Kepala Disdikpora Wonosobo Tono Prihatono ketika mengukuhkan pengurus MKKS SMP. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Wonosobo Jawa Tengah Tono Prihatono meminta kepala sekolah jangan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum (APH) karena tersangkut kasus korupsi.

“Guna menghindari hal tersebut, dalam waktu dekat Disdikpora Wonosobo akan menggelar sosialisasi pencegahan korupsi bagi kepala sekolah. Hal itu, sebagai ikhtiar untuk mencegah tindak korupsi di satuan pendidikan,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Tono Prihatono saat memberi sambutan di sela-sela pengkukuhan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Wonosobo di RM Sarirasa setempat, Kamis (3/1/2022).

Menurut Kepala Disdikpora, selain masalah pencegahan korupsi, persoalan sikap intoleransi dan paham radikalisme juga harus menjadi perhatian serius bagi kepala sekolah.

“Satuan pendidikan tidak boleh menjadi ladang persemaian paham anti negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) itu bagi guru apalagi anak didik. Karena itu sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia,” ujar dia.

Hari-hari ini, sebut Tono, sikap intolerasi dan paham radikalisme sedang berkembang di Indonesia dan bisa mengancam keutuhan NKRI. Sikap saling menghujat antar umat beragama di media sosial (medsos) pun kini juga sedang sangat marak.

Mutu Pendidikan

Pengurus MKKS SMP Kabupaten Wonosobo foto bersama usai dikukuhkan. Foto : SB/Muharno Zarka

“Karena itu, MKKS harus bisa jadi tameng untuk pencegahan kedua paham anti demokrasi itu. Jangan sampai sekolah dan ruang kelas jadi ajang penanaman paham yang bisa merongrong Pancasila,” sebutnya.

Kepala sekolah, harapnya, musti bisa menjadi contoh bagi guru, anak didik dan lingkungan sekitar, untuk bersama-sama saling bijaksana dalam memanfaatkan medsos. Tidak menggunakan medsos untuk hal-hal negatif.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Kabupaten Wonosobo yang baru dikukuhkan Slamet Riyadi menyambut baik ajakan Kepala Disdikpora untuk mencegah tindakan korupsi, intolerasi dan paham radikalisme di satuan pendidikan.

“Saya kira itu, ajakan yang sangat tepat. Sebab, masalah tindak korupsi, sikap intoleransi dan radikalisme sesungguhnya menjadi musuh bersama di kalangan dunia pendidikan sebagai peletak karakter bagi anak didik,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong anggota MKKS untuk bisa mengembangkan kreatifitas dan inovasi di satuan pendidikan yang dipimpinya guna memajukan dunia pendidikan di Wonosobo.

“Koordinasi dan saling menjalin komunikasi antar anggota MKKS dan Disdikpora akan terus dilakukan. Semua dilakukan guna meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Wonosobo ini,” tandasnya.

Muharno Zarka