo yang juga merupakan seorang petugas partai yang diusung sebagai kepala daerah, mestinya lebih fokus.

Dia tak sepakat, jika seorang pejabat bergaya seperti YouTuber yang “mencari” orang miskin, lalu diviralkan di medsos. Kemudian banyak orang yang bersimpati dan membantu.

Langkah itu bagus untuk seorang YouTuber, namun tidak bagi seorang pejabat, yang memiliki kebijakan program dan anggaran.

BACA JUGA: Enam Rekomendasi Destinasi Wisata Saat Menonton MotoGP Mandalika

Padahal, lanjutnya, jika dirata-rata dengan APBD Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan, maka Ganjar sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun.

Kenyataanya, Jateng memang menurun angka kemiskinannya saat tahun sebelum pandemi covid-19, yakni 0,5 persen. Namun saat ini naik kembali 0,38 persen. Padahal di sejumlah kabupaten dengan pengelolaan program yang baik, penurunan angka kemiskinan bisa mencapai dua digit.

Kami selaku kader PDI Perjuangan berterimakasih, karena ada bantuan gubernur pada kader. Kami akui, tak sedikit kader PDI Perjuangan maupun warga Jateng yang miskin. Tapi kalau pendekatan orang per orang, tak akan bisa selesai. Yang perlu digarisbawahi, PDI Perjuangan mengusung kepala daerah memang salah satu tugasnya menurunkan angka kemiskinan, untuk semua warga Jateng,” ujarnya.

Saiful juga membantah, jika pengembalian bantuan dari kader PDI Perjuangan di Temanggung pada Gubernur karena intervensi. ”Tidak. Itu kan kata orang lain. Yang lebih tahu kader yang bersangkutan. Tidak ada intervensi. Bisa ditanyakan ke yang bersangkutan,” tukasnya.

Riyan